Selain tak dilibatkan dalam pembentukan, masyarakat menilai pengumuman pendaftaran pun tak sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Bahkan ada dua dusun dari desa tersebut yang tidak memiliki perwakilan.

“Desa kami itu luas dan masyarakatnya banyak. Seharusnya dari tiap dusun ada yang mewakili, tapi ini tidak. Dua dusun di Dusun Beralagibugan, platok budur tidak memiliki perwakilan. Bahkan, pengumuman pendaftaran juga tak jelas,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Mujiburrohman menyampaikan pembentukan dilakukan dengan dua cara. Yakni langsung dan tak langsung. Selain itu, ia mengaku juga akan melakukan komunikasi dua arah ke pihak terkait.

“Kami akan sikapi ini secara prosedural dan tidak bisa langsung menentukan. Yang pasti, kami akan panggil pihak terkait,” paparnya.

Diketahui, tak hanya sekali ini saja pembentukan panitia BPD dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, masyarakat juga telah melakukan aksi demonstrasi di DPMD mengenai tak adanya transparansi mengenai hal tersebut. (isn/nhs/yan)