Diterangkan, dari jumlah tersebut nantinya masih akan dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yakni mulai dari rangkaian pleno, hingga pengumuman penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Proses coklit dari hasil sinkronisasi 24 Juli lalu, sudah 100 persen. Dengan total ada 662.155 jiwa yang sudah terdata, hasilnya pun dari yang 100 persen itu juga macam-macam,” kata Toyyib, melalui pesan singkatnya, Senin (29/07/2024) tadi.

Dalam coklit tersebut, ujarnya, ditemukan bahwa beberapa pemilih ada yang telah meninggal dunia. Untuk memastikan data kematian, KPU Kota Malang melakukan pengecekan surat keterangan kematian.

Baca juga :

“Kalau tidak memiliki surat keterangan kemarin tersebut, keluarga harus mengurus surat keterangan di tingkat RT atau kelurahan. Begitu juga kalau tidak ada orangnya (penghuni rumah) kami pastikan stiker tidak ditempel. Karena ditempel stiker itu kan membuktikan coklit sudah dilakukan. Untuk difabel pun sudah ada penanda di stikernya,” ujarnya.

Selanjutnya, tahapan yang akan dilakukan yakni pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 1 hingga 3 Agustus 2024, diikuti oleh pleno serupa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 5 hingga 7 Agustus 2024 dan pleno rekapitulasi serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota pada 9 hingga 11 Agustus 2024.

“KPU provinsi akan melakukan pleno rekapitulasi DPS pada 15 hingga 17 Agustus 2024. Kemudian, pengumuman DPS dan periode masukan atau tanggapan masyarakat berlangsung dari 18 hingga 27 Agustus 2024 lalu untuk proses analisis data ganda atau invalid serta sinkronisasi hasil ke PPK/PPS akan berlangsung dari 18 Agustus hingga 4 September 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk proses perbaikan dan olah data oleh PPS akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024, dengan penetapan DPT oleh KPU provinsi pada 22 hingga 23 September 2024 dan pengumuman DPT pada 22 hingga 30 September 2024. Tahap terakhir adalah pleno rekapitulasi DPT oleh KPU RI pada 15 hingga 17 Oktober 2024, dengan penyampaian DPT pemilih tambahan (DPTb) ke KPU RI pada 20 November 2024. (rsy/sit)

Ketua KPU, Aminah Asminingtyas, mengatakan bahwa meskipun masa Coklit telah berakhir 14 Maret 2023 lalu, namun sampai saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan penyesuaian data bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Kita sudah tindak lanjuti saran dari Bawaslu sampai pada teman-teman Pantarlih melalui PPS. Jadi, ini tugas Pantarlih masih berjalan sampai April nanti. Ada penyesuaian dan berkoordinasi dengan PPS dan PPK untuk menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Ini masih berlanjut,” ujar Aminah, saat dikonfirmasi, Kamis (23/03/2023) tadi.

Beberapa hasil temuan itu, diantaranya yakni, terdapat 247 KK yang telah dilakukan Coklit namun belum tertempel stiker pemilih. Kemudian, terdapat 10 orang yang telah meninggal namun belum terdapat penanda oleh Pantarlih. Lalu, adanya enam pemilih difabel yang ternyata belum tertandai oleh KPU Kota Malang.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Ketika kita mau menempel stiker, itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya rumah, bersedia atau tidak. Kemarin itu, karena ada yang baru dicat, jadi tidak bersedia ditempeli. Itu sebenarnya sudah kita foto dan ada bukti fotonya bahwa kita sudah menyerahkan,” katanya.

Kemudian terkait adanya 10 data pemilih yang ternyata telah meninggal dunia, namun belum tertandai oleh KPU, Aminah menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anggota keluarga belum mengurus surat akta kematian. Dalam hal tersebut, pihaknya mengaku akan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Malang.

“Ini ketika dimutakhirkan oleh teman-teman Pantarlih melalui coklit, dalam catatan karena bukti meninggal itu juga harus ada keterangan. Jadi ini kita sudah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal sehingga bisa dicoret untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kita susun nanti,” lanjutnya.

