“Saat ini semua mengakses berbagai layanan digital. Karena itu, diperlukan tim khusus penanganan keamanan data dan informasi serta penanggulangan insiden siber. Kita sudah memperoleh pendampingan dalam membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau CSIRT di Kota Probolinggo,” kata Pj Wali Kota Probolinggo, seusai menerima STR.

Pj Wali Kota Nurkholis juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Aman Suryaman, untuk mengikuti tahapan teknis lanjutan usai pembentukan CSIRT tersebut. Termasuk, kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS antar sektor, guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerjasama dalam keamanan informasi.

“Dengan keberadaan CSIRT di daerah, maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa berjalan dengan aman dan akuntabel. Karena program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengamankan infrastruktur digital, di tengah isu yang berkembang tentang ancaman keamanan siber,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Budi Aria Setiadi, menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif. Mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber.

“Untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” katanya.

Menkominfo Budi juga mengatakan, Kementerian Kominfo selaku leading sector bagi transformasi digital, menjalankan berbagai agenda prioritas untuk memastikan penyediaan akses digital bersifat inklusif. Selain itu juga memberdayakan serta mendorong seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan berbagai akses dan layanan digital tersebut secara bijak dan cerdas.

“Pembentukan CSIRT di daerah menjadi kepanjangan tangan BSSN dalam memperkuat ketahanan siber untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengatakan, CSIRT ini adalah media untuk memastikan ruang siber Indonesia aman, yang mana cara kerjanya bersifat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga sektor pembangunan manusia. Sebagai penutup, Hinsa pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah membentuk CSIRT tersebut. (kom/pix/gie)

Hal itu, disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nanik Murwati, dalam acara Launching CSIRT Sektor Pemerintah Pusat, di Kantor BSSN, Selasa (01/08/2023).

“Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana penguatan peran keamanan siber (cyber security). Untuk itu menjadi penting bagi pemerintah melakukan penguatan cyber security dan mempersiapkan orang-orang yang dibutuhkan di dunia yang semakin digital,” ujarnya.

Apresiasi diberikan kepada BSSN yang berkomitmen kuat untuk mendukung perkembangan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar di tahun 2045. Dalam konteks teknologi informasi dan pemanfaatan data pemerintahan, digital trust merupakan kepercayaan yang ditempatkan pada suatu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi digital pihak lain. Yakni dengan cara yang menguntungkan dan melindungi mereka terkait dengan informasi tersebut.

Disampaikan bahwa langkah strategis digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan Arsitektur SPBE telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kebijakan Perpres 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen dalam penguatan keamanan informasi. Selain juga penguatan aspek lainnya seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan digital terintegrasi.

Arsitektur SPBE Nasional akan mengakselerasi implementasi keamanan siber. Domain keamanan berperan sebagai penopang dalam memperkuat operasional infrastruktur TIK, interoperabilitas aplikasi serta data dan informasi, untuk menciptakan layanan digital pemerintah yang aman dan tepercaya, melalui layanan kriptografi dan CSIRT.

Baca juga :

Sejalan dengan langkah tersebut, dalam proses melakukan transformasi digital di pemerintahan, pihaknya juga mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di berbagai negara. Seperti pemerintah Inggris untuk melakukan transformasi digital dimulai dengan terbentuknya Arsitektur Digital Government atau dikenal dengan nama The cross-Government Enterprise Architecture pada tahun 2005. Serupa dengan Arsitektur SPBE Nasional di Indonesia. Karakteristik transformasi digital yang dilakukan memiliki keunggulan terintegrasi dan simpel.

Sementara, transformasi digital di Estonia dilakukan dengan berfokus pada 2 hal, yakni peningkatan kapabilitas SDM digital, tidak hanya dilakukan kepada seluruh ASN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Kemudian penyediaan infrastruktur TIK secara masif sehingga akses internet bukanlah menjadi hambatan.

“Peran sentral dan strategis BSSN untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui ketahanan dan kehandalan keamanan informasi, menjadi sangat penting untuk mencapai Kedaulatan Digital Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan peluncuran CSIRT merupakan upaya kesiapsiagan dalam mengamankan ruang siber. CSIRT sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan instansinya.

“CSIRT merupakan bagian penyelenggaraan teknologi informasi. Oleh karenanya CSIRT dapat berada pada unit kerja atau dinas yang memiliki kewenangan penyelenggaraan layanan TI di suatu organisasi,” katanya.

Adapun fungsi CSIRT adalah memberikan layanan relatif berupa koordinasi insiden, triase insiden serta resolusi insiden. Fungsi lain yakni memberikan layanan proaktif seperti mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi serta audit keamanan informasi. Kemudian juga memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan seperti konsultasi, cyber drill, dan pelatihan atau workshop. (hms/gie)