Wali Kota Malang, Sutiaji, yang memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa lembaga pendidikan menjadi laborat bagi para siswa untuk menapaki kehidupan dengan kebaikan. Sehingga, diharapkan nantinya tindakan bullying di sekolah itu tidak ada.

“Karena sekarang dimana-mana lagi ramai masalah bullying, jadi kita kuatkan supaya tidak ada bullying dan seterusnya. Karena ini dunia pendidikan dan dunia pendidikan ini kan dunia yang bagaimana menapaki dan mendidik anak-anak itu bisa kuat,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa dari data bullying yang ada di Kota Malang saat ini yaitu 2,4 persen dari 24,4 persen dari seluruh Indonesia. Walaupun angka tersebut sangat kecil namun sangat diperlukan antisipasi.

Baca juga :

“Walaupun sedikit kami harus mengantisipasi itu. Anak-anak boleh bergurau, bercanda, tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh ada ketersinggungan,” kata Suwarjana.

Kemudian, ditambahkannya, jika untuk mengantisipasi tindakan bullying, masing-masing sekolah telah memiliki satgas anti bullying. Hal tersebut tentu terus diperkuat.

“Rata-rata di SMPN itu sudah membuat satgas antibullying. Kita hanya penguatan dan tidak boleh lengah. Dikala Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) kemarin juga keliling, saya masuki anti bullying itu dan betul-betul harus dijaga,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa di lingkungan sekolah para siswa harus menjauhi dari narkoba. Sehingga, pihaknya melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Narkoba (BNN) terkait dengan pembinaan para siswa.

“Kami juga sudah mengadakan secara lisan kerjasama dengan BNN, nanti kami tunjukkan dengan MoU untuk pembinaan anak-anak. Tidak apa-apa nanti sekali kali kita tes, secara lisan kami dengan Kepala BNN sudah bertemu dan itu sudah oke, nanti kita jaga narkoba di lingkungan sekolah,” imbuh Suwarjana. (hms/rsy/sit)

Seperti halnya, KPK melakukan Bimtek keluarga berintegritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan pasangan atau istri di Kabupaten Jember, Rabu (26/07/2023) tadi.

Koordinator Program Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK, Firlana Ismayadin, dalam Bimtek tersebut dengan tegas mengatakan bahwa perbaikan sistem saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya modus operandi korupsi. “Orang dapat melakukan korupsi karena ada niat. Sebaik apa pun sistem, masih dapat dicari celahnya, karena ada niat dari individu tersebut,” kata Firlana kepada peserta Bimtek.

Dirinya menjelaskan, bahwa pendidikan antikorupsi harus terus digalakkan pada penyelenggara negara, mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Pasalnya, saat ini korupsi tidak hanya dilakukan satu pihak saja. Pelakunya berkolaborasi, termasuk melibatkan suami-istri, bapak-anak atau kakak adik.

“Tindakan yang termasuk dalam extraordinary crime ini, bisa berdampak buruk bagi kemajuan bangsa dan mencoreng integritas negara. Sehingga, kita perlu menanamkan sembilan nilai-nilai antikorupsi atau yang kita kenal dengan ‘Jumat Bersepeda KK’,” jelas Firlana.

Baca juga :

Nilai tersebut, paparnya, meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras. Harapannya, dengan pemenuhan nilai integritas ini, pada tahun emas 2045 mendatang, Indonesia bisa menjadi negara yang terbebas dari korupsi.

Dia berharap peran keluarga dapat menjadikan anak-anaknya tumbuh dengan integritas.

“Dengan peran keluarga, kita berharap anak-anak tumbuh dengan integritas. Karena bukan tidak mungkin, 20 tahun mendatang, anak milenial termasuk anak kita akan menduduki peran penting di Indonesia,” tambah Firlana.

Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang hadir langsung di Bimtek itu menekankan pentingnya peran serta keluarga untuk mewujudkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja. Pasalnya, situasi yang nyaman dan keluarga yang harmonis akan berdampak positif bagi lingkungan kerja ASN.

Dirinya pun meminta, agar ASN memiliki keterbukaan dengan keluarga. “Program Keluarga Berintegritas harus terus dilanjutkan, bahkan sampai tingkat desa. Seperti halnya ceramah Salat Jumat yang setiap saat selalu mengingatkan hal yang sama, begitu pula dengan integritas, harus selalu secara berkelanjutan diingatkan ke banyak orang,” ujar Bupati Hendy.

Pelaksanaan Bimtek itu, dihadiri sedikitnya 40 ASN di lingkungan Kabupaten Jember. Selain ASN, juga hadir pasangan atau istri atau suami dari pejabat. (hms/gie)

Kasat Pol PP Kabupaten Sumenep, Ach Laili Maulidy, mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari cara Pemkab Sumenep, dalam memberikan penyadaran hukum terhadap masyarakat tentang larangan rokok ilegal. Hal ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kemudian, tambahnya, juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. “Mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa mengedarkan rokok ilegal itu salah dan ini merupakan tugas bersama-sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat” katanya, Kamis (06/07/2023) tadi.

Baca juga :

Sebab dari peredaran rokok ilegal, paparnya, ini tidak hanya merugikan pemerintah semata. Tapi, secara lebih luas juga mengganggu ekosistem industri tembakau yang legal. Artinya, masyarakat juga terdampak terutama pelaku-pelaku usaha tembakau yang selama ini menjalan usahanya dengan mentaati aturan. Karenanya, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah melakukan pencegahan peredaran rokok ilegal.

