Beberapa saat kemudian disusul sejumlah wajah baru yakni dokter salah satu rumah sakit bedah swasta di jombang, Dr. Ketut , dan pejabat pemerintahan pemkab Jombang yakni Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Jombang Purwanto dan Dr Heri Wibowo mantan Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang, Selasa (27/2/2018).

Dr Ketut, pemilik salah satu rumah sakit bedah swasta di Jombang

Tidak hanya itu selang beberapa jam kemudian beberapa orang berseragam coklat susu (pakaian dinas.red) bertuliskan pemkab jombang datang menyusul ke ruang penyidik KPK dan Tepat pada pukul 13.47 WIB Asisten 1 pemkab Jombang Purwanto yang akrab disapa gempur keluar dari gesung graha bakti Mapolres Jombang.

Namun, ketika dihampiri awak media, gempur segera menuju mobil dinasnya. Saat disinggung perihal kedatangannya ke mapolres jombang gempur secara tegas menjawab soal bu inna, saat ditanya lebih jauh apakah terkait dana kapitasi ia enggan menjawab kemudian memasuki mobil dinasnya .

“Terkait dengan bu Inna, itu saja,” ujar Gempur singkat.

Mobil KPK saat tiba di Mapolres Jombang

Sementara itu, dr Ketut, pemilik salah satu rumah sakit bedah swasta di jombang, membantah saat disinggung kedatangannya terkait dengan dana sebesar 75 juta untuk izin pendirian rumah sakit swasta seperti yang dikatakan inna kepada KPK beberapa waktu yang lalu di jakarta.

“Gak ada, bukan itu,” tandasnya sambil mengatakan ada tiga orang di dalam yang sedang diperiksa KPK. Namun saat ditanya siapa saja dia enggan menjawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari KPK terkait Kedatanganya ke Jombang berikut arah penyidikannya. Dan seperti diketahui, kedatangan KPK ke Jombang semula berkaitan dengan kasus suap yang melibatkan Inna Sulistyowati Plt Dinkes Jombang dan Bupati Jombang Nyono Suharli.

Saat keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Minggu (4/2/2018) yang lalu, Inna sempat mengaku kepada tim penyidik KPK di Jakarta, bahwa dana suap tersebut berasal dari pungutan liar dari 34 Puskesmas di Jombang. Juga sejumlah uang pungli untuk perizinan sebuah rumah sakit swasta di Jombang.(ham/yan)

“Sebagai Anggota saya tidak tahu terkait yang disampaikan bu Inna, dan secara pribadi saya juga tidak terlalu mengenalnya, namun saya berharap agar itu di buktikan agar tidak menimbulkan bola liar atau fitnah dan itu harus diusut hingga tuntas,” ujar Syarif Hidayatullah kepada awak media saat ditemui di Kantor DPC Partai Demokrat, Senin (26/2/2018).

M Syarif Hidayatullah, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (foto : ham )

Menurut Syarif selama ia menjabat sebagai ketua komisi D di DPRD Jombang, kegiatan hearing dengan Dinas Kesehatan, Inna tidak pernah hadir. Kehadiran Inna sebagai Plt Dinkes selalu diwakilkan. Dan saat ditanya pembagian jatah aliran dana kapitasi tersebut, apakah masuk ke pimpinan anggota DPRD, Syarif yang akrab disapa Gus Sentot itu, mengaku tidak tahu.

“Saya menjadi Ketua Komisi masih tiga bulanan. Setahu saya, insha allah saat kita undang hearing di DPRD, Inna tidak hadir dan ada yang mewakili. Saya juga tidak tahu itu, coba saja langsung ditanyakan kepada pimpinan,” ungkapnya.

Sementara itu, terpisah anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa saat ditemui awak media di halaman parkir Gedung DPRD Jombang, enggan berkomentar terkait hal itu. Bahkan ia menolak untuk diwawancarai awak media.

Seperti diketahui, Inna Selistyowati tersangka kasus suap dan pungli sempat mengaku pada tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Jakarta, pernah melakukan komunikasi dengan salah satu anggota DPRD Jombang soal dana kapitasi tersebut. Bahkan dia mengaku memiliki percakapan via seluler yang sempat direkamnya. Bahkan dia mengaku diancam akan dipecat kalau tidak memberi suap kepada Bupati Jombang Nyono Suharli.

“Ya ditekanlah, sama Pak Nyono. Di handphone saya terekam pembicaraan dengan DPRD. Ada aliran dana ke DPRD,” ungkapnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018) malam.

KPK menetapkan Inna Sulistyowati sebagai tersangka pemberi suap terkait jabatan definitif Dinkes Jombang, Minggu (4/2/2018). Kepada KPK, fia mengaku uang tersebut bersumber dari pungutan liar dana Kapitasi 33 Puskesmas di Kabupaten Jombang dan Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang sebagai tersangka penerima suap.(ham/yan)