Pembebasan bersyarat kepada Umar Patek, ujarnya, juga telah direkomendasikan Badan Nasional Penangulangan Teroris (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Sehingga Umar Patek sendiri akan diserahkan oleh kedua lembaga ini kepada keluarganya. Dengan pembebasan bersyarat tersebut, yang bersangkutan sudah beralih status dari narapidana menjadi klien Pemasyarakatan Bapas Surabaya sendiri, wajib mengikuti program pembimbingan sampai dengan 29 April 2030. Apabila sampai dengan masa itu terjadi pelanggaran, maka hak bersyaratnya akan dicabut

Baca juga:

• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti, mengatakan bahwa Umar Patek dinyatakan sudah deradikalisasi dan dinyatakan setia pada NKRI oleh BNPT dan Densus 88. Maka, yang bersangkutan berhak mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat.

“Program Pembebasan Bersyarat merupakan hak yang diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan adminstratif dan substanstif antara lain, sudah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan  dan telah menunjukan penurunan risiko seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan. Persyaratan khusus yang telah dipenuhi oleh Umar Patek adalah telah mengikuti program pembinaan deradikalisasi dan telah berikrar setia NKRI,” kata Rika. (hms/gie)

Dalam kunjungannya itu, Boy Rafli mengapresiasi salah satu karya mantan Narapidana Teroris (Napiter), Syahrul Munif. Yang bersangkutan, kini telah membuka sebuah produk usaha permen, yakni Calyna Candy.

Syahrul Munif sendiri, sebelumnya merupakan warga Binaan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Sentul, Jawa Barat pada tahun 2017. Dirinya menghirup udara bebas sekitar tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT mempunyai kewajiban untuk mendampingi program kemandirian mantan Napiter. Karenanya, kegiatan monitoring kewirausahaan mitra deradikalisasi juga dihadiri oleh 17 wirausaha yang juga merupakan mantan warga binaan.

“Saya sangat gembira dengan apa yang telah mereka lakukan. Kita juga akan terus memberi semangat untuk ke depan. Agar program ini lebih bagus produksinya dan terstruktur. Distribusi pun bisa diorganisir dengan baik sehingga bisa menjangkau lebih luas dan memiliki nilai ekonomi,” kata Boy Rafli, Senin (26/10) tadi.

Ditambahkan, ini menjadi salah satu harapan BNPT dan dapat menunjang kesejahteraan para mitra yang menjadi derasikalisasi yang ada di berbagai daerah. Khususnya, di wilayah Jawa Timur.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada Syahrul Munif. Kita akan terus melakukan pendampingan dan menjembatani kepada pihak pusat seperti kementrian lembaga yang mempunyai program yang bisa mendukung UMKM,” tambahnya.

BNPT juga berharap, untuk teman-teman mitra deradikalisasi bisa merasakan langsung hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Di dalam program reintegerasi kepada masyarakat, karena semua ini perlu pendampingan.

“Presentasi keberhasilan BNPT dalam mendampingi mantan warga binaan ini sudah mencapai 70 persen lebih. Semoga ke depan juga bisa lebih naik lagi,” pungkasnya. (riz/sit)

Memontum Lamongan – Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda Stephanus Abraham Blok terus terang menyampaikan, Indonesia memberi teladan bagi dunia, bahwa ada cara lain untuk menangani terorisme.

Itu disampaikannya saat mengunjungai Yayasan Lingkar Perdamaian yang didirikan eks kombatan Ust Ali Fauzi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro, Rabu (4/7/2018).

Rombongan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Kerajaan Belanda ini disambut dalam sebuah jamuan makan siang sederhana di Desa Tenggulun bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

Dia mempercayai, pemerintah tidak bisa efektif melawan paham radikalisme dan terorisme dengan hanya mengandalkan hukuman, atau hard power bagi pelakunya.

Pemerintah, kata dia, harus menunjukkan bahwa ada opsi lain, melalui edukasi, bahwa ada opsi lain untuk kehidupan yang lebih baik, atau melalui pendekatan soft power.