Kabid Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Batu, Badrut Tamam, mengatakan tahun 2023 ini total dana hibah yang disalurkan sekitar Rp 70 miliar. Dan, dari total dana hibah yang disalurkan itu, salah satunya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Gedung Kejari Kota Batu, yang saat ini dalam proses pembangunan.

“Kejari Kota Batu mendapatkan dana hibah Rp 11,9 miliar. Anggaran itu, sebagian dari total dana hibah dari Bakesbangpol Kota Batu sebesar Rp 70 miliar,” terangnya, saat dikonfirmasi via ponsel, Kamis (13/07/2023) tadi.

Baca juga:

Dana tersebut, ujarnya, selain untuk Kejari, juga untuk pembangunan fisik, BPN untuk ukur persiapan PTSL. Kemudian, Denpom dan Poltekad untuk renovasi kantor, Banpol bagi Parpol, Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk kerukunan umat beragama dan kesatuan antar suku serta TNI-Polri berupa kendaraan operasional Trantibmas.

“Pemkot Batu bisa menyalurkan dana hibah bagi instansi vertikal, karena landasannya aturan Permendagri No 84 tahun 2022. Harus melewati dinas yang mengampu pemerintah umum dalam hal ialah Bakesbangpol,” jelasnya. (put/gie)

Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp 1,188 triliun, Wali Kota Sutiaji mengungkapkan kesiapan Kota Malang untuk mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan. “Angka yang diterima sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya Rp1,13 triliun. Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Hal tersebut, dilandaskan pada pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Uang rakyat ini harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam arahannya meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi. Hal ini menurutnya akan melahirkan percepatan target pembangunan, baik fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan.

“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat kita lakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya,” tutur Khofifah.

Hal tersebut, selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. (kom/rsy/sit)