Perubahan pekerjaan pengerukan itu sebelumnya disampaikan Rudi, PNS staf, Dishub Propinsi Jatim Senin (11/2/2019). Rudi yang mengaku telah mendapatkan mandat dari Kabid dan PPKom proyek dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung awalnya menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Rudi buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Sempat Ditolak Warga Karena Tak Sesuai Rencana

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pekerjaaan pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya.

Baca Juga: Dicairkan Pekerjaan Shelter Ditiadakan

Karena ketidak jelasan untuk dialihkan pekerjaaan pengerukan yang mana, akhirnya menjadi tanda tanya Ketua LSM JCW Sigid Imam Basuki ST. “ Sisi pengerukan yang mana. Yang ada di Dermaga Rejotangan ataukan sisi Dermaga Selokajang,” tanyanya.

Karena ketidak jelasan itu, Sigid akhirnya berkirim surat ke Kadishub Jatim untuk melakukan klarifikasi. “ Kami menanyakan kalau pekerjaan itu dialihkan adakah dokumen peralihanya. Semisal berita acara dan adendumnya,” tuturnya. (ari/yan)

Memontum Blitar – Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung , memang nekad ? Betapa tidak ! Bangunan Shelter salah satu item pembangunan dermaga dengan nilai Rp Rp 4.449 M ditiadakan.

Padahal dalam gambar perencanaan yang didesain PT Geanara Pratama Konsultan, jika proyek dermaga yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar itu terdiri pekerjaaan utama dan pekerjaan penunjang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan. Namun nyatanya, hingga pekerjaan yang dilaksanakan hingga akhir Januari 2019 dan dicairkan secara penuh diserahkan ke Dishub Propinsi Jatim tanpa dilengkapi shelter.

Hasil investigasi menyebutkan , jika mengacu gambar perencanaan, sheltar sisi utara dan shelter sisi selatan yang berada di Desa Selokajang dan Desa Rejotangan tertera gambar desain shelter harus dibangun shelter ruang tunggu penumpang sebelum menyeberang.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Nyatanya hingga proyek diserahkan ke Dishub Jatim akhir Januari 2019 tak tampak bangunan Shelter. Yudi, PNS staf Dishub Propinsi Jatim menyebut jika proyek shelter akan dibangun tahun mendatang.

Namun ketika didesak mengapa proyek shelter dibangun tahun depan, Yudi yang mengaku mendapat mandat dari PP Kom dan Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim buru-buru meralat pernyataaanya. “ Sebentar telpnya jangan dimatikan, saya tak bertanya kepada Bapak dulu,” katanya.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Setelah ditunggu beberapa saat, Rudi kembali mengontak lewat telepon kantor Dishub Jatim dan menjelaskan kembali mengapa pekerjaan shelter tidak dibangun. Menurut Rudi, pekerjaan shelter itu memang tidak dibangun karena alokasi biaya pembangunan shelter dialihkan untuk pengerukan.

Namun, lagi-lagi Rudi tidak bisa menjelasakan secara detail, ketika ditanya pengerukan yang mana ? Posisi dermaga sisi utara atau selatan. “ Pokoknya pekerjaan pengerukan di dermaga sana. Atau kalau memang kurang jelas silahkan konfimasi ke kantor Dishub,” tutupnya. (ari/yan)

Hal itu tampak pada papan nama proyek yang dipasang di lokasi kegiatan.

Ternyata pelaksaan kegiatan molor dari jadwal yang telah direncanakan. Dalam papan nama tertulis tanggal kontrak 18 September 2018 dengan waktu pelaksaaan 105 hari kerja.

Melihat jadwal waktu pelaksanaan, harusnya pekerjaan itu selesai 25 Desember 2018, tetapi nyatanya pekerjaan itu diselesaikan hingga akhir Januari 2019 atau molor 35 hari kerja.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyatakan harusnya keterlambatan itu tidak perlu terjadi. Mengapa begitu ? Karena proyek dermaga penyeberangan Kabupaten Blitar – Tulungagung itu membawa nama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (1/bersambung)

Hal itu bisa dilihat dari papan nama proyek yang dibiayai APBD Jatim tahun 2018 dengan anggaran Rp 4.449 M. Dalam papan proyek itu disebutkan jika Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D dengan sebelah kiri logo Kejaksaan dan sebelah kanan logo Propinsi Jatim.

