Seperti, untuk bantuan tunai yang diberikan dalam hal pelayanan kesehatan diberikan dalam program Rima Bantuan Transport Berobat (RBTB). Program RBTB ini, diberikan kepada warga miskin yang tengah menjalani proses berobat berkelanjutan.

Salah satu warga Desa Junrejo penerima RBTB, Sufendi (37), mengatakan bahwa dirinya telah menderita masalah kesehatan Gagal Ginjal (GG). Untuk itu, dirinya harus menjalani cuci darah di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya di Kota Batu.

“Cuci darah harus saya lakukan di RSSA Kota Malang, selama dua kali seminggu, yakni Senin dan Kamis. Dan biaya cuci darah ini, sudah dibantu BPJS,” ujar Sufendi saat mengambil RBTB di Kantor Desa Junrejo.

Namun, Sufendi mengaku terkendala biaya transportasi saat dirinya kini terpaksa tidak bisa melanjutkan bekerja sebagai kuli bangunan. Atas saran Ketua RT di tempat tinggalnya, Sufendi, pun mendatangi kantor desa. Saat itulah, dirinya mendapatkan informasi RBTB.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Sudah 1,5 bulan ini saya menerima bantuan biaya transport berobat. Walaupun sebenarnya program RBTB ini sudah ada sejak lama,” jelas Sufendi yang sudah 11 tahun menderita gagal ginjal.

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, menambahkan bahwa pihaknya sengaja membuat program RBTB ini untuk membantu warga miskin agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal. “Untuk penerima bernama Sufendi, ini kita berikan RBTB dua kali seminggu, sesuai dengan jadwal berobatnya. Setiap berobat kita sediakan uang transport Rp 100 ribu selama setahun,” jelas Andi, Jumat (02/09/2022) malam.

Setelah setahun, katanya, pemberian bantuan akan dievaluasi dan bisa diperpanjang. Demikian juga, dengan masyarakat penerima RBTB.

Selain RBTB, lanjut Andi, pihaknya juga memberikan bantuan tunai untuk transportasi pendidikan. Namun, untuk Rima Bantuan Transportasi Pendidikan (RBTP), diberikan dalam bentuk penyediaan jasa ojek gratis.

“Jadi dengan bantuan ini, kita sewakan jasa ojek untuk mengantar dan menjemput anak-anak Desa Junrejo, yang sekolahnya jauh. Jadi, orang tua siswa atau anak, ini tidak perlu lagi membayar jasa ojek,” terang Andi. (bir/sit)

Seperti di kawasan Jalan Hasanudin, dalam satu titik terdapat lima tiang yang berimbas pada rusaknya beberapa fasilitas umum, seperti pipa Hippam.

Ketua RW05, Kuswantoro, mengaku dari pemasangan tiang listrik secara liar tersebut telah memberikan dampak rusaknya pipa saluran air sebanyak dua kali. “Saat itu, pembenahan pernah dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Perbaikan dilakukan secara mandiri oleh pengurus Hippam, yakni penggantian pipa baru sepanjang 2 lonjor ukuran 2 dim,” ujarnya, Selasa (21/06/2022).

Dirinya melanjutkan, pipa yang rusak tersebut salah satu aliran yang dimanfaatkan oleh 50 warga. Sehingga, aliran sempat mati karena jebolnya pipa tersebut. Diketahui, pipa tersebut pecah karena adanya penutupan bekas galian yang terkesan asal-asalan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara terkait pemasangan tiang, pihaknya berharap ada pihak yang bertanggung jawab. Sehingga, tidak sampai berlarut-larut. “Soalnya ada kabel yang dibiarkan semrawut. Apalagi, warga sempat menegur ketika ada aktifitas penanaman tiang baru dan meminta untuk berkoordinasi dengan desa terlebih dahulu,” urainya.

Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, membenarkan adanya keluhan warga dan segera menindaklanjutinya dengan berkomunikasi kepada dinas di Kota Batu. ” Kita di pemerintah desa belum dapat tembusan apapun dari pelaksana pemasangan vendor internet ini. Jadi, kita belum tahu siapa yang memasang. Tadi mencari tahu ke Diskominfo dan di sana pun menyampaikan secara teknis tidak ikut menangani urusan ini,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan melakukan pengecekan guna mencari tahu vendor yang harus bertanggung jawab atas pepasangan tiang tersebut. “Mungkin di perizinan. Kita akan cari tahu alamat vendor ini dulu dan kita klarifikasi. Karena beberapa pemasangan baik tiang maupun box internet, meresahkan masyarakat. Sebab menurut Pak RW, warga mengeluh karena pemasangan tiang ada pipa Hippam di bawahnya. Kalaupun ada koordinasi mungkin bisa diarahkan. Tetapi yang terjadi, ini tidak ada jadi kita mencari tahu kantornya dan siapa pelaksananya,” jelasnya.

Sedangkan saat ditanyakan wilayah mana saja yang terpasang tiang dan box internet, dirinya mengatakan ada di RW02 dan RW05. “Persoalannya sama di beberapa RW, tapi yang konfirmasi ke kantor desa ada dua RW ini. Pemasangan box terminal internet di depan tugu perbatasan persis kawasan daerah drainase,” ujarnya. (bir/gie)

Dengan rincian, sejumlah 370 warga penerima senilai Rp 1 juta, dengan kriteria Kepala Kelurga ( KK). Sedangkan dari sisa usulan desa yang belum mendapatkan bantuan ada sejumlah 77 warga menerima Rp 1 juta,kategori non Kepala Keluraga ( KK ), Non KK tersebut, maksudnya Kepala Keluarganya bukan laki laki, jadi bisa Ibuk dan bisa anak, bahkan bisa juga Nenek.

“Kemudian yang sejumlah 64 penerima senilai Rp 400 ribu, dengan top up dari Kementrian Sosial (Kemensos) 1 orang lagi penerima senilai Rp 400 ribu, dan kriterianya kita belum tau. Karena semua data dari sejumlah 512 itu, kami terima dari dinas sosial (Dinsos) Kota Batu,” katanya.

Pihaknya hanya memfasilitasi pembagian itu. Sedangkan mekanisme penyerahan langsung dari Bank Jatim serta didampingi SKPD dan dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batu. Dari sejumlah 1683 yang di ajukan pihak desa ternyata ada sejumlah 1758 penerima yang artinya melebihi pengajuan.

Selanjutnya, dari 1.758 tersebut, menurut Faizal terdapat beberapa double penerima anggaran.
Meski begitu,ia mengaku tidak akan memverifikasi ulang karena semua data yang turun berasal dari Dinsos.

“Jadi kami tidak memiliki kewenangan untuk mencoret atau mengalihkan. Tapi tetap kita fasilitasi dan kita terimakan saat itu pula, tapi ini masih dalam perekapan hari. Dan kami berharap dari beberapa yang benar – benar belum menerima bantuan tersebut, ada kebijakan dari Pemerintah Kota Batu,” katanya. (bir/yan)

“Kami tahunya pada Senin malam kemarin (4/5/2020). Tak hanya menggulingkan batu yang sebelummya bertumpuk. Namun juga menghancurkan jembatan irigasi dan mengepras tanah milik warga sekitar,” ujarnya.

Terlebih, kontraktor yang mengerjakan saluran irigasi tersebut mengaku kepada masyarakat, bahwa yang dilakukan adalah salah satu proses dari program pembangunan dari desa.

Sementara itu Sumarsih salah satu warga sekitar mengungkapkan bahwa dirinya dan beberapa warga yang lainnya cukup menyayangkan dengan adanya pembangunan yang tidak disertai dengan sosialisasi terlebih dahulu. Apalagi ia juga mengaku bahwa salah satu tanahnya juga terdampak sehingga membuat dirinya merugi.

“Tentu kami cukup kecewa. Apalagi jembatan irigasi disana merupakan satu-satunya akses untuk menggarap sawah kami,” tuturnya.

