Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret atas rusaknya akses penghubung sepanjang 10 kilometer tersebut. Dalam hearing bersama DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, warga akhirnya mendapat kepastian dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bahwa perbaikan jalan akan diupayakan pada akhir tahun 2026 melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) atau awal tahun 2027.

Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sri Wahyuni, mengatakan hearing tersebut digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur di wilayah Ngares dan Sengon. “Hari ini ada hearing dari masyarakat Ngares, Kecamatan Trenggalek dan Desa Sengon, Kecamatan Bendungan terkait adanya permasalahan infrastruktur di daerah tersebut,” ucapnya.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti aktivitas penambangan di wilayah tersebut yang dinilai ikut memperparah kerusakan jalan. Bahkan, masyarakat mempertanyakan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap kondisi infrastruktur yang rusak parah.

“Yang pertama dikeluhkan karena adanya penambangan yang izinnya memang belum komplit. Warga menanyakan apakah dengan adanya kegiatan tersebut ada tanggung jawab dari pihak PT terhadap kerusakan jalan,” ujar Arik.

Dalam audiensi kali ini, pihaknya mengaku bersyukur karena Dinas PUPR telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan jalan. Meski demikian, dirinya berharap janji tersebut benar-benar direalisasikan. “Alhamdulillah dari pihak PUPR, kita sudah diberi janji. Semoga ini bukan janji manis dan nanti akan dievaluasi di 2026 PAK atau awal 2027. Semoga ini menjadi kenyataan,” imbuhnya.

Baca juga :

Arik menilai, kerusakan jalan bukan semata-mata akibat aktivitas tambang, melainkan juga dampak dari proyek besar yang membuat kendaraan bertonase berat terus melintas. “Dari beberapa tahun lalu, kerusakan jalan sebenarnya bukan hanya imbas tambang, namun karena di situ memang ada proyek besar. Kalau proyek itu belum selesai, jalan itu tidak akan seperti semula lagi,” urainya.

Menurutnya, intensitas kendaraan berat yang melintas membuat jalan cepat rusak meski sudah diperbaiki. “Karena lalu lalang kendaraan besar sangat luar biasa. Ketika bawah diperbaiki, yang atas pecah lagi, begitu sebaliknya. Dan itu yang membuat saya kecewa. Harusnya pihak PT hadir kalau memang ada tanggung jawab untuk memperbaiki atau minimal komunikasi dengan warga sekitar,” ungkap Arik.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, bahwa perlu adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat sekitar terkait aktivitas tambang agar tidak terus memicu konflik di kemudian hari. “Seharusnya kalau memang mempunyai niat baik, paling tidak ada komunikasi dengan masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, Arik menyebut pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan penuh terhadap izin pertambangan karena seluruh perizinan berada di tingkat provinsi. “Kalau tambang memang kami tidak mempunyai wewenang penuh di kabupaten, karena perizinan sepenuhnya berada di provinsi,” terang Arik.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Ali Roisudin, mengatakan kerusakan ruas jalan Ngares-Sengon sudah sangat parah dan menjadi persoalan serius bagi masyarakat. “Ruas jalan Ngares-Sengon ini merupakan jalan kabupaten dengan panjang kurang lebih 10 kilometer sampai Desa Prambon. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat Sengon menuju Kecamatan Tugu. Dan yang paling utamanya kami menuntut segera dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan ini segera terlaksana seperti yang disampaikan Dinas PU,” harapnya.

Ali menilai, kerusakan jalan terjadi akibat minimnya pemeliharaan dan diperparah oleh aktivitas truk pengangkut batu yang diduga melebihi tonase. Selain persoalan jalan, warga juga mengeluhkan saluran pipa PDAM yang dinilai menghambat aliran drainase di wilayah tersebut.

Dirinya menyebut, ruas jalan di Desa Ngares terakhir diperbaiki pada tahun 2016 berupa rabat beton. Sedangkan di Desa Sengon, terakhir diaspal sekitar tahun 2010.

“Sekarang kondisinya tinggal muncul batuan saja, makanya kami menuntut perbaikan jalan. Apabila janji perbaikan tidak terealisasi, kami akan menggelar aksi dengan massa lebih besar,” tambahnya. (mil/gie)

Sejalan dengan tren tersebut, fitur Tabungan Emas di super apps BRImo, semakin diminati masyarakat karena menawarkan kemudahan investasi emas secara digital, praktis, aman dan terjangkau. Hanya mulai Rp 10 ribu, masyarakat sudah dapat membeli dan menabung emas kapan saja dan di mana saja langsung melalui aplikasi BRImo.

