Dari data tersebut, mengindikasikan bahwa wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jember, akan menghadapi anomali cuaca berupa kemarau ekstrem yang diprediksi mencapai eskalasi tertingginya pada Agustus mendatang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember, Edy Budi Susilo, menyampaikan pernyataan resmi tersebut seusai memimpin Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, yang dipusatkan di PPG Sidomulyo, Kecamatan Silo, Minggu (26/04/2026) tadi. Secara formal, kegiatan ini merupakan manifestasi dari instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, mengenai penguatan resiliensi daerah secara serentak di seluruh Indonesia.

Prosesi pembunyian sirine, lonceng dan kentongan tepat pada pukul 10.00, menjadi instrumen simbolis yang menegaskan kesiapan sistematis seluruh komponen daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam tinjauan teknisnya, Edy menjelaskan bahwa fase kritis akan dimulai pada akhir April dan terus meningkat hingga Agustus. Oleh karena itu, penetapan status siaga ini menjadi payung hukum bagi alokasi sumber daya dan koordinasi lintas sektor.

Baca juga :

“Fokus utama pemerintah tidak hanya terbatas pada jaminan ketersediaan serta distribusi air bersih bagi wilayah terdampak, namun juga mencakup pengawasan ketat terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mengingat topografi Jember yang dikelilingi kawasan hutan produktif dan lindung, sinkronisasi kebijakan dengan pihak Perhutani, BKSDA, serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas dalam kerangka pengamanan lingkungan,” katanya.

Pemerintah daerah menekankan, akan pentingnya kepatuhan regulasi di tingkat masyarakat, terutama bagi penduduk yang berdomisili di zona perbatasan hutan dan lereng gunung. Larangan pembukaan lahan dengan metode pembakaran (slash and burn), diberlakukan secara tegas guna mengeliminasi risiko kebakaran yang lebih luas.

Sebagai langkah konkret di lapangan, BPBD telah mengaktivasi posko-posko taktis sebagai pusat komando mitigasi. Selain upaya teknis dan simulasi kedaruratan, keterlibatan tokoh masyarakat dan alim ulama dalam penguatan moral serta doa bersama merupakan elemen integral dari strategi komprehensif Kabupaten Jember untuk mewujudkan daerah yang tangguh bencana. (rio/gie/adv)

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menegaskan kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI. Menkeu Purbaya menyampaikan, bahwa pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.

“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang tiga provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” kata Menteri Keuangan.

Baca juga :

Menkeu Purbaya mengungkapkan, bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember. Termasuk, Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Sementara hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.

“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.

Terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. “Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung dicharge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” imbuhnya.

Melalui percepatan penyaluran dana darurat dan dana siap pakai ini, pemerintah berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah terdampak. (kom/keu/gie)

Pria yang akrab disapa Prayitno, itu mengatakan bahwa untuk penetapan status tersebut dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Untuk saat ini, draft SK itu telah disusun dan kini dalam proses finalisasi di Bagian Hukum Pemkot Malang.

“Kami sudah membuat SK status penetapan bencana. Saat ini, ada beberapa koreksi naskah dan nomenklatur hukum yang sedang disempurnakan,” ujar Prayitno, Senin (08/12/2025) tadi.

Meski SK belum resmi terbit, koordinasi lintas wilayah sudah berjalan. BPBD telah menginstruksikan camat dan lurah untuk mendirikan pos lapangan, sebagai upaya mempercepat respons ketika kejadian bencana terjadi di wilayah masing-masing. Sementara pos komando utama, tetap berada di Kantor BPBD Kota Malang.

“Namun, kami juga tetap memberikan imbauan kewaspadaan sejak awal musim hujan, penting memantau prakiraan cuaca BMKG Juanda. Jika kondisi langit mulai gelap atau potensi hujan deras tinggi, sebaiknya warga menghindari aktivitas luar ruangan. Amankan properti pribadi seperti motor, surat berharga, hingga perangkat elektronik,” jelasnya.

Baca juga :

Di wilayah rawan banjir maupun longsor, Prayitno menegaskan perlunya mitigasi struktural, khususnya fungsi drainase. Banyaknya bangunan yang berada di atas saluran air, serta menyempitnya saluran yang seharusnya tiga meter menjadi hanya sekitar 1,7 meter, membuat aliran air terhambat.

“Air itu mencari jalannya sendiri. Ketika jalur yang seharusnya tersumbat atau menyempit, maka banjir tidak dapat dihindari,” tambahnya.

Menurutnya, saat ini intensitas hujan di Kota Malang meningkat hingga 40 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu tentu menyebabkan genangan yang tadinya setinggi mata kaki kini bisa mencapai lutut hingga pinggang orang dewasa.

“Perubahan cuaca tidak hanya berdampak di Kota Malang. Hampir seluruh wilayah Jawa Timur melaporkan banjir,” ucapnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan jangka panjang, BPBD juga tengah menyusun peta kebencanaan terbaru. Dalam peta tersebut, warga yang tinggal di kawasan rawan akan dicatat namanya lengkap dengan alamat. Dokumen tersebut menjadi pedoman mitigasi bagi RT, RW, lurah dan camat.

