Skema yang disiapkan tersebut, disampaikannya saat bertemu sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (14/05/2026) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, yang mendampingi kunjungan Menko Zulhas-sapaan Zulkifli Hasan.

“Jadi, nelayan nanti punya kepastian keuntungan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya nggak jelas berapa ikan itu dibeli,” kata Menko Zulhas.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pemerintah telah menyiapkan ekosistem pendukung bagi nelayan. Mulai dari cold storage, pabrik es, hingga koperasi yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih.

Sejumlah fasilitas tersebut, disiapkan agar nelayan tidak lagi terpaksa menjual ikan dengan harga rendah saat hasil tangkapan melimpah. “Tujuannya, itu agar nelayan punya daya tawar yang tinggi. Selama ini, usai melaut itu ikannya begitu sampai di darat, ditawar berapa dan kalau nggak dijual, kan bisa busuk,” tambah Zulhas.

Ditambahkannya, keberadaan cold storage dan koperasi akan membantu nelayan menyimpan hasil tangkapan, ketika harga pasar sedang turun. Jika belum terserap pasar, ikan nantinya dapat dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan Program MBG.

Baca juga :

“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan dapat banyak dan harganya turun bisa disimpan dulu. Kalau masih nggak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu sehingga nelayan punya kepastian harga,” ujarnya.

Menko Zulhas juga mencontohkan, pola serupa yang telah diterapkan pemerintah pada komoditas gabah. Dimana, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Gabah kita jamin Rp 6.500. Kalau gak harga segitu, gabah bisa dibeli Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (Kopdes),” terangnya.

Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng menyambut positif rencana itu. Terlebih, selama ini harga ikan sering jatuh saat musim tangkapan melimpah, karena posisi tawar nelayan lemah di hadapan pengepul.

“Menteri menyampaikan, bahwa nelayan itu akan dibikinkan standar harga. Kemudian, ikan-ikannya bisa diserap di SPPG. Kalau bagi nelayan, pasti kami senang kalau memang ada seperti itu. Sehingga, ekonomi nelayan meningkat,” ujarnya.

Selain berharap adanya kepastian harga, para nelayan juga meminta dukungan fasilitas penunjang lain seperti SPBU khusus nelayan untuk membantu operasional selama melaut. (kom/bwi/gie)

Di sela-sela kunjungannya, Bupati Sanusi dengan tegas meminta kepada semua petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. “Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi satu keharusan. Sebab, pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung yang megah,” papar bupati dua periode itu.

Dalam serangkaian kunjungan yang dilakukan, Bupati Sanusi melihat langsung setiap ruang yang terdapat di Puskesmas Pujon dan Puskesmas Dau. Dirinya juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan para tenaga kesehatan (Nakes) dan menerima langsung masukan – masukan selama proses pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga berpesan, agar seluruh masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan. “Tidak boleh memilih-milih pasien. Semuanya harus dilayani dengan baik. Kalau menghadapai pasien, harus senyum. Kita ingin, ketika ada orang berobat ke Puskesmas, semuanya bisa sembuh tanpa harus melakukan rujukan ke rumah sakit,” tambah Bupati Malang.

Dirinya juga berpesan, agar seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang dapat melakukan inovasi. “Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di kecamatan dan harus terus berinovasi. Tantangan ke depan semakin besar, jika tidak mau berinovasi, maka Puskesmas akan tertinggal,” ungkap Bupati Malang. (pro/gie)

Bupati Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama. “Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Bupati Ipuk.

Ditambahkannya, setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut, merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

“Kami berharap, lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya, akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” imbuh bupati.

Masih menurut Bupati Ipuk, program ini tidak hanya melibatkan ASN. Namun, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.

“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka. Kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.

Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen pada 2021, 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2022, 6,8 persen pada 2024 dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.

Salah satu ASN yang terlibat dalam program ini, Ratna Juwita mengaku bangga sekaligus haru dengan program ASN Berbagi, yang menjadikan wajib melihat sekeliling untuk berbagi. Menurutnya, ini akan menumbuhkan rasa empati dan pengingat mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu yang perlu dibantu.

“Kami merasa inilah implementasi filosofi ‘Kalau kita susah, lihatlah ke bawah’. Bukan berarti merendahkan yang lain, namun mengingatkan kita semua agar dalam memandang dunia kita tidak meremehkan nikmat Allah, harus mensyukuri setiap nikmat yang kita dapat,” kata Ratna.

