Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, menyampaikan bahwa inflasi Desember dipicu oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,36 persen (mtm). Meski begitu, menurutnya inflasi tahunan Kota Malang masih terjaga.

“Secara year on year (yoy), inflasi tercatat sebesar 2,81 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur sebesar 2,93 persen dan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, bawang merah dan bensin,” ujar Febrina, Rabu (07/01/2025) tadi.

Secara rinci, cabai rawit menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,14 persen (mtm). Disusul kemudian, emas perhiasan 0,11 persen, daging ayam ras 0,06 persen, bawang merah 0,05 persen, serta bensin 0,04 persen (mtm).

Kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah, dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di tengah curah hujan tinggi yang mengganggu produksi dan distribusi. “Untuk lonjakan harga emas perhiasan sejalan dengan tren kenaikan harga emas global yang masih berlanjut hingga akhir tahun. Kenaikan harga daging ayam ras dipicu tingginya permintaan menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sedangkan, harga bensin terdorong oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 1 Desember 2025,” jelasnya.

Baca juga :

Di sisi lain, laju inflasi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas hortikultura. Cabai merah mencatat deflasi dengan andil -0,03 persen, sementara kacang panjang, kentang, jeruk dan buncis masing-masing menyumbang deflasi sebesar -0,01 persen (mtm). Penurunan harga tersebut didukung oleh pasokan yang relatif terjaga.

Febrina menegaskan, meski inflasi meningkat, tekanannya masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bersama berbagai pemangku kepentingan.

“Sejumlah langkah pengendalian juga telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pembukaan Warung Tekan Inflasi (WTI), inspeksi mendadak pasar, pemantauan harga harian, hingga fasilitasi distribusi pangan selama Desember 2025,” tambahnya.

Ke depan, menurutnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat pada tahun 2026 ini melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kemudian, juga penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

“Upaya ini dilakukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari uji coba operasional, sekaligus penataan parkir kawasan heritage tersebut. “Tahap I tanggal 31 Desember 2025, kami uji coba penggunaan gedung parkir dan kami gratiskan untuk memfasilitasi masyarakat saat malam tahun baru. Saat itu, badan jalan masih tetap dimanfaatkan seperti biasa,” ujar Jaya-sapaannya, Selasa (30/12/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa pada tahap dua yang dilakukan pada 7 Januari 2026, akan diterapkan sistem parkir baru secara lebih optimal. Seluruh kendaraan roda dua, akan diarahkan masuk ke Gedung Parkir Kayutangan, sementara kendaraan roda empat menggunakan area lantai bawah gedung.

“Nanti akan kami gratiskan kembali di tanggal 7 hingga 13 Januari 2026. Dan itu adalah masa transisi,” tambahnya.

Dalam skema baru tersebut, tambahnya, penataan parkir di tepi jalan juga diperketat. Sisi kanan atau timur Jalan Basuki Rahmat akan disterilkan dari parkir, sedangkan sisi kiri atau barat hanya diperbolehkan untuk parkir kendaraan roda empat. Adapun area cekungan difungsikan khusus sebagai drop zone.

Baca juga :

“Di sepanjang Kayutangan, parkir di badan jalan hanya untuk mobil. Sepeda motor seluruhnya kami arahkan masuk ke gedung parkir,” katanya.

Gedung Parkir Kayutangan sendiri memiliki kapasitas sekitar 800 unit sepeda motor dan sekitar 25 unit mobil yang ditempatkan di lantai bawah. Sementara itu, untuk kendaraan bus tidak diperbolehkan parkir di badan jalan dan hanya diizinkan menurunkan penumpang di area drop zone.

“Bus hanya boleh drop zone atau tidak parkir. Untuk parkirnya, kami arahkan ke lokasi lain seperti Jalan Majapahit atau Jalan Ade Irma, khususnya di luar jam kerja dan saat akhir pekan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam hal ini Dishub Kota Malang juga telah melakukan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat. Namun, Jaya mengakui pelanggaran masih mungkin terjadi pada tahap awal.

“Kalau masih ada yang melanggar karena belum tahu, kami lakukan penertiban secara persuasif dan terus memberikan arahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, nantinya tarif parkir baru akan mulai diberlakukan pada 14 Januari 2026, dengan ketentuan sepeda motor dikenai tarif Rp 2.000 dan kendaraan roda empat Rp 3.000. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa perubahan estimasi waktu tersebut berdasarkan hasil rapat teknis bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). “Pada saat kami rapat dengan BBPJN bertempat di Kantor DPUPRPKP Kota Malang, itu mereka sudah menyusun time schedule. Bahwa pelaksanaan penanganan ini nanti sampai dengan tanggal 19 Desember 2025,” jelas Dandung, Jumat (28/11/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa rincian tahapan pekerjaan sesuai dengan jadwal terbaru, yakni mulai 25 November hingga 1 Desember dilakukan penyiapan lahan dan area lereng. Kemudian, 2 sampai 13 Desember, pelaksanaan konstruksi berupa pembangunan plengsengan dan 14 hingga 19 Desember dilakukan pekerjaan timbunan dan perapihan akhir.

