Hawe (53) warga setempat salah satu penyewa lahan milik Dinas Pertanian Jawa Timur tersebut mengaku sangat kecewa dengan sikap Kepala Kebun Benih Palawija Desa Bengkak tanpa melakukan musyawarah dengan penyewa lahan yang saat ditanami rumput gajah untuk pakan ternak tersebut dijadikan lapangan sepak bola.

Lahan produktif dinas Pertanian Jawa Timur yang dijadikan lapangan sepak bola oleh Pemdes Bengkak, Kecamatan Wongsorejo. (kur)

“Kalau memang tanah itu dialihfungsikan menjadi lapangan sepak bola, kembalikan uang sewa kami. Saya mohon kepada para penguasa jangan ciderai rakyat kecil,” ujar Hawe kepada Memontum dot com, Selasa (28/4/2020) siang.

Hawe mendesak Kepala Desa (Kades) Bengkak, Mustain agar memikirkan nasib warganya. Tidak asal menuruti keinginannya saja namun lalai dengan nasib rakyatnya.

“Akibat lahan garapan yang saya sewa menjadi lapangan sepak bola. Pak Kades harus memikirkan nasib saya. Saya menanami rumput gajah itu pakai uang, kalau begini caranya, jelas saya sangat dirugikan,” ungkapnya.

Terpisah, Kades Bengkak Mustain tetap bersikeras melanjutkan pembuatan lapangan sepak bola di lahan milik Dinas Pertanian Jawa Timur tersebut meski belum mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur, dan terkesan melangkahi aturan.

“Pembuatan lapangan sepak bola itu keinginan masyarakat Desa Bengkak, makanya program ini saya jalankan terus,” ujar Kades Mustain melalui sambungan telepon.

Menurut Mustain, pembuatan lapangan sepak bola di lahan milik Dinas Pertanian Jawa Timur tersebut untuk memenuhi janji politiknya saat dirinya mencalonkan menjadi Kades Bengkak saat itu.

“Nantinya di lapangan sepak bola ini juga dikembangkan menjadi pasar,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kebun Benih Palawija Desa Bengkak Dinas Pertanian Jawa Timur, Suparman mengatakan, polemik antara warga Desa Bengkak dengan Kades Bengkak terkait alih fungsi lahan produktif tersebut, pihaknya sudah memberitahu Pemerintah Desa Bengkak. Jika lahan tersebut mau dijadikan lapangan bola harus mendapat persetujuan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

“Kalau Karang Taruna mau sewa lahan untuk ditanami jagung ya saya ijinkan. Tapi kalau mau dibuat Lapangan sepak bola harus menunggu surat keputusan dari dinas,” dalih Suparman.

Menurut Suparman, terkait Alih fungsi lahan produktif menjadi lapangan sepak bola ini, pihaknya sudah melaporkan ke dinas Pertanian Jawa Timur di Surabaya. Bahkan petugas dinas Pertanian Jawa Timur sudah mengeceknya.

“Saya sudah melaporkan ke Dinas di Surabaya juga Mojokerto dan sudah dicek kesini (Desa Bengkak) oleh Dinas dan mereka menyampaikan harus menunggu rekom dari Gubernur turun,” bebernya.

Suparman menambahkan agar Pemerintah Desa (Pemdes) Bengkak meneruskan keinginannya membikin lapangan sepak bola agar menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur tidak diindahkan, permasalahan ini biar aparat penegak hukum yang menyelesaikan, dan pihaknya ingin menyelamatkan tanaman yang ada, dan keamanan dirinya.

“Saya ingin menyelamatkan tanaman-tanaman saya, dan menyelamatkan diri saya,” pungkasnya. (kur/oso)

Terbentuknya pengurus baru wisata mangrove ini tanpa sepengetahuan pengurus sah yang saat ini mengelola wisata mangrove. Anehnya, pengantian pengurus ini tanpa ada musyawarah pergantian pengurus, tiba-tiba muncul pengurus baru menggantikan kubu H Saniju.

Puluhan pengurus wisata mangrove dan masyarakat Desa Bengkak datangi kantor Desa, Desak Kades putuskan pengurus wisata mangrove. (kur)

Akibat munculnya pengurus baru yang mayoritas anggotanya mantan tim sukses Kades Mustain saat Pilkades beberapa waktu lalu, warga langsung protes, ramai-ramai mendatangi kantor Desa Bengkak.

“Jika mengacu AD/ART untuk pemilihan pengurus baru harus dilakukan musyawarah. Namun pembentukan pengurus baru ini tidak prosedural dan mengindahkan AD/ART tahu-tahu terbentuk pengurus, ini kan menyalahi aturan,” ujar pengurus wisata mangrove versi masyarakat Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Sabtu (17/01/2020) siang.

Agar tidak terjadi kegaduhan di Desa Bengkak, H Saniju meminta Kades Bengkak, Mustain untuk mencabut SK pengurus wisata mangrove yang baru di sahkan oleh Desa Bengkak.

“Agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan pengurus wisata mangrove, saya meminta Kades memediasi antara pengurus yang sah dengan pengurus bentukan Kades Desa Bengkak,” pinta Saniju.

