Aksi massa buruh PT BSI ini mendapat perlawanan dari ratusan kubu kontra tambang emas dan mendukung langkah Kades Sumberagung. Bahkan 2 kubu tersebut saling berhadaphadapan dan nyaris bentrok.

Melihat massa saling bersitegang, tokoh masyarakat (Tomas) desa setempat, Budi Santoso langsung berdiri di tengah-tengah dua kubu dan membacakan surat pencabutan perizinan yang dilayangkan Kades Vivin kepada Gubernur Jawa Timur dan tembusannya kepada Menteri ESDM, DPRD Provinsi Jatim, DPRD Banyuwangi dan bupati Banyuwangi.

“Kades Vivin telah mencabut surat permohonan pencabutan IUP PT BSI yang ditujukan ke Gubernur Jatim, ” ujar Budi Santoso.

Surat tertanggal 28 November 2018, nomor 540/249/429.515.02/’19, perihal pencabutan/pembatalan surat Kepala Desa Sumberagung nomor 540/247/429.515.02/’19.

“Intinya surat yang dilayangkan Kades Vivin kepada Gubernur Jawa Timur perihal pencabutan IUP PT BSI telah dicabut dan masyarakat Desa Sumberagung yang bekerja di tambang emas, silahkan kembali bekerja,” ujar Budi Santoso.

Dalam surat tersebut, Kades Vivin menegaskan, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dia mengucapkan permintaan maaf atas terbitnya Surat permohonan Pencabutan Izin Tambang Emas PT BSI.

“Tidak sesuai prosedur administrasi pemerintahan dan melampaui batasan kewenangan kami sebagai Kepala Desa,” ucapnya.

Surat bertanda tangan Kades Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Vivin Agustin, ini juga menjelaskan bahwa surat terbaru darinya muncul dari hasil diskusi lintas elemen masyarakat. Termasuk dengan mempertimbangkan dampak positif dari keberadaan PT BSI.

Dia juga menyatakan komitmen mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur dalam percepatan investasi termasuk memberikan dukungan pada kegiatan operasi pertambangan PT BSI yang sedang dijalankan.

Termasuk untuk semua rencana kegiatan pertambangan ke depan baik kegiatan Explorasi maupun kegiatan Operasi Produksi di seluruh wilayah ljin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Suksesindo (PT BSI) yang berlaku. (tut/oso)

” Kami meminta keadilan sebab masih banyak pelanggaran hak buruh. Diantaranya tidak memberikan santunan kepada karyawan yang sakit, tidak membayar hak cuti dan juga masih ada yang membayar gaji dibawah UMR. Kami memperjuangkan hak-hak buruh,” ujar Agung Feri, Korlap aksi.

Kapolres Malang AKBP Asfuri mengajak buruh agar tetap menjaga ketertiban demi kondisifitas Kota Malang. (ist)

Karena jumlah buruh dan mahasiswa yang memperingati Mayday Depan Balai Kota Malang dan gedung DPRD Kota Malang, cukup banyak membuat petugas Polres Malang Kota mensiagakan personilnya dalam jumlah besar yakni sebanyak 300 anggota. Namun kali ini pengamanan oleh petugas cukup humanis.

Gabungan petugas kepolisian dari unit Reskrim, Intel, Sabhra, Reskoba, UnIt Lantas bahu membahu melakukan pengamanan. Selain itu petugas TNI juga disiagakan agar kondisi demontrasi berjalan aman.

Supaya aksi demo ini tetap berjalan kondusif, petugas Polres Malang Kota menyediakan panggung kecil untuk pemberian door prize undian yang berisi alat-alat rumah tangga. Pengundian ini dilakukan saat ptoses unjuk rasa hingga situasi tetap konfusif.

Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri SIK MH mengatakan bahwa pembagian door prize ini sengaja dilakukan dalam upaya menjaga kondisifitas aksi unjuk rasa.

” Supaya para buruh bisa merasa terhibur, senang saat menyalurkan aspirasinya. Ini kami lakukan untuk mencairkan suasana agar unjuk rasa tetap berjalan kondusif dan tertib. Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada buruh yang berjuang demi keluarganya dan juga tertib saat berunjuk rasa,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)

Danil Arisandi kordinaror aksi dalam.orasinya mengatakan, keterpirukan ekonomi Indonesia merupakan kebijalan Presiden Jokowi yang salah, justru malah membuka lebar pintu untuk tenaga asing masuk Indonesia.” Ini sudah tidak benar, Presiden Jokowi menelantarkan pekerja lokal indonesia, malah mendatangkan ribuan tenaga asing,” katanya.

Bahkan dalam aksi tersebut Menolak Perpres No. 20 tahun 2018 serta mendesak Pemerintah untuk menghapusnya, karena di dalam Perpres itu akan secara nyata akan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang mengakibatkan angka pengangguran akan semakin tinggi,” Saat ini jutaan rakyat indonesia yang nganggur tidak dapat pekerjaan, namun disi lain, pemerintah mendatangkan pekerja asing,” lanjutnya.

Sementara itu Koordinator Lapangan (Korlap) Akson Nur Huda, SH, mengaku kecewa atas peran terhadap pemerintah di dalam mengawal kesejahteraan bagi para buruh. “Belum tuntasnya persoalan perburuhan yang menghimpit, pemerintah begitu teganya mengeluarkan Perpres No 20 Tahun 2018,” katanya.

Perpres No 20 Tahun 2018 tersebut memberikan kemudahan terhadap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bisa bekerja di Indonesia, sungguh ini merupakan pukulan telak bagi tenaga kerja lokal. “Dimana nuranimu pemerintah. Semestinya pemerintah melindungi dan memproteksi tenaga kerja lokal, bukan malah disuruh bertarung dengan TKA,” kata Akson usai aksi.

Akson juga menilai, kesenjangan dilingkunhan para buruh harus diperhatikan, jangan sampai buruh ini terus dicederai dan dikebiri. “Karena belum selesainya permasalahan sistem kerja outsourching dan upah gaji buruh masih relative rendah yang menghantui nasib buruh, kini muncul permasalahan lagi mengenai tenaga kerja TKA,” tegasnya.

Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit didepan pintu gerbang Pemkab Kediri, para aksi melanjutkan aksi di depan kantor Pemerintah Kota Kediri. (aji/mid/yan)

Wakil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua LKS Tripartite Sidoarjo menilai penentuan upah selalu menjadi perdebatan antara pekerja dan pengusaha. Kedua pihak diharapkan duduk bersama untuk merumuskan dengan baik. Pemerintah akan berada di tengah-tengah untuk menentukan kebijakan yang disepakati bersama. Pihaknya, meminta buruh maupun pengusaha dapat menyajikan data kebutuhan hidup layak sebenarnya sebagai acuan penentuan upah.

“Keadaan sesungguhnya hendaknya dipotret kedua pihak menggunakan memotret untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya seperti hasil potret kamera. Lain halnya dengan melukis yang hasilnya sesuai dengan keinginan diri sendiri. Dibutuhkan kerelaan untuk memotret keadaan yang sebenarnya untuk dirumuskan bersama,” imbuhnya.

Namun Ketua Serikat Pekerja Independent Sidoarjo, Edi Kuncoro menyatakan peringatan Hari Buruh besok, diperkirakan 3.000 buruh akan turun ke jalan. Titik kumpulnya di Alun-alun Sidoarjo. Mereka akan menyuarakan aspirasinya ke Gubernur Jawa Timur. Aspirasi ini tidak akan disuarakan kepada Pemkab Sidoarjo lantaran pengawas ketenagakerjaan menjadi kewenangan Propinsi Jatim.

“Khusus Sidoarjo memang tidak ada tuntutan untuk Pemkab Sidoarjo. Dulu memang ada karena pengawas di Sidoarjo, karena saat ini pengawas ketenagakerjaan menjadi kewenangan Gubernur maka tuntutannya ke Gubernur menyangkut kebijakan,” katanya.

