“Hari ini kita memulai gerakan besar, selaras dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Beliau mengatakan, sampah itu bencana, sampah itu penyakit dan diproyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia mengalami overcapacity di tahun 2028. Maka, Banyuwangi tidak boleh menunggu dan hari ini kita mulai dengan aksi nyata,” kata Bupati Ipuk.

Dalam rangkaian pelaksanaan itu, peserta deklarasi tidak hanya membacakan komitmen bersama. Namun, ribuan peserta dan masyarakat langsung turun ke lapangan dengan membersihkan sampah di sepanjang area pantai.

Bupati Ipuk menjelaskan, bahwa Banyuwangi ASRI bukan sekadar program kebersihan, tapi memiliki indikator kerja yang berkelanjutan dan terintegrasi pada semua aspek. Pada aspek ‘Aman’, Banyuwangi akan memperkuat sistem keamanan wilayah melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat, penguatan keamanan wilayah salah satunya dengan integrasi CCTV, hingga komitmen tinggi bersama TNI Polri dan masyarakat untuk memberantas penyakit sosial. Selain itu, desa-desa rawan bencana didorong membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).

“Banyuwangi harus aman wilayahnya, tertib sosialnya dan tangguh terhadap bencana,” tegas Bupati Ipuk.

Baca juga :

Untuk aspek ‘Sehat’, Banyuwangi memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif. “Maka kita dorong gaya hidup sehat. Pergi ke Puskesmas tidak hanya saat sakit, namun di kala sehat kita justru harus rutin memeriksakan diri untuk deteksi dini. Kami juga akan mendorong sanitasi layak, dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara pada sektor ‘Resik’, Pemkab mengoptimalkan TPS3R dan bank sampah, serta memperkuat pemilahan sampah dari rumah tangga. Gerakan pengurangan plastik sekali pakai serta kerja bakti rutin di seluruh wilayah.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Bupati Ipuk, Pemkab mendorong adanya perubahan budaya di masyarakat dengan mengajak meluangkan waktu 10 – 15 menit setiap hari untuk kebersihan. “Jika dilakukan serentak oleh ribuan orang, hasilnya akan luar biasa. Kita siapkan juga transformasi pengelolaan sampah yang lebih modern, mendukung kebijakan nasional termasuk pengembangan waste to energy,” tambah Bupati Ipuk.

Selain itu, Banyuwangi juga fokus pada penguatan ruang terbuka hijau, penataan kawasan, hingga penguatan seni budaya lokal dan eco-tourism. “Kita akan terus mendorong keindahan kota. Kawasan kota harus indah, dilengkapi dengan identitas budaya lokal dan nasional yang menguat,” kata Bupati Ipuk.

Intinya, ASRI adalah tugas semua elemen masyarakat dan bukan hanya tugas Pemda, bukan juga tugas TNI-Polri. “Mari kita ‘Tandang Bareng’ mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan terkecil,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa deklarasi tersebut dilakukan untuk menjaga kekompakan dan persatuan, di tengah situasi yang dinilai rawan provokasi. “Ini deklarasi elemen masyarakat. Ada tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan RT dan RW. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa Kota Malang harus dijaga agar tetap aman, nyaman dan kondusif,” kata Wali Kota Wahyu.

Tidak hanya itu, Wali Kota Wahyu juga menegaskan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi isu-isu yang berpotensi memecah belah. Kemudian, juga tidak ingin adanya mobilisasi maupun aksi yang bersifat anarkis.

Baca juga :

“Penyampaian pendapat silakan, tetapi dengan cara yang baik dan benar. Tidak boleh anarkis. Kalau ada anarkis, mereka (masyarakat,red) sendiri yang akan menghadapi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Wahyu juga mendorong pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai wujud keguyuban warga. Menurutnya, langkah itu dapat mempererat kembali persatuan yang sudah terjalin di masyarakat.

“Mulai dari tingkat kota sampai perwakilan RT dan RW, semua punya kesadaran. Jika ada hal-hal yang berpotensi mengganggu, mereka sudah tahu langkah apa yang akan diambil,” tuturnya.

