Seperti yang diberikan langsung Bupati Malang Drs HM Sanusi MM kepada para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Pendopo Kecamatan Turen, Rabu (13/5/2020) siang.

Total ada 23 CPMI yang mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram beras bantuan dari Pemkab Malang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki).

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud menjelaskan, saat ini total keseluruhan ada 668 CPMI di Kabupaten Malang yang terpaksa harus tertunda keberangakatannya, hal ini karena wabah Covid-19. Sehingga bantuan dari Pemkab Malang ini dapat membantu para CPMI yang keberangkatannya tertunda.

“Kami berharap agar wabah Covid-19 ini cepat berakhir, sehingga para CPMI bisa diberangkatkan ke negara tujuan atau tempat mereka bekerja. Seharusnya, mereka sudah berada di negara tujuan, tapi karena adanya wabah Covid-19 keberangkatannya ditunda,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu CPMI asal Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Sunarti mengatakan, dirinya sangat bersyukur mendapatkan bantuan sembako dari Pemkab Malang. Karena dengan ditundanya berangkat bekerja ke luar negeri, tentunya menjadi persalahan dalam ekonomi.

“Harapan saya sebelumnya, jika sudah berada di tempat tujuan yaitu Hongkong, maka akan bisa membantu keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, dengan terjadinya wabah Covid-19 ini, mau tidak mau dirinya harus bersabar menunggu meredahnya Covid-19. Meski, saat ini kondisi keuangannya semakin sulit, karena suaminya juga tidak bekerja.

Sebelumnya, suaminya bekerja sebagai sopir yang mengirimkan bahan bangunan seperti pasir dan batu. Tapi karena adanya wabah Covid-19, banyak toko bangunan yang tutup.

“Suami saya sekarang ini tidak punya penghasilan tetap, dan sekarang jadi buruh harian, kadang bekerja dan kadang tidak bekerja, dan saya pun juga tidak bekeja. Sehingga saya putuskan untuk menjadi PMI di Hongkong, agar bisa mengangkat ekonomi keluarga,” pungkas ibu dua anak ini. (Sur/tim)

Kasi Promosi Tenaga Kerja Luar Negeri, Tantri Darmastuti menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenaker RI dalam memberdayakan CPMI, PMI dan purna PMI adalah dengan membentuk desa migran produktif (Desmigratif).

Di Kabupaten Malang, imbuhnya, ada empat desa yang ditetapkan sebagai desmigratif. Keempatnya adalah Desa Arjowilangun, Brongkal, Sumberpetung dan Balearjo.

Ditambahkan, desmigratif merupakan konsep penanganan desa kantong pekerja migran secara terpadu dan terintegrasi. Caranya dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait untuk memberdayakan, melindungi dan melayani pekerja migran beserta keluarganya mulai dari desa.

“Mengapa di desa? Karena di terbatasnya ketersediaan informasi mengenai migrasi di desa, yang direkrut menjadi PMI adalah masyarakat desa dan praktik perekrutan informal banyak terjadi di desa,” tegasnya.

Tujuan dibentuk desmigratif adalah untuk mewujudkan terbentuknya komunitas PMI produktif, memperluas kesempatan kerja melalui usaha produktif dan peningkatan keterampilan serta mewujudkan basis data PMI di tingkat desa.

Selain itu, juga memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural, meningkatkan peran aktif pemerintah pusat sampai desa serta masyarakat dan stakeholder terkait. Terakhir, imbuh Tantri, tujuan desmigratif adalah untuk mewujudkan masyarakat desa produktif dan keluarga PMI sejahtera.

“Ada empat pilar desmigratif. Diantaranya pusat layanan informasi, usaha produktif, komunitas pembangunan keluarga dan fasilitasi penumbuhkembangan koperasi atau BUMDes,” tandasnya. (Sur/oso/tim)

Perempuan yang akrab disapa Dany ini menjelaskan, KUR PMI adalah pembiayaan tanpa jaminan dengan bunga rendah (bunga saat ini tujuh persen per tahun) yang diberikan kepada CPMI. KUR ini diberikan kepada CPMI yang tidak memiliki midal untuk bekerja ke luar negeri.