Terpisah, Ketua BPD Desa Bengkak, Budiono membenarkan adanya 2 pengurus wisata mangrove. Jika mengacu AD/ART pengurus yang sah itu Pengurus yang dipimpin Saniju. Terkait adanya dualisme kepengurusan wisata mangrove ini, dirinya tidak pernah diajak bicara Kades Mustain.

“Saat ini wisata mangrove dikuasi Samhadi dkk. Yang tak lain pengurus baru ini dulunya sebagai tim sukses Kades Mustain saat PIlkades lalu,” ungkap Budiono.

Kisruhnya kepengurusan wisata mangrove ini juga ditanggapi warga setempat yang rumahnya berdekatan dengan wisata mangrove. Dia berharap agar Kades Mustain segera mengambil keputusan agar permasalahan kepengurusan ini terselesaikan dan meredam adanya kekisruhan di Desa Bengkak.

“Kades harus mendudukkan 2 pengurus tersebut, agar wisata mangrove ini bisa dikelola dengan baik. Kalau sampai kisruh, yang dirugikan Desa Bengkak sendiri. Dan permintaan saya untuk membentuk pengurus baru harus memakai mekanisme yang benar,” pinta Samhadi.

Sementara Kades Bengkak, Mustain menanggapi desakan pengurus wisata mangrove dan masyarakat Desa Bengkak. Menurutnya, dirinya siap memfasilitasi pertemuan antara pengurus yang sah dan mengklaim pengurus yang baru terbentuk.

“Saya siap memediasi antara pengurus yang sah dan orang yang mengklaim pengurus baru. Dan saya mengakui orang-orang yang memgaku sebagai pengurus tersebut adalah tim suksesnya saat PIlkades lali,” tandasnya. (kur/oso)

Pasalnya dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Desa (Pemdes) Desa Bengkak, dalam mengerjakan proyek infrastruktur tidak pernah memasang papan nama.

Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo tidak diberi papan nama, yang dipertanyakan warga Desa Bengkak. (kur)

“Sesuai anjuran dari Kementerian Desa (Kemendes) agar penggunaan DD transparan, dan didalam pembangunan infrastruktur dikasih papan nama, dan berapa nilai proyek tersebut,” ujar pemerhati Anti Korupsi, Sahadi kepada Memontum.com, Minggu (15/12/2019) siang.

Menurutnya, proyek pekerjaan fisik Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Bengkak tanpa dipasang papan nama atau papan informasi. Sehingga masyarakat tahu, mana proyek yang dikerjakan oleh Desa dan mana proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

“Kalau dikasih papan nama (papan informasi) masyarakat akan tahu, pekerjaan insfratruktur ini kerjakan Desa, dan pekerjaan yang ini dikerjakan oleh Pemkab Banyuwangi. Sehingga masyarakat akan tahu penggunaan dana DD,” terangnya.

Pemasangan papan nama ini, lanjut Sahadi tidak hanya berlaku di Desa Bengkak saja. Namun berlaku di seluruh Indonesia.

“Kita butuh keterbukaan, dan Kementerian Desa meminta agar masyarakat turut mengawasi penggunaan DD,” tegasnya.

Mengingat anggaran DD dan ADD sangat besar, warga Desa Bengkak harus paham dan mengerti penggunaan dana tersebut.

“Sebagai warga desa Bengkak, kami harus tahu. Untuk apa saja penggunaan anggaran DD dan ADD tersebut,” ungkap Sahadi.

Sementara Kepala Desa Bengkak, Mustain saat dikonfirmasi di kantor Desa tidak mau terbuka terkait pembangunan insfratruktur yang ada di Desa Bengkak. Bahkan dia berdalih jika pekerjaan insfratruktur tersebut bukan dirinya yang mengerjakan.

“Itu proyek dari Kades yang terdahulu, bukan saya yang mengerjakan,” dalih Kades Mustain yang baru dilantik setengah bulan lalu, Kamis (12/12/2019) siang. (kur/tut/oso)

Tuntutan anggota LMDH Rimba Makmur, agar lahan milik Perhutani yang masuk dalam kawasan Desa Bengkak dibagi kepada anggota secara merata. Dan jangan di berikan kepada orang lain atau bukan anggota LMDH Rimba Makmur.

Rata-rata masyarakat yang mendatangi kantor desa Bengkak tersebut adalah petani dibawah binaan Perhutani Banyuwangi Utara. Mereka ini menunggu pembagian lahan sudah lama, padahal seluruh kelengkapan administrasi sudah dilakukan sudah lama.

“Saya sudah lama menunggunya, kenapa kok tidak dibagi-bagi, padahal saya sudah mengumpulkan syarat-syaratnya agar bisa mengelola lahan milik Perhutani itu,”ujar salah satu warga saat mendatangi kantor Desa Bengkak.

Suraji (60) petani anggota LMDH Rimba Makmur mengaku sudah menyerahkan kelengkapan administrasi kepada LMDH Rimba Makmur. Setelah mendaftar di LMDH, pihak LMDH akan menyerahkan berkas administrasi kepada Desa Bengkak, dan selanjutnya Desa Bengkak yang akan memproses pembagian lahan pertanian dikelola oleh masyarakat.

“Saya tidak tahu, kenapa pembagian lahan pertanian milik perhutani ini sangat lama, padahal saya sudah menyerahkan berkas permohonannya, seperti KTP, KK sudah lama sekali tapi tidak dibagi-bagi,”ujar Suraji penuh harap.