Baca juga :

“Perpanjangan jadwal ini bukan karena kendala, melainkan hasil dari perhitungan teknis yang lebih detail,” tambahnya.

Selama dilakukan pekerjaan konstruksi, yang akan berlangsung pada 2 hingga 13 Desember, lalu lintas di lokasi akan dilakukan penutupan lajur sisi timur. Sehingga diberlakukan sistem buka-tutup.

“Pekerjaannya pakai alat berat, sehingga hanya separuh jalan yang bisa digunakan, yakni sisi barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk arus lalu lintas yang terdampak akan dialihkan melalui Jalan Aris Munandar dan kawasan sekitarnya. Skema lengkap pengaturan lalu lintas akan dikoordinasikan oleh Dishub Provinsi, Dishub Kota Malang dan Satlantas Polresta Malang Kota.

“Nanti bisa dikonfirmasi ke Dishub Provinsi untuk teknis peralihannya. Rapat kemarin juga lengkap, termasuk Dishub Kota dan Satlantas,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menyampaikan bahwa relokasi itu tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, pihaknya tidak bisa memaksakan para pedagang.

“Mereka memindahkan dan membangun sendiri kiosnya. Ini ada kesadaran dari pedagang untuk mundur dan menempati di lahan yang sudah kita tata dan kita siapkan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dalam penataan ini, pedagang akan digeser sekitar 10 meter dari tepi jalan. Area kosong nantinya, akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir agar arus kendaraan lebih lancar. Bahkan, Dinas Perhubungan (Dishub) telah diperintahkan untuk melarang parkir di sepanjang jalan dan mengarahkan kendaraan masuk ke area parkir yang telah disediakan.

“Sehingga fungsi jembatan yang ada di sekitar Pasar Gadang ini dapat dioptimalkan. Karena jembatan itu harus berfungsi sebagai akses jalan, bukan untuk parkir,” tegasnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa proses relokasi tersebut dilakukan secara bertahap, mengingat pembangunan kios ditanggung sendiri oleh pedagang. Wali Kota Wahyu menargetkan, penataan rampung pada Desember 2025.

“Insyaallah Desember selesai. Semi permanen, karena mereka bangun sendiri atas kesadaran,” tambahnya.

Total lahan yang disiapkan, ujarnya, mencapai 5 ribu meter persegi dan dinilai cukup menampung seluruh pedagang. Termasuk, 96 pedagang ikan, 63 pedagang buah, serta ratusan lainnya. Bahkan dirinya memastikan, setelah penataan rampung tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

“Dengan kesadaran masyarakat, kita harap pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan memberi kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Selain itu, kita juga akan siapkan sistem e-parking agar lebih teratur,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam arahannya, Menteri Andi Amran, menegaskan bahwa prioritas utama yang harus dijaga adalah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari program ini.

“Jangan sampai kita bisa mengekspor beras ke luar negeri, sementara rakyat kita sendiri masih kekurangan. Semua pihak harus ikut bergerak, dalam mendukung Gerakan Pangan Murah ini,” kata Menteri Andi Amran.

Menteri Pertanian juga menekankan, bahwa beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) harus disalurkan seluas-luasnya kepada masyarakat. Dirinya juga meminta dukungan TNI, Polri, dan Bulog, agar distribusi tidak terhambat hingga ke pelosok daerah.

Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara serentak di Jawa Timur, ini diinisiasi oleh berbagai pihak. Termasuk, Pemprov Jatim, Polda Jatim, Bulog, serta pemerintah daerah kota dan kabupaten. Program ini, bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok dan menjaga stabilitas harga di pasar.

Melalui GPM, masyarakat bisa mendapatkan beras, minyak goreng, gula dan berbagai komoditas lainnya dengan harga terjangkau. Program ini, diselenggarakan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah Jawa Timur, di antaranya Sidoarjo, Kediri, Surabaya, Malang, Jombang dan Pasuruan, dengan dukungan kolaborasi dari pemerintah daerah, kepolisian, petani dan instansi terkait.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga. “Kabupaten Malang terus berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata di tengah masyarakat. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus membantu mengendalikan inflasi daerah. Apalagi menjelang akhir tahun, kebutuhan bahan pokok biasanya meningkat, sehingga intervensi pasar menjadi langkah yang tepat dan strategis,” ujar Wakil Bupati Malang.

