Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih berada pada kategori rendah, menuntut perencanaan pembangunan yang semakin cermat, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kebijakan, harus disusun dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah.

Selain persoalan fiskal, ungkap bupati, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian. Meski secara angka telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang masih tercatat sebagai yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi ini, menjadi tantangan serius untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya penguatan sektor-sektor potensial daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Isu lain yang tak kalah penting, adalah penanganan stunting.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting terus diupayakan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dalam forum itu, bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dirinya menekankan, akan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta kondusivitas daerah agar agenda demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

Mengakhiri sambutan, Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Lumajang tetap berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan.

Forum Konsultasi Publik RKPD sendiri, diharapkan menjadi ruang penyelarasan persepsi dan penguatan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Pjs Bupati Imam sangat mengapresiasi terselenggaranya acara. Itu karena, pelaksanaan kegiatan sangat penting digelar guna untuk meningkatkan edukasi kesehatan, terutama untuk ibu dan bayi.

“Dengan tindakan yang tepat, maka penanganan kesehatan dapat dilakukan dengan baik. Karena penanganan kesehatan sekarang ini masih mahal, maka kegiatan ini merupakan bagian dari upaya yang baik agar kita semua mengenal cara dalam penanganan kesehatan,” kata Pjs Bupati Imam.

Dalam kesempatan sama, Pjs Bupati Imam juga menghimbau agar seluruh komponen petugas kesehatan yang hadir pada kegiatan itu dapat menjadi pionir bagi masyarakat, dalam upaya penanganan kesehatan. “Jadi cerdas cermat bukan hanya bagaimana menguasai ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Namun, gelaran ini juga tentang bagaimana mengetahui dan mengukur sampai batas mana kita sudah memahami dunia kesehatan,” jelasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, ilmu pengetahuan dan informasi yang sudah didapatkan dari kegiatan itu, dapat dijadikan sebagai bekal di lingkungannya masing-masing. Termasuk, juga bisa diteruskan ke masyarakat untuk memberikan edukasi.

“Itulah yang menjadi beban dan tanggung jawab kita semua,” tambahnya.

Pjs Bupati Imam juga berpesan, agar seluruh stakeholder bisa berkoordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat melakukan sosialisasi untuk menekan terjadinya pernikahan dini. Karena, pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan di bawah 21 tahun, akan menyebabkan permasalahan di belakang hari. Di mana, akan berdampak negatif untuk perkembangan ibu dan bayi.

Ketua Panitia Penyelenggara, Desy Richa Lailatul Husnah, menambahkan bahwa kegiatan itu dihadiri oleh 50 Kepala Puskesmas, perwakilan ibu hamil, Kader Puskesmas, Bidan Puskesmas, pejabat struktural Pemkab Jember, Kadinkes Jember, Perwakilan RS Paru Jember hingga penggerak PKK. (kom/rio/gie)

Agar dapat memanfaatkan media sosial secara optimal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur akan menggelar webinar literasi digital untuk segmen pendidikan di Kota Malang, Jatim, Selasa (23/04/2024) pagi, sekitar pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema ‘Cermat Bermain Media Sosial’, diskusi online yang bisa diikuti melalui media zoom meeting dan Nobar di sekolah-sekolah itu rencananya menghadirkan tiga nara sumber. Mereka adalah dosen Universitas Paramadina Jakarta Septa Dinata, technopreneur Erlan Primansyah, influencer Azmy Zen, dan Iman Darmawan, selaku moderator.

“Webinar ini dapat diikuti gratis dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/pendaftarankotamalang2304. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan hadiah e-wallet sebesar Rp 1.000.000.- untuk 10 peserta mengajukan pertanyaan terbaik,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya kepada awak media, Senin (22/04/2024) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, bahwa sebagai ruang baru untuk berekspresi, media sosial menawarkan kebebasan dan keleluasaan tersendiri. Namun, butuh kecermatan saat bermain media sosial agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

“Kebebasan dan keleluasaan dalam bermedia sosial terkadang dapat melenakan. Jika tak cermat dan berhati-hati, media sosial dapat menjerumuskan penggunanya. Dari salah memilih teman, menjadi korban kejahatan, bahkan tanpa disadari terlibat dalam tindak kriminal,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Kemenkominfo menambahkan, bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batasan-batasannya. Media sosial merupakan sebuah media daring yang dapat dengan mudah dan cepat digunakan para pengguna satu sama lain. “Penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berjejaring sosial, serta membuat forum virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu,” tegasnya.