Regional Funding & Retail Transaction Banking Head BRI Region 13 Malang, Triyoga Agung Wibowo, mengatakan bahwa tren peningkatan investasi emas digital menunjukkan semakin tingginya awareness masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi jangka panjang. “Di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, masyarakat mulai mencari instrumen investasi yang relatif aman dan mudah diakses. Melalui fitur Tabungan Emas di BRImo, BRI ingin memberikan solusi investasi yang praktis, aman, dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya, Jumat (22/05/2026) tadi.

Dirinya juga menambahkan, selain mudah digunakan, fitur Tabungan Emas BRImo juga memberikan berbagai keunggulan. Seperti transaksi real time, kemudahan monitoring saldo emas, hingga fleksibilitas pembelian sesuai kemampuan finansial masing-masing nasabah.

Baca juga :

“Sekarang investasi emas tidak harus dimulai dengan nominal besar. Lewat BRImo, masyarakat bisa mulai berinvestasi secara bertahap dan membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat untuk masa depan,” tambahnya.

Amalia, salah satu nasabah setia BRImo, mengaku memilih investasi emas digital melalui BRImo karena prosesnya mudah dan nyaman. “Saya mulai rutin beli emas lewat BRImo karena praktis sekali. Tidak perlu datang ke mana-mana, nominalnya juga bisa menyesuaikan kemampuan. Saat kondisi ekonomi tidak menentu seperti sekarang, saya merasa investasi emas lebih aman untuk menjaga nilai tabungan,” ujarnya.

Menurut Amalia, fitur Tabungan Emas di BRImo juga membantu dirinya lebih disiplin dalam menyisihkan penghasilan untuk investasi jangka panjang karena transaksi dapat dilakukan kapan saja hanya melalui ponsel. Selain menghadirkan kemudahan transaksi digital, BRI juga terus mendorong edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya diversifikasi investasi dan pengelolaan keuangan yang bijak sejak dini.

Melalui kemudahan akses digital dan fitur investasi yang semakin mudah dijangkau, BRI optimistis tren investasi emas digital melalui BRImo akan terus tumbuh dan menjadi pilihan masyarakat. Tentunya juga, dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. (hms/sit)

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dirilis secara nasional terkait potensi kemarau panjang. Meskipun pihaknya berharap dampak El Nino tidak berakibat fatal, langkah antisipasi sejak dini diperlukan.

“Strategi yang disiapkan mencakup mitigasi komprehensif terhadap potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” kata Partana, Senin (27/04/2026) tadi.

Satgas ini, nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, TNI-Polri, BMKG, Basarnas, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, hingga elemen masyarakat. “Saat ini, statusnya masih kesiapsiagaan. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, tim sudah siap,” tambah Partana.

Dalam proses mitigasi, BPBD telah memetakan 11 kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Wilayah tersebut, meliputi Wongsorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Blimbingsari, Kabat, Gambiran, Purwoharjo, Siliragung, Muncar, Bangorejo dan Pesanggaran.

Baca juga :

Untuk wilayah dengan tingkat kerawanan sedang, tercatat ada Kecamatan Glagah, Kalipuro, Giri dan Cluring. Sementara itu, 10 kecamatan lainnya seperti Banyuwangi Kota, Rogojampi, Tegalsari, Srono, Songgon, Glenmore, Genteng, Licin, Kalibaru dan Sempu masuk dalam kategori kerawanan rendah.

“Selain pemetaan air bersih, kami juga memberikan atensi khusus pada pemetaan titik-titik potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hutan produksi maupun taman nasional,” imbuhnya.

Koordinasi sendiri, telah dilakukan melalui rapat awal dengan sejumlah stakeholder di Banyuwangi hingga tingkat provinsi. Hal ini, bertujuan agar setiap instansi dapat melakukan mitigasi sesuai dengan wewenang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan prediksi BMKG, potensi kemarau panjang tahun ini dimulai sejak awal April dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September mendatang. “Karena itulah, kami mengumpulkan seluruh stakeholders. Untuk OPD, tugas pokok dan fungsinya sudah jelas. Peran utama ada di Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan PUDAM untuk memastikan kecukupan debit air serta kelancaran suplai air bersih bagi warga,” jelasnya.

Meski tengah bersiap menghadapi kemarau, BPBD juga tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya seperti banjir dan angin kencang. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi masih kerap mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi dan menyebabkan kenaikan debit air sungai.

