Penanggung Jawab HPN 2026 yang juga Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang melampaui peran sebagai industri informasi. Menurutnya, pers merupakan bagian dari fondasi utama dalam pembangunan nasional yang demokratis.

Munir juga menekankan, akan pentingnya kode etik jurnalistik sebagai pedoman utama kerja pers. Dirinya menilai, kode etik menjadi pembatas yang jelas antara praktik jurnalistik profesional dengan arus informasi bebas yang tidak memiliki tanggung jawab.

Munir juga menegaskan, wartawan dituntut menjaga profesionalisme, akurasi dan keberimbangan dalam setiap karya jurnalistik. Dirinya menyebut, kewaspadaan intelektual menjadi kunci agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan publik.

Munir menilai kritik pers terhadap pemerintah merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik, menurutnya, bukan bentuk serangan, melainkan wujud kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Baca juga :

Pers, kata Munir, memiliki peran mengingatkan agar kebijakan publik tetap berjalan pada jalur yang tepat. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah sejatinya adalah keberhasilan rakyat. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila kebijakan terbuka terhadap evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.

“Kritik yang disampaikan bukanlah ekspresi kebencian, melainkan bentuk cinta kepada bangsa dan negara. Ketika media memberikan masukan kepada pemerintah, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa langkah pembangunan tetap berada di rel yang benar,” kata Munir, dalam acara HPN 2026 di Serang, Banten, Senin (09/02/2026) tadi.

Munir menambahkan kritik konstruktif harus dipahami sebagai penguat demokrasi. Dirinya menilai, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat dan hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan informasi yang jernih, transparan dan akuntabel.

HPN 2026, lanjutnya, menjadi momentum memperkuat integritas dan keberlanjutan pers Indonesia agar mampu terus berkontribusi dalam mewujudkan bangsa yang kuat dan berdaya saing. “Kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman. Pada akhirnya, bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, serta akuntibe,” ucapnya. (kom/sby/gie)

Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyampaikan bahwa masyarakat dijamin menggunakan hak berdemokrasi, berekspresi, berserikat dan berkumpul sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28. Termasuk juga sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Namun, kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab. Demokrasi boleh berjalan, tetapi stabilitas nasional tetap wajib terjaga,” ucap Arudji.

Menurutnya, Kemenko Polkam juga terus melakukan safari konsolidasi di sejumlah daerah. Seperti sebelumnya, telah dilakukan di Makassar, kemudian Jawa Tengah dan kini di Jawa Timur.

“Khususnya Malang Raya ini menjadi barometer. Meski Agustus lalu ada gejolak di beberapa wilayah, alhamdulillah Malang Raya tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Karena sebagai bentuk konsolidasi pemerintah pusat dengan provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya ormas.

“Di Indonesia ada sekitar 400 ribu Ormas. Di Jawa Timur sendiri ada 1.300 Ormas tingkat provinsi dan sekitar 13 ribu di kabupaten/kota. Ormas sendiri juga punya peran besar sebagai mitra pemerintah menjaga kondusifitas, kerukunan, dan pembangunan,” kata Eddy.

Dikatakan Eddy, bahwa ada evaluasi pasca terjadinya kericuhan pada akhir Agustus lalu, yakni mengajarkan pentingnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sejak dini, mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dan pesantren. Selain itu, peran Ormas diperlukan agar bisa peduli dan proaktif mengantisipasi isu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Kalau ada informasi yang bisa memicu konflik, segera konfirmasi ke aparat keamanan. Tujuannya agar bisa dicegah sejak dini. Kita rangkul kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Mari kita jaga Indonesia, Jawa Timur, juga Kota Malang, agar tetap kondusif. Termasuk dengan bijak menggunakan media sosial,” imbuh Eddy. (rsy/sit)

Salah satu perwakilan, Jonh Ment, menyampaikan bahwa tiga tuntutan tersebut, yakni pengusutan kasus pembunuhan dan penembakan aktivis, serta penyelesaian tuntas tragedi Kanjuruhan dan penembakan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Jakarta. “Yang kami bawa bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka keadilan dan luka demokrasi. Ini adalah aksi damai, aksi solidaritas, aksi yang tentram. Pemerintah juga menerima dengan aman, nyaman dan damai,” kata Jonh Ment.