Baca juga :

Untuk diketahui, gelaran webinar di Kota Malang ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemenkominfo. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Hingga akhir 2023, tercatat sebanyak 24,6 juta orang telah mengikuti program peningkatan literasi digital yang dimulai sejak 2017. “Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia sampai dengan akhir 2024,” tambah Kemenkominfo.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

“Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, kreatif, produktif, dan aman,” tutur Kemenkominfo.

Kecakapan digital menjadi penting, karena menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Survei APJII juga menyebutkan, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Ada peningkatan 1,4 persen dibandingkan periode sebelumnya. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8 persen. ”Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023,” urai Kemenkominfo.

Informasi lebih lanjut terkait literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

“Saya akan lihat dahulu, terkait dengan ASN yang ngelike konten di media sosial dan lain-lain. Tetapi beberapa lama lalu sudah kita sosialisasikan,” ujar Pj Wali Kota Wahyu Hidayat, Jumat (29/09/2023) tadi.

Ditambahkannya, jika sebagai ASN memang ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, menjelang tahun politik 2024 mendatang. Terlebih, para ASN memiliki pakta integritas, sehingga harus netral dalam proses-proses pemilihan tersebut.

Baca juga:

“Kadang kala memang kita tidak sadar, namun ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terkait dengan kontestasi politik 2024. Kalau ada indikasi atau temuan, tentu akan ada tahapan-tahapannya. Apakah itu unsur kesengajaan atau tidak,” tambahnya.

Lebih lanjut, menurutnya dalam penindakan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024, telah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara. Tentu pertimbangan dan rekomendasi dari Bawaslu juga akan tetap diperhatikan.

“Kan Bawaslu pasti akan turun melihat akan mendata, kira-kira betul nggak ini. Kesengajaan apa mereka tidak sengaja, guyon (bercanda) dan lain-lain, itu nanti ada tahapan yg harus kita lakukan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Hari ini kita mengundang beberapa OPD, yang mana ingin melakukan evaluasi terkait pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Dari OPD yang kita undang, ada beberapa yang pendapatan maupun belanjanya tidak memenuhi target. Ini bisa dikatakan dari sisi perencanaan yang kurang matang,” kata Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, Kamis (06/07/2023) tadi.

Sedikitnya, paparnya, ada delapan OPD yang dari sisi belanja barang dan jasa, kurang tepat terkait perencanaan. Artinya, tidak hanya satu OPD saja yang bermasalah. Namun, melainkan hampir semua OPD tidak memiliki perencanaan yang baik dan matang.

“Ini tidak semua, tapi hampir semua OPD perencanaannya kurang maksimal. Jadi untuk belanja pegawai itu dikatakan over (berlebih),” tegasnya.

Dikatakan Obeng-sapaan akrabnya, OPD yang dimaksud ini bukan hanya mitra Komisi II. Mengingat, dalam hal ini mitra Komisi II adalah Bakeuda. Maka dari apa yang disampaikan Bakeuda ke Komisi II, hampir semua OPD kurang cermat dalam perencanaan belanja pegawai dan belanja barang/jasa serta belanja modal.

Baca juga :

“Kalau kita lihat dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan jika OPD-OPD itu banyak yang kurang cermat melakukan perhitungan dalam perencanaan,” kata Obeng.

Berkaca dari hal itu, Komisi II DPRD meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dan teliti dalam menampung input (masukan) dari masing-masing OPD. Sehingga, usulan dari masing-masing OPD harus benar-benar diklarifikasi lebih dalam. Agar, nantinya kegiatan yang benar-benar prioritas bisa dikerjakan terlebih dahulu.

“Jadi, jangan sampai anggaran yang tidak terlalu prioritas dari OPD itu justru diberikan anggaran, hingga pada akhirnya tidak bisa dieksekusi. Makanya ke depan, kami meminta kegiatan prioritas harus benar-benar didahulukan. Supaya anggaran tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya dan tidak terbuang sia-sia,” tuturnya.

Masih kata Obeng, terkait pelaksanaan APBD pihaknya berharap pengelolaan keuangan daerah bisa tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya. Tidak hanya bertumpu pada serapan anggaran saja.

“Kedepannya kita akan kawal bagaimana realisasi serapan anggaran ini agar lebih maksimal. Dan tidak hanya dihabiskan begitu saja, melainkan harus bermanfaat pada perkembangan di daerah dan masyarakat,” papar Mugiyanto. (mil/sit)