Pencegahan Korupsi Keuangan Negara untuk Menciptakan Good Governance.

Para pembicara kegiatan anti korupsi ini sejumlah pembicara berkompeten. Diantaranya Asisten Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, Manager Relationship dan CSR Pertamina Jatim, Rustam Aji dan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Lufsiana Abullah. Acara ini, dibuka Rektor Umsida, Hidayatulloh.

“Kami menggelar acara ini, karena semakin maraknya kasus korupsi. Padahal, korupsi bisa merusak berbagai sendi-sendi pemerintah. Karena itu, melalui seminar ini mahasiswa S1 dan S2 kami memahami korupsi dan menjadi generasi anti korupsi,” terang Ketua Pelaksana Seminar Nasional As’at Rizal kepada Memo X, Selasa (04/12/2018).

Lebih jauh, As’at menguraikan ratusan peserta yang mengikuti seminar nasional ini, bukan hanya mahasiswa S1 dan S2 FEB Umsida. Akan tetapi, juga dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dan sejumlah perwakilan SMA dan SMK Muhammadiyah di Sidoarjo.

ANTI KORUPSI – FEB Umsida menggelar seminar bertema Pencegahan Korupsi Keuangan Negara untuk Menciptakan Good Governance di Aula lantai VII, Selasa (04/12/2018).

“Karena target kami bisa memutus budaya korupsi dan melahirkan generasi anti korupsi untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance),” imbuhnya.

Rektor Umsida, Hidayatulloh menegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya berlaku di pemerintahan yakni korupsi keuangan negara. Akan tetapi juga di dunia pendidikan.

“Karena praktek korupsi bukan hanya korupsi uang tetapi juga bisa korupsi lainnya. Makanya pencegahan dini dari pribadi penting sebagai bagian anak bangsa harus menghindari praktek korupsi,” tegasnya.

Sementara salah satu pembicara, Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto menegaskan untuk menghindari praktek korupsi birokrasi, Pemkab Sidoarjo menerapkan pelayanan birokrasi online. Mulai dari perizinan hingga pembayaran pajak. Hal ini membuat Sidoarjo mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi.

“Karena dengan menerapkan sistem online, semua harus terbuka dan bisa diakses masyarakat. Termasuk yang terbaru pengajuan Bantuan Sosial (Bansos) harus lewat online. Ini bagian elektronik governance,” ungkapnya.

Sedangkan pembicara lainnya, Kepala

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menegaskan salah satu pencegahan perilaku korupsi adalah menerapkan praktek pelayanan elektronik (e governance). Selain itu, juga meningkatkan akhlak Sumber Daya Manusia (SDM).

“Karena hal paling utama dalam pencegahan korupsi di negara maju hanya 2 faktor itu yang utama. Peningkatan akhlak SDM pejabat dan pelayanan serba online (elektronik),” pungkasnya. Wan/yan

Pencegahan Korupsi Keuangan Negara untuk Menciptakan Good Governance.

Para pembicara kegiatan anti korupsi ini sejumlah pembicara berkompeten. Diantaranya Asisten Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, Manager Relationship dan CSR Pertamina Jatim, Rustam Aji dan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Lufsiana Abullah. Acara ini, dibuka Rektor Umsida, Hidayatulloh.

“Kami menggelar acara ini, karena semakin maraknya kasus korupsi. Padahal, korupsi bisa merusak berbagai sendi-sendi pemerintah. Karena itu, melalui seminar ini mahasiswa S1 dan S2 kami memahami korupsi dan menjadi generasi anti korupsi,” terang Ketua Pelaksana Seminar Nasional As’at Rizal kepada Memo X, Selasa (04/12/2018).

Lebih jauh, As’at menguraikan ratusan peserta yang mengikuti seminar nasional ini, bukan hanya mahasiswa S1 dan S2 FEB Umsida. Akan tetapi, juga dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dan sejumlah perwakilan SMA dan SMK Muhammadiyah di Sidoarjo.

“Karena target kami bisa memutus budaya korupsi dan melahirkan generasi anti korupsi untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance),” imbuhnya.

Rektor Umsida, Hidayatulloh menegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya berlaku di pemerintahan yakni korupsi keuangan negara. Akan tetapi juga di dunia pendidikan.

“Karena praktek korupsi bukan hanya korupsi uang tetapi juga bisa korupsi lainnya. Makanya pencegahan dini dari pribadi penting sebagai bagian anak bangsa harus menghindari praktek korupsi,” tegasnya.

Sementara salah satu pembicara, Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto menegaskan untuk menghindari praktek korupsi birokrasi, Pemkab Sidoarjo menerapkan pelayanan birokrasi online. Mulai dari perizinan hingga pembayaran pajak. Hal ini membuat Sidoarjo mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi.

“Karena dengan menerapkan sistem online, semua harus terbuka dan bisa diakses masyarakat. Termasuk yang terbaru pengajuan Bantuan Sosial (Bansos) harus lewat online. Ini bagian elektronik governance,” ungkapnya.