“Salah satu dampaknya adalah amblesnya jembatan di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, akibat terjangan banjir beberapa hari lalu. Belum lama banjir juga terjadi di Kalibaru,” terangnya. (kom/bwi/gie)

Perlu diketahui, bahwa Kunker ini merupakan wujud komitmen DPRD Kabupaten Lumajang dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur desa. Jalan penghubung antar wilayah, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas harian, distribusi hasil pertanian, kegiatan ekonomi lokal, hingga akses pendidikan dan layanan sosial.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Deddy Firmansyah, menegaskan bahwa perbaikan ruas jalan Tempeh Kidul–Pandanwangi, diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga. Termasuk, mempercepat distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik jalan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jalan yang layak dan aman, akan membuka peluang ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) juga turut ikut hadir mendampingi kunjungan kerja. Melalui sinergi antara DPRD dan OPD teknis, Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang terus berkomitmen untuk terus mengawal setiap program pembangunan agar berjalan transparan, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun desa dan memperkuat Lumajang secara menyeluruh. (hms/adi/gie)

Pedagang bawang, Usman Ali (60), mengatakan bahwa harga bawang merah naik drastis sejak (28/11/2025) lalu, hingga saat ini. Sementara, bawang putih tetap stabil.

“Bawang merah naik, biasanya Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu, paling tinggi Rp 40 ribu. Sekarang sudah Rp 48 ribu. Kalau bawang putih stabil, hampir satu tahun ini tetap Rp 30 ribu,” ujar Usman, Rabu (03/12/2025) tadi.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan dipengaruhi oleh momen Nataru, namun faktor musim. “Bukan karena Nataru, tapi karena musim hujan. Banyak yang rusak, jemur juga sulit. Kalau kena hujan, bawang cepat busuk dan batangnya rusak,” katanya.

Meski harga naik, penjualan masih terbilang stabil. Namun, untuk jumlah pembelian per orang menurutnya mengalami penurunan. “Pelanggan kadang beli satu kg jadi setengah kg. Tapi alhamdulillah masih stabil. Saya biasanya ambil 40 kg bawang merah dan 60 kg bawang putih dari Pasar Induk Gadang,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, pedagang ayam, Sutaji, mengaku harga ayam potong juga mengalami kenaikan cukup tinggi. “Sekarang mahal Rp 36 ribu sampai Rp 37 ribu per kg. Kenaikan sekarang paling parah. Tahun kemarin paling murah Rp 32 ribu dan setiap akhir tahun memang naik,” ucap Sutaji.

Kondisi itu menurutnya membuat penjualannya menurun. Jika biasanya bisa membawa satu setengah kuintal daging ayam dan habis, sekarang tidak habis. Sehingga, dirinya mengurangi supply 80 kg hingga satu kuintal.

“Ayamnya sulit. Saya ambil dari kemitraan. Kalau harga stabil, ramai. Kalau naik begini, sepi,” lanjut Sutaji.

Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai. Salah satu pedagang cabai, Ngatini, menyebut harga cabai rawit kini menyentuh Rp 75 ribu perkg. Sedangkan, cabai merah besar Rp 50 ribu perkg.

“Naiknya sejak dua hari lalu. Sebelumnya Rp 65 ribu sampai Rp 55 ribu. Yang paling murah biasanya Rp 40 ribu,” imbuh Ngatini. (rsy/sit)

“Insyaallah termanage, ya. Bagaimana terkait yang mengungsi, kemudian dapur umumnya, kemudian layanan kesehatannya,” kata Gubernur Khofifah.

Dikatakannya, bahwa informasi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disampaikan setiap dua jam sekali, mengingat perubahan status dapat terjadi sangat cepat. Karena itu, perkembangan aktivitas Semeru tetap harus diwaspadai.

“Kemarin kenaikan status dari Waspada ke Siaga dan dari Siaga ke Awas itu hanya satu jam,” tambahnya.

Baca juga :

Terkait korban terdampak, Gubernur Khofifah menyebut terdapat tiga korban luka. Dua diantaranya, merupakan warga luar Lumajang (Kediri, red) yang kebetulan melintas saat terjadi arus lahar dingin. Sementara, satu korban lainnya mengalami luka akibat tercebur lumpur panas saat terbangun dan tidak menyadari kondisi rumahnya sudah terendam material.

“Mudah-mudahan cepat sembuh,” katanya.

