Dalam arahannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, menyampaikan bahwa bantuan BLT senilai Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat, disalurkan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI). “Jadi, bantuan ini dalam bentuk rekening bank dan ini terhitung selama lima bulan. Sehingga, perbulannya itu mendapat Rp 300 ribu,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, tambahnya, bantuan tersebut juga sudah untuk kesekian kalinya disalurkan oleh pemerintah. Bantuan ini, setelah Kecamatan Tempeh, Sumbersuko serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Lumajang.

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah berharap, agar bantuan tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk mendukung keperluan masyarakat sehari-hari. “Mudah-mudahan, bantuan ini nanti bisa bermanfaat banyak bagi bapak ibu sekalian,” ujarnya.

Selain pembagian BLT, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang diisi oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Andi Hermawan. (kom/adi/sit)

Dalam pelaksanaan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, mengatakan bahwa dana alokasi sebesar Rp 1,5 juta perorang atau penerima manfaat tersebut, diperuntukan kepada para buruh tani tembakau. Lalu, buruh pabrik rokok sekaligus buruh pabrik yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Jadi, ini merupakan dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, dikatakan Bunda Indah, bahwa alokasi DBHCHT dibagi menjadi beberapa aspek. Diantaranya, seperti bidang kesejahteraan masyarakat maupun bidang kesehatan.

Kemudian, terang Bunda Indah, untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan, yakni meliputi pemberian bantuan serta mendukung sarana maupun prasarana para petani tembakau. Lalu, untuk bidang kesehatan, yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Dana ini juga dibuat membeli alat-alat kesehatan untuk menangani masyarakat yang terkena dampak rokok. Seperti, pemeriksaan jantung dan paru-paru,” ujarnya.

Bunda Indah berharap, agar bantuan yang telah disalurkan kepada para penerima, nantinya bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk membantu kebutuhan bapak ibu sehari-hari,” tegasnya. (kom/adi/sit)

Dalam kesempatan itu, Bunda Indah-sapaan Wakil Bupati Lumajang, berharap kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan bersungguh-sungguh dan sampai selesai. Sehingga, dari pelatihan itu ilmu yang didapat bisa diterapkan dan dipraktekkan.

“Tetap semangat untuk belajar, karena hasil pelatihan ini untuk para peserta yang mengikuti. Sehingga harapan ke depan, masyarakat bisa mandiri dan mengembangkan ketrampilan,” ujarnya kepada peserta.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa setiap peserta selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, nantinya peserta yang mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari BLK. “Hal itu membuktikan, bahwa anda sudah melalui pelatihan resmi oleh BLK dan sertifikat itu menunjukkan kemampuan anda semua,” tambahnya.

Ditambahkannya, bahwa pelatihan kerja ini menjadi salah satu cara pemerintah, untuk mengatasi krisis ekonomi. Utamanya, dalam membantu memberikan tambahan pendapatan termasuk tambahan ilmu, untuk masyarakat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Rosyidah, menambahkan bahwa tujuan yang dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Sehingga, dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengolah bahan baku menjadi komoditas, yang nantinya dapat dipasarkan serta memiliki peluang untuk mengembangkan usaha.

“Meningkatkan upaya penyerapan tenaga kerja pada sektor informal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta pengembangan potensi daerah setempat,” jelasnya.

Guna lebih memantapkan potensinya, Rosyidah menerangkan, bahwa nantinya para peserta akan mengikuti pelatihan selama 15 hari. Yakni, mulai tanggal 21 November hingga 5 Desember 2022.

“Jadi, selama 12 hari peserta akan mendapatkan materi. Sisanya atau tiga hari, akan melaksanakan pemantapan dan uji kompetensi di BLK Jember,” terangnya.

