Memontum Pasuruan – Bertempat di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (23/3/2020) siang , Komisi III menggelar hearing atas permasalahan pencemaran limbah industri yang melanda wilayah Kecamatan Beji khususnya pada Desa Wonokoyo, Gununggangsir, Cangkringmalang dan Kedungringin.

Tampak hadir dalam hearing tersebut sejumlah intansi pemerintah diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, BP3M (Perijinan), Satpol PP, perwakilan perusahan, Tim DAS Wrati Sinergi dan sejumlah pegiat lingkungan hidup. jajaran Komisi III H Zaini, H Arifin, H Sholeh dan H Shobih Asrori.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pencemaran yang melanda kecamatan Beji, utrama yang berada di empat desa tersebut, sifatnya sudah akut dan membahayakan lingkungan hidup masyarakat disekitarnya.

Upaya yang persuasif yang telah dilakukan pada perusahaan serta dinas terkait, tampaknya stagnan atau adanya pembiaran. Perlu diketahui bahwa permasalahan limbah, bersifat komplek dan tidak bisa hanya lakukan oleh segelintir orang saja.

Adanya industri atau pabrik, setidaknya membawa dampak peningkatan ekonomi warga sekitar diantaranya yaitu penyerapan tenaga kerja, usaha kuliner(warung makan), penitipan sepeda (parkir) dan usaha rumah kos.

Itu semua tidak dapat kita pungkiri adanya, namun hal tersebut sebaiknya tidak dijadikan upaya sebuah pabrik untuk semena-mena menggelontor atau membuang limbah sisa produksi sedemikian rupa, sehingga dapat mengganggu keberadaan kesehatan masyarakat lainnya.

“Untuk itu kami meminta dengan sangat pada pihak pabrik, mulai hari ini dapat memikirkan kearaifan lokal dengan tidak membuang limbahnya secara frontal tanpa melalui pengolahan instalasi limbah yang ada. Marilah kita semua berseinergi tanpa saling menyalahkan akan tetapi mencari solusi atas permasalahan yang telah terjadi bertahun-tahun ini,” terang Ketua DAS Wrati Sinergi Henry Sulfianto.

Pada pemaparannya di hadapan Komisi III pihak DLH Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di wilayah Desa Wonokoyo dan Gununggangsir.

Pelanggaran yang dimaksud yakni limbah cair yang dibuang di sungai selorawan melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Selain itu kami (DLH) sudah melakukan beberapa langkah yaitu memberi peringatan tertulis hingga menerapkan paksaan pemerintah, agar perusahaan yang dimaksud segera melakukan perbaikan sarana dan prasarana pengolahan limbahnya.

“Adapun kendali kami yang sangat krusial adalah pihak DLH sangat kurang personil, sementara ini untuk mengawasi 1800 pabrik nyang ada di Kabupaten Pasuruan, kami hanya memiliki dua orang PPLH,”ujar Victor Kasi Pemulihan Pencemaran.

Sementara itu pihak Satpol PP dan BP3M, mengaku telah melakukan langkah preventif dalam menyikapi adanya informasi dugaan pencemaran yang ada di sungai selorawan dan wrati.

“Namun demikian karena terbentur kewenangan dan masih menunggu hasil laboratorium (lab) serta laporan secara resmi dari pihak DLH, kami wait and see,” ucap Arifin salah satu staf BP3M Kabupaten Pasuruan.

Di tempat yang sama perwakilan yang hadir yakni PT Baramuda Bahari, PT Megamarine Pride, PT Universal Jasa Kemas (UJK). PT Wonokoyo, PT Sea Master dan PT Infarmin.

