Penentuan penerima BLT tersebut ditentukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilakukan sebanyak dua kali yakni, pertama sosialisasi perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa, selanjutnya penjaringan calon penerima BLT serta penentuan penerima.

Mbah Karni saat usai terima BLT di Aula Desa Tutul. (ist)

“Dalam Musdesus yang kedua disepakati bahwa kreteria penerima BLT yakni warga kurang mampu dan yang belum tersentuh bantuan sosial lainnya dan sesuai dengan data yang sudah terverifikasi ada 346 kepala keluarga penerima,” ujar Babinsa Desa Tutul Serda Anang Budiadi, Rabu (6/5/2020) siang.

Zainul Arifin sekretaris desa Tutul menyampaikan, pembagian BLT tahap pertama tersebut diberikan pada 346 KK sesuai dengan data yang telah terverifikasi dan masing – masing KK, menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu dan untuk yang belum mendapatkan pada tahap pertama akan mendapatkan pada tahap berikutnya.

“Apabila ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu yang belum terdata, silahkan berkoordinasi dengan ketua RT/RW setempat dan tim relawan Satgas covid -19 dari Desa Tutul untuk membantu melakukan pendataan, ” ujar Zainul.

Sementara itu Mbah Karni (80) salah seorang penerima BLT asal dusun Kebonan, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Desa Tutul dan Bupati Jember atas bantuan langsung tunai yang diberikan, karena dimasa pandemic Covid – 19 bantuan tunai seperti sekarang ini sangat diharapkan
masyarakat yang Ekonomi lemah.

“Semoga bantuan seperti ini akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ekonomi lemah, agar meringankan beban ekonomi di masyarakat, ” ungkapnya. (tog/yud/oso)

Ketua tim sosialisasi Wiwik Wulandari SE dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari mekanisme proses transformasi di musde, yang bertujuan untuk mengesahkan kepemilikan asset menjadi 100 % menjadi milik Desa.

Ketua tim sosialisasi transformasi BKD Wiwik, kades Tutul Baidowi dan tim sosisalisasi. (tog)

“Ini mekanisme yang harus kita jalani, ketika BKD mau bertransformasi menjadi lembaga yang berbadan hukum,karena disebut dari tiga pilihan itu, bahwa saham terbesar itu harus menjadi milik pemerintah daerah/kota atau menjadi milik gubernur,” ujar Wiwik.

Wiwik mengatakan, bahwa BKD tidak berpemilik, itu pernyataan pemerintah di perkuat lagi dalam
surat Gubernur nomor 411 tanggal 19 september tahun 2018, bahwa, BKD sebagai asset public dan tidak diperkenankan menjadi kepemilikan perseorangan.

”Oleh karena itu ketika BKD itu mau menjadi lembaga berbadan hukum, sarana yang dipergunakan untuk penentuan kepemilikan, memang melalui Musdes, kemudian Outputnya adalah Perdes, dengan perdes itu, dinyatakan sah nanti asset BKD itu sudah milik Desa 100%, kemudian pilihan badan usahanya jelas LKM, ” jelasnya.

Kata Wiwik, Musdes kali ini, akan memilih 5 orang delegasi yang nantinya akan ikut serta dalam musyawrah antar desa, dalam musyawarah antar desa tersebut, nantinya akan dibentuk BKAD dan BKAD itulah menyepakati pembentukan PT Bumdes bersama.

“PT Bumdes bersama itu, modalnya dari limpahan asset BKD yang jumlahnya 208 Se Kabupaten Jember, melebur menjadi satu unit usaha yang namanya PT LKM BKD Kabupaten Jember, sedangkan Kepala Desa secara otomatis menjadi calon komisaris dan pengurus BKD serta pengurus LKM, ” katanya.

Wiwik berharap, proses transformasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dari LKM itu sendiri, LKM ini didirikan khusus untuk bisa memberikan pelayanan kepada Masyarakat terhadap kepenuhan kebutuhan Modal di skala Mikro dan memperdayakan Masyarakat serta dapat membantu menumbuh kembangnya usaha dan Perekonomian masyarakat desa dengan sehat. (tog/yud/oso)

Dari itu, patutlah ada Pejabat semetara (Pj) yang ditunjuk atau diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari hasil Musyawarah, hal tersebut dimaksudkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa, setelah kepala desa habis masa jabatannya.