“Sampai September 2019, secara nasional BNI sudah menyalurkan KUR PMI sebesar Rp 659 miliar yang diberikan kepada 37.109 debitur. Dukungan kami ini akan terus berlanjut sesuai dengan program pemerintah.

Penandatanganan PKS antara Pemkab Malang dengan BNI Cabang Malang ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Dra Mursyidah Apt.MKes; Kabag Kerjasama Pemkab Malang, Atsalis dan pihak-pihak terkait.

Selain melakukan penandatatanganan PKS, dalam kesempatan yang sama juga digelar Sosialiasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2019. Sedikitnya ada 200 orang dari unsur perusahaan, kecamatan dan desa.

Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Administrasi Sekda, Dra Mursyda Apt.MKes memaparkan, berbicara persoalan PMI, tidak terlepas dari permasalahan perekrutan dan praktik percaloan.

Akibatnya, banyak PMI yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja di luar negeri. Legalitas tenaga kerja yang bermasalah, juga menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan lain yang juga dihadapi khususnya para perempuan yang bekerja di sektor informal, pada jenis pekerjaan domestik, dimana tingkat keselamatan kerja Pekerja Migran Indonesia sangat terbatas untuk diketahui publik.

Terlebih jika Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki akses informasi, baik informasi tentang ketentuan perundang-undangan, maupun informasi mengenai kondisi sosial budaya negara tujuan penempatan.

“Berdasarkan realitas yang terjadi, maka sosialisasi yang tepat sasaran penting dilakukan secara konsisten, dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam mencerna dan memahaminya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada semua pihak terkait, serta stakeholders pelaku penempatan PMI, agar memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan didapat informasi yang akurat terkait berbagai ketentuan, prosedur, dan kebijakan PMI. Guna meminimalisir terjadinya permasalahan terkait PMI,” katanya.

Sementara itu, Kasi Perlindungan TKI Masa Penempatan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Maptuha menjelaskan, ada beberapa tugas dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap PMI.

Maptuha merinci, diantaranya adalah menerima dan memberikan informasi serta permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

“Pemerintah desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI. Selain itu juga memfasilitasi pemenuhan persayaratan administrasi kependudukan CPMI,” katanya.

Selain itu, lanjut Maptuha, pemerintah desa juga bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan keberangkatan. Serta kepulangan PMI. Terakhir, imbuhnya, bertugas melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI dan keluarganya. (sur/oso/tim)

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait dengan pemberian layanan perbankan dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang.

Penandatanganan PKS ini dilakukan di Hotel Mirabel, Kepanjen di sela kegiatan Sosialiasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2019, Senin (9/12/2019) lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Drs Yoyok Wardoyo MM menjelaskan, maksud perjanjian kerjasama ini adalah pemberian layanan perbankan bagi CPMI dengan menggunakan jaringan perbankan dari BNi.

Selanjutnya, imbuh Yoyok, tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah memberikan kemudahan bagi para CPMI untuk alternative pemenuhan pembiayaan dalam rangka bekerja ke luar negeri.

BACA : Kerjasama dengan Disnaker, Wujud Nyata Kontribusi BNI

Melalui kerjasama literasi keuangan antara Pemkab Malang dengan BNI, nantinya akan memberikan kemudahan akses bagi para CPMI atau PMI. Serta memberikan kemudahan bagi keluarga dalam pengajuan pembiayaan baik pembiayaan penempatan maupun purna penempatan. Dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berbunga rendah dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

BACA JUGA : Desmigratif, Berdayakan CPMI, PMI dan Purna PMI

“Dengan penandatanganan PKS ini memberikan kemudahan bagi CPMI untuk mendapatkan bantuan keuangan. Sehingga tidak terjebak dalam jerat hutang sebelum keberangkatan dan pemberangkatan PMI non procedural,” kata Yoyok. (sur/oso/tim)

Seperti disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial, Achmad Rukmiyanto di sela-sela kunjungan disnaker Kendal, Jumat (15/11/2019) siang.

Menurut Totok, sapaan akrab Achmad Rukmiyanto, menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sudah menyiapkan beragam terobosan baru. Terutama untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Desember 2019 mendatang, aplikasi andalan dari bidang Hubungan Industrial, Sistem Informasi Ketenagakerjaan Online (Simiko) akan dilaunching.

