Karena, kebiasaan memasukkan semua warga dalam data kemiskinan, maka akan berhubungan erat dengan intervensi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. “Jadi, mana yang riil masyarakat miskin dan yang sepantasnya dimasukkan. Apalagi, penanganan kemiskinan ini perlu mempertimbangkan skala prioritas. Mana-mana yang perlu diprioritaskan untuk didahulukan,” kata Bupati Arifin, saat Makaryo Ning Deso Desa Hebat di Kecamatan Watulimo, Rabu (07/06/2023) siang.

Dirinya mengingatkan, bahwa di Trenggalek ada sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan dan Kerentanan (Gertak), yang diinisiasi pertama kali olehnya. Saat itu, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Dimana, gerakan itu berguna untuk menyadarkan masyarakat di Trenggalek, agar mau menengok sekitar.

“Artinya, jika mendapatkan bantuan dari pemerintah, diharapkan mau menengok ke sekitarnya. Apakah memang layak mendapatkan bantuan, atau masih ada saudara atau tetangga yang mungkin lebih layak untuk mendapatkan bantuan tersebut,” jelasnya.

Dari data, paparnya, tentunya diharapkan bisa mendapatkan bantuan. Padahal, kemampuan atau jumlah bantuannya terbatas. Apalagi, pemerintah pusat dan Kabupaten Trenggalek menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024.

“Maka, saya minta tolong semua kalau dimintai data kemiskinan, itu yang benar riil miskin. Ditanya benar-benar yang miskin, jangan berlomba-lomba mendaftarkan semua. Karena ada pikiran kalau didaftar miskin, itu pasti dapat bantuan,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya.

Baca juga :

Lebih lanjut suami Novita Hardiny ini menambahkan, kenapa di Trenggalek itu ada gerakan namanya Gertak. Jadi, yang merasa miskin mau melihat disekitarnya. Katakanlah ada 10 bantuan dan kemudian orang itu masuk daftar orang ke 15.

“Kita minta kesadarannya melihat disekitar kita, apakah ada yang jauh lebih miskin dari kita dan mereka belum dapat bantuan. Karena, merekalah yang sepatutnya lebih pantas mendapatkan bantuan itu,” imbuhnya.

Kemiskinan ekstrem di Trenggalek tahun 2024 mendatang, diminta Bupati Trenggalek bisa nol persen. Sedangkan dari data kemiskinan, itu pastinya 40 persennya orang-orang yang sudah tidak produktif.

“Intervensinya, bagaimana caranya kita menanggung hajat hidup yang paling dasar dari orang ini sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya lebih baik,” ujar Bupati Arifin.

Pihaknya juga meminta kepada OPD teknis, untuk serius mengawal ini. Karena, kadang masyarakat ketika ditanya apakah sudah mendapatkan bantuan, maka mereka mengatakan belum. Karena kadang-kadang, bantuan itu datang tidak bersamaan dengan survei.

Kalau seperti itu, berapapun anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, pasti tidak terpantau di Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai program pemerintah yang kemudian bisa mencukupi kebutuhan mereka (masyarakat, red).

“Bila perlu, penerima bantuan maupun penerima program pemerintah seperti pelatihan wirausaha perempuan hebat women’s entrepreneur, program pelatihan pertanian dan yang lainnya, diberikan tulisan dirumahnya. Bila penerima program itu masih terdata miskin, kita perlu mengevaluasi lagi apakah ada yang salah dengan program yang kita berikan,” paparnya. (mil/sit)

“Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Malang mencapai 40,62 ribu jiwa. Dimana angka ini bertambah sebesar 1,85 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 38,77 ribu jiwa,” ujar Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, Sabtu (18/12/2021).

Sehingga, tambahnya, persentase penduduk miskin pada 2021 adalah sekitar 4,62 persen atau naik 0,18 persen dari tahun 2020 yang berada pada angka 4,44 persen. Angka presentase penduduk miskin ini, merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 sebesar 4,6 persen, tahun 2016 presentasenya 4,33 persen, selanjutnya di tahun 2017 presentasenya 4,17 persen.

“Kemudian di tahun 2018 presentase penduduk miskin 4,1 persen dan tahun 2019 sebesar 4,07 persen,” sambung Erny.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pada tahun 2021 pun, Garis Kemiskinan Kota Malang berada pada level Rp 570.238 per kapita per bulan atau meningkat sekitar 15,4 ribu rupiah  dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2020. “Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan inilah yang dikategorikan sebagai penduduk miskin,” katanya.

Kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2021 juga mengakibatkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Malang pada tahun 2021 adalah 0,87 naik sebesar 0,21 poin jika dibandingkan pada tahun 2020 yang berada pada angka 0,66.

“Sementara ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Malang tercatat sedikit melebar yang diindikasikan oleh adanya kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan. Tahun 2021 angka Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang sebesar 0,22 atau mengalami kenaikan 0,07 poin dibanding keadaan tahun 2020 yang berada pada angka 0,15,” terangnya. (mus/sit)

Data yang sudah lima tahun tersebut dianggap tak lagi valid karena adanya fluktuasi ekonomi. Tak hanya itu, angka kelahiran dan kematian penduduk juga terus berjalan namun tak tercatat dalam data penerima bantuan dari pemerintah.