Melalui deklarasi tersebut, Wali Kota Wahyu berharap agar sinergi antar warga dapat semakin kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang. “Mungkin dengan kejadian ini, bisa menyatukan kembali warga Kota Malang agar lebih baik,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Dalam momen itu, dirinya menegaskan akan pentingnya kebersamaan seluruh elemen masyarakat, untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan di Kota Malang. Deklarasi sendiri, berisi lima poin komitmen, yang diantaranya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu menjaga ketentraman, persaudaraan dan kedamaian Bumi Arema. Kedua, menolak dengan tegas segala bentuk anarkisme, provokasi dan tindakan yang merugikan serta mengganggu ketertiban umum.

Baca juga :

Poin tiga, berkomitmen mewujudkan Kota Malang yang aman, damai, harmonis dan penuh rasa persaudaraan. Keempat, meyakini bahwa Kota Malang adalah milik bersama, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati serta kebersamaan. Kelima, berdiri teguh demi terwujudnya Kota Malang yang lebih baik, damai dan sejahtera.

“Deklarasi ini adalah wujud kebersamaan kita. Mari kita jaga Kota Malang agar tetap kondusif,” kata Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Sebagai informasi, deklarasi ini digelar untuk menindaklanjuti adanya unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk yang berlangsung di Kota Malang. (rsy/sit)

Kalapas Ulin Nuha menyampaikan, bahwa digelarnya Deklarasi Anti Narkoba menjadi komitmen bersama sebagai bentuk nyata keseriusan Lapas dalam menciptakan Lapas yang bersih, tertib dan aman. “Deklarasi ini tidak hanya formalitas semata, namun sebagai bentuk dan langkah nyata dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi pemasyarakatan,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Kalapas Ulin juga menekankan bahwa Deklarasi Anti Narkoba sebagai wujud kesungguhan seluruh petugas, guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyimpangan. Terutama, yang berkaitan dengan narkotika dan peredaran HP ilegal.

“Kami juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh petugas, dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih profesional dan berintegritas, sejalan dengan semangat Reformasi birokrasi dan pelaksanaan program Pemasyarakatan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif),” ungkapnya. (azl/sit)

Wali Kota Wahyu mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan Polresta Malang Kota dan jajaran Forkopimda Kota Malang sebagai komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan daerah. “Ini menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri. Hari ini Pak Kapolresta bersama Forkopimda, DPRD, elemen masyarakat dan Ormas melaksanakan deklarasi anti premanisme dan Ormas bermasalah. Kami berharap dengan kita lakukan deklarasi ini, ada kesejukan, kenyamanan di masyarakat Kota Malang. Deklarasi ini menjadikan Kota Malang adem, ayem dan tentunya Mbois Berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa langkah ini menjadi upaya untuk memperkuat pengawasan dan menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung iklim investasi. “Deklarasi ini juga akan menjaga iklim investasi. Karena dengan adanya premanisme, maka akan ada kejadian minim investasi yang masuk. Tapi dengan kondusifitas yang dijaga oleh Forkopimda dan organisasi masyarakat, investasi akan masuk dan aman. Bahkan, juga akan bertambah, sehingga berdampak pada masyarakat Kota Malang,” urainya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI-Polri, maupun Forkopimda untuk saling berkolaborasi guna menjaga kondusifitas Kota Malang. “Mari kita bersama menjaga agar kondisi Kota Malang menjadi aman, nyaman dan investasi bisa masuk dan tumbuh. Kedepannya, kami akan membentuk Satgas Penanganan Premanisme,” jelasnya.

Baca juga :

Wali Kota Malang juga mengapresiasi jajaran Polresta Malang Kota yang telah menggelar operasi kepolisian dengan sasaran anti premanisme dan penyakit masyarakat pada 1 hingga 14 Mei 2025. Dengan hasil 24 kasus dan 32 tersangka berhasil diungkap dan diproses hukum. “Ini merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan kita bekerja secara profesional, responsif dan berkomitmen menjaga ketertiban di tengah masyarkat,” ungkapnya.

Perlu diketahui, ada tujuh point yang dibacakan dalam deklarasi ini. Pertama, menolak segala bentuk premanisme dalam setiap bentuknya. Kedua, menolak segala bentuk kekerasan tindakan yang merugikan masyarakat termasuk intimitasi, pemerasan dan pengancaman. 