Ditambahkan Asisten Administrasi Umum Budi Santoso, bahwa program ASN Banyuwangi melibatkan oleh PNS dan PPPK penuh waktu. “Semua ASN Banyuwangi, kecuali PPPK Paruh Waktu, dilibatkan dalam program ini. Semakin tinggi jabatan ASN maka semakin banyak sembako yang akan disalurkan. Sehingga di program ini sembako yang terkumpul lebih dari jumlah sasaran yang dijangkau,” ujar Budi.

Ditambahkannya, program ini sekaligus bentuk ‘ground check’ para warga miskin yang ada di database kemiskinan. ASN secara tidak langsung akan ikut memantau warga yang menjadi sasarannya. “ASN kami minta juga untuk melihat kondisi sasaran warganya. Apakah sudah dapat bantuan rutin dari pemerintah, apakah ada keluarga yang sakit untuk perlu segera ditangani. Semua dilaporkan di aplikasi Smart Kampung,” kata Budi. (kom/bwi/sit)

Dalam pertemuan ini, para pedagang dan paguyuban menyampaikan banyak hal kepada bupati. Terutama, mengenai keinginan para pedagang agar ada pembangunan pasar kembali.

“Mumpung ada Mas Bupati. Jadi sekalian Curhat semoga pasar ini dibangun kembali,” kata salah seorang pedagang, Choirul.

Kepala Paguyuban Pedagang, Dudung, menyampaikan bahwa sejak 2016 belum ada pembangunan di Pasar Tradisional Gondanglegi. Pedagang meminta, agar Pemda melakukan renovasi agar para pedagang bisa kembali berjualan seperti dahulu.

“Sudah 10 tahun Pasar Gondanglegi ditinggalkan Pemda dan pedagang ikhtiar tetap berjualan meskipun dalam keadaan tidak layak,” ujarnya.

Baca juga :

Salah seorang pedagang ayam potong, Nurul dan pedagang lain, hanya minta kesejahteraan rakyat kecil yang ada di pasar tradisional. Dimana nantinya, transaksi jual beli tetap berjalan.

“Kalau pasar kembali bersih dan layak untuk jual beli, kemungkinan besar pembeli kembali ramai dan pedagang bisa sejahtera,” ungkap Nurul.

Seusai menerima uneg-uneg pedagang, Bupati Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terlebih dahulu akan melakukan pengkajian serta analisis. Tujuannya, adalah tidak lain untuk menentukan langkah ke depan untuk kelanjutan ex Pasar Gondanglegi.

“Kita kaji dan analisa dahulu. Mau diapakan eks Pasar Gondanglegi ini. Kalau bicara pembangunan, kita belum sampai di situ,” tegasnya.

Kepada para pedagang, Bupati Rusdi mempersilahkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa. “Yang terpenting tetap tertib dan ikut menjaga keamanan dan keselamatan warga yang akan berbelanja menuju pasar tetap terjaga. Karena di sini jalur cepat, jadi yang terpenting juga lalu lintas di depan pasar tidak terganggu dan masyarakat. Para pedagang semuanya boleh berdagang seperti biasanya,” tambahnya. (kom/pas/gie)

“Kehadiran pimpinan daerah ini menjadi wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan masyarakat,” kata Ketua DPRD Okta, Minggu (07/12/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam pemantauan itu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga menegaskan bahwa dengan koordinasi yang solid dan respons sigap, pemerintah memastikan proses evakuasi berjalan aman serta memprioritaskan perlindungan warga. “Langkah cepat ini dilakukan untuk memberikan rasa aman, sekaligus mencari solusi terbaik bagi warga di tengah ancaman bencana,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan terus memantau situasi di lapangan dan memberikan dukungan penuh bagi masyarakat terdampak. “Semoga Lumajang senantiasa dalam lindungan-Nya. Doa terbaik untuk kita semua, ” paparnya. (adi/sit)

Pada momen itu, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Jember. Dalam laporannya, Bupati Fawait mengajak masyarakat untuk tidak ragu mendatangi fasilitas kesehatan (Faskes), terutama ketika menghadapi kondisi yang memerlukan penanganan cepat dan profesional.