Direktur RAR, Risang Bima Wijaya menuntut Dinas sosial segera melakukan perbaikan. Baik dari data maupun perbaikan kualitas beras yang disalurkan pada masyarakat miskin.

“Perbaiki dulu itu datanya, data 2015 kok dipakai. Bangkalan ini masyarakatnya dinamis, ada pergerakan ekonomi dan juga kelahiran dan kematian. Orang sudah meninggal tetap masuk sebagai penerima, kan lucu,” terangnya.

Tak hanya sekali aksi demo ini dilakukan, sebelumnya RAR telah melakukan aksi demo di depan kantor Dinsos itu berulang kali bahkan akan terus melakukan aksi demo itu setiap hari kamis hingga data tersebut dirubah.

Sementara itu, SetijaBudhi Kepala Dinas Sosial mengaku data kemiskinan merupakan data dari kementrian sosial. Ia mengakui bahwa data tersebut memang berdasarkan survey di tahun 2015.

“Tapi kami tidak serta merta membiarkan data tersebut. Dalam perjalanannya hingga tahun ini kementrian sosial dan Kemendagri melakukan evaluasi-evaluasi lagi sehingga data itu saat ini mengalami penurunan,” ucapnya.

Diketahui, data yang semula 155 mengalami penyesuaian dan turun sebanyak 90 ribu. Dimungkinkan angka penurunan itu akan mengalami perubahan sebab evaluasi masih belum final.

“Itu hasil evaluasi saja sudah mengalami penurunan. Evaluasi itu baru 70 persen, masih tersisa 30 persen lagi akan dilakukan penyesuaian jadi bisa lebih turun lagi,” terangnya. (isn/yan)

Kalau tidak ditangani dengan serius dan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Maka warga yang masuk rentan miskin ini bisa jatuh menjadi miskin sunguhan.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu, jumlah penduduk Kota Batu mencapai 260 ribuan jiwa. Lalu jumlah keluarga miskin (gakinnya) sebanyak 174 KK atai 1.6% dari jumlah penduduk Kota Batu.

“Hari ini kita rencanakan pembangunan untuk program Pemkot Batu tahun 2019. Salah satu tugas utama Pemkot Batu adalah mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran,” tegas Kepala Bapeda, Kota Batu Mochammad Chori, Kamis (1/3/2018) sore.

Penjelasan Chori disampaikan saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Batu tahun 2019 untuk Kecamatan Batu di aula kantor Balai Desa Oro Oro Ombo.

Kata Chori, intruksi Presiden RI Joko Widodo, setiap desa harus memaksimalkan penggunaan dana desa (DD). Salah satunya untuk membiayai kegiatan padat karya di tingkat desa. Semua pekerjaan fisik yang memanfaat DD harus dikerjakan oleh penduduk setempat. Lalu mengutamakan menggunakan material bangunam dari dalam desa sendiri.

“Tujuannya supaya putaran uang didesa setempat bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Lalu bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” ucap Chori.

Pantauan Memontum.com. Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo Kecamatan Panarukan tersebut dihadiri Kepala Bappeda Pemkab Situbondo, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Panarukan, Kepala Desa se-Kecamatan Panarukan, alim ulama dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala Bappeda Situbondo Drs.H.Haryadi Tejo Laksono,M.Si dalam sambutannya berharap Musrenbang ini memberi manfaat yang besar untuk pembangunan di Kecamatan Panarukan.

Selain itu, pihaknya berharap nantinya ada sinergisitas antara usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan kebijakan Pemkab Situbondo, sehingga bisa menghasilkan beberapa kesepakatan.

“Sinergisitas antara Pemkab Situbondo dengan desa saat ini sudah sangat baik. Dimana ada kegiatan yang harus ditangani oleh desa dengan dana desanya (DD / ADD) dan ada yang harus dibangun oleh Pemkab Situbondo,” katanya.

H.Haryadi Tejo Laksono menegaskan, agar kepala desa untuk pro aktif dalam perencanaan dan pendataan warga yang betul miskin / tidak mampu dalam data AKP, juga meningkatkan pelayanan masyarakat di pemerintah desa.

“Saya meminta semua kepala desa untuk pro aktif dalam pendataan kemiskinan dan pelayanan masyarakat di masing-masing desa,” pintanya

Adapun yang menjadi persoalan adalah usulan dari masyarakat dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga menetapkan skala prioritas mana yang harus didahulukan.

Musrenbang kali ini selain menampung usulan dari desa juga disampaikan apa yang akan dikerjakan pada 2018 sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan harapan bisa membantu proses kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Camat Panarukan Drs.Ari Supriyanto,M.M dalam arahannya mengatakan mekanisme Musrenbang ini berawal dari usulan desa berdasarkan hasil musyawarah rencana kerja pemerintah desa di masing-masing desa di Kecamatan Panarukan yang terlaksana mulai Juli-September 2017.

Ditambahkan Ari Supriyanto, tujuan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan untuk penajaman, penyelerasan, kesepakatan dan pada gilirannya berintegritas dengan pembangunan di Kabupaten Situbondo,ujarnya.

Rekapitulasi usulan-usulan kegiatan desa di acara Musrenbang Kecamatan seperti bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi serta bidang sosial budaya masih tahap penyusunan Kasi pembangunan, Kecamatan Panarukan.(im)