Dalam kesempatan itu, Laili juga menyampaikan beberapa kriteria rokok ilegal kepada masyarakat. Yakni, tidak dilekati pita cukai, memakai pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi (tidak sesuai nama perusahaan atau beda jenis produk).

“Jadi, rokok ilegal secara jelas bisa diketahui. Bari fisik pita cukai dengan menggunakan sinar ultra violet ataupun dengan mata secara langsung,” jelas Laili. (dan/sit/adv)

Hal tersebut, dikatakan oleh anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Itu dilakukan, untuk merespon adanya aspirasi yang telah disampaikan oleh perwakilan kader posyandu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, kepada DPRD Kota Malang.

“Jadi, hampir dari semua perwakilan kader di lima kecamatan yang telah menyampaikan aspirasinya, itu minta agar PMT dimasukkan anggaran Pemkot. Karena, selama ini anggarannya dari swadaya masyarakat. Bahkan, seperti di beberapa kelurahan itu ada iuran sukarela. Kemudian, juga beberapa kader posyandu inisiatif dan meminta sumbangan ke pengusaha atau tokoh masyarakat yang bisa membantu,” jelas Bayu, Sabtu (01/07/2023) tadi.

Pihaknya menilai, bahwa penganggaran pada program PMT ini sangat penting sekali. Karena, ini dapat mengurangi beban masyarakat dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Malang. Walaupun, penanganan stunting itu masalah kompleks dengan banyak variabel.

“Mungkin secara angka, stunting di Kota Malang ini sekarang sudah turun. Tapi kemarin kan sempat heboh di masyarakat keluar angka pemicu stunting. Walaupun kita tahu bahwa penanganan stunting itu kompleks. Tapi yang pasti dilakukan oleh teman-teman kader posyandu ini melakukan penyuluhan setiap bulan, dimana itu juga diberikan makanan tambahan,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkan Bayu, walaupun nantinya tidak akan mendapat anggaran yang optimal dalam PAK. Namun, pihaknya berharap program tersebut dapat diakomodasi oleh Pemkot Malang. Itu juga tergantung dari kemauan dan keinginan Pemkot Malang.

“Kita akan selalu komunikasikan dengan Dinkes, harapannya walaupun mungkin belum maksimal, tapi sedikit-sedikit bisa dianggarkan dalam APBD perubahan ini lah. Jadi ya tinggal kemauan Pemkot saja. Saya yakin kalau mau pasti bisa, karena anggaran daerah kan pasti ada. Kita juga tahu di APBD 2022 itu kita SILPA Rp 460 miliar, jadi harusnya bisa,” tambah Bayu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, menyampaikan jika anggaran PMT sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Namun, prioritas dalam program tersebut memuat tiga indikator.

“Insyaallah sudah dianggarkan, tapi memang prioritas program PMT adalah balita yang wasting yaitu berat badan anak di bawah standar/kurus. Lalu, stunted yakni status pertumbuhan anak yang terhambat, artinya tinggi badan balita lebih rendah dari tinggi badan rata-rata balita pada usia yang sama. Kemudian, balita 3 tahun tidak naik timbangan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut, pihaknya juga telah melakukan koordinasi melalui bidan wilayah, kemudian PKK dan para kader kesehatan, mengenai anggaran PMT yang diprioritaskan pada tiga indikator tersebut. “Jadi PMT itu atas rekomendasi dari tenaga nutrisionis yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan balitanya,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan jika pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengantisipasi konflik yang berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Karena hal tersebut, dianggap paling krusial dan perlu diwaspadai ke depannya.

“Ke depan, kami akan mengkaji kembali terkait upaya untuk bisa menahan diri dan yang paling kita antisipasi adalah konflik SARA. Karena, itu yang paling penting,” kata Buher-sapaan Kapolresta Malang Kota, Jumat (30/06/2023) tadi.

Baca juga:

Pihaknya juga menyampaikan, jika bentrok yang telah terjadi itu, adalah masalah dari sesama organisasi daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Jadi, bukan dengan masyarakat lokal Kota Malang. Konflik tersebut, juga sudah diselesaikan dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang.

“Itu sudah dilakukan Rakor oleh Pak Wali. Terpenting bagi kita, untuk memahami bahwa konflik yang dimaksud bukanlah konflik dengan masyarakat, tetapi antar organisasi daerah NTT,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta kepada perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, untuk menyisipkan kurikulum yang mendorong sikap sosial yang baik di dalam setiap mata kuliah. Sehingga, ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

“Saya sudah meminta kepada perguruan tinggi dan tolong agar ada kurikulum. Jadi, mata kuliah (Matkul) apapun itu disisipkan bagaimana dia bisa bersosial yang baik kepada masyarakat. Ini yang terpenting. Kemarin sudah kita ajukan,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh berita hoaks yang beredar. Dimana, menyebutkan bahwa Kota Malang masih dalam situasi mencekam dan akan ada tindakan sweeping lainnya.

“Berita yang tersebar tidak memiliki dasar yang kuat dan masyarakat sebaiknya tidak menghiraukan berita tersebut,” lanjutnya.

Diakhir, pihaknya menegaskan bahwa situasi di Kota Malang saat ini telah kondusif dan damai. “Artinya saat ini masyarakat sudah damai, situasi terjada dengan baik, dan saya yakin tidak akan berimbas,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit)