“Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan status kesehatan hewan ternak di Banyuwangi. Agar mereka bisa bereproduksi dan berproduksi secara maksimal. Target tahun ini kami bisa melayani 10 ribu hewan ternak besar, seperti sapi dan kambing,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Arief Setyawan, Minggu (14/03/2021).

Dalam pelaksanaannya, tim keliling ke lokasi peternakan maupun tempat permukiman warga di desa-desa menggunakan mobil ambulans khusus ternak yang telah disiapkan oleh Pemkab Banyuwangi.

Mobil ambulans tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan kesehatan khusus ternak. Seperti mikroskop, kamar hitung, alat pemeriksa berat jenis susu (laktodensimeter), hingga Ultrasonografi (USG) untuk sapi dan ternak kecil.

Dengan berbagai peralatan itu, tim akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara terpadu, dilanjutkan pemberian vitamin, obat cacing, mineral, hingga tindakan pengobatan jika memang ditemukan hewan ternak yang sakit.

Bagi hewan yang bisa ditangani di lokasi, terang Arief, akan langsung ditangani oleh dokter hewan dan petugas medis di tempat. Bagi hewan yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, akan langsung dibawa ke klinik hewan setelah mendapat penanganan awal.

“Layanan ini gratis. Warga cukup membawa hewan ternaknya ke lokasi pelayanan yang telah diumumkan sehari sebelumnya oleh petugas. Jadwalnya kami bikin fleksibel asalkan dalam setahun bisa mencapai 10 ribu ekor ternak. Jadi bisa seminggu atau dua minggu sekali,” ujar Arief.

Tak hanya ke desa-desa, layanan ini juga rutin keliling ke pasar-pasar hewan secara bergilir.

Baca Juga : Desa Kemiren Banyuwangi Terima Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan dari Menparekraf

“Kalau ini dilakukan rutin setiap minggu untuk monitoring kejadian penyakit di lapangan. Kita kan tahu mobilitas ternak di pasar itu sangat tinggi sehingga pemeriksaannya harus lebih intensif dan rutin,” terang Arief.

Selain itu, layanan ini menjangkau sasaran yang lebih luas. Tidak hanya hewan ternak, tapi juga hewan peliharaan seperti kucing, anjing, iguana, dan lainnya.

Ditambahkannya, selain kegiatan keliling, pemeriksaan kesehatan gratis ini juga melayani panggilan via telepon bagi warga yang hewan ternaknya sakit. “Kami juga punya tim dokter hewan dan tenaga kesehatan di kecamatan-kecamatan yang siap on call,” terang Arief.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta layanan kesehatan hewan keliling itu terus ditingkatkan. Ipuk berharap, dengan layanan jemput bola ini penanganan kesehatan terhadap hewan ternak tertangani semakin cepat dan tepat, untuk menekan kerugian yang dialami peternak.

“Apabila masalah kesehatan hewan ternak bisa segera diatasi, maka akan menghindari kerugian yang lebih besar bagi peternak,” kata Ipuk.

Ipuk sendiri sempat meninjau kegiatan layanan keliling tersebut di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo pada 11 Maret 2021 lalu. Saat itu, sebanyak 100 sapi milik warga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh petugas. “Ini pelayanan yang bagus, dan kami sangat terbantu. Dengan layanan rutin ini, ternak tidak harus sakit dahulu baru diperiksa. Kami juga langsung bisa konsultasi terntang ternak kami dengan petugas kesehatan,” ujar Mardiyanto, salah satu peternak sapi asal Desa Kalipait. (Kom/ras/ed2)

“Ini kerja keras yang membanggakan. Semoga apa yang dicapai Desa Kemiren bisa menjadi acuan bagi perkembangan desa wisata lainnya,” kata Bramuda, Kamis (04/03) tadi.

Piagam penghargaan sertifikasi diserahkan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kepada Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kencana Kemiren, Mohammad Edy Saputro, di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta pada 2 Maret 2021 lalu.

Bramuda menjelaskan, indikator dan kriteria penilaian Desa Wisata Berkelanjutan mengacu pada empat hal yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan.

“Empat indikator itu kemudian diintegrasikan dalam aspek pedoman desa wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas, sumber daya manusia, masyarakat, industri, promosi dan pemasaran,” jelas Bramuda.