Selain itu terkait dengan enam pemilih difabel yang belum ditandai oleh KPU Kota Malang, menurutnya itu terjadi karena pihak keluarga pemilih difabel tidak ingin adanya penandaan. Sehingga, meskipun sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu 2024, pihaknya mengaku tidak bisa memaksakan kehendak terkait dengan hal tersebut.

“Karena ini hak warga yang difasilitasi oleh KPU. Tapi, kami juga tidak memaksakan kalau memang tidak mau didata. Tetapi data yang kita terimakan pasti ada. Kalaupun nanti diminta oleh Bawaslu untuk ditandai, akan kita tandai, tapi teman-teman itu punya catatannya,” tuturnya. (rsy/sit)

Karenanya, ke depan Bawaslu akan melakukan perbaikan-perbaikan dan segera ditindaklanjuti ke KPU. “Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang, terdapat 247 KK yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Akan tetapi, itu belum di tempel stiker. Kemudian, di tiga kecamatan terdapat 50 KK yang belum dilakukan Coklit oleh Pantarlih, akan tetapi sudah di tempeli stiker,” jelas Koordiv Pencegahaan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hanif Fahmi, Kamis (16/03/2023) tadi.

Terkait temuan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah menginstruksikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan berkirim surat kepada KPU, sebelum masa Coklit berakhir. Pihaknya pun telah mendapatkan balasan, bahwa setiap ketidakpatuhan prosedur sudah ditindaklanjuti untuk diperbaiki.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kalau ada beberapa saran perbaikan yang tidak diperbaiki prosedurnya, itu akan naik pada kami untuk investigasi. Itu akan jadi temuan kami dan akan diproses di Panwascam sebagai pelanggaran administrasi,” kata Hanif.

Lebih lanjut dikatakan, jika pada pelanggaran administrasi lokusnya ada di kecamatan, maka menurutnya kecamatan yang akan membuat rekomendasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan pada Bawaslu Kota Malang. Kemudian, akan diteruskan pada KPU.

“Bentuknya rekomendasi. Jadi tahapannya ada saran perbaikan, kemudian rekomendasi. Tapi kalau temuan itu, kami di tingkat kota dan itu bisa jadi akan ada sidang pelanggaran administrasi di tingkat kota,” ucapnya.

Dikatakannya, jika temuan itu paling banyak hampir rata di semua kecamatan. Namun, khusus temuan stiker yang tidak ditempel, terbanyak ada di Kecamatan Sukun, dengan jumlah 75 KK. Kemudian, untuk temuan yang belum di Coklit namun sudah ditempel stiker, terbanyak ada di Kecamatan Klojen, dengan jumlah 35 KK.

Sebagai informasi, total temuan itu ada sebanyak 334 yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Klojen, Sukun dan Kedung Kandang, dengan tingkat temuan yang berbeda ditiap kecamatan. (rsy/sit)

Merespon progres Coklit yang dilakukan KPU, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menghimbau masyarakat di Kabupaten Kediri yang telah memiliki hak pilih dapat berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. “14 Februari 2024 nanti menjadi penentu nasib bangsa ke depannya, menentukan siapa pemimpinnya, siapa wakil panjenengan,” kata Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, Selasa (14/03/2023) tadi.

Kegiatan Coklit sendiri, digelar KPU mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Pada pelaksanaan Coklit ini, petugas pemuktahiran daftar pemilih atau Pantarlih mendatangi satu persatu rumah warga untuk mencocokkan data pemilih termasuk mendata warga yang memiliki hak pilih yang belum terdaftar. Sementara, bagi warga yang telah didaftar mendapatkan tanda bukti berupa lembaran kertas berisi nama-nama anggota keluarga yang berhak menggunakan hak pilih atau sebagai tanda telah dilakukan Coklit, petugas menempeli stiker di rumah yang didatangi.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Mas Dhito dalam kesempatan itu mengingatkan, agar bagi masyarakat Kabupaten Kediri, yang telah memenuhi syarat memilih dan belum terdaftar, diharapkan segera mendaftarkan diri kepada KPU supaya dapat menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang. “Bagi warga Kabupaten Kediri yang belum terdaftar, segera daftarkan diri dan gunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 nanti datang ke TPS,” terang Mas Dhito.