CANGKRUKAN – Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin cangkrukan bersama Kapolresta, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo dan perwakilan buruh Sidoarjo di KNV, Jumat (27/04/2018) malam

Menurutnya, ada sebanyak 30-40 truk akan mengangkut ribuan buruh ke Surabaya. Selain itu para buruh juga akan menggunakan ribuan motor. Ia akan menunggu rekan-rekannya di Alun-alun Sidoarjo mulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB.

“Karena relatif tidak ada tuntutan di Sidoarjo, karena hanya dijadikan tempat istirahat maka potensi konflik, gejolak tidak ada, dan relatif aman,” ungkapnya.

Sementara Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji meminta Hari Buruh yang biasa disebut May Day dijadikan sebagai hari Fun Day. Hari senang-senang memperingati hari lahirnya buruh. Pihaknya ingin mengubah mindset peringatan May Day adalah hari yang mencekam menjadi hari yang menyenangkan. Pihaknya meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.

“Menjaga Kamtibmas bukan tugas polisi. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Sidoarjo sudah dianggap sebagai kabupaten dengan kondusifitas Kamtibmas yang bagus. Ini merupakan andil dari semua pihak. Karena berkomunikasi yang baik sehingga kondusifitas Kamtibmasnya terjaga dengan baik,” tandasnya.

Dalam acara ini, selain Wabup dan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji juga dihadiri Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Inf Fadli Mulyono. Selain itu juga hadir Ketua Serikat Pekerja Serikat Buruh (SPSB) Sidoarjo, Sukarji dan Ketua Serikat Pekerja Independent Sidoarjo, Edi Kuncoro. (wan/yan)

Bahkan dalam aksinya, para buruh memblokade jalan pintu masuk perusahaan dengan menutup menggunakan sepeda motor sehingga membuat aktifitas pabrik terganggu.

Dalam aksinya para buruh menuntut agar perusahaan meninjau kembali perihal pemecatan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kami menuntut agar perusahaan segera meninjau kembali kebijakan para buruh yang di PHK sepihak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Syarif salah satu korlap aksi.

Selain itu, massa juga menuntut agar dibuatkan surat perjanjian kerja bersama (PKB) yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

“Surat PKB ini dibuat agar kesewenang-wenangan pengusaha dapat dikontrol dengan baik,” tegas Syarif.

Tak hanya itu, meski aparat Kepolisian yang mengamankan aksi ini, ujar Syarif juga sedang membantu untuk melakukan mediasi antara para perwakilan unjuk rasa dengan managemen perusahaan.

“Namun hingga saat ini masih belum ada titik temu dari pertemuan yang dilakukan antara buruh, perusahaan dan Disnakertrans Lamongan. Menurut rencana, pertemuan lanjutan akan dilaksanakan di kantor Disnakertrans Kabupaten Lamongan untuk membahas lebih lanjut,” pungkasnya. (bis/zen/yan)

“Kali ini kami membawa keranda dan tabur bunga. Keranda kami artikan matinya keadilan dan tabur bunga supya doa kita cepat terkabur dan tuntutan kami segera terpenuhi. Sebab dalam pertemuan Senin kemarun belum ada titik temu,” ujar Herman. Aksi unjuk rasa ini baru berakhir sekitar pukul 14.30.

Wiki Sugianto, Kepala Cabang PT Wiratanu Persadatama Malang mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan ketenaga kerjaan.

“Kami sudah melakujan cara kekeluargaan dan selalu membuka diri untuk berkomunikasi dengan mantan karyawan. Namun bila tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian kekeluargaan, kami siap untuk menyelesaikan dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Selama ini kami sudah melakukan pembayaran sesuai Pasal 157 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan melakukan rekomendasi ke Disnaker Kota Malang. Jadi kami menilai 7njuk rasa ini salah tempat dan sasaran karena kami sudah melaksanakan aturan ketenaga kerjaan yang berlaku,” ujar Wiki.