Sumarsih juga menambahkan jika memang pembangunan tersebut diperuntukkan penambahan fasilitas warga sekitar maka ia tetap berterima kasih hanya saja sosialisasi yang dibutuhkan tetap harus dilaksanakan.

Diwawancari secara terpisah, Kepala Desa Junrejo Andi Faisal Hasan menampik bahwa pembangunan saluran irigasi tersebut adalah program dari desa. Hal ini dibuktikan olehnya dengan memaparkan bahwa dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) tidak ada program pembangunan saluran irigasi di Dusun Jeding.

“Kami malah tidak tahu karena dalam pembangunan tersebut tidak ada papan pekerjaan,” tegas Faisal. Ia bahkan akan memberikan sanksi dan denda karena telah merusak salah satu situs di Desa Junrejo yang dikeramatkan.

“Watu Gede ini merupakan salah satu pepunden Desa Junrejo. Kalau ada selamatan desa juga pasti diselamati. Kalau rusak begini tentu bisa menjadi salah kaprah,” pungkasnya. (bir/yan)

Tak ingin ada kesalahan dan terindikasi karena ada unsur ketidak adilan, tim pendata di lembaga Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dalam menjalankan pendataan terhadap warga penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang terdampak langsung covid – 19, dari masing – masing petugas pendatanya membuat surat pernyataan jika terjadi hal yang tidak diiginkan siap diproses hukum.

“Setelah data terkumpul baru kita verifikasi ditingkat desa. Itu dilakukan selama tiga kali. Selain itu bukti nyata keseriusan kami juga sudah membuat surat pertanggung jawaban mutlak mulai dari RT RW dan lembaga lainnya. Saya pun menandatangani surat pertangung jawaban mutlak itu. Apabila data yang kami kirimkan kepada Pemkot Batu melalui Dinsos tidak benar adanya. Kami siap mempertanggung jawabkan secara hukum,” paparnya.

Karena menurutnya, untuk menyikapi munculnya warga yang terindikasi mau memiskinkan diri, juga telah membuat stiker yang nantinya ditempelkan di setiap rumah penerima bantuan.

“Stiker – stiker itu akan ditempelkan di pintu atau di kaca depan rumah warga penerima bantuan BLT tersebut. Jadi ketika memang ini tidak layak, atau memang ada yang mau mencoba memiskinkan diri, stiker itu saya yakini secara psikologis akan berdampak bagi warga yang benar – benar dikatakan mampu dan kehidupannya sudah mapan,” ujarnya.

Sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Dan itu semua, menurut dia, sebagai bukti keseriusannya dalam memberikan data pada pemkot melalui dinsos Batu. Selain itu warga dan perangkat desa.

” Dengan cara itu sudah sepakat dan termasuk dengan surat pernyataan mutlak pertanggung jawaban pendataan itu. Selain itu dalam menjalankan verifikasi prosesnya sangat panjang sampai tiga kali verifikasi dan saya terjun langsung bersama tim RT, RW, LPMD, BPD dan perangkat desa lainnya,” akunya.

Dengan demikian, Faizal meyakini data – data yang sudah dikirimkan ke Pemkot Batu melalui Dinas Sosial, itu benar – benar warga yang layak menerima bantuan tersebut.

“Kalaupun ada sedikit tumpang tindih dengan adanya persoalan dalam penyaluran BLT yang pertama, bahwa saya benar – benar tidak tau nama – nama dan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) itu. Karena data – data tersebut yang pegang adalah pendamping dari Kementerian. Dan saya meyakini semua desa yang ada di Kota Batu ini tidak tau dengan persis,” tegasnya.

Kendati demikian, tegas dia, dirinya tidak mencari salah. Tapi ini semua hanya miss yang seharusnya kita urai sehingga kedepannya ada suatu data yang benar – benar valid bagi di desa maupun di kota.

“Tidak ada maksud yang lain. Tapi ini suatu persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Berkaitan dengan data yang muncul belakangan ini. Saat pembagian BLT tahap pertama, maupun yang tahap kedua ini masih ada sedikit kerancuan semoga menjadi perhatian kita bersama,” harapnya.