Hasil coklit yang dilakukan petugas Pantarlih, nantinya akan dijadikan sebagai dasar pemuktahiran data pemilih. Melalui Coklit tersebut, diharapkan didapatkan data pemilih secara akurat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kita telah melakukan Coklit 99,98 persen, jadi kurang sedikit karena nanti terakhir pada tanggal 14 Maret,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Kediri, Ninik Sunarmi.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kabupaten Kediri terdapat sekitar 1.294.887 jiwa. Adapun, hasil pelaksanaan Coklit dilanjutkan dengan tahapan penyusunan dan rekapitulasi DPS. (kom/pan/sit)

Disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumiaji, Rizal Imansyah Hilmi, bahwa Pantarlih yang terpilih akan mulai kerja hari ini setelah dilantik hingga 11 April 2023. Awal pekerjaan dari Pantarlih, yakni melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) atau pemutakhiran data pemilih. “Sore ini, secara nasional seluruh Indonesia dimulai Coklit, yang menjadi salah satu tugas dari Pantarlih. Setelah dilakukan Bimtek Pantarlih, mereka langsung bekerja,” ujarnya.

Soal gaji dari Pantarlih, disebutkan Rizal, mendapatkan Rp 1 juta perbulan. Dan, saat pelaksanaan Pemilu 2024, Pantarlih ini gabung di PPS yang ada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Jadi, Pantarlih ini mendapatkan gaji Rp 1 juta perbulan selama tiga bulan. Setelah berakhir, kemudian Pantarlih ini gabung di PPS yang ada masing-masing TPS,” ujarnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ditambahkannya, jumlah pendaftar awal Pantarlih ini lebih dari 200 orang. Setelah tes administrasi, terpilih 179 orang yang disesuaikan jumlah TPS di kecamatan Bumiaji. Periode 2019 lalu jumlah TPS 237, dan sekarang dikurangi menjadi 179 TPS.

“Harapan kami, agar teman-teman Pantarlih ini melakukan Coklit lancar dan sesuai target. Karena, saat ini yang menjadi kendala adalah musim hujan panjang. Kadang orang yang dituju tidak ketemu dan juga adanya perubahan data pemilih,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Coklit adalah salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Petugas Pantarlih dengan menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah. (put/gie)

Memontum Pasuruan – Menjelang pesta demokrasi 5 tahunan yakni Pemilihan Walikota, pihak KPU Kota Pasuruan terus bergerak diantaranya melaksanakan coklit atau pencocokan serta penelitian data pemilih. Namun kinerja petugas KPU Kota Pasuruan, tak semulus yang dibayangjan. Berbagai kejadian unik mengiringi proses coklik di tengah wabah Covid-19 ini.

Berbeda dari pemilihan umum (pemilu) sebelumnya, KPU wajib melaksanakan tahapan pemilihan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) saat berkeliling ke rumah-rumah warga.

“PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) sudah dibekali protokol kesehatan. Petugas dibekali keterangan rapid test, ada surat tugas menyatakan sehat,” jelas Nanang Abidin, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih & Partisipasi Masyarakat KPU Kota Pasuruan.

APD di antaranya baju hazmat untuk berkeliling, masker, face shield hingga sarung tangan sekali pakai. KPU bahkan menegaskan, warga bisa menolak petugas yang datang tanpa APD.

Mukhamad Zahid, Ketua Divisi Perencanaan Data & Informasi KPU Kota Pasuruan mengungkap, banyak kejadian unik yang ditemukan petugas saat menjalankan tugas. “Ada yang gak dibukain pagar, dikira petugas covid mau jemput. Dibilang robot, karena pakai hazmat,” cerita Zahid.

Saat itu, petugas langsung berkoordinasi dengan Ketua RT setempat untuk meyakinkan jika merupakan petugas dari KPU. Hingga kemudian warga mau membukakan pintu.