“Pada intinya , mereka akan mencatat apa yang menjadi kesimpulan dari hearing siang ini ( Senin,23/3) dan akan melaporkan pada pimpinan agar segera melakukan pembenahan instalasi pengolahan limba (Ipal) serta berjanji tidak membuang limbah tanpa melalui Ipal,”kata Hardi perwakilan dari PT. Baramuda Bahari. (arf/tam/oso)

Setelah mendengarkan sejumlah keluhan dan masukan yang ada, pimpinan hearing H Zaini yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III menggaris bawahi dan memberikan 3 kesimpulan juga penekanan yang berisi :

1. Sejak hari ini Senin (23/3/2020) hingga akhir April 2020, DLH dibantu Tim DAS Wrati Sinergi dan pegiat lingkungan melakukan pemantauan secara intensif pada saluran pembuangan limbah yang mengarah ke sungai selorawan atau wrati.

2. Apabila pada kurun waktu pada poin 1, ditemukan adanya pabrik yang tidak taat aturan atau membuang limbah tanpa melalui IPAL, maka kami Komisi III langsung memberikan rekomendasi mencabut ijin pembuangan limbah pabrik tersebut pada BP3M dan wajib segera ditindaklanjuti.

3. Pada akhir April 2020, pihak DLH memberikan laporan secara rinci disertai hasil laboratorium serta kajian pada Komisi III dan tidak ada lagi kekurangan data pendukung ini-itu. PT Infarmin segera membuat laporan terkait pengolahan limbahnya.

Beberapa hari lalu warga Desa Baujeng di Kecamatan Beji memblokir jalan Pandaan-Bangil, akibat sungai wangi berbau busuk menyengat akibat dugaan adanya perusahaan yang membuang limbah cairnya tanpa melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah).

Sungai Jogonalan-Pandaan. (ist)

Kali ini kembali ditemukan air sungai berwarna merah menyala di saluran sungai yang membelah sungai Jogonalan, Kecamatan Pandaan. Tak ayal pemandangan tersebut menjadi perhatian warga sekitar dan bahkan para siswa serta tenaga pendidik di SD Maarif yang terletak tak jauh dari DAS sungai Jogonalan.

“Ini dapat dipastikan limbah dari pabrik benang yang berada di daerah Kluncing, Kelurahan Petungasri-Pandaan,” ucap Masnoto, salah seorang warga tinggal dekat sungai.

BACA : Sungai Wrati Tercemar, Kades Kedungringin Geram

Saat kejadian berlangsung, Memontum.com mencoba menghubungi Henry Sulfianto, seorang aktivis lingkungan asal Kecamatan Beji.

“Limbah yang mengotori sungai di Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah kecamatan yang notabenenya adalah kawasan industri, akibat tidak pecusnya DLH Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Ditambahkan Henry, pegawai DLH Kabupaten Pasuruan hanya bekerja secara normatif dan tidak melakukan action yang berarti. Salah satu contoh pencemaran yang ada di sungai Wrati. Pihak DLH Kabupaten Pasuruan “mbideg” tak bisa memberi solusi apapun. Kalau toh melakukan cek dan ambil simple air, semua itu hanya untuk “kamuflase” agar terlihat bekerja.

BACA JUGA : DAS Wrati “Bom Waktu” Jika Tak Segera Ditangani

“Terkait pencemaran sungai di Kabupaten Pasuruan yang telah akut dan kinerja DLH Kabupaten Pasuruan, kami Tim Terpadu DAS Wrati pada Rabu (4/12/2019) secara resmi telah mengirim surat pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepala Staf Kepresidenan dengan tembusan pada Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri dan Gubernur Jatim,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Terpadu Forum DAS Wrati. (arf/hen/oso)

Seperti yang terpantau Kamis pagi, giat bersih sungai diikuti Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Ir Misbah Zunip didampingi Camat Beji Thifaqul Ghony, Kapten Nanang Danramil Beji, Tim Terpadu DAS Wrati serta Kepala Desa Kedungboto dan jajarannya.

Giat dilaksanakan dengan terjun langsung dalam pembersihan sampah di aliran sungai wrati mulai dari pintu air Dusun Keputran-Bangil hingga jembatan Desa Kedungboto-Beji.