Disamping memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Desa untuk sementara, juga salah satu tugas Pj nantinya adalah mempersiapkan Pemilihan kepala desa (Pilkades).

Namun, semua itu tidak terjadi di Desa Tutul, pasalnya sudah hampir kurang lebih 2 bulan Pilkades terselenggara Pj belum di tentukan, tidak heran kalau hal itu menjadi pertanyaan dan perbincangan di masyarakat.

Seperti diungkapkan Ketua BPD Tutul Ahmad Hafid SPd saat ditemui Memontum.com, Awnin (15/7/2019) pagi di rumahnya, masyarakat banyak bertanya, karena hingga saat ini BPD belum tahu siapa yang ditunjuk menjadi sebagai Pj desa tutul.

“Kami sudah mengusulkan satu nama hasil Musyawaroh dan kemufakatan seluruh anggota BPD yakni Arif yang saat ini menjadi staf di kecamatan Balung, menjadi Pj desa Tutul, namun sampai saat ini kami belum menerima Informasi,” ungkapnya.

Ditakutkannya, surat pengusulan tidak sampai ke tangan Bupati Jember dr…. Hj….Faida…MMR, karena opini yang berkembang di Masyarakat yang ditangkap, Camat Balung sendiri mencalonkan satu nama yaitu Haris yang saat ini menjabat ketua BPD di Desa Balung Lor.

“Kami sangat kecewa, bila surat usulan yang kami layangkan ke Bupati tidak sampai, sehingga ibu Bupati tidak tahu permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang ada di bawah,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Abdul Rosyid wakil ketua BPD desa Tutul, dia mengaku kesulitan menemui Camat Balung, untuk mengklarifikasi dan berpertanyakan perihal kepastian kapan Pj desa tutul menjabat.

“Setiap kali ditemui di ruang kerjanya, pak camat terkesan tidak mau dan mengelak menemui, dia (Pak camat) bergegas keluar dengan berbagai alasan, ada kegiatan di desa Curah Lele dan sebagainya, sehingga kami menemui Sekcam, namun tidak menemukan kepastian jawaban,” keluhnya, sambil menggelengkan kepalanya.

Dia berharap Camat bisa berbuat adil, bila ada dua orang yang diusulkan yakni usulan BPD dan usulan Camat, maka harus keduanya disampaikan ke Bupati, agar suara BPD yang mewakili Masyarakat desa Tutul jug bisa terakomodir.

“Biarlah, Bupati yang memutuskan, begitu kan enak jadinya Fear, tidak begini, hingga sampai saat ini belum ada kepastian Pj untuk desa Tutul,” harapnya.

Lain halnya dengan Eni Relafidawati yang merupakan salah satu anggota BPD desa Tutul, dia merasa merasa heran, menanggapi suara yang ramai di bicarakan di masyarakat, kalau Camat Balung mencalonkan Haris, yang sekarang sudah menjadi ketua BPD Balung Lor dan mendapatkan surat keputusan dari Bupati Jember, untuk menjadi Pj Desa tutul.

“Seperti gak ada orang lagi, apa tidak ada orang lain di lingkungan Pemerintah kabupaten Jember, Pilkades serentak sudah dekat kita butuh banyak persiapan,” cetusnya.

Eni mengatakan Desa Tutul sangat membutuhkan seorang PJ yang disiplin, pekerja keras serta transparans dalam menjalankan amanah dan proses Pilkades sehingga Pilkades dapat berjalan sukses, aman dan lancar.

“Kami berharap apa yang menjadi usulan kami bisa diterima oleh Bupati kita sudah melakukan putusan rapat dan seluruh anggota sepakat untuk mengusulkan Arief staf kecamatan Balung untuk diangkat menjadi PJ Kades Tutul, ” pungkasnya.

Sementara itu Camat Balung Widayaka saat hendak dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019) siang, terkait dengan belum ditunjuknya Pj Desa Tutul, sedang tidak ada di tempat.

“Bapak sedang sedang keluar Mas,” kata salah satu Sat Pol PP yang sedang bertugas di Kecamatan. (tog/yud/oso)