Baca juga :

Dalam aksi tersebut, juga melibatkan mahasiswa, masyarakat pasar, hingga komunitas Ojol. Pihaknya juga menepis narasi yang berkembang di media sosial, bahwa demonstrasi berujung anarkis.

“Kami ingin menunjukkan, bahwa aksi ini tidak anarkis dan tidak dengan kekerasan. Kami menyuarakan aspirasi rakyat dengan damai dan santun,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Taufik yang mengenakan kaos putih dengan setelan celana dan sepatu olah raga, didampingi Sekda Ninik Ira Wibawati. Ada juga sejumlah jajaran Forkopimda, diantaranya Dandim 0820/Probolinggo, Letkol Arm Heri Budiasto, Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Oki Ahadian Purwono dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

Dalam kegiatan itu, Pj Wali Kota Taufik mengawali rangkaian acara dengan senam pagi bersama ribuan peserta yang sudah memadati lokasi acara sejak pagi. Selanjutnya, dirinya bersama Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan D Angga, secara simbolis melepas ribuan peserta jalan sehat dengan mengambil rute Jalan dr Moh Saleh – Jalan Diponogero – Jalan Wahidin – Jalan Nasution dan finis di depan Kantor Wali Kota Probolinggo.

Baca juga :

Ketua Bawaslu, Johan D Angga, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi Bawaslu dalam rangka mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Jadi, nanti masyarakat akan memantau juga terkait dengan pelaksanaan Pilkada agar ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran bisa melaporkan ke Bawaslu,” katanya.

Pelaksanaan jalan sehat sendiri, ditutup dengan berbagi doorprize dan pembagian hadiah menarik mulai dari kipas angin, kulkas, setrika, rice cooker hingga sepeda listrik. (kom/pro/gie)

Acara yang berlangsung dimulai pukul 19.00 WIB itu, bertujuan untuk menyuarakan pentingnya demokrasi melalui seni yang diharapkan mudah diterima masyarakat. Berbagai seni seperti tari teatrikal, musik dan puisi yang menggambarkan ajakan untuk berpartisipasi dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang, turut dihadirkan.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, dalam kesempatan itu menekankan bahwa seni dapat menjadi media efektif untuk menyampaikan pesan penting terkait demokrasi. “Kami berharap, pesan demokrasi ini bisa sampai ke masyarakat melalui seni mural,” kata Nanang.

Selain itu, tambahnya, di sebelah kanan lokasi juga terdapat acara mural di sepanjang tembok yang dibuat oleh 15 seniman. Mural ini, mengajak warga untuk tidak Golput dan mengajak warga untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada nanti.

Baca juga :

Nanang juga menegaskan, bahwa KPU Kabupaten Kediri ingin terbuka dalam mensosialisasikan demokrasi melalui berbagai bentuk seni dan budaya. Serangkaian acara sendiri, turut dihadiri budayawan dan komunitas literasi yang mengikuti sesi ‘ngopi bareng’, menjadikan suasana lebih santai dan inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Nanang bersama musisi Samsul dan wartawan turut menyumbangkan suara mereka dengan menyanyikan lagu-lagu legendaris seperti ‘Bongkar’ karya Iwan Fals dan ‘Rumah Kita’ ciptaan God Bless, yang menambah semarak acara.

Seniman musik, Gatot Drengez, menyampaikan apresiasinya terhadap acara ini dan berharap perhatian lebih diberikan kepada nasib para seniman. “Melalui teater dan lagu, kami menyampaikan pesan penting, terutama soal negara,” ungkap Gatot.

Melalui gelaran ini, KPU Kabupaten Kediri berharap bisa mendekatkan demokrasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. (pan/sit/adv)

Korlap Aksi, Rembo, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons terhadap keputusan DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70. Keputusan tersebut, berkaitan dengan aturan batas usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, yang mereka pandang sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.