Pun demikian, sebelum berkeliling, petugas juga berkoordinasi dengan gugus tugas di masing-masing kelurahan. Tujuannya untuk memastikan jika ada warga yang terindikasi Covid-19. “Tapi ada juga yang enak. Baru-baru ini kan bantuan covid cair, jadi ada yang ngira dapat bantuan. Kayak bukti sudah coklit, stiker ditempel di sini saja biar dapat bantuan katanya warga gitu,” terang Zahid sambil tertawa.

Diketahui proses coklit ini sudah berjalan mulai 15 Juli – 13 Agustus 2020. Setidaknya ada 155.044 warga yang dilakukan proses coklit sebelum ditetapkan sebagai DPT pada pilwali 9 Desember mendatang. (arf/hen)

“Saya mengapresiasi atas giat PPK Turen dalam Coklit calon pemilih Pilbup Malang. Dalam pelaksanaan tahapan coklit PPDP harus benar-benar melindungi diri dengan APD yang sudah diberikan oleh KPU dalam menjalankan tugasnya agar tahapan coklit ini tidak menjadi cluster baru dalam penyebaran Covid–19,” terang Tri Sulawanto Kamis (30/7/2020).

Tri Sulawanto mengungkapkan, pelaksanaan Coklit di Turen tetap memperhatikan SOP yang sudah di sampaikan oleh PPK melalui PPS agar tahapan coklit ini berjalan aman dan lancar.

Sekilas informasi, seiring semakin dekatnya jadwal Pilbup Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan Turen melakukan Coklit di wilayah setempat.

Tahapan coklit dijalankan 15 Juli- 13 Agustus. Untuk Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk di Turen ada 217 PPDP dan 100.865 penduduk yang di coklit.

Sementara itu, anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Rodzi menuturkan, dalam pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih) PPDP harus tetap semangat dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya untuk memutakhirkan data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Malang.

“Upaya ini dilakukan agar pemilihnya valid untuk mengurangi golput dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, faceshield dan coklit di halaman depan rumah,” terang Rodzi. (*/yan)

“Pengawasan terhadap daftar pemilih harus ditopang keikutsertaan berbagai elemen masyarakat. Karena berimplikasi pada jumlah surat suara yang dicetak KPU Sidoarjo. Bahkan berimplikasi pada hasil pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sidoarjo, Mohammad Rasul, Kamis (23/7/2020) di Fave Hotel Sidoarjo.

Lebih jauh, Rasul menjelaskan jika penyusunan daftar pemilih tidak valid, maka, menutup kemungkinan bakal terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Misalnya dia mencontohkan di Pilkada Sampang (Madura) pernah terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), sengketa Pilkada dan sejumlah perkara lain sebagai dampak ketidakvalidan data itu.

“Karena itu, Bawaslu mengantisipasinya dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam proses Coklit dan penyusunan daftar pemilih. Diawali menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif yang diikuti para aktifis GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Karang Taruna, alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan para jurnalis,” tegas Rasul saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Coklit dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilbup 2020, di Fave Hotel.

Sementara itu, kata Rasul, elemen masyarakat bisa berperan untuk mengawasi Coklit dan penyusunan daftar pemilih. Yakni bisa memberi informasi awal saat menemukan dugaan pelanggaran terkait prosedur dan tata cara Coklit dan penyusunan daftar pemilih yang terjadi di lapangan.

“Bahkan juga bisa langsung melapor ke Bawaslu Sidoarjo saat menemukan dugaan pelanggaran. Baik pelanggaran yang mengarah pada pelanggaran pidana, kode etik dan pelanggaran administrasi,” tandasnya. Wan/yan

Semua penduduk calon pemilih melalui tahapan ini. Termasuk Bupati Lamongan Fadeli, Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi. Hal itu diungkapkan Mahrus Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Lamongan.

“Secara simbolis, Coklit serentak diawali kepada Bupati Fadeli oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lamongan Agus dan juga Petugas Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (PPDP),” ujar Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali.

Selain itu, Hadir dalam Coklit di rumah Fadeli Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali, bersama anggota KPU Siswanto. Juga hadir anggota Bawaslu Propinsi Jawa Timur Eka Rahmawati bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan Miftahul Badar. (Fjr/zen/yan)