Dari data yang ada, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan jatah paling banyak diantara partai lainnya, yakni Rp 298.379.210.40. Perolehan terbanyak ke dua diisi oleh Nasdem dengan perolehan nominal Rp 45.763.011.90. Posisi ke tiga terbanyak penerima Banpal adalah PKB dengan Rp 167,114.298.60.

Lalu, PKS dengan nominal Rp, 98.411.284.80. Disusul Partai Golkar dengan angka Banpol Rp 76.497.359.40. Partai Gerindra sebanyak Rp106.134.668.10. Kemudian Partai Demokrat sejumlah Rp 177.194.781.00. PAN Rp 65.726.433.00.

Selanjutnya PBB dengan Rp 80.808.798.60. Terakhir, dengan perolehan Banpol terkecil adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dengan hanya Rp12.803.900.40.

Kepala Bakesbangpol Pamekasan, Imam Rifadi, mengatakan ada 10 partai politik yang berhasil meloloskan calonnya menjadi anggota DPRD. Sehingga, secara otomatis akan mendapatkan dana Banpol. Perolehannya, disesuaikan dengan suara yang dimiliki masing-masing Parpol.

“Besaran dana Banpol terhadap partai, tidak sama. Untuk tahun 2020, dana Banpol sudah terserap 100 persen dari 10 partai yang berhak mendapatkan,” paparnya.

Dana untuk pendidikan politik konstituen itu, sudah disesuaikan dengan perolehan kursi dari setiap masing-masing partai. Anggaran per suara dihargai dengan Rp 1.917.90. Dengan harga itu, PPP yang mendapatkan jumlah 12 kursi di DPRD, berhasil mengumpulkan total suara sebanyak 155.576.

Partai Nasdem yang berada diposisi kedua peraih banpol terbanyak mendapatkan dua kursi dengan total suara sebanyak 23.861. PKB dengan jumlah 7 kursi dan perolehan suara 87.134. PKS dengan jumlah 5 kursi dengan total suara 51.312. Golkar mendapatkan 3 kursi, dengan total suara sebanyak 39.886.

Sementara Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi, dengan total suara sebanyak 55.339. Disusul Demokrat yang mendapatkan 6 kursi dengan total suara sebanyak 92.390. PAN mendapatkan 2 kursi dengan total suara 34.270, PBB mendapatkan 3 kursi dengan perolehan suara sebanyak 42.134, Perindo mendapatkan 1 kursi, dengan total suara 6.6676.

Mantan Kabag Hukum Setkab Pamekasan itu menjabarkan, dana Banpol bertujuan untuk penggunaan kepentingan penyadaran politik di daerah. Sehingga, bisa terus terbangun persatuan dan kesatuan untuk membangun kondusifitas.

“Kami harapkan untuk penggunaan sesuai dengan aturan yang ada. dan tak kalah pentingnya untuk merajut persatuan dan kesatuan di Pamekasan,” kata mantan Plt Dispora.

Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili, mengaku sangat berterima kasih terhadap Pemkab. Sebab, sudah memberikan banpol kepada partai peraih suara yang memiliki perwakilan di kantor DPRD.

Anggaran tersebut, tambahnya, sangat berguna untuk kepentingan partai dalam melakukan konsolidasi dan penguatan dalam memberikan pendidikan politik.

“Kalau di PPP itu sangat dirasa manfaatnya, karena dengan banpol kegiatan-kegiatan parpol bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

Keterangan berbeda, justru disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi. Dirinya meminta, agar warga Pamekasan menggugat dana Banpol. Sebab, pendidikan politik di Pulau Garam masih banyak dikeluhkan kontituennya.

“Parpol memiliki tanggung jawab dalam pendidikan politik masyarakat. Sebab, tiap tahun partai memiliki dana untuk melakukan pelatihan kepada daerah pemilihannya. Hal itu, dihitung dari perolehan suara partai politik di tiap-tiap kabupaten,” ujarnya.

Mathur menilai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki fungsi terbatas. Parpol semestinya yang menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik. (adi/sit)

Daftar Partai Politik Penerima Banpol

1- PPP Rp 298.379.210.40
2- Nasdem Rp 45.763.011.90
3- PKB Rp 167,114.298.60
4- PKS Rp 98.411.284.80.
5- Partai Golkar Rp 76.497.359.40
6- Partai Gerindra Rp 106.134.668.10
7- Partai Demokrat Rp 177.194.781.00
8- PAN Rp 65.726.433.00
9- PBB Rp 80.808.798.60
10- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp 12.803.900.40.

Respon positif dilontarkan oleh Direktur Gratifikasi KPK RI Giri Supradiono. Dirinya mengatakan partai politik seharusnya mandiri dan tidak tergantung pada oligarki terhadap pemilik partai, karena ia menilai hal itu akan merusak demokrasi internal partai.

Giri menambahkan, dalam dunia politik tentu harus mengkedepankan manajemen yang logis. “Harapannya dalam dunia perpolitikan itu ada manajemen yang logis bagi seorang politis. Kita mengapresiasi penjabat politik dengan cara menggaji secara besar. Bu Risma gajinya 6,4 juta tapi dia menggaji atau iuran sampai 30 juta, camat 50 juta kepala dinas 70 juta lebih. Pemimpin itu jarang-jarang ya seperti Bu Risma, mau berkorban. Tapi dia tahu manajemen itu bekerja,” urai Giri di Universitas Airlangga, Kamis (13/12).

Karena ia meyakini strategi pendanaan parpol seperti itu lebih efisien. Giri menganalogikan seperti mengganti dengan makanan dengan cara yang halal. Dengan adanya upaya itu, maka dirinya dapat memprediksi akan ada proses perceptan dalam parpol.

Dalam survei terbaru yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya.

Giri mengingatkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sejatinya menggambarkan berbagai komponen penentu seperti layanan publik, kepastian hukum, kemudahan berbisnis, relasi antara politik dengan bisnis, dan lainnya. Perbaikan sejumlah parameter itu tak hanya menjadi tugas KPK saja, tapi juga seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.