“Pada hari ini, kami sangat menyayangkan tindakan yang telah dilakukan oleh DPR RI, yang menganulir putusan MK mengenai batas usia. Artinya, DPR telah menunjukkan tabiatnya untuk menjegal konstitusi dan mencabik-cabik demokrasi yang ada di Indonesia,” kata Rembo.

Meskipun sidang paripurna di DPR RI ditunda, ujarnya, para mahasiswa menegaskan bahwa aksi mereka tidak akan berhenti. Sebab, demokrasi menurutnya tetap tercabik-cabik dan akan terus melawan mulai hari ini, besok, hingga lusa.

“Walaupun sidang paripurna ditunda, perlawanan di Malang tidak akan pernah mati. Besok akan ada gelombang yang lebih besar lagi. Kami berharap, mahasiswa, elemen masyarakat dan teman-teman wartawan bisa bersama-sama dalam misi yang sama demi demokrasi Indonesia,” tambahnya.

Baca juga :

Rembo juga menyoroti, bahwa DPR saat ini lebih memprioritaskan kepentingan mereka sendiri ketimbang masyarakat yang seharusnya mereka wakili. DPR telah jelas menghabisi demokrasi, melangkahi konstitusi dan melanggengkan kekuasaan oligarki.

“Apabila dahulu pernah ada aksi reformasi dikorupsi, mungkin hari ini bukan dikorupsi lagi tapi dihabisi. Itu sangat terlihat, bagaimana putusan MK keluar dalam hitungan jam terjadi rapat yang akan membahas terkait hal ini,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, yang menemui para aksi unjuk rasa menyampaikan bahwa para wakil rakyat Kota Malang, selalu siap mendengarkan aspirasi masyarakat. Baik aspirasi yang pro atau kontra, wajib untuk didengarkan dan akan disampaikan ke pusat, bahwa ini yang terjadi di Kota Malang.

“Intinya, keputusan MK sekarang ini menjadi dilematis pada masyarakat kita. Ada kesan, bahwa MK dibenturkan dan masyarakat tidak mau terhadap itu. Itu yang tadi kita tangkap, jangan campurkan apa yang menjadi kewenangan MA. MK itu adalah hal yang berbeda. Lembaga tersebut dibentuk tentu ada tugasnya masing-masing,” jelas Made.

Saat disinggung mengenai rencana massa aksi yang akan lebih besar, Made mengatakan bahwa DPRD Kota Malang tidak bisa melarang ataupun mendukung. Hanya siap menampung aspirasinya. “Mau tidak mau, itulah yang akan terjadi. Tapi saya minta agar hormati juga agenda penting kenegaraan yang sudah sangat sesuai dengan konstitusi,” imbuh Made. (rsy/sit)

Pj Bupati Sugiat dalam sambutannya menyampaikan bahwa apel ini dilaksanakan untuk memastikan semua elemen yang terlibat dalam pengawasan dan pengamanan Pemilu, dapat menjaga ketenangan serta ketertiban selama periode pemilihan. “Siap dan mampu, dalam artian untuk menjalankan tugasnya secara optimal demi terciptanya Pemilu yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini penting, agar proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman,” kata Pj Bupati.

Lebib lanjut disampaikan, bahwa saat ini sudah memasuki masa tenang Pemilu yang dimulai pada 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024. Selama masa ini, peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Termasuk, bentuk interaksi antara peserta Pemilu dan pemilih yang dapat berpengaruh besar terhadap keputusan pemilih.

baca juga:

Masa tenang sendiri, ujarnya, untuk menciptakan kondisi dimana pemilih dapat merenung dan mempertimbangkan pilihan mereka tanpa adanya pengaruh kampanye yang berlebihan. “Masa tenang ini, tidak hanya bagi peserta Pemilu yang harus mematuhi larangan kampanye. Tetapi juga media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu,” tambahnya.

