Memontum Situbondo — Puluhan warga desa duwet melakukan aksi demo ke balai desa duwet kecamatan panarukan Kabupaten Situbondo, mereka dalam aksinya protes dan menuntut surat pertanggung jawaban (SPJ) tahun 2017 dan kepala desa diminta untuk menerangkan semua hasil pekerjaan tersebut. Karena pendemo menduga dalam beberapa pekerjaan tersebut banyak yang fiktif pada anggaran tahun 2017 kemarin.

Pantauan Memontum.com. Dalam aksi demo itu puluhan warga bersuara dengan melakukan orasi, kepala desa harus mempertanggung jawabkan pekerjaan dana ADD dan DD yang sampai saat ini dikatakan oleh pendemo belum selesai dan TPK juga harus bertanggung jawab tentang permasalahan ini, kalau tidak ada tanggapan tentang keluhan kami, Barozi beserta rekan pendemo,halek dan Candra akan melaporkan permasalahan ini kepada kantor kejaksaan negeri Situbondo, tuturnya saat berorasi. Senin (12/3/2018).

Akan tetapi selang beberapa waktu, kepala desa duwet,Nur Asiati merespon semua tuntutan pendemo untuk duduk bersama di balai desa serta agar warga pendemo paham dan tidak di tunggangi oleh pihak ke tiga dalam demo tersebut, karena dalam demo itu tidak dipertanyakan dulu apa pekerjaan itu terlaksana atau tidak, dalam demo ini menurut saya ada kebohongan publik dan saya selaku kepala desa sangat dirugikan oleh ulah pendemo yang tidak bertanggung jawab, kenapa saya bercerita seperti ini karena kegiatan anggaran ADD dan DD tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik dan SPJ tahun 2017 sudah di serahkan dan kami siap untuk mempertanggung jawabkan semua ini, kalau perlu anda tanyakan aja kepada TPK kami Edy rahman selaku pelaksana dalam kegiatan tersebut,pungkas Nur Asiati.

Kepala Desa Duwet NUR ASIATI (berkerudung kuning) saat diwawancarai Memontum.com. (guh/im)

Sementara itu, Edy Rahman selaku ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) desa duwet juga menjawab, bahwa semua tuntutan pendemo kepada publik dengan nada santai dan santun kepada pendemo dengan satu persatu semua permasalahan yang terjadi, saya nyatakan pekerjaan ADD dan DD pada tahun 2017 ini kami kerjakan dengan baik dengan mencapai kegiatan 100% dan SPJ nya sudah kami selesaikan semua tanpa ada perkecualian, seandainya dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan kami ada yang keliru, kami sebagai pelaksana tolong di tegur dan sampai saat ini pekerjaan di desa kami belum ada kajian atau temuan dari pihak Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini Inpektorat Situbondo.

Edy Rahman menambahkan, memang benar ada satu kegiatan belum selesai tapi SPJ sudah kami setor, karena penggarapan paving di paud seruni belum terpasang, karena sampai saat ini pesanan paving itu belum dikirim oleh pihak toko karena kalau paving harus menunggu beberapa bulan atau inden, jelasnya kepada pendemo yang duduk bersa ma di balai desa duwet. (guh/im/nay)

Setelah melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, ke 16 kepala desa dan perwakilan perangkat desa, diterima beberapa pimpinan dewan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan bagian Perkonomian Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kepala Desa Dermojayan, Budiana dalam heraing tersebut mengatakan, ada ketidak obyektifan data penerima Rastra tahun 2018 ini. Menurut dia, dilihat dari sisi pengurangan penerima, tidak ada konfirmasi dengan pihak Pemerintahan Desa. Padahal ada penerima yang jauh lebih berhak justru tidak terdata atau hilang.

“Kita terus menjadi sasaran masyarakat, karena data penerima Rastra yang tak tepat sasaran. Apalagi, tahun ini banyak pengurangan penerima yang justru seharusnya lebih berhak mendapatkannya”, ungkap Budiana.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APD) Kabupaten Blitar, Nur Khamim menuturkan, kedatangannya ini untuk menyampaikan keluhan para Kepala Desa/Kelurahan dan meminta solusi. Menurut Khamim, pihaknya bisa menerima adanya pergantian wewenang bantuan rastra dari perekonomian ke Dinas Sosial yang memang memerlukan waktu. Khamim juga mengaku, dalam hearing tersebut sudah ada solusi terkait masalah data penerima bantuan Rastra, yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang akan mulai digunakan pada Maret ini.

“Nantinya kita bisa mengganti data yang ada. Misalnya warga yang memang mampu masih mendapatkan bantuan, bisa kita ubah ke warga yang tidak mampu. Kalau untuk kartu yang akan diberikan, jika memang orang itu mampu, maka kita bisa memendingnya karena untuk dievaluasi dan diganti”, terang Nur Khamim.