Sebelumnya, ratusan nelayan melakukan aksi damai di kantor DPRD dan Kantor Bupati Trenggalek, kali ini beberapa perwakilan dan nelayan Pantai Prigi kembali meminta kepada wakil rakyat untuk membatalkan rencana pembangunan pelabuhan niaga.

Diketahui, para nelayan di pantai Prigi menggantungkan hidupnya dari melaut. Jika pembangunan pelabuhan niaga tersebut tetap dilakukan, maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat.

Salah satu perwakilan nelayan mengatakan jika dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut akak merusak ekosistem laut di seputaran Pantai, yang beriman pada penangkapan ikan. “Adanya pelabuhan niaga ini, lokasi menangkap ikan nelayan prigi akan semakin jauh. Bahkan bisa mencapai 40 mil dari pemerintah pantai,” ucap Ahmad Sholeh, Kamis (08/03).

Pihaknya juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan niaga di kawasan teluk prigi, akan semakin mempersempit tempat bersandar kapal nelayan.

Para Nelayan menuntut agar wakil rakyat segera meneruskan dan mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan pelabuhan niaga yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat tersebut.

“Kami sudah sepakat untuk menolak pembangunan pelabuhan niaga dan tidak bisa ditawar lagi. Kami tetap menginginkan kawasan pantai selatan prigi menjadi pelabuhan perikanan dan wisata seperti sebelum – sebelumnya”, tegasnya.

Terpisah, ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan nelayan ke pemerintah provinsi dan pusat. Pihaknya meminta batas waktu satu minggu untuk menindaklanjuti masalah tersebut. (mil/yan)

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas nelayan Pantai Prigi ini menyatakan ketidaksepakatan akan pembangunan pelabuhan Prigi oleh Pemerintah Provinsi. 

Para nelayan menuntut kepada Pemerintah Daerah untuk membatalkan rencana pembangunan pelabuhan berskala kecil ini. “Tuntutan masyarakat adalah menolak tanpa opsi adanya dermaga niaga Prigi. Alasannya adalah dalam pembangunan tersebut menyalahkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ” ucap Asmadi salah satu nelayan Porsen saat Dikonfirmasi, Kamis (15/2/2018).

Pihaknya mencontohkan seperti halnya Pelabuhan Mbrondong dan Tuban serta Kanjeran Surabaya. Saat ini masyarakat Surabaya dan Tuban jika ingin mencari ikan harus ke Teluk Kalimantan. 

Masih terang Asmadi, bahwa masyarakat di Pantai Prigi tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Bahkan, pembangunan tersebut dinilai ngawur karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. 

“Semestinya dalam proses pembangunan itu harus melalui tahap studi kelayakan, dan melihat aspek – aspek seperti ekonomi, ekologi dan lain – lain yang perlu dipertimbangkan, ” tegasnya. 

Terpisah, wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan bahwa dalam menyampaikan aspirasinya kali ini para nelayan dan masyarakat Prigi menolak tentang rencana pembangunan Dermaga Prigi. 

“Sebagai wakil rakyat, kami yang duduk di kursi DPRD akan menerima dan mengawal kepentingan masyarakat. Karena pembangunan ini bukan ranah Kabupaten, maka aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini adalah Bupati. Dan tidak terlepas dari peraturan perundangan – undangan yang berlaku, ” kata Guswanto. 

Diketahui beberapa masalah yang kemungkinan akan muncul dalam pembangunan pelabuhan niaga Prigi diantaranya adalah kemungkinan adanya kerusakan ekosistem di laut Teluk Prigi yang ditimbulkan dari kapal berkapasitas 3000 DWT. Selain itu dampak lainnya akan merusak terumbu karang yang masih dalam pertumbuhan. 

Masyarakat juga meminta kepada Pemerintah setidaknya menjaring usulan dari bawah ke atas dan bukan dari atas ke bawah yang seakan – akan selalu memaksa masyarakat untuk menerima proyek tersebut tanpa mempertimbangkan kenyataan yang ada saat itu. (mil/yan)