Dikatakan Sekretaris Dinkes Kota Batu, Yuni Astuti, bahwa DED yang sudah ada sekarang disusun pada tahun 2020 yang lalu. Dimana, Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibutuhkan sebesar Rp 5,8 miliar dan berasal dari APBD atau bisa juga dari anggaran dana bagi hasil cukai dan tembakau.

“Kami menyusun DED itu tahun 2020 lalu dan itu untuk perencanaan pembangunan Puskesmas di Kecamatan Bumiaji atau nanti menjadi Puskesmas Bumiaji II,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/01/2023) tadi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Mengenai pelaksanaan pembangunan, dirinya mengatakan, dimungkinkan tahun 2026 mendatang. Itu karena, pengajuan anggaran pembangunan dimulai tahun 2025. Sehingga, untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan tahun 2026.

“Mengapa harus dibangun di Bumiaji, karena di tempat itu saat ini hanya memiliki satu Puskesmas. Mengacu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat di atas 30 ribu setiap daerah harus tambah Puskesmas lagi. Dan, sekarang penduduk Bumiaji sekitar 60 ribu jiwa,” urainya.

Meskipun sudah disusun DED, dijelaskan Yuni, untuk titik pembangunan masih belum bisa ditentukan. Ini terkendala, dari kepemilikan lahan di Bumiaji, yang sebagian besar milik desa. “Kan, susah kalau tanah desa,” ujar dia. (put/gie)

“Minggu lalu kita sudah rapat bersama Matahari Department Store. Insya Allah, pembangunan Pasar Besar 75 persen, sudah ada kejelasan. Saat ini Matahari sifatnya Tbk, jadi kemarin kita hadirkan semua direksinya,” ungkap Sutiaji saat diwawancara, Rabu (03/02) tadi.

Baca Juga: Dentuman Keras Terdengar di Malang Raya, Sutiaji Perintahkan BPBD Menelusuri Sumber Suara

Sutiaji menambahkan, ke depan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) harus ada penganggaran untuk relokasi, penghapusan aset dan pembongkaran Pasar Besar.

“DED (Detail Engineering Design) sudah kami siapkan dan rencanakan. PAK juga ada penyerta yang lain salah satu diantaranya adalah relokasi dan penghapusan aset karena gedung harus dirobohkan,” paparnya.

Ditegaskan orang nomor satu di Pemerintah Kota Malang itu, target tahun 2021, bangunan sudah harus dirobohkan. Sehingga, pada tahun berikutnya atau di tahun 2022, sudah bisa dibangun.

“Targetnya begitu, tapi untuk kapan dirobohkannya masih belum tau. Yang pasti kejelasan revitalisasi sudah 75 persen,” ujarnya.

Seperti diketahui, salah satu yang sebabkan molornya revitalisasi Pasar Besar, selama ini adalah masih terikatnya perjanjian kerja sama dengan PT Matahari Department Store yang berlaku hingga 2034 mendatang. (cw1/sit)

Hal tersebut terungkap, dalam hearing bersama Komisi B dan C DPRD Kota Batu serta dinas terkait.
Menurut Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, sejak pemaparan DED yang pernah dilakukan Pemkot Batu beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini dinas terkait belum pernah melaporkan kepada DPRD. Padahal, jauh-jauh hari pihaknya sudah mengingatkan agar terus melibatkan HPP.

“Perencanaan DED itu agar teman-teman pedagang dilibatkan untuk komunikasi.
Kalau sudah ada titik temu, nantinya bakal menghasilkan produk dari perencanaan DED tersebut,” katanya.

Ditambahkan, kondisi ini jelas ada komunikasi yang kurang jalan dan cenderung tertutup. Sehingga, HPP sampai mengadukan permasalahan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD Kota Batu.

“Bahwa mereka, mengaku ditinggal dan tidak pernah dilibatkan. Padahal sebelumnya, saya sudah mengingatkan agar selalu melibatkan para pedagang pasar yang tergabung di HPP, terkait pasar yang akan dibangun. Karena anggarannya sangat besar, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, khawatir kalau sampai terhambat,” ungkapnya.