Menurut Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Pasuruan Ir Misbah Zunip, gerakan bersih sungai itu sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat.

Dilanjutkan Misbah, pelaksanaan pembersihan sungai sudah dilakukan sejak 3 minggu lalu dengan anggaran sekitar Rp 40 juta.

“Giat bersih sungai yang dikerjakan oleh Tim Terpadu Forum DAS Wrati sebelumnya secara mandiri, kami apresiasi bersama pihak legislatif. Hal ini sebagai langkah antisipasi seluruh elemen yang ada pada musim penghujan, agar dampak banjir dapat ditekan,” beber Pak Misbah sapaan akrab Kadis PU SDA Kabupaten Pasuruan ini.

Sementara di tempat yang sama Camat Beji, Thafiqul Ghony menyampaikan hal lain.”Ini merupakan rangkain giat sungai bersih dan ayo adus kali yang dicanangkan Bupati,” ucapnya.

BACA : Sungai Wrati Tercemar, Kades Kedungringin Geram

Lebih lanjut, bersama jajaran Muspika utamanya Danramil Beji yakni Kapten Nanang, pihaknya mendukung apa yang dilakukan Tim Terpadu DAS Wrati yang diketuai oleh Henry Sulfianto.

“Kepedulian ini secara khusus diapresiasi oleh pihak Pemkab dan Komisi III DPRD,” ujar Camat Beji.

Senada juga dilontarkan Danramil Beji, Kapten Nanang, kegiatan tersebut adalah bentuk kepedulian masyarakat yang harus didukung sepenuhnya.

BACA JUGA : DAS Wrati “Bom Waktu” Jika Tak Segera Ditangani

“Sinergitas antar instansi yang ada telah dirangkai Tim Terpadu Forum DAS Wrati, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa mencari siapa yang salah namun bersama mencari solusi,” tandasnya.

Dari penelusuran Memontum.com, setidaknya dalam pengerjaan pembersihan yang dilakukan, sudah mencapai 15Km. Pembersihan dilaksanakan di badan sungai wrati mulai dari hulu hingga hilir. Daerah itu tertutup enceng gondok dan sampah, sehingga aliran sungai tersendat. (arf/oso)

Hal ini diketahui dari hasil rapat koordinasi antara pihak Pemkab Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh HM.Soeharto selaku Asisten II, Komisi III DPRD Kab. Pasuruan, Dinas PU SDA,DLH, Muspika Kecamatan Beji dan pihak terkait, pada Rabu siang (23/10/2019) di Kantor Pemkab Pasuruan.

Dari hasil rapat koordinasi seperti disampaikan oleh H. Arifin anggota Komisi III DPRD kab.Pasuruan. “Alhamdulilah giat sosial rekan-rekan yang tergabung dalam Tim Terpadu Forum DAS Wrati yang diketuai oleh Henry Sulfianto membersihkan sungai secara swadaya mendapat apresiasi dari Pemkab Pasuruan,”tegasnya via telepon selularnya, Kamis (24/10/2019).

Lebih lanjut, pembersihan sungai yang ada di wilayah Kecamatan Beji akan segera dilakukan secara serentak pada 1 November 2019 mendatang dengan anggaran Rp.1 milyar. Anggaran tersebut langsung bersumber pada APBD Kab.Pasuruan. Sementara teknis pembersihan sendiri selain menggunakan alat berat juga memberdayakan warga lingkungan setempat atau padat karya,”ungkap politisi PDIP ini.

Sementara dilain tempat Henry Sulfianto Ketua Tim Terpadu Forum DAS Wrati, saat dikonfirmasi menyatakan,”gerbong antar instansi telah kami rangkai beberapa waktu lalu. Pada dasarnya semua telah siap untuk membantu kami(tim terpadu) mulai dari Kementerian PU SDA, PU SDA Pemprov Jatim, PU SDA Pemkab Pasuruan,BBWS dan DLH Kab. Pasuruan,”ujarnya.

