Pj Bupati Masrukin mengatakan, bahwa sikat gigi merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi. Terutama, mereka yang usianya masih anak-anak sebagai upaya memelihara kesehatan gigi sejak dini.

Baca juga :

“Kalau seperti kami ini karena lalai menjaga gigi, sehingga di usia seperti saya ini sudah rontok. Sehingga dengan sikat gigi yang benar, diharapkan sampai usia 60 tahun gigi tetap sehat,” ujarnya saat memberikan sambutan.

Menurutnya, kegiatan pemaparan ini penting dilakukan sebagai edukasi kepada peserta didik dalam membiasakan menggunakan sikat gigi yang baik dan benar. Selain itu juga menjadi inspirasi bagi masyarakat secara umum yang tidak pernah memperhatikan kesehatan gigi. “Kegiatan seperti ini tidak hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa,” ujarnya.

Dirinya berharap, para peserta dapat menjaga kesehatan gigi dengan cara sikat gigi yang baik dan benar. Mengingat, kesehatan ini merupakan aset penting, terutama kesehatan gigi. (pro/pmk/gie)

“Benar, besok Insyaallah kita deklarasikan. Dari semua komunitas mengecam apapun jenis kericuhan dan anarkisme selama menyuarakan pendapat atau melakukan demonstrasi,” ungkapnya.

Permintaan deklarasi dari beberapa elemen masyarakat yang akan berlangsung esok pagi adalah bentuk respon dari kericuhan pada aksi Gerakan Perempuan Bersama Rakyat (Gempur) di hari Perempuan Internasional yang berlangsung kemarin (08/03). Orang nomer satu di Kota Malang itu pun menyayangkan dan menyesalkan aksi yang berujung kericuhan bahkan pengrusakan itu.

Baca Juga : Audiensi dengan PGRI, Wali Kota Sampaikan 300 hingga 400 Guru yang Belum Diangkat PPPT Diusulkan K2

“Jujur atas kejadian kemarin saya menyayangkan dan menyesalkan sekali, bahwa di musim pandemi harus ada demo yang anarkis. Demo itu saya kira adalah bentuk demokrasi, tapi kita negara punya aturan,” tambahnya.

Menurut Sutiaji, seharusnya aksi kemarin mengangkat isu tentang perempuan. Bagaimana menghormati perempuan yang merupakan simbol kelembutan maupun mengangkat tentang perlawanan terhadap pelecehan seksual.

“Tapi kok malah anarkis jatuhnya. Dan yang disuarakan juga bukan suara-suara bagaimana mengangkat perempuan,” tandasnya.

Terakhir dia menekankan sesungguhnya masyarakat Kota Malang tidak menghendaki dan akan melawan anarkisme yang radikalis, sehingga akan terselenggara deklarasi. “Insyaallah besok, kita lihat nanti suara dari masyarakat esok itu apa saja. Karena ini juga permintaan dari masyarakat, kita layani. Karena, ya, Malang ini sudah kondusif, kita lagi capek-capek ngurus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  terus malah ada demo ditengah covid dan tidak damai,” katanya. (mus/ed2)

Dalam aksinya, mereka meminta Kepala Inspektorat Pamekasan mengembalikan kembali kasus pelimpahan Mobil Sigap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Abdus Salam, dalam orasinya mengatakan, bahwa kebijakan Kepala Inspektorat Pamekasan dalam menerima pelimpahan kasus yang sudah memasuki tahap penyidikan tolol.

“Sampean tolol menerima pelimpahan kasus ini. Padahal dalam undang-undang sudah jelas,” kata Abdus Salam.

Menurutnya, Inspektorat Pamekasan terlambat dalam menangani kasus dugaan korupsi Mobil Sigap yang menelan anggaran mencapai Rp 38 miliar.

Harusnya, kata dia, Inspektorat bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan, melainkan mengawasi sedari awal penganggaran.

“Bukan malah menerima pelimpahan kasus dari kejaksaan. Ini sudah jelas menciderai proses hukum,” terangnya.

Baca Juga : Viral Bupati Pamekasan Foto Bareng Cewek Tanpa Gunakan Masker

Selain itu, koordinator lapangan (Korlap) Aksi, Zaini Wer Wer, sangat kecewa dengan penjelasan kepala inspektorat karena tidak melalukan audit sebagaimana yang diminta teman-teman demonstran.

Demonstran juga sempat bakar ban bekas di hadapan kantor inspektorat sebagai bentuk kekecewaannya, akan tetapi seketika itu dimatikan oleh aparat kepolisian setempat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pamekasan, Moh Alwi, menjelaskan bahwa dirinya tidak langsung menerima pelimpahan kasus dari Kejari Pamekasan.

Akan tetapi, kata dia, kejaksaan menyerahkan kasus Mobil Sigap kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, yang kemudian Bupati melimpahkan ke Inspektorat.

“Tidak langsung ke Inspektorat, jadi dari pak bupati kemudian diserahkan ke Inspektorat,” kata Moh Alwi di depan masa aksi.

Ia menerangkan bahwa dirinya berhak melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi Mobil Sigap dikarenakan telah menerima surat dari kejaksaan.

“Atas surat dari kejaksaan tersebut, kami kan juga pengawas, Sehingga, kami berhak menerima pelimpahan kasus Mobil Sigap dari Kejaksaan,” terangnya. (fid/adi/ed2)

Diantaranya, agar pemerintah melaksanakan reformasi agraria, menghentikan kriminalisasi terhadap petani, menghentikan intimidasi yang dilakukan oknum Perhutani terhadap masyarakat pengelola perhutanan sosial, hingga menurunkan harga pupuk. Selain tuntutan itu, petani juga meminta untuk men-stop impor pangan dan evaluasi gugus tugas reforma agraria kabupaten Banyuwangi.

Presiden BEM Untag Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda, dalam orasinya mengatakan, bahwa pada periode pertama Presiden, Joko Widodo memimpin, kasus agraria menjadi perhatian khusus dan melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Selain itu, juga menjanjikan 9 hektar lahan konflik akan didistribusikan kepada petani.

“Faktanya, 9 hektar lahan itu tidak didistribusikan secara maksimal. Sementara Pulau Jawa, bukan prioritas utama land reform 9 juta hektar,” ujar Rifqi dengan berapi-api.

Masih menurut Rifqi, kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada petani. Mulai dari pengadaan bibit hingga penyediaan pupuk. Sehingga, menyebabkan ketergantungan petani terhadap pihak lain.

“Kehadiran Pemerintahan bukan membantu petani, tapi justru lebih mengutamakan para pemodal. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau negara, pun tidak berpihak kepada petani. Atau, lebih berpihak kepada pemodal, baik itu regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi tentang budidaya hingga regulasi tentang hilir, rigulasi tentang import pangan tampak betul mengabdi kepentingan pemodal,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, ratusan massa yang dimotori BEM Untag, bergerak dari Halaman Untag Banyuwangi menuju DPRD Banyuwangi dengan jalan kaki. Sambil meneriakkan yel-yel, mereka berjalan dengan tertib mendapat pengamanan dari anggota Polresta Banyuwangi. (ras/sit)