Untuk itu Faisol berharap untuk saling memperbaiki data – data tersebut. Karena menurutnya ini adalah kerja keras semuanya Pemkot Batu melalui SKPD nya.

“Termasuk Walikota Batu, dan kami selaku Kepala Desa, dan lembaga desa setempat sudah bekerja keras dalam penanganan covid – 19 ini. Baik secara langsung penanganannya dalam arti memberikan langkah – langkah pencegahan maupun dalam pendataan,” pungkasnya. (bir/yan)

Lubang mengangga berdiameter sekitar satu meter memiliki kedalaman 40 centimeter itu disebabkan tergerus arus sungai saat hujan deras melanda, pengendara wajib waspada jika tak ingin bernasib naas. Seperti yang diungkapkan oleh Anton Suhendra warga Desa Junrejo yang tiap hari melintas. Dia mengaku jika was-was tiap melintas, bahkan ada beberapa pengendara yang hampir terjerembak.

“Apalagi kalau malam hari dalam keadaan gelap. Harapannya segera diperbaiki, katanya warga juga mengeluhkan hal ini. Jangan sampai dibiarkan dan nanti timbul korban jiwa,” harapnya, Minggu (15/3/2020) di lokasi.

Padahal jalan tersebut merupakan penghubung menuju ke Polres dan ke Kantor DPRD Kota Batu. Tapi tetap saja tidak ada respon.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Junrejo Andi Faizal Hasan membenarkan adanya lubang mengangga yang bisa membahayakan pengendara di jembatan tersebut.

“Ya memang rusak ada lubang. Rusaknya sekitar beberapa bulan Desember silam karena tergerus arus air pada saat hujan.
Bagian samping jembatan ambles dan mengakibatkan lubang pada bahu jalan,” kata Faizal.

Dia pun mengaku khawatir jika sampai ada pengendara yang terperosok, bahkan beberapa warga juga sempat mengadukan hal ini kepada dirinya. Menindaklanjuti keluhan warga, Pemdes Junrejo pun langsung merespon dan berkirim surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu. Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

“Kendalanya karena persoalan birokrasi anggaran. Tapi sudah ada pernyataan dari legislatif DPRD Kota Batu yang menjanjikan perbaikan jembatan awal April ini,” ucapnya.

Bahkan hal ini juga sudah disampaikan oleh perwakilan anggota dewan kepada masyarakat supaya tidak melakukan aksi protes agar bersabar dulu.

“Karena tinggal menunggu waktu saja apakah bulan April benar diperbaiki, atau hanya sebatas janji. Karena masalah ini sempat menimbulkan kegaduhan dari masyarakat,” tambahnya.

Pasalnya masyarakat sempat berburuk sangka dan menilai Pemdes Junrejo membiarkan kondisi jembatan ini.

” Masyarakat sempat menuding Pemdes Junrejo tutup mata pada kerusakan jembatan itu. Padahal ranah siapa penangganan keruskaan belum ada kejelasan status. Misal jalan mana yang menjadi tanggungjawab penanganan pemdes dan mana yang menjadi penanganan pemkot. Jika nanti kita menanggani malah salah,” bingung Faizal.

Harusnya ada kejelasan aturan mana perbaikan infrastruktur masuk ranah pemdes dan mana yang ikut ranah kota.

”Termasuk dalam kategori besaran anggarannya berapa, dan mana yang dibebankan pada pemdes maupun dibebankan pada pemkot,” keluhnya lagi.

Di tempat berbeda, anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi PKS Ludi Tanarto berharap agar segera ditindaklanjuti oleh anggotanya yang berada di Komisi C DPRD Kota Batu.

“Kami harap bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami di Komisi C untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR Pemkot Batu. Koordinasi ini untuk menanyakan ketersediaan anggaran. Jika memang belum disediakan, supaya mengambil dari pos anggaran belanja tidak terduga,” harapnya. Ia pun berjanji bakal mengawal keluhan masarakat hingga ada tindakan dari pemerintah. (lih/yan)