Untuk penanganan status darurat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang telah menetapkan Status Tanggap Darurat selama tujuh hari, yang diputuskan langsung oleh Bupati. Sementara itu, pembagian penanganan dilakukan antara Pemkab dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Pronojiwo menjadi konsentrasi Pemprov, sementara Pemkab fokus di Candipuro. Karena jaraknya jauh. Termasuk kebutuhan makanan untuk anak-anak dan lansia, sudah kami siapkan,” ucapnya.

Gubernur Khofifah juga menyebutkan, bahwa dinamika jumlah pengungsi mengalami pola on–off, di mana banyak warga mengungsi pada malam hari, namun kembali ke rumah saat siang hari. Itu dilakukan untuk memeriksa kondisi dan menyelamatkan barang yang masih bisa diamankan. “Mohon doa semuanya,” imbuh Gubernur Khofifah. (rsy/sit)

Upaya pencegahan ini, digaungkan melalui kegiatan sosialisasi dengan melibatkan pelajar sebagai agen perubahan utama. Tercatat, ada ratusan pengurus OSIS yang hadir dari 175 SMA/SMK/MA se Kabupaten Jember.

Bupati Jember, Muhammad Fawait, melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menekankan bahwa generasi muda Jember memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dan motor penggerak kemajuan. Namun, potensi ini terancam oleh dampak luas dari pernikahan dini dan stunting.

“Generasi ini nantinya akan menjadi pemimpin, inovator dan penggerak kemajuan di masa depan. Namun, potensi besar itu hanya bisa terwujud apabila anak-anak tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas dan produktif,” kata Edy Budi Susilo.

Ditambahkan Edy Budi, pernikahan dini bukan sekadar masalah usia, melainkan terkait kesiapan mental, fisik dan sosial. Remaja yang menikah di usia muda, cenderung belum siap memikul tanggung jawab sebagai orang tua, yang berakibat fatal pada kesehatan ibu dan anak.

Baca juga :

“Akibatnya, risiko kehamilan meningkat dan anak yang dilahirkan akan berisiko lebih besar mengalami stunting,” jelasnya.

Stunting sendiri, ujarnya, didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, langkah pencegahan pernikahan dini sekaligus berarti memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Meski data menunjukkan adanya tren penurunan angka pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo tetap menyayangkan bahwa kasus di lapangan masih ada dan menjadi keprihatinan bersama. Dirinya berharap, para pelajar dapat memahami secara mendalam risiko pernikahan dini dan dampaknya pada masa depan mereka. Dia juga mendorong para pengurus OSIS di sekolah untuk menjadi garda terdepan dalam sosialisasi.

“Jadikanlah isu pencegahan pernikahan dini ini sebagai bagian dari program kerja OSIS kalian. Pengurus OSIS adalah influencer dan panutan di sekolah masing-masing,” tegasnya.

Dispora Jember menyerukan, agar para pelajar memaksimalkan peran mereka sebagai motor penggerak perubahan dengan membuat kampanye kreatif di media sosial dan mengadakan diskusi-diskusi positif di lingkungan sekolah dan komunitas. “Saya ingin kalian bangga menjadi generasi emas Jember. Generasi yang sehat, berpendidikan tinggi, berakhlak mulia, serta mampu mengangkat nama baik daerah ini,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Diketahui, bahwa ribuan rumah warga tergenang banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Jatiroto, pada Kamis (30/10/2025) malam hingga Jumat (31/10/2025) dini hari. Curah hujan tinggi, menyebabkan luapan anak Sungai Bondoyudo–Avour Dimo hingga menggenangi rumah warga.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, menyampaikan bahwa sejak laporan pertama diterima pada pukul 05.15, TRC langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen, evakuasi ringan dan pendataan kebutuhan mendesak warga terdampak. “Kami langsung menurunkan tim untuk melakukan asesmen dan membantu warga di titik genangan. Saat ini genangan air sudah mulai surut dan penanganan pasca banjir terus kami lakukan,” kata Yudi, di sela kegiatan penyaluran bantuan darurat, Jumat (31/10/2025) tadi.

Menurutnya, hujan deras yang terjadi selama beberapa jam, menyebabkan debit air anak Sungai Bondoyudo meningkat dan meluap ke pemukiman warga di Dusun Kokapan I, Kokapan II dan Persil, Desa Rojopolo, dengan ketinggian air mencapai 100 sentimeter di beberapa titik. Meski demikian, Yudi menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca juga :

BPBD bersama lintas sektor seperti Polsek Jatiroto, Koramil 0821/12 Jatiroto, Pemerintah Kecamatan Jatiroto, Dinas PUTR, Dinas Sosial, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan di lapangan. “Langkah awal kami adalah memastikan keselamatan warga dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi, terutama makanan siap saji dan air bersih,” tambah Yudi.