Ketiga, berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan premanisme melalui berbagai cara. Keempat, mendukung penuh penindakan hukum dan tindakan tegas terhadap para pelaku premanisme.

Kelima, membangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan premanisme. Keenam, menciptakan hubungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ketujuh, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara adil dan tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. (pro/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB di Banyuwangi harus berdasar pada nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan berazas keadilan. “Semua anak Banyuwangi harus sekolah. Saya minta warga lihat kanan kiri. Kalau ada anak tidak sekolah, serahkan pada kami, juga bisa hubungi desa atau kelurahan. Kita semua bantu agar bisa sekolah lagi,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta kepada Dinas Pendidikan, agar tidak mempersulit siswa untuk dapat mengikuti SPMB, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. “Bahkan mereka harus menjadi prioritas, harus diberi karpet merah agar mereka mau bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta kepada para orang tua, agar mengikuti pelaksanaan SPMB secara jujur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya juga meminta wali murid agar tidak menggunakan cara-cara yang melangar aturan hanya demi anaknya diterima di sekolah tertentu.

Baca juga :

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, SPMB 2025 dibuka mulai jenjang PAUD, SD dan SMP. Untuk jenjang PAUD seleksi penerimaan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kelompok umur dan ketersediaan ruang belajar. Sementara untuk penerimaan jenjang SD, dilaksanakan melalui tiga jalur yakni afirmasi, mutasi dan domisili.

Kuota afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus. Mutasi diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan kerja orang tua. Sementara domisili, menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah pilihan berbasis titik koordinast

“Pembukaan pendaftaran untuk jalur afirmasi dan mutasi berlangsung pada 18-28 Mei diumumkan 30 Mei. Sementara jalur domisili pendaftaran dibuka mulai 19 Mei hingga 19 Juni diumumkan 20 Juni. Prosesnya berlangsung semi online,” terangnya.

Penerimaan SPMB jenjang SMP memiliki 4 jalur yakni afirmasi, mutasi, prestasi dan domisili. Untuk jalur afirmasi dan mutasi pendaftaran dibuka pada 19-20 Mei diumumkan pada 21 Mei, jalur prestasi pada 26-27 Mei diumumkan 28 Mei. Domisili pada 2-3 Juni diumumkan pada 4 Juni. “Proses pendaftaran untuk jenjang SMP semuanya secara online,” tambah Suratno. (kom/bwi/gie)

Usai menggelar apel, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU, Bawaslu, Danramil, Kapolsek, Forum Rektor, unsur Mahasiswa, Ormas, Orda dan masyarakat Kota Malang, serta berbagai organisasi masyarakat melaksanakan deklarasi cipta kondisi menuju Kota Malang damai bersaudara maju berkelas.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam momen itu menyampaikan bahwa deklarasi cipta kondisi merupakan inisiatif Forkopimda Kota Malang bersama seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka menuju Kota Malang yang damai bersaudara dan maju berkelas. “Alhamdulillah, elemen Forkopimda plus lapisan masyarakat, Forum Rektor, organisasi daerah, organisasi masyarakat dan lain-lain, sudah sepakat menandatangani cipta kondisi ini,” kata Wali Kota Wahyu, Sabtu (01/03/2025) tadi.

Dirinya juga menambahkan, bahwa dalam prosesi Sertijab dijadwalkan juga akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. “Karena kemarin ada Pj Wali Kota Malang, maka proses Sertijab akan ada. Terlebih, ada 22 kota dan kabupaten di Jawa Timur, juga akan dilakukan Sertijab. Sehingga, dimungkinkan bakal ada pembagian tugas antara Gubernur dengan Wakil Gubernur Jatim,” tambahnya.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, mengatakan untuk pengamanan dalam rangka Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2025-2030, sudah mempersiapkan pasukan pengamanan kurang lebih ada 120 personel gabungan dari TNI dan Polri. “Semoga pelaksanaan Sertijab yang diawali dengan deklarasi hari ini, bisa berjalan aman, damai dan tidak ada halangan apapun,” harap Kombes Pol Nanang.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, deklarasi ini merupakan bentuk sinergitas seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas Kota Malang. Terutama, dalam menghadapi transisi kepemimpinan daerah.

“Deklarasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi sebagai komitmen bersama untuk menciptakan Kota Malang yang aman, damai, berkelas dan berkembang secara berkelanjutan. Kolaborasi dari seluruh unsur masyarakat sangat diperlukan, untuk mendukung kepemimpinan yang baru serta menolak segala bentuk gangguan keamanan,” imbuh Kapolresta.

Komandan Kodim (Dandim) O833 Malang, Letkol Arm Aris Gunawan, menambahkan bahwa nantinya tidak ada pengamanan secara khusus. Meskipun begitu, agar acara berjalan dengan lancar, sudah mempersiapkan dengan optimal pengamanan, termasuk untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Dengan sekitar 30 personel dari Kodim, kami sebagai aparat keamanan akan lakukan pengamanan dan lakukan antisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi,” imbuhnya.

Perlu kita ketahui, bahwa deklarasi damai ini, menyatakan enam poin komitmen utama. Diantaranya, seperti menjaga Kota Malang tetap kondusif. Kemudian, mewujudkan Kota Malang yang damai, bersaudara, maju dan berkelas. Mendukung kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang periode 2025-2030. Menolak segala bentuk tindak kekerasan. Menolak rasisme, intoleransi, radikalisme, diskriminasi, berita hoax, serta ujaran kebencian. Memperkuat rasa kebangsaan, cinta tanah air, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan. (cw1/gie)

Deklarasi tersebut, digelar Minggu (10/11/2024) tadi. “Bismillahirrahmanirrahim, kami Guru Ngaji se-Kota Malang siap mendukung dan memenangkan Abah Anton sebagai calon Wali Kota Malang dan Abah Dimyati sebagai calon Wakil Wali Kota Malang, pada Pilkada 27 November 2024,” kata Ketua FKDT Kota Malang, KH Umar Hamzah.

Kepemimpinan Abah Anton, lanjutnya, sudah terbukti memberikan perhatian lebih kepada Guru Ngaji dan Guru Madin. “Pastinya kita akan memilih yang sudah terbukti. Selama Abah Anton memimpin, kami dapat perhatian,” ujarnya.

Beragam alasan, juga disampaikan para Guru Ngaji di lokasi itu. Seperti disampaikan Ilmiatus Sa’diyah, pengasuh Pondok Pesantren Amrotul Ulumiyah Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dirinya mendukung dan memilih Paslon Abadi, karena Abah Anton merupakan tokoh NU tulen, bukan kader jadi-jadian.

“Saya milih Abah Anton karena Abah Anton itu orang NU asli bukan ngaku-ngaku NU, saat mau Pilkada. Abah Anton punya hubungan yang baik dengan ulama. Jadi, Abah Anton itu pasti baik. Karena ulama pewaris para nabi. Maka saya pilih pemimpin yang juga dipilih ulama yaitu Abah Anton, orang NU pasti Abah Anton,” ucap Ilmiatus Sa’diyah.

Baca juga :

Hal serupa disampaikan Ikhsan dari Madin Nurul Hikmah, keduanya menyatakan milih Abah diantaranya juga karena Abah Anton kader NU asli. “Milih Abah Anton sejak 2013, sekarang milih Abah Anton karena kenal dan karena NU juga,” jelasnya.

Sementara itu, Satupan, guru TPQ Al Barokah Bandulan, mengatakan akan memilih Abah Anton, karena perhatiannya besar pada Guru Madin dan TPQ. “Selama ini para Guru Madin sudah mendapat perhatian dari Abah Anton, jadi pasti kami mendukung dan memilih pasangan Abadi,” tegasnya.

Begitu pula Muhajir, sekretaris FKDT Kota Malang menyebut ada 4 alasan memilih Abah Anton. “Abah Anton mempunyai integritas, kemampuan, dekat dengan ulama-ulama dan yang pasti NU,” ucapnya.

Karena pertimbangan itu, maka dirinya dan Guru Madin, bersepakat untuk memilih Abah Anton.

