Pos itu ditempatkan disana lantaran Desa Glagaharum memiliki akses jalur alternative menghubungkan Sidoarjo- Pasuruan. Dan sebaliknya menghubungkan akses jalur jalan keberapa desa, diwilayah Jabon-Tanggulangin.

Pj Kepala Desa Glagaharum M. Tosim (baju coklat) saat rapat koordinasi dan tim relawan Desa Glagaharum saat berada dipos check point antisipasi penyebaran virus corona. (gus)

Pj Kepala Desa Glagaharum M. Tosim saat ditemui Memo X mengatakan pos check point berada di beberapa tempat adalah untuk mengatisipasi penyebaran virus corona (Covid-19). “Desa kami merupakan jalur yang kerap dilintasi kendaraan roda dua, maupun roda empat. Sebab jalur yang dilintasinya tersebut, sebagai jalur alternative menghubungkan Sidoarjo-Pasuruan,” katanya, Rabu (1/7/2020) siang

Sedangkan system penjagaan pos check point dilakukan tim relawan itu, dilakukan secara bergiliraN dengan cara shift. Shift pertama mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, shift kedua pukul 15.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB. Hasilnya yang tercatat dari masing-masing pos check point, keseluruhannya negative. Itu diketahui setelah dilakukan pengecekan suhu badan thermogund.

Selama PSBB, pelanggaran yang tidak menggunakan masker masih banyak ditemukan. Selanjutnya mereka diberikan sanksi teguran agar tetap menggunakan masker, jika merka diberikan sanksi teguran tidak dihiraukan maka tim relawan akan melarang untuk melintasi Desa Glagaharum. “ Seperti desa-desa lainya, kami juga melakukan sosialisasi, pembagian masker dan penyemprotan disinfektan, “ tambahnya

Menurutnya, tim relawan Pemerintah Desa Glagaharum melibatkan Polri, TNI, Pemdes, Linmas, Petugas Kesehatan, BPD, LPMD, RT, RW. Sedangkan untuk mempermudah komunikasi, koordinasi dengan tim relawan dilapangan maka di kantor desa juga didirikan posko relawan gugus tugas pengendalian dan pencegahan.” Dalam new normal ini, mari kita tetap mematuhi peraturan sesuai protocol kesehatan sehingga kedepan dapat tetap terjaga kesehatan dan terhindar dari penyebaran virus corona, “ pungkas M. Tosim (gus/yan)

Imam Mukri Affandy menjelaskan pelantikan Penjabat Kepala Desa ini, adalah wujud dari perpanjangan. Dikarenakan sebelumnya masa jabatannya, sebagai Pj Kades sudah berakhir dan akhirnya dilantik kembali.

Serangakaian dari penyelenggaraan pelantikan Penjabat Kepala Desa tidak semata-mata digelar, tetapi hal ini menjadi regulasi dan ketentuan harus dilaksanakan. Dengan adanya pejabat Kepala Desa ini, diharapkan roda Pemerintah Desa Glagaharum berjalan normal dan tidak ada problem-problem yang tidak dapat diselesaikan.

” Kepada pejabat yang baru dilantik lanjutkan berkoodinasi atau berkonsulidasi kepada semua stikholder, semua pemangku yang ada di desa ini dan termasuk BPD, LPMD beserta lainya,” katanya.

Menyinggung Pilkades serentak pada 19 April 2020 mendatang, Imam menyatakan diwilayah Kecamatan Porong hanya Desa Kebonagung yang E-Votting. Selain peralatan dan biaya mahal, di desa tersebut terdapat jumlah penduduknya serta hak pemilihnya paling banyak dari desa-desa lain. (gus/yan)

Prosesi pelantikan anggota BPD, dikemas secara sederahana, dihadapan Forkopimka Porong, Pj.Kades Glagaharum, M. Tosim SE, LPMD, Tomas, Toga, RT, dan RW. Serangkaian acara tersebut, terlebih awal di lakukan gladih bersih berlanjut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Anggota BPD yang baru saja dilantik, ada wajah lama dan wajah baru. Itupun prosesnya hampir sama, yakni tetap melalui penjaringan yang dilakukan panitia. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD periode 2019-2025, dikarenakan anggota BPD sebelumnya sudah habis masa jabatannya.

Dikatakan Murtadho, anggota BPD yang baru saja dilantik ini dengan masa jabatan 6 tahun. SK nya sudah ditandatangani, sepuluh hari yang lalu oleh Bupati Sidoarjo. ” Alhamduliilah, pengambilan sumpah dan pelantikan dapat dilaksanakan malam hari ini, ” kata Murtadho

Segera bersinergi membentuk ketua, dan sebagainya dikarenakan sebentar lagi ada kegiatan yakni pemilihan kepala desa. Atas nama camat mengapresiasi, ketika melihat antusias warga Desa Glagaharum menjadi anggota BPD. Murtadho menjelaskan, jumlah anggota BPD di Kecamatan Porong itu rata-rata berfariasi ada yang tujuh orang dan juga ada jumlahnya lima orang.

Menyinggung terkait jumlah panitia pilkades itu, tergantung pada jumlah penduduknya. Seperti perhitunganya dari O sampai 1500 orang, panitianya berjumlah 13 orang. 1500 sampai 2000 orang, jumlahnya 15 panitia. 2000 sampai 4000 orang, maka panitianya berjumlah 17 orang, dan itupun tidak boleh lebih.

” Tugas sebagai anggota BPD memiliki tiga fungsi, pertama adalah bersama kepala desa bisa menyusun peraturan desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan ketiga yaitu mengawal kinerja pemerintah desa atau kepala desa. Anggota BPD kerap sering membaca buku, aturan, dan ketentuanya. Segeralah membuat BUMDes, seperti desa-desa lainya “, pinta Murtadho

Penjabat Kepala Desa Glagaharum, M. Tosim mengatakan anggota BPD yang baru saja dilantik ini, harus sigap dan cepat. Dikarenakan pilkades yang akan datang sudah dekat. Serta segera melakukan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

” Kinerja sesuai tugas dan fungsi, kedepan anggota BPD turut dilakukan bimtek di Malang pada bulan November 2019 ini. Kami juga berharap anggota BPD ini, dapat memberikan sumbangsi, pemikiran, inovatif, kepada pemerintah desa untuk membangun dan kemajuan desa”, ujarnya (gus/yan)