Sedangkan pembicara lainnya, Kepala

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menegaskan salah satu pencegahan perilaku korupsi adalah menerapkan praktek pelayanan elektronik (e governance). Selain itu, juga meningkatkan akhlak Sumber Daya Manusia (SDM).

“Karena hal paling utama dalam pencegahan korupsi di negara maju hanya 2 faktor itu yang utama. Peningkatan akhlak SDM pejabat dan pelayanan serba online (elektronik),” pungkasnya. Wan/yan

Memontum Kota Malang—Pembuktian korupsi itu susah dan butuh waktu lama, namun korbannya banyak karena memiskinan masyarakat. Secara ekonomi, pelaku koruptor sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dia berbuat korupsi, penyebabnya adalah serakah, atau mental pelaku yang buruk. Hukuman pemiskinan adalah salah satu solusi, selain itu memperlakukan atau menunjukkan pelaku di depan publik.
China merupakan negara yang tegas dalam mengadili koruptor. Dimana setiap minggu sekali selalu ada yang dihukum mati. Namun sebelumnya selama 3 minggu, koruptor dinampakkan di alun-alun agar diketahui masyarakat dan mempermalukan keluarganya. Dan biaya tahanan, hukuman, dan pemakaman, ditanggung oleh keluarga.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) Dr. Prija Djatmika, dalam diskusi bertajuk ”Pencegahan Korupsi di Sektor Publik” di Auditorium FHUB, Kamis (6/9/2018), yang diinisiasi oleh Uni Eropa dan Program Pembangunan PBB (UNDP) lewat proyek SUSTAIN, bekerja sama dengan FHUB. Diskusi dihadiri empat panelis, yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho, WD FHUB Dr. Prija Djatmika, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, dan Koordinator Sektor Pelatihan Yudisial proyek EU-UNDP SUSTAIN Bobby Rahman.

Forum diskusi ini bertujuan mengajak kaum muda calon penegak hukum agar aktif ikut serta mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Sebagai generasi penerus, anak muda memiliki peran penting untuk menolak budaya korupsi dan mendorong integritas ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu dikenalkan cara mendeteksi, mencegah dan melawan korupsi secara efektif. “Pencegahan perilaku sejak dini, sudah diterapkan melalui kurikulum pendidikan, contoh kantin kejujuran di Indonesia. Contoh lainnya di Jepang, pedagang meletakkan barang dan ditinggal, pembeli membayar sesuai harga dengan kotak uang yang sudah tersedia,” jelas Dekan FHUB Dr. Rachmad Syafa’at, SH., M.Si, saat doorstop kepada awak media.

Kesadaran akan integritas, dan kejujuran sangat diperlukan, agar kelak ketika mahasiswa bekerja menjadi aparat tidak terjerat pada praktek korupsi yang merugikan rakyat dan warga Indonesia. “Diharapkan, mahasiswa mampu mengenali praktek korupsi dan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan kejaksaan maupun KPK,” harap Rachmad.

Potensi kerawanan korupsi di tahun politik, melalui perijinan, bansos dan hibah, jual beli jabatan, rekayasa pengadaan barang dan jasa, dana desa. Sementara biaya politik, merupakan kegiatan promosi untuk menarik perhatian masyarakat agar dikenal, dimana ada mahar politik kepada partai, sejumlah pinjaman uang untuk promosi, dan lainnya. “Korupsi adalah kasus extraordinary, dimana setiap tahun selalu meningkat. Ironisnya, pemerintah paling sering memberikan remisi kepada pelaku koruptor, bahkan di setiap momen hari tertentu, seperti hari kemerdekaan, lebaran, tahun baru, dan lainnya. Saya mendukung upaya pemiskinan koruptor dan keluarganya, agar ada efek jerah,” beber Agus Sunaryanto,

Proyek SUSTAIN bukan hanya menyentuh masalah hukum, namun juga masalah-masalah terkait etika, yang jangkauannya lebih luas dan mencakup persepsi kepantasan. Pengenalan bagi mahasiswa, dan pelatihan bagi hakim dan pegawai pengadilan terkait undang-undang antikorupsi dan kode etik mungkin belum cukup. Akan tetapi, ini merupakan langkah penting menuju integritas dan akuntabilitas sistem peradilan yang dituntut oleh masyarakat. Di samping mengajarkan undang-undang yang mengatur integritas, penting juga membahas masalah etika. Karena apa yang ”legal”, yaitu ”tidak melanggar hukum” mungkin saja tidak etis, sehingga merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh hakim atau pegawai pengadilan,” jelas Bobby Rahman, mendampingi Gilles Blanchi.

Proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) bertujuan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembaruan sektor peradilan, meningkatkan transparansi, integritas serta akuntabilitas sistem peradilan. Proyek yang dimulai dari tahun 2014 dan akan berakhir pada 2019 ini didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh UNDP Indonesia. Proyek ini berfokus pada empat sektor: peningkatan fungsi pengawasan internal dan eksternal sistem peradilan, peningkatan kemampuan teknis serta wawasan hakim dan staf pengadilan, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, dan organisasi serta peningkatan sistem manajemen perkara. (rhd/yan)

]]> 54674