Gus Fawait juga menekankan, bahwa Kabupaten Jember memiliki Rumah Sakit Daerah dr Soebandi, yang kini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan dari 7 kabupaten dan kota di kawasan Tapal Kuda. Status ini, menjadikan RSUD dr Soebandi sebagai pusat layanan kesehatan yang memiliki kapasitas, tenaga medis dan fasilitas lengkap untuk menangani berbagai kasus medis skala besar.

“Kalau ada warga Jember yang sakit dengan kondisi serius, jangan menunda. Langsung ke rumah sakit rujukan kita, yaitu RSUD dr Soebandi. Fasilitasnya lengkap, tenaga kesehatannya siap dan pelayanannya sekarang gratis bagi warga ber-KTP Jember,” tegas Bupati Fawait.

Baca juga :

Dirinya juga mengingatkan, bahwa sejak 1 April 2025, seluruh warga Jember telah dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia. Program ini, mencakup seluruh jenis layanan dasar hingga rujukan, termasuk pelayanan untuk ibu hamil, pemeriksaan di Puskesmas, serta proses persalinan normal maupun sesar.

“Tidak boleh lagi ada warga Jember yang sakit tapi takut ke rumah sakit. Tidak boleh ada ibu melahirkan tanpa perawatan yang aman. Pemerintah hadir dan seluruh layanan itu sudah gratis,” ujarnya.

Untuk memastikan pengawasan layanan publik berjalan efektif, Bupati Fawait kembali memperkenalkan kanal aduan ‘Wadul Guse’ yang dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0811-3111-1108. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan segala bentuk pelayanan yang tidak memuaskan, baik di Puskesmas, rumah sakit, maupun instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Saya tidak bisa mengawasi semuanya dari ujung barat hingga timur Jember. Maka saya minta bantuan warga untuk melaporkan bila ada layanan yang kurang baik. Laporkan melalui Wadul Guse dan kami akan tindak lanjuti,” katanya.

Di penghujung kegiatan, Bupati Fawait mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah dengan menjaga kesehatan keluarga dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disiapkan. “Semoga Allah SWT memberi keselamatan kepada kita semua. Doa panjenengan adalah kekuatan bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan, termasuk layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat,” imbuhnya. (kom/rio/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat melalui berbagai langkah konkret di lapangan. Salah satunya, dengan mengoperasikan alat berat mini (excavator kecil) untuk membersihkan afur banter, titik aliran utama yang sempat tersumbat akibat endapan lumpur dan eceng gondok.

Langkah ini dilakukan, sejak hari pertama pasca banjir agar arus air segera normal kembali dan tidak menimbulkan genangan lanjutan. “Mulai hari ini, alat berat mini sudah bekerja. Kita tidak menunggu, karena ini tentang keselamatan warga dan kelancaran air. Kami ingin memastikan penanganan dilakukan dengan cepat dan tuntas,” tegas Bunda Indah saat meninjau area pembersihan.

Selain pembersihan darurat, Bunda Indah juga menginstruksikan penyusunan tindak lanjut program normalisasi saluran air sepanjang 3 kilometer yang hingga kini masih belum tertangani. Dirinya menyebut, wilayah tersebut termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, perlu koordinasi intensif dengan Dinas PU Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi.

“Yang sudah kita normalisasi sepanjang 3,4 kilometer terbukti efektif mencegah banjir selama 5 tahun terakhir. Namun masih ada 3 kilometer lagi yang menjadi PR bersama. Karena ini kewenangan provinsi, maka kita dorong agar segera ditangani lewat PU SDA Jawa Timur,” jelasnya.

Menurut Bunda Indah, langkah teknis di lapangan merupakan bentuk penanganan bencana berbasis perencanaan, bukan reaksi sesaat. Dirinya menekankan, bahwa penanganan banjir harus disertai data, peta wilayah dan prioritas kerja yang terukur agar setiap tindakan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Baca juga :

“Ini bukan hanya bersih-bersih air yang tergenang, tapi bagian dari upaya rekayasa hidrologi yang terencana. Kita ingin sistem pengendalian air di Sidorejo benar-benar kuat, bukan tambal sulam,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Lumajang juga memantau aliran sungai yang mulai surut serta memastikan alat berat bekerja efektif di titik-titik rawan. Sejumlah petugas dari BPBD, Dinas PU, TNI dan perangkat desa terlihat bergotong royong di lapangan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti bencana dengan langkah terukur.

