Usaha kue kering rumahan milik pasangan Djoko Winahyu dan Endang Susilowati (55) yang berlokasi di Perumahan Pondok Cempaka Indah View ini, sejak dirintis pada tahun 2008, usaha tersebut memang mengandalkan Ramadan sebagai puncak penjualan. Tahun ini, pun pesanan datang bertubi-tubi dan bahkan sebagian pelanggan sudah melakukan pemesanan jauh hari sebelum bulan puasa tiba.

“Setiap Ramadan pasti ramai. Banyak pelanggan yang minta dikerjakan lebih awal supaya tidak terlalu mepet Lebaran,” ujar Endang, Jumat (27/02/2026) tadi.

Menariknya, usaha tersebut sepenuhnya dikelola secara kekeluargaan. Endang dibantu dua putrinya serta dua saudara dekat, memenuhi lonjakan produksi. Model usaha berbasis keluarga ini, dinilai menjadi kunci ketahanan bisnisnya selama hampir dua dekade.

“Alhamdulillah, untuk pelanggan pun banyak yang berdatangan dari instansi pemerintahan, anggota DPRD, hingga rumah sakit yang butuh kue dalam jumlah besar untuk parsel maupun suguhan Idul Fitri,” tambahnya.

Baca juga :

Varian yang ditawarkan, lanjutnya, masih mempertahankan kue klasik Lebaran. Seperti kastengel, nastar, putri salju, lidah kucing, palm cheese, sagu keju, choco chip, hingga thumbprint choco nut. Seluruhnya, dibuat dari resep keluarga tanpa bahan pengawet.

“Kami menjaga cita rasa dan tekstur supaya tetap sama dari dulu. Tidak pakai pengawet, tapi tetap tahan lama karena prosesnya higienis,” ucapnya.

Untuk kemasan premium ukuran 500 ml, harga dipatok Rp 60 ribu, sementara varian lainnya dibanderol mulai Rp 40 ribu. Harga tersebut, dinilai masih kompetitif di tengah naiknya harga bahan baku.

Sementara itu, Djoko Winahyu menambahkan meskipun usaha kue kering bersifat musiman, Ramadan mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Omzet selama Bulan Puasa bisa menembus puluhan juta rupiah.

“Kalau di luar musim Lebaran, dapur Cempaka Cookies tetap beroperasi dengan menerima pesanan katering, nasi kotak, kue basah, hingga suvenir pernikahan dan perayaan Natal,” imbuh Djoko. (rsy/sit)

Dari awalnya membuat 5 kg kue kering seperti kastengel, nastar dan putri salju, yang hanya untuk dibagikan kepada tetangga, ternyata hal itu mendapatkan respon positif. Beberapa juga mengakui terkesan dengan rasa kuenya dan itu yang mendorong Endang untuk mengembangkan usahanya hingga saat ini.

“Tetangga-tetangga bilang kuenya enak. Jadi, kemudian pas lebaran banyak yang pesan. Terus akhirnya, saya memutuskan untuk menerima pesanan dan mulai dari situ ide untuk menjadikan ini usaha semakin kuat,” kata Endang, Senin (26/08/2024) tadi.

Merek Cempaka Cookies pun lahir, dibantu oleh empat pekerja dan dua anaknya. Seiring waktu, jenis kue yang diproduksi berkembang menjadi 12 macam, termasuk kue-kue coklat yang digemari anak-anak.

Baca juga :

“Awalnya itu juga dari mulut ke mulut. Kini sudah mencoba untuk memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp untuk promosi produk,” ujarnya.

Produksi Cempaka Cookies sendiri kini bisa mencapai puncaknya saat menjelang Hari Raya. Dengan produksi terbesarnya mampu mencapai 250 kilogram.

Meski bisnis ini tidak selalu berjalan mulus, namun Endang konsisten untuk memproduksi. Terlebih, ketika kala itu harus mengenang kerugian besar yang pernah dialaminya.

“Saat itu ada pesanan dari Jakarta. Ketika mengirimkan 150 pesanan, ternyata mereka enggan membayar dengan alasan katanya kuenya hancur. Itu ruginya mencapai Rp 5,5 juta. Setelah kejadian itu, kami sepakat untuk tidak lagi mengirim pesanan ke luar kota. Fokusnya sementara pada pesanan lokal yang diambil langsung oleh pelanggan saat mudik lebaran di Kota Malang,” tambahnya.