“Nanti pejabat kewilayahan sudah punya peta rawan bencana untuk merancang alur evakuasi, titik kumpul, mitigasi sosial dan mitigasi struktural,” imbuh Prayitno. (rsy/sit)

Dirinya memastikan, integrasi penanganan bencana antara BPBD, Polri, TNI, serta relawan lokal berjalan lancar. “Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar setiap respons cepat dan tepat sasaran. Posko Darurat yang terintegrasi memungkinkan kita memantau kondisi sungai secara real time dan menyiapkan langkah mitigasi lebih awal,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ex Officio Kepala BPBD Lumajang, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Baca juga :

Pemerintah Daerah (Pemkab) Lumajang menekankan, pendekatan ini bersifat proaktif. Tim gabungan melakukan pemetaan wilayah rawan, memperkuat tanggul sungai dan membekali relawan dengan pengetahuan serta perlengkapan darurat. Hal ini, bertujuan agar risiko terhadap warga dapat ditekan sebelum terjadinya banjir lahar dingin berikutnya.

“Kesiapsiagaan tidak hanya tentang menunggu bencana datang, tetapi juga menyiapkan strategi mitigasi, jalur evakuasi dan penguatan fisik tanggul. Semua ini harus berjalan bersamaan agar warga tetap aman,” urainya.

Langkah-langkah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama, sekaligus membangun ketahanan masyarakat melalui penguatan kapasitas relawan dan sinergi lintas instansi. Dengan strategi ini, diharapkan dampak banjir lahar dingin di Candipuro dapat diminimalkan dan kesiapsiagaan masyarakat semakin tinggi. (kom/adi/gie)

Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu. “Meski Status Tanggap Darurat sebelumnya telah berakhir, namun dampak Semeru masih dirasakan warga dan berpotensi mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Senin (24/11/2025) tadi.

Perpanjangan Status Tanggap Darurat sendiri, berlaku selama tujuh hari dan terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025. Keputusan ini, memberikan landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur dan perlindungan warga terdampak.

Baca juga :

“Perpanjangan Status Tanggap Darurat ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana yang masih ada. Semua pihak harus bersinergi, mulai dari aparat daerah, relawan, hingga masyarakat, agar penanganan pasca bencana berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.

Selain itu, Bunda Indah mendorong masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keselamatan diri, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah juga memastikan, bahwa seluruh bantuan dan layanan darurat akan terus tersedia bagi warga yang membutuhkan, termasuk fasilitas kesehatan, evakuasi dan pemulihan infrastruktur.

Dengan perpanjangan Status Tanggap Darurat ini, Lumajang kembali menunjukkan semangat gotong-royong dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. “Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Mari kita hadapi situasi ini dengan tenang, disiplin dan saling mendukung,” tambahnya.

BPBD Kabupaten Lumajang pun siap memperkuat koordinasi semua stakeholder, memantau kondisi pengungsi, memastikan ketersediaan logistik dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, diharapkan dampak sosial dan ekonomi dari erupsi Semeru dapat diminimalkan, sementara warga terdampak tetap mendapatkan perlindungan maksimal. (kom/adi/gie)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 BBPJN Jatim–Bali, Reza Maulana Hermawan, mengatakan bahwa timnya telah bergerak cepat sesaat setelah kejadian tersebut. Bahkan, untuk lokasi sudah dilakukan penutupan dengan terpal.

“Untuk penanganan sementara, kami sudah melakukan penutupan terpal dan pemasangan sand bag. Selanjutnya kami akan memasang cerucuk untuk mengantisipasi longsoran susulan,” jelas Reza, saat ditemui seusai meninjau Jembatan Embong Brants, Senin (24/11/2025) tadi.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa penanganan permanen akan segera dilakukan, dengan target pengerjaan dilakukan paling cepat satu minggu, paling lama dua minggu. Fokus pekerjaan berada pada bagian oprit yang mengalami ambrol.

“Untuk perbaikan permanen akan kami segera laksanakan. Kami akan memasang dinding penahan tanah dan mengembalikan kondisi oprit seperti sebelumnya. Untuk struktur jembatan dalam kondisi aman. Yang rusak adalah plengsengan dan oprit jalan,” tambahnya.

Selain oprit, tambahnya, kondisi pagar jembatan yang tampak kropos juga akan mendapatkan perbaikan. “Iya, nanti kami perbaiki. Sementara ini fokus pada posisi longsor terlebih dahulu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menerbitkan SK Tanggap Darurat dan SK Komando Tanggap Darurat, yang menjadi dasar penguatan struktur kendali operasi. Setiap kebijakan, diarahkan melalui Satgas agar keputusan cepat, tepat dan berbasis data akurat.

