Dalam penyaluran bantuan tersebut, Bank BNI Cabang Pamekasan sebagai bagian dari pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menunjuk agen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Forum Aspirasi Masyarakat Madura menduga ada kongkalikong antara pihak Bank BNI dengan agen E-Warong karena ditemukan banyak agen yang tidak memenuhi syarat seperti yang tertuang dalam pedoman umum pelaksanaan program BPNT.

Korlap Aksi, Abdurrahman mengatakan, syarat jadi agen harus mempunyai toko sendiri, baik toko kelontong dan peracangan. Sedangkan, di Pamekasan, kata dia banyak agen E-Warong yang tidak sesuai dengan syarat utama tersebut.

Menurutnya, dari 13 kecamatan di Pamekasan tercatat ada sekitar 15 agen BPNT yang tidak mempunyai toko sendiri dan meminjam toko milik orang lain. Bahkan dalam pelaksanaan program sembako itu, kata dia juga banyak ditemukan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh agen E-Warong dengan sistem paketan yang ditentukan secara sepihak oleh agen tersebut. Padahal, hal itu dilarang dalam oleh pedoman umum.

“Ganti semua agen yang bermasalah, dan saya tunggu 2×24 jam. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan turun aksi lagi sampai BNI tidak menjadi bank penyalur BPNT,” ancamnya.

Abddurrahman juga meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT agar dapat menjalankan fungsinya. Menjamin program sembako menjadi tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas dan administrasi.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya perwakilan BNI Cabang Pamekasan, Mohammad Hotib berjanji akan menuntaskan segala keluhan yang ada di lapangan. Hanya saja pihaknya untuk saat ini terlebih dahulu akan melakukan verifikasi.

“Mari sama-sama tuntaskan. Serahkan datanya kepada kami,” tutupnya. Janji tersebut ternyata tidak ditepati pimpinan bank tersebut. Alhasil, mereka kembali mendatangi bank tersebut, Senin (05/10). (adi/syn)