Sebagai langkah darurat, pemerintah membuka pintu air di Dusun Persil guna mempercepat penurunan debit air. Selain itu, distribusi bantuan logistik terus dilakukan. Bahkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa 60 kaleng makanan siap saji, 524 kaleng tambahan gizi dan 615 kaleng lauk pauk kepada warga terdampak.

Sementara itu, SDN Rojopolo 02 yang turut tergenang di bagian halaman sekolah, untuk sementara melaksanakan pembelajaran secara daring untuk menjamin keselamatan siswa. Hingga pukul 11.00, genangan di sejumlah titik dilaporkan berangsur surut antara 10–60 sentimeter. Tim gabungan tetap bersiaga untuk memantau kemungkinan hujan susulan serta memastikan proses pemulihan berjalan lancar.

Yudi menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Pusdatin Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat dukungan teknis dan logistik, termasuk pemantauan debit sungai serta potensi cuaca ekstrem di wilayah hulu. “Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas tinggi beberapa hari ke depan. BPBD bersama pemerintah desa siap memberikan bantuan dan informasi jika terjadi kondisi darurat,” imbuhnya.

Dengan kerja cepat lintas sektor dan koordinasi berjenjang, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan penanganan bencana dilakukan secara tanggap, terukur dan berorientasi pada keselamatan warga. (kom/adi/gie)

Ratusan pelaku UMKM yang berjualan di sekitar pelaksanaan Gandrung Sewu, pun mendulang rezeki. Dagangannya laris manis diserbu warga dan wisatawan, yang menyaksikan Gandrung Sewu.

Bahkan, para pedagang tampak sibuk melayani pembeli. Antusiasme penonton yang hadir dari penjuru Banyuwangi dan berbagai daerah di Indonesia, membuat omzet mereka melonjak tajam.

“Alhamdulilah, omzet kami meningkat. Hari ini saja bisa tembus Rp 2 juta. Kalau hari biasanya, ya mentok sampai Rp 1 juta,” ujar Pedagang Bakpao Panda, Selvi, yang biasa berjualan di Jalan Kepiting, Banyuwangi.

Para pedagang ini, sudah mengisi stand-stand UMKM sejak Kamis (23/10/2035) lalu. Mereka difasilitasi berjualan selama tiga hari hingga pagelaran Gandrung Sewu selesai.

Pedagang lainnya, Mas Ulah yang berjualan es teler alpukat kocok dan manisan buah kering, juga meraup omzet jutaan rupiah selama tiga hari berjualan. “Alhamdulilah, laris manis jualan saya. Terima kasih Ibu Bupati yang telah konsisten menggelar berbagai event di Banyuwangi, seperti saat ini Gandrung Sewu. Membuat UMKM seperti kami terbantu menambah pendapatan,” ungkapnya.

Baca juga :

Begitupun yang dirasakan Nanang, penjual es asongan. Dirinya mengaku selalu berjualan minuman keliling setiap ada event yang diselenggarakan Pemkab Banyuwangi.

“Saya mulai berjualan jam 9 pagi, hingga sore omzet yang saya hasilkan sudah sekitar Rp500 ribu. Alhamdulilah bisa menambah penghasilan. Semoga Gandrung Sewu terus digelar kedepannya,” harapnya.

Tidak hanya pelaku UMKM, sektor penginapan juga ikut menikmati dampaknya. Sejumlah hotel dan homestay mencatat tingkat hunian hampir penuh menjelang hari pelaksanaan festival.

“Alhamdulilah sampai tadi malam tingkat hunian tamu hotel kami mencapai 90 persen. Mudah-mudahan event-event selanjutnya juga terus memberikan dampak positif,” kata General Manager Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center, Catur Rahmadi.

Bahkan, festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) tersebut juga mendongkrak pendapatan jasa rias penari Gandrung dan penyedia kostum. Begitupun sektor transportasi, semua merasakan manfaatnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa berbagai event yang diselenggarakan Banyuwangi, termasuk Gandrung Sewu ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi di Banyuwangi. “Tujuan utama kita tidak hanya memperkenalkan Banyuwangi. Tapi menggerakkan semua sektor, agar semuanya berdampak, dan semuanya bisa merasakan multiplier effect pariwisata yang tumbuh di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/sit)