Selain itu, perlu dilakukan penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) pada masa tenang. Hal ini, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Pasal 298 Ayat 4, menyatakan bahwa alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Hal tersebut, merupakan ketentuan yang sangat jelas dan peserta Pemilu harus mematuhi tenggat waktu ini.

“Saya mengajak seluruh instansi terkait, termasuk aparat keamanan untuk bekerja sama dalam memastikan penertiban APK sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas perlu diterapkan terhadap peserta Pemilu yang tidak mematuhi ketentuan ini, guna memberikan sinyal bahwa aturan harus dihormati oleh semua pihak,” ungkapnya.

Ditempat sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Jombang, Thansom Pranggono, mengatakan bahwa apel tersebut sebagai bentuk kesiapan dalam pelaksanaan Pemilu. “Apel diikuti sekitar 1.300 peserta yang terdiri dari anggota Satpol PP Kabupaten Jombang, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu,” paparnya.

Thansom berharap dengan kegiatan apel ini, Pemilu berjalan dengan aman, damai, lancar dan sukses. “Selain itu, menjelang masa coblosan, diharapkan alat kampanye sudah bersih,” tambahnya. (azl/gie)

Ketua Pelaksana, Ridha Zikri, berpesan kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa hubungan silaturahmi harus diutamakan dan jangan sampai terpecah belah karena berbeda pilihan. “Pemilu ini hanya sebentar, jangan sampai kita pecah karena berbeda pilihan. Pesta demokrasi harus kita rayakan dengan segembira mungkin. Karena yang lebih mahal daripada pilihan panjenengan semua adalah persaudaraan kita sesama anak bangsa,” ujar Ridha Zikri, yang juga sebagai Ketua Mahasiswa Sumatera Utara se-Indonesia

Baca juga:

Dirinya mengingatkan, supaya mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. “Saya mau ingatkan, lawan kita bersama adalah provokator perusak keharmonisan, kita lawan bersama,” ucapnya.

Tujuan Mahasiswa Malang Raya menggelar kegiatan ini, adalah mengkampanyekan Pemilu Damai 2024 dan mengajak Millenial dan Gen Z untuk datang ke TPS pada 14 Februari 2024, menggunakan hak pilih dan ikut berkontribusi menentukan kondisi Negara Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Di penghujung acara, terdapat sesi orasi dari perwakilan organisasi dan mereka berorasi terkait kritik serta harapan untuk demokrasi Indonesia ke depannya. “Uneg-uneg dari teman-teman akan kita sampaikan kepada Gakkumdu Pemilu 2024. Kami meyakini, netralitas aparat dalam Pemilu 2024. Sehingga berjalan dengan jujur dan adil. Ayo kita harus optimis terhadap demokrasi kita dan rajin memberikan kritik konstruktif. Indonesia adem, Malang adem dulur-dulurku,” tegas Ridha Zikri mewakili Aliansi Mahasiswa Malang Raya. (gie)

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Erna Kuswati, mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan itu untuk mengetahui bagaimana demokrasi pemilihan sebagai anggota DPRD serta tugas fungsi pokok anggota DPRD. Dari situ, rencana akan diimplementasikan di sekolah untuk memilih Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

“Respon dari para siswa juga sangat antusias. Mereka ingin bisa berinteraktif dan itu kita sangat senang. Sebab, belajar tidak harus dilakukan di sekolah. Namun, sesekali harus diadakan pembelajaran di luar sekolah,” ujarnya.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, terkadang dengan belajar di luar sekolah, akan lebih mudah diserap dan dipahami oleh para siswa. Sehingga, tidak monoton di sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, melalui Kepala Bidang SMP Safak Efendi, menambahkan bahwa kegiatan ini dalam rangka pembelajaran untuk para siswa. Dimana, tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kontekstual kepada para siswa. Maka dari itu, para siswa diajak melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Kabupaten Jombang, untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD Jombang

“Saya harapkan melalui pembelajaran yang kontekstual ini bisa lebih mengena kepada para siswa. Sebab, mereka bisa secara langsung mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan bukan berdasarkan cerita dari orang lain,” ujarnya. (azl/sit)