Bunda Indah berharap, masyarakat turut menjaga hasil normalisasi dan pembersihan yang dilakukan pemerintah. Dirinyaa juga mengingatkan pentingnya kesadaran bersama agar tidak membuang sampah di saluran air serta aktif melaporkan jika terjadi sumbatan.

“Penanganan teknis akan percuma kalau perilaku masyarakat tidak berubah. Pemerintah bekerja, tapi warga juga harus ikut menjaga,” pesan Bunda Indah.

Dengan strategi penanganan berlapis, dari langkah cepat di lapangan hingga koordinasi lintas kewenangan, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pengendalian banjir yang berkelanjutan. “Ini bukan pekerjaan satu hari. Kita ingin memastikan bahwa setelah air surut, kita tinggalkan warisan sistem yang lebih tangguh dan aman untuk masyarakat,” imbuhnya.

Langkah-langkah ini mendapat apresiasi dari warga Sidorejo. Mereka menilai respon pemerintah kali ini jauh lebih cepat dan tepat sasaran. “Baru 2 hari, air sudah mulai surut dan alat berat langsung datang. Kami merasa diperhatikan,” ujar Lyster, salah seorang warga. (kom/adi/gie)

Sebelumnya, pengurus KSPPS Madani menjanjikan akan mengembalikan uang simpanan anggota hingga batas akhir 24 September 2025. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan, tidak ada kabar apapun dari pengurus KSPPS Madani.

Hal itulah, yang membuat anggota KSPPS Madani kecewa. Sehingga, massa kembali mengadukan permasalahan tersebut ke kantor wakil rakyat.

Pendamping Anggota dari Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Mustagfirin, mengatakan aksi itu kembali dilakukan karena pengurus koperasi dinilai tidak menepati janjinya. Padahal, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Juni 2025 lalu, disepakati jika pengurus akan mengembalikan simpanan para anggota.

“Sebelumnya, pengurus koperasi sepakat menyelesaikan pengembalian simpanan anggota. Namun, hingga 24 September 2025 atau tepat 100 hari, tidak ada realisasi. Kami kecewa karena pengurus dan pengawas juga tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Para anggota KSPPS Madani ini, dahulunya adalah warga biasa yang bermata pencaharian petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan yang tergiur janji investasi menguntungkan. Mereka rela mengeluarkan tabungan, bahkan ada yang sampai menjual ternak dan sawah demi bergabung dengan skema yang dijanjikan memberikan keuntungan berlipat.

“Sudah berkali-kali kami datang, surat sudah beberapa dikirim, tapi tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah penderitaan rakyat kecil ini tidak ada artinya. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah tutup mata dan tutup telinga. Padahal ini bukan sekadar urusan uang, tapi ini urusan hidup mati keluarga kami,” ujar Firin.

Kini, para anggota menuntut transparansi penuh atas kasus KSPPS Madani dan proses hukum yang jelas, untuk para pelaku yang merugikan masyarakat. Pemulihan dana, yang telah hilang melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga :

Firin menambahkan, pihaknya mendesak koperasi segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Dirinya bahkan mendapat informasi, adanya rencana rapat tertutup di luar daerah tanpa melibatkan mayoritas anggota.

Dirinya juga menyoroti, munculnya nama general manager dan wakil sekretaris baru yang memicu kecurigaan. “Kalau pergantian manajemen masih bisa. Tapi kalau pengurus, itu mandatnya dari anggota dalam RAT. Ini menjadi pertanyaan kami, sejauh mana tanggung jawab pengurus kepada anggota,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Firin juga menyinggung piutang dari kalangan PNS yang mencapai Rp 700 juta. Dirinya menyebut, sebagian sudah lunas, tetapi sebagian lain belum jelas penyelesaiannya.

Firin menilai, koperasi tidak transparan dalam mencairkan tabungan anggota. Dari total kewajiban koperasi senilai Rp 32 miliar, manajemen baru menyalurkan sekitar Rp 700 juta atau kurang dari 2 persen melalui Tim Monitoring Transparansi (TMT)

“Pencairan yang tersendat ini membuat banyak anggota kesulitan. Ada yang mengaku tidak bisa berobat, ada juga yang anaknya terhambat melanjutkan pendidikan. Dan kami disni bukan meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Uang kami hilang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan ketiadaan pengawasan yang ketat,” kata Firin.

