“Saya, insyaallah berangkat tanggal 1. Tetapi, mulai Senin (27/06/2022) ini, saya sudah mulai cuti,” ungkap Wali Kota Sutiaji saat dikonfirmasi, Senin (27/06/2022).

Pihaknya mengatakan, keberangkatannya sebagai PHD ini bersama dengan Direktur RSUD Kota Malang, dr Rina Istarowati. Dirinya, meminta doa restu pada warga Kota Malang, demi kelancaran dalam menunaikan ibadah haji tersebut.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Minta doa restunya, mudah-mudahan sampai dengan selamat serta lancar dalam menjalankan ibadah haji dan yang terpenting semoga diberikan kesehatan, serta semoga warga Kota Malang diberikan keberkahan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, untuk jamaah haji dari Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkot Malang, kurang lebih ada 32 orang. Yaitu termasuk dirinya dan juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

“Kurang lebih ada 32 sekian dari ASN, termasuk saya dan pak Sekda,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Dalam SE tersebut diatur tentang pembatasan bepergian ke luar daerah. Dimana ASN dilarang melakukan kegiatan tersebut pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang,” ujar Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu (15/12/2021).

Namun, ada beberapa pengecualian bagi ASN. Yakni mereka yang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

“Kalau ASN dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, terlebih dulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Saat bepergian pun harus tetap memperhatikan peta zonasi penyebaran Covid-19,” sambungnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Sementara itu, berkaitan dengan cuti, terdapat aturan pembatasan bagi ASN. Dimana, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di Instansi Pemerintah tidak diperbolehkan memberikan izin cuti bagai pegawai ASN pada tanggal-tanggal selama periode Nataru.

“Cuti ini pengecualian bagi yang melahirkan, sakit atau karena alasan penting lainnya dengan pekerjaan,” terangnya.

Apabila diketahui ada ASN yang melanggar ketentuan perihal cuti, akan dikenai sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49 tahun 2018. Dalam hal ini, pengawasan juga akan dilakukan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jadi, nanti Kepala Dinas bertanggung jawab pada Kepala Bidang (Kabid) sampai ke staff bawah. Tugasnya nanti memberi punishment ketika ada yang melanggar ya Kepala Dinasnya masing-masing,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)

Terhitung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020, Bupati Arifin menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020.

Bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, serah terima jabatan dari Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto kepada Mochamad Nur Arifin ini disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama dengan 6 Kabupaten/Kota lainnya.

“Setelah menjalani masa cuti, mulai hari ini tugas akan kembali kepada pemilik mandat,” ucap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya, Senin (07/12/2020) siang.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim juga berpesan kepada para Kepala Daerah untuk mendukung penuh upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama proses Pilkada, sebagaiamana himbauan dari Pemerintah Pusat.

“Kami juga tetap menghimbau agar dalam pelaksanaan Pilkada, tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dalam postingan di akun media sosialnya menyebut, selama menjalani masa cuti, hal yang paling dianggap penting tak lain adalah kesehatan.

“Setelah menjalani serangkaian kampanye yang menggembirakan bersama masyarakat. Pada akhirnya dimasa pandemi seperti saat ini yang terpenting adalah kesehatan,” tulis Bupati Arifin.

Suami Novita Hardini ini mengungkapkan, tidak mudah menjalani protokol kesehatan 100% selama menjalani masa kampanye.

“Saya mengakui tidak mudah menjalani protokol kesehatan seratus persen selama kampanye. Ada yang marah kalau minta selfie tidak melihat senyum saya, ada yang tidak marem (red: pas) kalau tidak disalami,” katanya.

Akan tetapi, ia juga berusaha menjaga diri dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Misalnya saat selfie, ia mencoba membuka masker dan menahan nafas. Selalu memakai sarung tangan atau sering-sering semprot disinfektan.

Bahkan, bapak 3 anak ini juga menjalankan puasa serta mengkonsumsi buah dan olahraga rutin untuk menjaga imun tubuh. Sehingga virus tidak gampang masuk kedalam tubuh.

“Saat saya kembali menjabat sebagai Bupati Trenggalek, hal pertama atau PR pertama adalah melandaikan kembali gelombang ke-2 covid yang menghantam Trenggalek akhir-akhir ini,” tegas Bupati Arifin.

Pihaknya berharap, Pilkada serentak 9 Desember mendatang bisa berjalan lancar serta tidak menimbulkan cluster baru. (mil/syn)