Grack George, direktur Operasional PT Wiratanu mengatakan bahwa pihaknya sudah melakuka sosialisasi dengan karyawan efesiensi tenaga kerja. ” Ada 18 orang yang terkena Rasionalisasi. Namun 2 diantaranya meminta tidak di PHK. Sudah kami kabulkan dan mereka bekerja kembali. Pesangon sudah sesuai undang-undang. Namun mereka menuntut lebih sesuai hitungan mereka sendiri,” ujar Grack. Informasinya pada Kamis (12/4/2018) akan ada pertemuan antara pihak PT Wiratanu dan karyawan yang terkena PHK di Disnaker Kota Malang.

(baca juga : Karyawan PT Wiratanu Persadatama Unjuk Rasa, Tuntut Pesangon Layak, Malah Kena PHK )

Seperti yang diberitakan sebelumnya elasan Karyawan PT Wiratanu Persadatama Cabang Malang, melakukan unjuk rasa di depan Kantor yang terletak di Jl Widas Utara, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Para buruh ini telah di PHK secara sepuhak pada akhir Maret 2018 dengan alasan efesiensi. Mereka membentangkan poster-poster meminta pesangon yang layak dari perusahaan yang bergerak di jasa pengisian uang di ATM ini.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Herman (42) warga Lawang, Kabuapten Malang, bahwa dia sudah 7 tahun 12 hari bekerja di PT Wiratanu Persadatama. “Akhir Maret lalu saya di PHK alasannya efesiensi. Ada 19 karyawan yang di PHK . Kami menuntut hak kami. Pesangon yang akan diberikan menurut kami tidak sesuai aturan. Misalkan saya yang harusnya dapat Rp 70 juta. Hitungannya gaji saya perbulan Rp 3,5 juta masa kerja 7 tahun jadi 8 bula upah x 2 ditambah masa kerja dapat 3 bulan. Ditambah lagi 15 persen dari nominal semua jadi jumlah yang harusnya saya dapat Rp 70 juta,” ujar Herman. (gie/nay)

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Herman (42) warga Lawang, Kabuapten Malang, bahwa dia sudah 7 tahun 12 hari bekerja di PT Wiratanu Persadatama. “Akhir Maret lalu saya di PHK alasannya efesiensi. Ada 19 karyawan yang di PHK . Kami menuntut hak kami. Pesangon 6ang akan doberikan menurut kami tidak sesuai aturan.

Misalkan saya yang harusnya dapat Rp 70 juta. Hitungannya gaji saya perbulan Rp 3,5 juta masa kerja 7 tahun jadi 8 bula upah x 2 ditambah masa kerja dapat 3 bulan. Ditambah lagi 15 persen dari nominal semua jadi jumlah yang harusnya saya dapat Rp 70 juta. Kami juga mempertanyakan kenapa yang di PHK adalah anggota serikat burub SPBI ( Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia) saja,” ujar Herman.

Sementara Wiki Sugianto, Kepala Cabang PT Wiratanu mengatakan bahwa pihaknya melakukan PHK karena ada pengurangan karyawan sebanyak 30 persen. ” Proses pemotongan hubungan kerja sudah dibicarakan kepada setiap pekerja. Kami sudah memberikan hak hak sesuai undang undang. Namun mereka belum mau menerima. Kami pun sudah membuatkan risalah dan menyerahkan hal ini ke Dinas Kerja terkait. Nantinya akan dilakukan mediasi. Ada 19 karyawan yang kena rasionalisasi,” Wiki.

Dia menjelaskan dari 19 orang tersebut ada 2 orang meminta kepada perusahaan untuk tidak di PHK. ” Ada 2 yang minta tidak di PHK karena masih ingin kerja. Permintaan itu dikabulkan oleh perusahaan. Untuk lainnya terkait pesangon mereka menuntut lebih dari ketentuan yang berlaku. Sudah 2 kali pertemuan tapi mereka.meminta pesangon seperti hitungan mereka. Kami tidak memenuhinya karena tidak sesuai dengan undang-undang. Ketidak sepahaman ini akan diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan mediator Disnaker. Nantinya akan kami lakukan mediasi di Disnaker,” ujar Wiki. (gie/nay)