Bramuda menambahkan proses sertifikasi ini melalui tiga tahap. Pertama persiapan yang dilakukan sejak Oktober 2020. Tahap kedua pelaksanaan pada 12-13 November 2020. Tahap ketiga monitoring dan evaluasi untuk mengetahui progress report desa wisata.

“Setelah tiga tahun, desa bisa mengajukan sertifikasi ulang kepada Direktorat Kelembagaan Deputi Bidang Sumberdaya dan Kelembagaan Kemenparekraf dan LS-Pro-ISTC,” tambahnya.

Sertifikasi ini juga sebagai bentuk terlaksananya wisata yang berkualitas di tengah kondisi Covid-19 dengan menerapkan 4K, yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Baca Juga : Banyuwangi Tahun Ini Gelar B-Fest dengan Menggunakan Hybrid Konsep

Dengan sertifikasi ini Kemiren menjadi destinasi binaan Kemenparekraf. “Kemenparekraf juga akan membantu melakukan branding Kemiren dengan berbagai program yang ada,” tambah Bramuda.

Ketua Pokdarwis Kencana Kemiren, Mohammad Edy Saputro, bangga desanya bisa mendapatkan sertifikasi ini. “Benar-benar nggak nyangka bisa mendapatkan anugerah ini. Indikator yang disyaratkan itu bagi kami sangat banyak. Alhamdulillah bisa kami penuhi semua berkat kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak,” tutur Edy.

Sebagai bagian dari warga Desa Kemiren, menurut Edy ke depan punya tanggung jawab besar untuk meningkatkan pengembangan Desa Wisata Kemiren. “Kami harap Desa Kemiren dapat berkembang pesat, sehingga dapat membuka lapangan kerja, dan memaksimalkan potensi yang bisa menjadi peluang usaha masyarakat Kemiren. Dan ini menjadi tanggung jawab kami bersama,” tandas Edy.

Dengan disertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan, Edy ingin masyarakat semakin bangga menjadi warga Desa Kemiren, menjadi masyarakat Suku Osing dan mempertahankan budaya dan tradisi Osing yang dimiliki. (kom/ras/ed2)

Sejatinya proses ini telah diatur dalam UU/Permen/dan Perbup, yang bertujuan agar BPD dan Pemdes menyiapkan materi yang berdasarkan dari aspirasi untuk dibahas dan disetujui dalam Musdes Strategis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Desa Kemiren tahun anggaran 2019 mendatang, hal ini dilakukan sesuai Amanat UU Desa No 6 Th 2014.

Disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Kemiren, Slamet Kurniawan jika pra musdes ini adalah proses yang wajib dilalui sebelum Musyawarah desa sebagai forum kebijakan tertinggi Desa digelar, yang mana keterwakilan elemen/ kelompok masyarakat akan dipimpin dengan khidmat dalam mencapai mufakat.
Dalam Rembug Desa ini, pihak Desa mempersilahkan siapapun boleh datang, dalam Musdes ini.

” Kita bertugas sebagai mitra Kepala Desa dalam proses pembangunan, sekaligus menampung aspirasi, dan mengawasi pos anggaran ADD /DD agar penggunaan uang rakyat tersebut dipergunakan sesuai dengan fungsinya, dan mendukung kebijakan strategis Kepala Desa di tahun anggaran 2019, yakni soal pembangunan infrastruktur Bank Sampah, penyertaan modal BUMdes, sekaligus prigram pemberdayaan yang kreatif, inovatif dan berdaya guna, selain itu kami juga menyiapkan Raperdes Kewenangan Desa, sesuai amanat Perbup no 47 th 2018 yang mana ada kewenangan skala lokal di tingkat desa, sebagai payung hukum penggunaan anggaran ditahun depan, kami kemas musdes ini dalam paket wisata, bagi wisatawan /akademisi /peneliti kami siapkan jamuan adat, home stay, dan tentunya sebagai peninjau dalam sidang, ini terbuka untuk wisatawan a.k.a penggiat dan pejuang desa, yang concern tentang regulasi dan proses berdesa, “ujar Ketua BPD yang juga Aktivis ini.

Dalam gesah rembug tersebut, pembahasan materi sidang dibagi tiga tahapan, pos yang berasal dari APBD yakni ADD, tentang operasional Desa, dan Pos Dana Desa, yang di pandu oleh Sekdes Eko Suwilin.