Sementara itu, Pj General Manager KSPPS Madani, M Syaiful Rohman, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang menimpa anggota. Dirinya menyebut, manajemen saat ini menjalani audit eksternal oleh kantor jasa akuntan publik dari Surabaya.

“Kami menyambut baik RDP ini. Kami menyadari adanya kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh anggota,” tuturnya.

Syaiful menegaskan, bahwa manajemen tetap mengikuti proses hukum yang berjalan serta berupaya menarik kredit macet dari para debitur. Menanggapi sorotan soal pengangkatan manajer dan sekretaris baru, dirinya membantah adanya keputusan sepihak. Menurutnya, pengawas, pengurus dan manajemen sudah membicarakan hal itu dalam forum internal.

Dalam RDP kali ini, DPRD Trenggalek bersama anggota KSPPS Madani menyepakati lima langkah penting. Diantaranya, KSPPS Madani Watulimo segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa setelah audit eksternal selesai. DPRD juga menekankan penyelesaian kredit macet secara perdata, sementara aparat hukum menindaklanjuti pelanggaran pengurus secara pidana.

Langkah selanjutnya, KSPPS Madani wajib menggandeng TMT dalam penanganan kredit macet. Pengurus dan pengawas koperasi wajib hadir dalam RDP selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ikut mengawal penyelesaian masalah hingga tuntas. (mil/gie)

Menariknya, dukungan tersebut tidak hanya sebatas deklarasi internal, tetapi juga telah disampaikan langsung kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I Jawa Timur. Di sana, rombongan ditemui oleh Wakil Kepala Bidang Aset dan Ex Officio Kepala Rumah Tangga DPD Golkar Jatim, Meulila Osman di ruang DPD.

Ketua PK Golkar, Senduro Rohmad Wahyu Efendi, menjelaskan alasan belasan PK menyerahkan langsung dukungan terhadap Pudoli ke pengurus provinsi, karena tidak ingin aspirasinya hilang di pengurus kabupaten. Itu karena, kompetitor Pudoli dalam Musda Golkar Lumajang, adalah merupakan petahana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Golkar Lumajang.

Menurut Efendi, selama ini pengurus PK untuk gerakannya dibatasi. Sehingga, dirinya khawatir aspirasi belasan PK tidak akan diteruskan ke pengurus Jawa Timur, apabila hal itu disampaikan ke pengurus DPD Golkar Lumajang.

Baca juga :

“Jadi kalau kita tidak ke DPD Provinsi dan hanya ke kabupaten saja, kami yakin tidak akan diteruskan ke provinsi. Jadi, tujuannya supaya DPD Provinsi ini tahu kalau di Lumajang ini benar-benar menginginkan perubahan kepemimpinan,” ujar Efendi, Selasa (16/09/2025) tadi.

Senada dengan itu, Ketua PK Rowokangkung, Bambang Karyadi, mengungkapkan kedatangan 15 ketua PK se-Kabupaten Lumajang ke DPD Golkar Jatim, ini sebagai bentuk keseriusan pengurus jika diperlukan pergantian kepemimpinan di Partai Golkar Lumajang. “Musda ini adalah momen yang tepat untuk memperkuat soliditas dan membesarkan partai. Di bawah kepemimpinan Pak Pudoli Sandra, kami yakin Golkar Lumajang akan kembali berjaya,” tegasnya.

Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar dan Juklak 2025 menerangkan, PK merupakan peserta aktif dalam Musda yang memiliki hak bicara dan hak suara. “Kami ini mayoritas. Insyaallah yang lain juga akan bersama-sama dengan kami juga, menginginkan ada perbaikan ditubuh Golkar Lumajang,” ujar Bambang.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Aset dan Ex Officio Kepala Rumah Tangga DPD Golkar Jatim, Meulila Osman, menyambut baik kedatangan rombongan PK dari Kabupaten Lumajang. Menurutnya, aspirasi yang dibawa oleh kader-kader Golkar Lumajang akan dibahas dalam rapat pleno, Rabu (17/09/2025) besok.

“Sebagai Kepala Kantor DPD I Jatim, aspirasi ini kami terima dan akan segera kami sampaikan untuk dibahas. Karena kebetulan besok Rabu ini kita memang ada pleno disini,” ujar Osman kepada PK Golkar Lumajang. (adi/gie)