Dalam pemantauan itu, Gubernur Khofifah memastikan stok minyak goreng aman untuk mendukung kebijakan satu harga minyak yang berlaku secara nasional mulai Rabu (19/01/2022), pukul 00.01. “Untuk harga minyak goreng, Insyaallah sampai dengan enam bulan ke depan harganya dijamin stabil. Stoknya aman. Jadi, kami melakukan peninjauan di lapangan ini, karena titik aglomerasi ini menjadi penting untuk mengendalikan harga komoditas tertentu. Setelah kemarin Surabaya, sekarang waktunya Kota Malang,” kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga meminta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) terus mengawal proses distribusi agar stok merata. Hal ini menurutnya penting, karena beberapa warga yang ditemuinya menyampaikan adanya kelangkaan stok pada beberapa ritel.

Baca juga

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari

Berdasarkan siaran pers Kementerian Perdagangan pada Selasa 18 Januari 2022, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan dana Rp 7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebanyak 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Gubernur Khofifah meyakini bahwa stok ini sangat memadai untuk mengantisipasi kebutuhan. Sehingga, masyarakat diimbau tidak perlu melakukan panic buying. “Bulan depan sudah jelang Ramadan dan biasanya terjadi kenaikan kebutuhan. Nanti masuk lebaran juga tercukupi, masyarakat diharapkan tetap tenang,” pesannya.

Sementara itu, Wali Kota Sutiaji juga mengimbau kepada seluruh pihak menjalankan kebijakan satu harga minyak goreng tersebut. Ia meminta semua pihak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi yang menjual minyak goreng di atas Rp 14 ribu per liternya.

“Penyedia atau siapapun, tolong kebijakan pemerintah ini segera dipahami dan dijalankan dengan baik. Saya minta dinas terkait, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) terus melakukan pemantauan,” ujar Sutiaji.

Menurut Sutiaji, kebijakan satu harga minyak goreng menjadi bentuk komitmen pemerintah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga Rp14 ribu per liter.

“Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota APRINDO,” ujarnya. (hms/cw1/gie)