Masih menurutnya, pembersihan sungai yang ada dan menelan biaya Rp. 1milyar seharusnya juga diimbangi dengan penyelesaian esensi pokok permasalahan. Kegiatan pembersihan sungai tidak akan membuahkan hasil maksimal, jika esensinya tidak tersentuh. Artinya pihak DLH Kab.Pasuruan harus memiliki efek tekan yang dominan pada pabrik yang terbukti tidak memiliki IPAL yang memadai. Sebagai instansi negara (DLH) yang memiliki kewenangan mutlak atas pelestarian lingkungan hidup, tidak hanya bekerja secara normatif belaka dan wajib memberikan tindakan tegas pada perusahaan yang “nakal” sehingga inputnya akan menjadi efek jera pada yang lainnya,”tandas pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini. (arf/yan)

Para punggawa Tim Terpadu DAS Wrati dibawah kendali Henry Sulfianto, pada Kamis(26/9) bersama tim pelaksana M.Furqon, Achmad Jito, Sueb, Abdul Ghofur, Muqarom serta satu sukarelawan Tomo. Bergerak melakukan survey lapangan (anak sungai wrati) mulai dari Desa Wonokoyo Kecamatan Beji hingga Desa Tambakan Kecamatan Bangil.

Selain melakukan survey lapangan, tim yang dikomandoi oleh M. Furqon tersebut juga menagih janji pada perusahaan,yang sebelumnya berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan menjaga ekosistem sungai wrati dari segala bentuk pencemaran.

Pada paparanya dihadapan tim pelaksana, Camat Beji Thifaqul Ghony saat memberikan arahannya, mengatakan.

” Seluruh masyarakat pada tiga kecamatan yakno Gempol, Beji dan Bangil atau khususnya ribuan warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai wrati. Menunggu action tim ini, guna untuk mengurai serta mencari solusi terbaik atas pencemaran yang ada di sungai wrati serta anak sungai wrati.

Pada pundak bapak-bapak inilah,ribuan warga menggantungkan diri atas nasib sungai wrati kembali bersih dan tidak berbau. Kami atas nama Pemkab Pasuruan sangat berterima kasih atas semangat dan kerja sosial tim ini,yang sudi mencurahkan seluruh energinya untuk sungai wrati. Nama bapak-bapak dan seluruh Tim Terpadu Forum DAS Wrati akan tercatat dalam sejarah,serta diingat oleh anak-cucu kita kelak.Akhir kata Selamat bekerja dan berjuang,”ucap Camat Beji.

Baca : Sungai Wrati Tercemar, Kades Kedungringin Geram

Sementara itu M.Furqon selaku koordinator pelaksana saat mendampingi Henry Sulfianto Ketua Tim Terpadu Forum DAS Wrati, menyampaikan

” kami(tim terpadu) ini dibentuk dan bekerja tanpa ada kepentingan apapun. Hanya satu yang menjadi fokus kami yaitu mencari solusi atas permasalahan yang ada di sungai wrati. Kami sangat berharap pada perusahaan untuk terus berkomitmen menjaga kebersihan sungai bersama-sama, sesuai kesepakatan saat berada di gedung Segoropuro Pendopo Kabupaten Pasuruan dan dilanjutkan di Pendopo Kecamatan Beji beberapa waktu lalu. Jika semua pihak bersinergi, semua permasalahan akan tuntas,”pungkas pria yang juga berprofesi sebagai lawyer ini.

Baca Juga : DAS Wrati “Bom Waktu” Jika Tak Segera Ditangani

Dari data yang berhasil didapat, aksi pembersihan sungai yang dilakukan oleh Tim Terpadu Forum DAS Wrati, sedianya akan dilaksanakan pada Minggu 29 September 2019 mendatang, diawali dari anak sungai wrati yang berada di Desa Wonokoyo-Beji dan berkelanjutan hingga Desa Tambakan-Bangil.

Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan warga dari berbagai desa yang bermukim disepanjang bantaran sungai wrati, bergolak akibat adanya pencemaran pada sungai wrati. Selain air berbusa, berwarna hitam dan sangat gatal jika terkena kulit serta berbau anyir.Hal tersebut langsung mendapat respon dari pihak eksekutif maupun legislatif, hingga terbentuknya Tim Terpadu Forum DAS Wrati sesuai arahan dan petunjuk Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. (arp/yan)

Beberapa pihak utamanya para pemangku wilayah yakni para kepala desa di wilayah Kecamatan Beji dan Bangil merasa sangat kecewa dengan pihak DLH dan Pemkab Pasuruan. Pasalnya pihak Pemkab Pasuruan selaku pemegang otoritas, seharusnya tidak hanya mengundang pihak perusahaan saja namun juga pihak pemangku wilayah.

Seperti yang dilontarkan oleh Vicky Arianto Kepala Desa Kedungringin, Minggu (15/9/2019) mengatakan, “Sangat naif semua hasil pertemuan tersebut, artinya tidak ada hal yang signifikan yang dihasilkan dalam pertemuan itu,”tegasnya.

“Tiga poin tersebut sudah sangat basi dan tidak ada efek apapun dengan adanya pencemaran sungai wrati saat ini. Sepertinya pihak Pemkab Pasuruan tidak memiliki kekuatan untuk mempresure perusahaan yang nyata-nyata memiliki masalah IPAL (Instalasi Pengelohan Limbah). Tindakan hukum terhadap para perusahaan yang mencemari sungai wrati, seharusnya dilakukan oleh pihak Pemkab Pasuruan bukan terkesan memberikan himbauan seperti pada hasil pertemuan tersebut. Hal ini sangat menggelikan dan sangat naif,”pungkas Vicky Kades Kedungringin.

Sementara itu salah satu pegiat sosial Najib Setiawan ditempat terpisah menambahkan, ” jika permasalahan pencemaran sungai wrati dibiarkan dan tidak ada tindaklanjut sesuai aturan yang ada. Sama saja pihak Pemkab Pasuruan membiarkan “bom waktu” akan meledak. Artinya kekesalan warga disepanjang DAS Wrati akan meledak jika pihak Pemkab Pasuruan tidak menyegerakan mengambil tindakan yang konkrit,” ujar pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kab.Pasuruam asal PKS ini.

Ditambahkan, masyarakat disepanjang DAS Wrati sudah sering melakukan kegiatan bersih-bersih sungai,aksi massa dan bahkan salah satu warga kami menggelar acara diskusi bersama”Ngopi Legi” untuk mengurai permasalahan tersebut. Tapi tampaknya pihak Pemkab Pasuruan kurang tanggap akan hal tersebut. Inti permasalahan sebenarnya sangat mudah, Pemkab Pasuruan selaku pihak yang memiliki otoritas segera melakukan langkah nyata terhadap perusahaan yang terbukti membuang limbahnya tanpa melalui proses IPALnya,”imbuh mantan Kades Kedungringin.

Dilain pihak Plt Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Indra, menyatakan,” kami selaku kepanjangan tangan pemerintah, tidak melalukan pembiaran terhadap permasalahan yang ada. Tindakan terhadap sejumlah pabrik yang terindikasi mencemari sungai telah kami lakukan sesuai aturan yang ada. Kita bekerja sesuai tupoksi yang ada dan semua telah kami lalukan sesuai tahapan yang diatur dalam undang-undang.

Terkait adanya pertemuan pada Selasa(10/9/2019), itu adalah langkah awal kami untuk mengurai permasalahan yang ada. Nanti akan ada pertemuan lanjutan yang akan mengahdirkan semua unsur mulai dari eksekutif, legislatif, pemangku wilayah, perusahaan dan pegiat sosial. Untuk itu kami mohon waktu, hal ini dikarenakan keterbatasan petugas DLH yang ada,”ungkap Plt DLH Kab.Pasuruan. (hen/yan)