Karenanya, DPRD Kota Batu mendorong agar diagendakan ulang untuk pembahasan ini dengan lebih intens. Agar komunikasi bisa berjalan sesuai harapan semua pihak. Sebab, membangun pasar tidak bisa kemauan pemerintah saja, namun suara pedagang juga harus di akomodir.

Saat disinggung adanya kabar bahwa kekhawatiran dari beberapa pedagang, sebab satu orang pedagang dikabarkan memiliki sejumlah bedak hingga sampai 10 stand, Asmadi mengaku juga mendengar informasi seperti itu.

“Pokoknya, pasar ini kalau hanya memikirkan secara pribadi dan bukan secara umum, nantinya tidak bakal ketemu. Misalnya, saya punya sejumlah 10 bedak dan rekan-rekan saya hanya punya 1 bedak. kalau jadi dibangun kan saya rugi. Jadi kita semua harus punya jiwa besar itu perlu ditonjolkan dan tak hanya memikir dirinya sendiri,” pesan Asmadi.

Humas HPP, Heri Setiawan, saat dikonfirmasi terkait beredarnya kabar satu pedagang yang ditengarahi punya sejumlah 10 bedak tersebut, Heri tidak membantah. Meski begitu, menurut Heri, hal tersebut tidak perlu muncul.

“Sebenarnya, permasalahan itu tidak perlu muncul. Biar punya bedak 100, intinya kita punya bedak dan kita bayar restribusi pada pemerintah,” dalihnya.

Yang penting, menurut dia, bangun dulu dan ditata kemudian. Jangan ada unsur dari luar yang mengacau. Disinggung lagi soal kebenaran adanya satu pedagang yang memiliki 10 bedak, Heri menegaskan sekali lagi, benar. (bir/sit)

Memontum Malang – Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemkab Malang 2016 – 2021, tidak hanya mengenai program rencana pembangunan Alun-alun Ibu Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Dalam program yang sudah disetujui DPRD Kabupaten Malang itu, juga tertuang rencana pembangunan Kepanjen Convention Center (KCC).

Yang menarik, selama perjalanan program itu atau sampai penghujung tahun 2020, tidak ada bangunan fisik yang menandakan keberadaan KCC. Padahal, di tahun 2016 atau bulan ke tiga di tahun yang sama, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya/ DPKPCK, sekarang), telah menggelontorkan anggaran untuk Detail Engineering Design (DED) KCC.

Sesuai data pengumuman lelang, DED dianggarkan dengan Pagu Rp 300 juta. Setelah melalui tahapan lelang, DED KCC berhasil dimenangkan Cv NK asal Sawojajar dengan nilai Rp 272,400 juta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai adanya lelang DED KCC. Hanya saja, secara umum untuk RPJMD KCC, memang ada. Karenanya, khusus KCC, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah (Pr) bagi Pemkab Malang, untuk segera diajukan dalam dokumen lima tahunan ke depan.

Karena jika tidak, tambahnya, maka lelang DED KCC akan mubazir. Termasuk untuk pembangunannya, bisa jadi tidak dilakukan meski pun telah masuk dalam RPJMD program 2016 – 2021.

“Ini akan menjadi PR untuk diajukan dalam dokumen lima tahunan ke depan. Yang artinya, tahun 2021 awal atau penyesuaian waktu dari pelantikan di tahun 2016 lalu, masih ada peluang untuk menjalankan semua program di RPJMD 2016 – 2021. Jadi, awal tahun 2021 nanti, menjadi ada sisa waktu terakhir untuk pengajuan. Jika tidak dilakukan, maka DED Rp 300 juta, dianggap mubazir karena tidak berjalan,” katanya.

Menyinggung program KCC, Tomie menjelaskan, dahulu sebelum ada Gedung Olah Raga (GOR) yang sekarang sudah dibangun, konsepnya adalah membangun bangunan seperti itu. Hanya saja, karena dalam perkembangannya sudah memiliki GOR indoor, maka KCC berubah ke bangunan terbuka untuk publik.