PVMBG memaparkan, perkembangan aktivitas Semeru, termasuk potensi awan panas hingga 4 kilometer dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 kilometer dari hulu sungai. Informasi ini, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan zona aman, rute evakuasi, dan lokasi hunian sementara bagi warga terdampak.

Baca juga :

Deputi I BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa data satu pintu dan sinkronisasi informasi menjadi kunci agar layanan darurat berjalan efektif. Dirinya menekankan pentingnya kenyamanan pengungsi, penataan logistik yang teratur, serta pemanfaatan media centre untuk memastikan informasi valid sampai ke masyarakat.

“Keputusan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan keselamatan manusia di atas segalanya. Setiap langkah, mulai dari penataan pengungsi, distribusi bantuan, hingga validasi Data Terpadu Hunian (DTH), dirancang untuk melindungi warga,” kata Raditya Jati.

Rapat sendiri, diakhiri dengan arahan percepatan validasi DTH dan penegasan bahwa seluruh operasi darurat harus terukur, terkoordinasi dan fokus pada keselamatan warga. Sehingga, setiap intervensi dapat memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak.

Dengan pendekatan ini, Lumajang menunjukkan bahwa penanganan bencana modern tidak hanya cepat, tetapi juga cermat, berbasis bukti, dan manusiawi, memberikan harapan dan rasa aman bagi seluruh penyintas erupsi Semeru. (kom/adi/sit)

Bantuan dari BRI berupa beras, mie instan, sembako, air mineral, popok bayi, obat-obatan, masker, kasur lipat, serta peralatan kebersihan, itu bersumber dari Program CSR Tanggap Darurat Bencana. Selain itu, YBM BRIlian SBO Malang turut memberikan dukungan tambahan berupa bantuan 50 unit survival kit yang berisi selimut, obat dan peralatan salat. Sehingga, diharapkan bisa semakin menguatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Pronojiwo, yang masih membutuhkan dukungan logistik dan perlengkapan darurat.

Kehadiran bantuan ini, juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan serta memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak langsung APG dan material vulkanik.

Baca juga :

Pemimpin Cabang BRI Lumajang, Rahmat Salim, menyampaikan komitmen BRI dalam mendampingi masyarakat di saat bencana serta memberikan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat terdampak. “BRI berkomitmen hadir dan bergerak cepat dalam setiap kondisi bencana sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Semoga bantuan dapat bermanfaat dan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk kembali bangkit dan menata kehidupan. Saat bencana datang, kita selalu lebih kuat ketika saling menggenggam,” katanya.

Sementara itu, Camat Pronojiwo, Hani Pujianto, memberikan apresiasi khusus atas respons cepat yang diberikan oleh BRI. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kehadiran BRI di tengah masyarakat Pronojiwo. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, yang sedang berjuang memulihkan kondisi paska APG. Kolaborasi seperti ini, tentunya sangat membantu percepatan penanganan darurat di wilayah kami,” ungkapnya.

BRI melalui BRI Peduli dan YBM BRILian sendiri, akan terus berupaya memberikan dukungan kemanusiaan dan memperkuat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia. (hms/sit)

Erupsi yang terjadi pada 19 November 2025 itu, sempat mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah terdampak. Karenanya menyikapi hal ini, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.

Penetapan status tanggap darurat dimaksudkan agar koordinasi antarinstansi berjalan efektif, evakuasi dapat dilakukan dengan lancar, dan warga tetap mendapatkan perlindungan maksimal. “Setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat. Status tanggap darurat ini memastikan kita bisa bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi bencana,” kata Bunda Indah, Rabu (19/11/2025) tadi.

Selain memastikan keselamatan warga, pemerintah juga menyiapkan pusat-pusat pengungsian yang nyaman dan aman, lengkap dengan layanan medis, logistik dan informasi terkini bagi warga terdampak. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan relawan siap siaga mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat.

Baca juga :

Bunda Indah juga menambahkan, bahwa masyarakat diminta untuk tetap tenang dan mematuhi arahan pemerintah. Koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten terus diperkuat agar tidak ada warga yang berada di zona merah atau wilayah berbahaya.

“Ketika kita bekerja bersama, solidaritas dan kesiapsiagaan akan menjadi kekuatan kita. Bencana bisa kita hadapi dengan kepala dingin dan langkah nyata,” ujar Bunda Indah.

Keputusan tanggap darurat ini juga membuka peluang bagi pemulihan lebih cepat pasca-erupsi, termasuk penataan kembali fasilitas publik, sekolah dan sarana transportasi yang terdampak. Pemerintah juga memastikan bantuan sosial dan logistik tepat sasaran, serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terganggu.

Dalam menghadapi erupsi Gunung Semeru, langkah cepat pemerintah tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun optimisme warga bahwa bencana dapat dikelola secara efektif. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata kepedulian dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, kesiapsiagaan yang matang, dan partisipasi warga, bencana diharapkan bisa diminimalkan dampaknya. (kom/adi/sit)