Meskipun tantangan permodalan sering menjadi kendala, Endang tetap optimis. Bahkan terus berinovasi mengembangkan produknya. Termasuk juga menekankan kualitas dan kealamian bahan yang digunakan. “Biar kue tetap awet dan bertahan hingga tiga bulan tanpa menggunakan pengawet, itu tepung yang akan digunakan disangrai terlebih dahulu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Karena itu, dalam Program Ngobrol Bareng Mbois Ilakes (Ngombe), perwakilan warga PCP II, Imam Mukhalis bersama dengan timnya menyampaikan keluhan itu kepada Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (16/01/2024) tadi.

“Selama ini, kami warga PCP menginginkan PSU segera diserahkan dan fasilitas umum yang seharusnya dipenuhi oleh pengembang. Kami sudah deadline ke Komisi C DPRD Kota Malang, setelah mediasi pada saat sebelum Agustus 2023 lalu. Karena, kita ingin menikmati kemerdekaan sebenarnya. Tetapi sampai Januari 2024 ini, kita belum dapat kejelasan,” kata Imam, dalam penyampaian aspirasinya.

Ditambahkannya, jika berkali-kali perkembangan penyerahan tersebut sudah dipantau. Namun, hanya tanda terima penyerahan sertifikat saja yang diberikan oleh pengembang pada pihak Pemkot Malang, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).

“Berkali-kali kita pantau perkembangan penyerahan dan kami desak pengembang untuk segera menyerahkan. Ternyata, syarat administrasi sudah diserahkan pada 18 September 2023, lalu. Tetapi, itu hanya tanda terima penyerahan sertifikat. Padahal sudah empat bulan, saya tanya perkembangannya tidak ada. Di DPUPRPKP katanya persoalan siteplan, ke pengembang juga tidak mengerti. Kami ingin mempertanyakan dan mohon bantuannya,” jelas Imam.

Baca juga :

Pihaknya berharap, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan oleh pihak Pemkot Malang. Apalagi dari persoalan itu, warga PCP II menurutnya telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Seperti untuk melakukan perbaikan jalan, pembangunan masjid hingga perbaikan gorong-gorong.

“Kita sudah habis banyak. Padahal, fasilitas itu seharusnya kita dapatkan dari pengembang, tetapi tidak dapat apa-apa. Tentu di tahun 2024 sebelum Pemilu ini, kita harapkan persoalan ini sudah selesai. Karena kita pun juga sudah ngempet dari puluhan tahun. Di sana juga dekat dengan pusat pemerintahan terpadu, tetapi kok tidak pernah dipadukan dengan biaya APBD,” tuturnya.

Menanggapi itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa beberapa dokumen yang sudah diserahkan oleh pihak pengembang kepada pihaknya, yaitu meliputi izin lokasi terbit dan beberapa sertifikat induk. “Di izin lokasi belum seluruhnya dikuasai oleh pengembang (kawasan). Ada tanah jagung tidak dijual dan ada beberapa yang belum dikuasai pengembang. Di setplan hanya menggambarkan setplan secara umum, tidak dilengkapi data luasan. Sehingga kalau mau masukkan jadi aset Pemkot Malang, data harus lengkap,” ujar Dandung.

Lebih lanjut, terkait dengan lahan makam, Dandung menyampaikan bahwa pengembang hanya menyerahkan surat keterangan dari lurah. Namun, keterangan tersebut khusus untuk PCP I, bukan PCP II. Dalam hal ini, Dandung menegaskan bahwa meskipun dokumen sudah diterima, namun Pemkot Malang belum dapat menerbitkan berita acara penerimaan administrasi PSU, dikarenakan data tentang luasan fasilitas umum yang masih belum lengkap.

“Paling tidak, ada data tentang luasan Fasum yang belum lengkap. Tapi tetap ini akan kami proses dan besok kami akan mengundang kembali dari pihak pengembang untuk menindaklanjuti penyerahan PSU dari PCP II ini,” imbuhnya. (rsy/sit)