Sementara Abah Anton sendiri, kembali memastikan bahwa dirinya mau mencalonkan diri karena niatnya hanya ibadah. “Saya niat ibadah daftar sebagai wali kota, bersama Abah Dimyati dan akan ikut Pilkada Kota Malang 2024. Karena itu, mohon doa dan dukungannya agar kami bisa melanjutkan program-program yang pro masyarakat,” ujar Abah Anton.

Diantara program yang akan dilakukan, Abah Anton menyebut akan tetap melakukan blusukan, mendekat, mendengar masyarakat dan melakukan sesuatu langsung yang positif dan bermanfaat untuk masyarakat. (gie)

Suasana itu, tampak dalam acara deklarasi dukungan yang digelar di Cafe Robusto Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu (06/11/2024) tadi. Dalam acara tersebut, banyak dibahas tentang eksistensi modin pernikahan yang mulai surut seiring dihapusnya pembantu pegawai pencatat pernikahan (P3N) sejak tahun 2009.

Oleh sebab itu, tidak heran jika salah satu modin peserta sarasehan, menyampaikan aspirasinya berkenaan dengan kesejahteraan modin pernikahan yang harus diperhatikan. Penyampaian tersebut, mendapat apresiasi yang luar biasa dari seluruh peserta forum.

Sebagai pemandu jalannya sarasehan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hj Hikmah Bafakih, juga memberikan sambutan bagaimana dinamika pernikahan kekinian. Sekaligus, harapan atas terwujudnya kepedulian terhadap kesejahteraan modin Kota Malang.

“Berdasarkan data survey, kasus nikah muda di bawah umur dari Januari sampai Juli 2024 sebanyak 120 kasus. Hal ini menjadi PR bersama, termasuk modin untuk memberikan edukasi pada masyarakat luas, terlepas bagaimana motif pernikahan dilangsungkan,” paparnya.

Kehadiran Abah Anton sebagai calon Wali Kota Malang, pun semakin meramaikan suasana forum. Dirinya juga menyampaikan sambutan sekaligus harapan yang akan dibangun untuk Kota Malang ke depan.

Baca juga :

“Ke depan, tentu banyak aspek yang harus diperhatikan demi mewujudkan Kota Malang yang semakin maju. Utamanya, Kota Malang yang agamis sesuai syari’at Islam. Salah satunya ialah kesejahteraan dari para guru ngaji, marbot dan TPQ-TPQ di banyak tempat. Mengingat mereka adalah bagian dari golongan yang mensyiarkan Islam di Kota Malang,” ujar pria asal Tlogomas itu.

Pihaknya juga akan melanjutkan program-program yang belum selesai, saat menjabat sebagai Wali Kota Malang tahun 2013-2018. “Akan kami lanjutkan program-program yang belum selesai kemarin, termasuk yang akan digalakkan ialah Program Ekonomi Umat. Program ini untuk meminimalisir atau menghilangkan budaya proposal. Nanti mulai dari PC, MWC, hingga Pengurus Ranting bisa disinergikan dengan pemerintah melalui kepala dinas. Orang NU diberdayakan lebih dan disinergikan dengan pemerintah,” tegasnya.

Keinginan agar Abah Anton kembali menjadi Wali Kota Malang, tambahnya, juga bagian dari keinginan para ulama, kyai dan masyarakat. Sehingga, tidak heran jika dukungan untuk calon Wali Kota Malang nomor urut 3 sangat luar biasa.

Koordinator Modin Kecamatan Lowokwaru, Imam AS, menyampaikan kesan sekaligus harapannya terhadap Abah Anton. Salah satunya, tentu kemenangan di Pilkada Kota Malang.

“Saya yakin Abah Anton menang. Saya tahu sendiri bagaimana sosok beliau yang rajin sedekah, juga rajin turun ke tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan solusi dari beragam masalah,” ujarnya.

Di sesi akhir, dilaksanakan deklarasi dukungan dari modin se-Kota Malang yang menunjukkan antusias, semangat dan dukungan penuhnya terhadap Paslon Abadi (Abah Anton-Dimyati). Semuanya siap untuk mendukung dan memenangkan pasangan Abah Anton dan Dimyati Ayatulloh di Pilkada Kota Malang. (gie)