Ditambahkannya, kegiatan tersebut berdasarkan dari regulasi yang sudah ada yakni Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sementara itu, Camat Yosowilangun, Agni Asmara Megatrah, menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati dan Disnaker Lumajang yang telah memberikan kesempatan kepada 20 orang penyandang disabilitas di wilayah Yosowilangun, guna mengikuti pelatihan ketrampilan kerja. “Semoga melalui kegiatan pelatihan ini, semua bisa lancar, sukses dan memberikan manfaat yang baik bagi peserta. Sehingga, usai pelatihan semua bisa mengembangkan hasil pelatihannya,” ujarnya. (kom/adi/sit)

“Dana Rp 10 miliar lebih itu akan diberikan kepada 7.043 penerima manfaat. Masing-masing penerima, akan menerima Rp 300 ribu dikalikan lima bulan dan diberikan dalam 1 tahap. Jadi, nantinya para penerima mendapatkan bantuan senilai Rp 1,500 juta,” terang Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lumajang, Nira pada Memontum.com, Rabu (19/10/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya menuturkan, sasaran perima manfaat meliputi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok serta buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja. “Kalau misalkan masih ada sisa kuota bisa juga anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sesuai SE Sekda Prov Jatim No.050/18.329/201.1/2022, perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT yang bersumber DBHCHT,” ujarnya.

Anggota masyarakat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman pelaksanaan salah satu diantaranya adalah masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Kini pihaknya masih melakukan cros chek data buruh tani tembakau yang didapat dari APTI maupun buruh pabrik rokok dari Disnaker. “Nanti jika ada sisa kuota, kami bisa mengambil dari data P3KE tentunya diverifikasi terlebih dahulu. Pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DBHCHT ini direncanakan di bulan November,” jelasnya. (adi/gie)

“Penyelenggaraan dari kegiatan tersebut, merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” terang Pengantar Kerja Disnaker Kabupaten Lumajang, Hana, kepada Memontum.com, Selasa (18/10/2022) tadi.

Dijelaskan Hana, dari alokasi DBHCHT sebanyak Rp 1,49 miliar yang didapat Disnaker, anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok serta para pencari kerja. “Untuk bentuknya, meliputi pengolahan makanan dua paket, otomotif dua paket sama menjahit satu paket. Untuk hari ini, pelatihan otomotif, yang diikuti oleh peserta para pencari kerja yang mengurus di kartu kuning kami. Jadi, data yang masuk di pencari kerja itu, kita hubungi. Kalau ada pelatihan-pelatihan,” ungkapnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sebelum pelaksanaan ini, ujarnya, sudah ada kegiatan yang telah dilakukan. Yakni, pada tanggal 3 hingga 17 kemarin, yaitu pelatihan pengolahan makanan tata boga. Seperti, pembuatan kue dan minuman.

“Untuk hari ini, pelatihan otomotif mulai tanggal 17 hingga 31 Oktober, mendatang,” imbuhnya.

Hana berharap, dengan kegiatan tersebut, bisa mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi, sekaligus mampu bersaing di dunia usaha. Sehingga nantinya, agar para peserta yang mendapat pelatihan bisa membuka lapangan kerja sendiri. (adi/sit)

“Prosentase alokasi kesehatan sebesar 25 persen alokasi kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen dan untuk penegakan hukum sebesar 25 persen,” terang Murdianto, Kabag Perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang pada memontum.com Senin (30/08) tadi.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

Menurutnya, prosentase alokasi sudah diatur, bagi penerima kesejahteraan masyarakat lebih menyasar pada pekerja sebagai buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

“Aturan sebelumnya berbeda, kalau dulu diberikan hak penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaannya termasuk dinas pengampunya siapa yang diberi kewenangan dan itu yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp 23 Milyar lebih. Dari besaran anggaran tersebut, dibagi sesuai prosentase.

“Kalau OPD yang menerima itu, Satpol-PP, sedangkan untuk sosialisasi Dinas Kominfo, sementara Bag Hukum, untuk BLT buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dan subsidi harga itu. Pada Dinas Perekonomian. Kemudian, untuk kwalitas tembakau ada pada Dinas Pertanian. Untuk Disperindag pada pembinaan buruh pabrik rokoknya. Ya Ada enam OPD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, dari hasil verivikasi dengan Gubernur. Apabila daerah tidak sesuai dengan amanat PMK 206 maka daerah tersebut harus mengembalikan.

“Sehingga dianggap bukan dana dari DBHCHT, begitu. Artinya kalau penggunaan anggaran tidak sesuai dengan PMK 206 ya daerah harus mengembalikan,” ungkapya. (adi/ed2)