“Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disetujui untuk ditarik kembali dan seluruh fraksi meminta untuk diusulkan dibahas kembali pada masa sidang tahun 2023 nanti, dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan,” kata Sri Rezeki, dalam menyampaian pendapat akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, maka akan dilakukan pengambilan keputusan bersama atas persetujuan Raperda tersebut. Yang kemudian, akan dituangkan dalam penandatanganan Surat Keputusan Persetujuan Bersama. Sehingga, akan ditandatangani oleh unsur pimpinan dewan dan disaksikan Gubernur Bengkulu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, kepada seluruh anggota dewan terhormat yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk membahas kedua Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda.

Gubernur Bengkulu juga menambahkan, bahwa Perda yang telah disetujui, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diregister dan dievaluasi sebelum dituangkan dalam lembaran Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Raperda ini, nantinya akan menjadi Perda yang dapat menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

“Raperda ini akan menjadi landasan hukum dalam perumusan kebijakan, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” terang Gubernur Rohidin Mersyah. (bkl/sit)

Menurut pantauan Memontum.com, tes urine tersebut bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Pasi Intel Kodim 0823/Situbondo Kapten Arh Margoto menyampaikan, tes urine ini untuk mengantisipasi sekaligus menangkal narkoba kepada anggota.

“Sejauh ini, memang belum pernah ada anggota yang ditemukan terindikasi menggunakan narkoba”. Jelas Pasi Intel kepada Memontum.com.

menurutnya bukan berarti tes narkoba dengan sasaran personel tidak rutin digelar. Ini sebagai tindakan pengamanan atau jaga-jaga agar anggota Kodim 0823/Situbondo bebas dari Narkoba.

Margoto menambahkan, untuk pengambilan sample urin ini nantinya akan dilaksanakan setiap bulan.

“Kedepannya, Kodim Situbondo akan terus menggandeng BNN secara berkelanjutan untuk memberikan pengarahan atau pemahaman tentang bahaya narkoba kepada personel TNI dan PNS di wilayah Kodim Situbondo”. Imbuhnya.

Sementara itu Dandim 0823/Situbondo Letkol Inv Ahmad Juni Toa mengatakan, dengan dilaksanakan kegiatan tes urine ini, ia berharap ke depan pihaknya dapat mengantisipasi, menghentikan dan menjauhi barang haram tersebut. (Yud/yan)