Masih di bulan yang sama, Disnaker berencana meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini untuk memudahkan pelayanan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

“Jadi nanti semua keperluan untuk mengurus administrasi bagi CPMI bisa dilakukan di sini. Tanpa perlu bolak-balik lagi ke kantor ini kantor itu,” imbuh Totok.

Di lain sisi, kepada rombongan Disnaker Kendal, Totok juga menjelaskan mengenai PP yang akan menjadi perhatian studi Disnaker Kendal.

Kata Totok, hingga saat ini ada 170 perusahaan yang mencatatkan PP ke Disnaker. Padahal, jumlah perusahaan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 1.500.

“Kalau untuk jaminan sosial, kami sudah ada payung hukumnya,” katanya. (sos/tim)

Itu bagian dari penempatan tenaga kerja (Penta) yang memberikan layanan ini bagi para CPMI. Sejak dibuka stand Disnaker mulai pukul 08.00, warga yang hendak mengurus rekom atau ID untuk keperluan keberangkatan ke negara tujuan CPMI. Setidaknya, ada 30 warga yang mendapatkan layanan ini.

Sambil menunggu kunjungan Plt Bupati Malang HM Sanusi dan rombongan untuk meninjau stand-stand yang ada di Expo Pembangunan, Yoyok memberikan arahan kepada para CPMI yang tengah mengantri untuk dilayani.

Yoyok menjelaskan, agar selama menjadi tenaga kerja di negara orang, para warga Kabupaten Malang tetap patuh pada aturan yang berlaku di negara tujuan. Selain itu, Yoyok juga berpesan agar para PMI bijak dalam mengelola keuangan atau hasil yang mereka dapatkan selama merantau.

Misalnya saja, dalam hal keuangan. Selain mengirimkan dana segar ke keluarga di Malang namun para pekerja juga harus menyimpan sebagian uang mereka sendiri. Dengan catatan, harus menggunakan nama pribadi.

“Jadi jangan dikirimkan semua melainkan dikirim sebagian. Sebagiannya disimpan sendiri sebagai pegangan di negara orang. Selain itu misalkan ada saudara yang akan meminjam uang, jangan ATM-nya yang diberikan, tapi sampean yang ambil uangnya ke bank dan baru kirim ke family di rumah. Kan di sana ada bank,” imbuhnya.

Yoyok juga berpesan agar para pekerja migran dari Kabupaten Malang tetap menjaga hati dan kesetiaan dengan pasangannya di tanah air. Pasalnya, sudah kerap terjadi ditinggal bekerja di luar negeri justru rumah tangga di Malang terganggu bahkan berujung pada perceraian.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Wanita Klas IIA Sukun Malang, Ika Yusanti yang turut hadir dalam kesempatan kali itu berpesan, agar para PMI berhati-hati dalam hal narkoba. Bahkan harus menghindari barang haram itu.

“Jangan sampai berurusan dengan hukum karena terjerat narkoba di negara orang,” kata Ika. Ika berpesan agar para PMI lebih berhati-hati. Terutama ketika akan pulang ke tanah air. Dia meminta agar para pekerja migran dengan tegas menolak jika ada orang yang berpura-pura atau modus menitipkan barang di bandara dengan alasan bagasi.

“Jadi walau orang Indonesia sendiri alasan akan nitip barang karena bagasinya nggak cukup, jangan diterima. Harus berani menolak. Karena tidak jarang ini merupakan jebakan,” tegas Ika.

Rombongan Plt Bupati Malang, HM Sanusi beserta dengan anggota DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot berkesempatan untuk meninjau stand Disnaker. Sanusi juga melihat dengan lebih dekat pelayanan yang diberikan Disnaker di hari pertama Expo Pembangunan.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono mengapresiasi langkah Disnaker membawa pelayanan untuk CPMI ke Expo Pembangunan.

Dalam Expo Pembangunan, Disnaker juga menggandeng PT Greenfields Indonesia, Inez Cosmetics, PTPN XII dengan Wonosari Agro Wisata dan BPJS Ketenagakerjaan serta beberapa UMKM binaan Disnaker. (Sur/oso)