Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyampaikan bahwa penurunan itu menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Penurunannya itu, sebesar 0,35 persen.

“Dari angka 4,26 persen pada periode tahun 2023, menjadi 3,91 persen pada periode tahun 2024. Kalau dilihat dari grafik mulai tahun 2010 sampai 2024, angka kemiskinan 3,91 persen ini yang terendah,” kata Umar, Jumat (02/08/2024) tadi.

Menurutnya, ada beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan. Diantarnya, tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, kemudian intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran serta keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.

“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Umar juga menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun, ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada indeks kedalaman kemiskinan itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan pada indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten atau kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Malang, Diah Ayu Kusumadewi, menyampaikan rasa syukur dan bahagianya karena kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Padahal sejak dua tahun lalu angka kemiskinan sebesar 4,37 persen, kemudian menurun menjadi 4,26 persen dan di tahun 2024 ini turun lagi menjadi 3,91 persen.

“Penurunan kemiskinan Kota Malang sudah berkurang banyak padahal garis kemiskinan mengalami kenaikan. Kesejahteraan semakin meningkat, kemudian tingkat kemiskinan semakin kecil. Ini terkecil sepanjang 10 tahun, bahkan 14 tahun ke belakang, ini paling kecil. Mudah mudahan dengan adanya PDKT-Sam, data tervalidasi dan terverifikasi, sehingga intervensi Pemkot Malang dari APBD semakin mengena pada sasaran,” imbuh Diah. (rsy/sit)

Sebagai simbol rasa syukur dan semangat kebersamaan, Apdesi Situbondo melakukan tradisi potong tumpeng. Potongan pertama tumpeng, secara simbolis diserahkan kepada Bupati Situbondo sebagai bentuk penghormatan dan dukungan atas kepemimpinannya dalam memajukan desa-desa di Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan kerja keras seluruh kepala desa dan perangkat desa dalam membangun desa. Dirinya berharap, agar momentum peringatan ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, dalam mewujudkan visi Kabupaten Situbondo yang lebih maju dan sejahtera.

“Undang-Undang Desa telah memberikan angin segar bagi pembangunan desa. Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan potensi desa,” kata Bupati Karna.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Situbondo, H Juharto, menambahkan bahwa peringatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas lahirnya Undang-Undang Desa yang telah memberikan otonomi yang lebih luas bagi desa. “Selama 10 tahun ini, banyak sekali perubahan positif yang terjadi di desa-desa kita. Desa semakin mandiri dan masyarakat semakin sejahtera. Ke depan, kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja desa agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” paparnya. (her/gie)