” Dalam papan nama itu tertulis Proyek ini dalam pengawasan Tim TAPI-4D. Kami penuh tanya siapa tim TAPI-4D. Kan biasanya yang melakukan tim pengawasan tim TP-4D Kejaksaaan,” tutur .

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (2/bersambung)

Terlepas dari molornya penyelesaian pekerjaan hingga 35 hari itu, Sigit juga menyebut jika ada beberapa pekerjaan yang perlu diinvestigasi guna mencocokan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.

Sigit yang juga seorang kontraktor ini menyebut jika proyek dermaga penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar ini terdapat 2 item pekerjaan. Yakni pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan itu diantaranya adalah dermaga penyeberangan, shelther dan lampu penerangan jalan.

Baca : Membedah Proyek Dermaga Penyeberangan Sungai Tulungagung-Blitar (3/bersambung)

Betulkah item pekerjaan seperti yang disebut Ketua LSM JCW ? Dr Nyono ST MT, Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub Jatim ketika dikonfirmasi tidak berada dikantor. ” Bapak tidak ada di tempat. Sedang dinas luar ,”kata wanita petugas piket Dishub Jatim. Rabu (13/2/2019).(ari/yan)

Proyek pembangunan dermaga penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Desa Selokajang Kabupaten Blitar dengan Desa Rejotangan Kabupaten Tulungagung menemui babak baru. Itu setelah di akhir Januari 2019, tak ada satupun pekerja proyek tampak di lokasi. Mengapa proyek ditinggalkan padahal masih banyak yang harus dikerjakan. Untuk mencari jawabnya, ikuti laporan tim investigasi Memontum.com yang dipaparkan secara bersambung

Perburuan mendapatkan proyek penyeberangan sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung- Kabupaten Blitar berjalan begitu ketat. Buktinya ketika pada 2018lalu, LPSE Dinas Perhubungan Propinsi Jatim membuka lelang diikuti 61 peserta. Lelang dengan pagu Rp 4.516.800.000,00 akhirnya dimenangkan PT Duta Ekonomi, Jalan Melatino Sampang dengan harga penawaran Rp 4.449.000.000,00. Begitu mendapatkan SPK dari PPKom, kontraktor langsung bergerak ke lokasi proyek.

Namun, ketika akan memulai pekerjaan dermaga penyeberangan, ditolak oleh Kepala Desa setempat. Hasil inevestigasi dilapangan menebutkan, penolakan itu dipicu kekkecewaan warga karena titik dermaga penyeberangan tidak sesuai dengan yang diusulkan pada tahun 2016.

KONTRAS : Tampak depan gambar proyek dermaga penyeberangan sungai Tulungagung-Blitar yang didesain konsultan PT Geanara Pratama Konsultan dan finishing dermaga penyeberangan di akhir Januari 2019 yang sudah ditinggalkan kontraktor. (dok/ari)

Karena penolakan itu, pekerjaan tersendat beberapa saat. Dan bisa dimuia setelah dilakukan perundingan yang membahas tentang penetapan lokasi dermaga penyeberangan. Kamis (9/11/2018). Saat itu, pertemuan dihadiri Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Muspika kedua belah pihak yakni Blitar dan Tulungagung serta dari Pemerintahan Desa Rejo Tangan dan Selokajang dua desa yang ditempati lokasi dermaga penyeberangan.

Dari pertemuan itu akhirnya disepakati jika pembangunan dermaga dilaksanakan di sebelah barat dan bukan di sebelah timur. Titik lokasi dermaga ini sesuai dengan proposal yang diajukan ke Dishub Jatim.

Atas kesepakatan itu, PT Duta Ekonomi selaku pemenang tender langsung melakukan action. Dan karena star pekerjaan molor sesuai dengan jadwal, akhirnya hingga akhir Desember 2018, pekerjaan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan PT Geanara Pratama Konsultan, selaku konsultan perencana pekerjaan Pembangunan Dermaga Sungai Lintas Blitar-Tulungagung. (ari/yan)