“Mengapa membuat ruang terbuka untuk publik, karena di Kepanjen belum ada. Karenanya, dalam perencanaannya akan didirikan di Kantor UPTD TK/SD Kepanjen. Sementara bangunan lama, akan pindah lokasi,” ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan DED KCC ? Tomie mengatakan, itulah mengapa harus dimasukkan di awal tahun 2021. Dengan begitu, DED yang sudah ada, bisa digunakan. Tetapi, tidak bisa digunakan secara total. “DED yang sudah ada, itu bisa dimodifikasi atau diperbarui,” lanjutnya. (sit)

Dalam sosialisasi tersebut, pembangunan Pasar Induk Kota Batu nantinya pembangunan Pasar Batu menggunakan konsep ramah lingkungan. Pemaparan perencanaan DED disampaikan langsung oleh Dr. Ir. Kuspiadi, mewakili pemenang tender PT. Saranabudi Prakarsaripta.

Sesuai pemaparan konsep pembangunan adalah bangunan hijau atau green building. “Sesuai dari perencanaan gambar bangunan pasar induk, kami mengadopsi bangunan hijau. Bangunan akan dibuat tiga lantai karena adanya gradasi kontur tanah mencapai 17 meter dari Timur dan Barat,” ujar Kuspiadi kepada media, Senin sore.

Dengan kontur tanah yang tidak rata, penggunaan gradasi sangat penting. Tujuannya agar pengeluaran tidak besar karena adanya pengurukan untuk pemerataan. Sehingga memanfaatkan gradasi tanah.

Lebih lanjut, pasar tradisional dengan tampilan modern tersebut juga akan dipasang display informasi di pintu masuk. Dengan begitu masyarakat yang akan berbelanja telah mendapat informasi terkait Pasar Batu.

“Untuk lantai pertama nanti pedagang los daging, kios bunga, kios tukang, kios rombeng, kios kelontong, Los sayur, kios dan los buah. Dengan luas lantai 14,197 m2,” bebernya.

Sedang lantai dua kios emas, pakaian, bank, KUD, pracang, dan kios palen dengan luas 13,625 m2 dan lantai tiga digunakan cafe, PKL, dan co working space.

Karena konsep adalah green building, dari seluruh luas lahan sekitar 4 hektar. Bangunan hanya mencapai 60 persen. Begitu juga energi akan menggunakan 60 persen PLN dan 40 persen energi terbarukan.

Pada intinya green building adalah suatu bangunan dengan menerapkan aspek-aspek dan prosesnya yang ramah lingkungan, dengan penggunaan sumber daya secara efisien mulai perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, dan renovasi, pengolahan limbah.

Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko.

Sementara itu, Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko, M.Si menyampaikan, pemerintah sangat terbuka terkait perencanaan DED. Begitu juga konsultan untuk menghimpun dan mengakomodir aspirasi para pedagang agar semua bisa berjalan lancar dan baik. Dewanti juga mengatakan telah menangkap beberapa keluhan dari para pedagang seperti dari segi luas bedak. Yang sebenarnya, luas tersebut hanya cluster yang diberikan oleh perencana.

“Ada bedak dengan luas 2×2 m2 hingga 2×3 m2. Nah bagi pedagang yang memiliki SK 2 atau 3 untuk luas bedak bisa ditambahi dari aslinya 2×2 menjadi 2×4 meter. tergantung suratnya,” tegas Dewanti.

Begitu juga untuk desain gambar sebenarnya ada 3. Tapi hanya satu yang ditampilkan, yakni gambar 2 yang ditampilkan. Ia berharap dari 3 pilihan gambar bisa disepakati baik oleh pemerintah yang diwakili oleh Diskumdag dan DPKPP serta pedagang.

Tak berhenti dalam sosialiasi perencanaan DED, ke depannya Pemkot akan terus menggelar sosialisasi-sosialisasi kecil yang melibatkan pedagang, Diskumdag, dan DPKPP Kota Batu.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPKPP Kota Batu, Bangun Yulianto setelah sosialiasi pihaknya menarget penyelesaian DED dalam waktu 3,5 bulan dari rencana awal 5 bulan. Pihaknya ingin Oktober 2020, DED bisa selesai dan diserahkan ke Kementerian PUPR. Sehingga pada tahun 2021 anggaran dari Pemerintah Pusat senilai Rp 200 miliar yang tertuang Perpres Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di wilayah Jatim terealisasi. (bir/adv)