Data tersebut oleh tim Sabar dikirimkan ke KPUD Bondowoso, Panwaskab, Dispendukcapil Bondowoso, Bawaslu Jatim, KPU pusat dan DKPP di Jakarta.

Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Gus Syef mengemukakan bahwa data yang disodorkan ke KPUD berbasis data yang 91 persen dapat dipercaya kebenarannya. Sebab, pihaknya juga sudah melakukan kroscek secara acak, sehingga akurasi dan validitas data itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. “Kita menyodorkan data ini dengan penuh tanggung jawab. Kami juga ingin membantu KPUD Bondowoso agar data itu nanti dapat dikroscek bersama-sama. Sebab, kita ingin Pilkada ini berlangsung secara baik dan penuh dedikasi,” urainya.

“Dari data yang invalid itu, kata Sef, menyebar di seluruh kecamatan. Data invalid itu misal nama kurang dari 4 digit, yang fatal adalah KAK di luar kota Bondowoso, jumlahnya signifikan, ada 2000 lebih, juga ada tanggal KAK setelah penetapan DPS, jumlahnya 194.880, juga ada KAK tidak terbaca sebagai format tanggal, ada sekitar 229.760, ada juga KK di luar Jatim sekitar 620, juga ada yang salah ketik dan masih banyak yang lain,” ujarnya.

Menurut Gus Sef, pihaknya berharap agar KPUD Bondowoso dan Dispendukcapil Bondowoso segera melakukan langkah langkah kongkret sehingga nantinya data tersebut dapat diperbaiki sebelum pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018.

“Sekarang kan momennya tepat, KPUD sedang meminta tanggapan masyarakat setelah KPUD menetapkan dps. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pengecekan atas data yang kami sodorkan,” katanya.

Adanya jumlah data yang invalid dan ganda itu bukan hanya merugikan Sabar melainkan juga semua yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. “Bukan hanya kita, pihak lawan juga akan rugi, karena datanya ini banyak yang invalid dan ganda,” akunya. (Cw-1/oyi)

“Hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), kita menemukan data pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi masih belum memiliki KTP elektronik,” kata Ketua KPU Kabupaten Bondowoso, Hairul Anam usai pleno penetapan DPS.

Hasil temuan tersebut akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), untuk ditindaklanjuti, agar pemilih tersebut bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada yang akan berlangsung, 27 Juni 2018.

“Mereka yang mempunyai hak pilih tetapi belum melakukan perekaman, akan ditolak ketika masuk dalam sistem informasi data pemilih kita. Karena komponen NKK dan NIKnya tidak lengkap,” terangnya.

Sementara itu, Plt. Dispenduk Capil, Drs. H. Agung Trihandono, SH, MH mengatakan, pihaknya telah mulai melakukan perekaman sejak dua minggu yang lalu. Agung optimis, 30.858 data pemilih yang belum perekaman tersebut akan tuntas sebelum hari pemungutan suara.

“Kita melakukan perekeman sesuai dengan hasil pencoklitan. Nama-nama itulah yang kita jadikan panduan,” katanya. Agung menjelaskan, Dispenduk Capil memiliki kendala minimnya alat perekam e-KTP. Dari 23 kecamatan yang tersedia alat perekam, hanya 3 kecamatan, Tamanan, Cerme dan Wringin yang alat perekamnya berfungsi. Sedangkan di Dispenduk Capil, hanya ada empat unit alat perekam.

Ditambahkan, dua unit menempel di mobil pelayanan keliling dan dua unit lainnya untuk pelayanan di Dispenduk Capil. “Kami masih optimis bisa menyelesaikan perekaman sebelum hari pencoblosan. Oleh karenanya kami menjadwal sangat ketat untuk perekaman,” ujarnya.

Bagi pemilih yang telah melakukan perekaman, akan diberikan Surat Keterangan (Suket), karena alat cetak KTP terbatas. Menurut Agung, Suket ini merupakan bukti bahwa pemilih tersebut telah melakukan perekaman dan bisa memberikan hak pilihnya.

“Suket hanya untuk kepentingan Pilkada. Suket itu bisa keluar ketika orangnya sudah melakukan perekaman. Mereka yang punya Suket berarti telah melakukan perekaman, gak ada Suket palsu,” kata Agung. KPU menetapkan Daftar Pemilih Sementara hasil dari pencoklitan data pemilih. Tercatat ada 586.912 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 282.211 dan pemilih perempuan sebanyak 304.701. Jumlah ini akan terus bergerak hingga ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). (sam/nay)

Komisioner KPU Kota Malang, Deny Bachtiar menjelaskan, jumlah DPS untuk Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang tahun 2018 mencapai 605.000 jiwa.

“Pada 17 Maret kita akan membawa DPS itu dalam rapat pleno anggota KPU Provinsi Jatim. Untuk ditetapkan sebagai DPS Pilgub Jatim,” terangnya.

Dijelaskan, DPS Pilwali Kota Malang merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas pemukhtahiran data pemilih (PPDP) Kota Malang.

Alurnya hasil pengolahan data dari PPDP dibawa kePanitia Pemilihan Suara (PPS) tingkat kelurahan. Berikutnya hasilnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Menurut Deny, ada 10 persyaratan sehingga tim PPDP Kota Malang mencoret daftar nama warga Kota Malang yang tercantum didalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemiku (DP4).

Diantaranya karena meninggal dunia. Anggota TNI dan Polri. Tidak kenali warganya. Sudah pindah tempat tinggal. Termasuk masuk dalam daftar pemilih ganda.

“DPS Pilwali Kota Malang ini segera kita kirim kelurah dan Ketua RW se Kota Malang untuk diumumkan kepada warganya. Bagi warga Kota Malang yang memiliki KTP dan KK serta sudah berusia 17 tahun. Tapi belum masuk DPS. Sebaiknya segera melapor kePPS di kelurahannya,” saran Deny.

Lalu bagi penduduk Kota Malang yang memiliki hak pilih. Tapi tinggal diluar kota. Disarankan segera melapor ke PPS. Supaya saat pencoblosan surat suara 27 Juni tidak kehilangan hak suarnya.

“Petugas kami kesulitan mendata warga Kota Malang yang tinggal diluar kota. Sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Sebaiknya segera menghubungi PPS setempat,” imbuh Deny.

Di tempat terpisah Ketua Panwascam Klojen Achmad Ilyah Ulumadi menyatakan, secara umum proses pemutakhiran data pemilih berjalan lancar. Tapi ada beberapa catatan terkait kinerja PPS Klojen.

“Kita duga PPS Klojen menghalang-halangi kerja Panwascam Klojen. Saat kita memilih daftar pemilih dikasih soft copynya. Tapi sayang datanya terkunci. Sehingga kita tidak bisa melihat hasil pemutakhiran data pemilih di Kelurahan Klojen,” sebut Achmad.

Berikutnya PPS Oro Oro Dowo ada yang mengundurkan diri karena sakit. Dampaknya proses pemutakhiran data di Kelurahan Oro Oro Dowo tertinggal. Prosesnya pemukhtahiran data pemilihnya dilaksanakan saat pelaksanaan kampanye pasangan cawali Kota Malang,” sebutnya. (man/yud)