Lebih lanjut Wabup Lathifah menambahkan, bahwa GPM ini menjadi bukti sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perum Bulog, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan pangan. “Alhamdulillah, di Kabupaten Malang saat ini sudah tersedia 225 titik penyaluran di dalam pasar. Dari total 34 pasar yang ada di Kabupaten Malang, seluruhnya telah menjual beras SPHP. Selain itu, di luar pasar juga terdapat sekitar 150 titik penyaluran. Dengan demikian, secara keseluruhan sudah ada kurang lebih 375 titik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh beras SPHP dengan harga terjangkau,” ujar Wabup Malang.

Ditambahkannya, dari target 7 ribu ton, Kabupaten Malang saat ini masih memiliki stok sekitar 45 persen atau 3.113 ton. Stok ini, dipastikan aman hingga Desember mendatang.

Pada hari ini, Gerakan Pangan Murah tidak hanya digelar di Kecamatan Karangploso, tetapi juga serentak di 32 kecamatan lain. Masing-masing kecamatan, disalurkan 1 ton beras, sehingga total 33 ton beras didistribusikan di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

“Alhamdulillah, kondisi harga pangan di Kabupaten Malang relatif terkendali. Tidak ada deflasi, inflasi juga tidak tinggi. Yang terpenting, seluruh masyarakat kita dapat makan dengan tenang. Hal ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Karena itu, kegiatan pangan murah ini akan terus kita gencarkan,” tambah Wakil Bupati Malang. (pro/mlg/sit)

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) terkait revitalisasi pasar Ngadiluwih. “Di timeline kami, mudah-mudahan di pertengahan April ini sudah bisa berkontrak (mulai pembangunan fisik),” katanya, Jumat (11/04/2025) tadi.

Sehingga, lanjutnya, setelah penandatanganan kontrak kerja dengan penyedia jasa atau kontraktor dilakukan dan telah dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK), dirinya berharap pembangunan fisik Pasar Ngadiluwih segera bisa dimulai. Karena, proses revitalisasi Pasar Ngadiluwih menjadi perhatian Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri.

Baca juga :

Masih menurutnya, bahwa proses pembangunan pun berdasarkan timeline, diproyeksikan selesai di Desember 2025. Sementara, untuk pekerjaan proyek revitalisasi Pasar Ngadiluwih, telah melalui proses tender dini pada November 2024. Hanya saja, dalam prosesnya mengalami perubahan waktu karena pemenang tidak melanjutkan proses lelang dan proses beralih ke cadangan pertama.

“Memang sempat ada perubahan, karena tata waktu. Kalau semula kami merencanakan pembangunan Pasar Ngadiluwih kisaran 274 hari, dengan proses kemarin yang ada perubahan, maka ini ada kurang lebih 234 hari,” ungkapnya.

Pasar Ngadiluwih secara luasan area dan jumlah pedagang, ungkapnya, lebih besar dari Pasar Wates yang terlebih dahulu direvitalisasi. Adapun nilai proyek ini, berdasarkan pemenang penawaran pekerjaan sekitar Rp 23,8 miliar.

Sedangkan untuk konsep dasar revitalisasi Pasar Ngadiluwih, sesuai arahan bupati, yaitu sama dengan Pasar Wates yakni tetap mengusung tema berbudaya, tradisional dan modern. (kom/pan/sit)

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono,, menyampaikan bahwa kasus tersebut terjadi di beberapa wilayah, termasuk seperti di Kecamatan Kedungkandang dan Blimbing. Kasus tersebut, muncul diduga akibat pembelian sapi baru di pasar tanpa Sertifikat Kesehatan Hewan (SKKH).

“Peternak sering membeli sapi tanpa memeriksa kesehatan. Gejala baru terlihat setelah sapi berada di kandang,” kata Anton, saat dihubungi, Jumat (03/01/2025) tadi.

Dari 25 kasus yang dilaporkan tersebut, tambahnya, 19 ekor sapi telah dinyatakan sembuh, dua ekor dipotong paksa dan empat lainnya masih dalam proses pengobatan. Dalam hal ini, juga dilakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

Baca juga :

“Kami telah memberikan edukasi kepada peternak untuk segera melapor jika menemukan gejala PMK pada hewan ternak. Selain itu, kami membagikan disinfektan, vitamin dan obat cacing. Sapi yang sakit juga kami tangani langsung,” tambahnya.

Sampai dengan saat ini, ujarnya, Dispangtan Kota Malang juga terus memantau lokasi peternakan, khususnya di wilayah Kecamatan Sukun dan Kedungkandang. Hal itu dilakukan, untuk memastikan tidak ada penularan baru.

“Hari ini kami keliling ke beberapa lokasi, terutama peternakan sapi perah dan sapi potong, agar jika ada kasus baru bisa segera ditangani,” tuturnya.

Lebih lanjut, hingga saat ini Kota Malang masih belum melaksanakan program vaksinasi massal. Itu karena belum ada pengadaan vaksin baru dari pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga, masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

“Kami juga menganjurkan peternak yang mampu untuk membeli vaksin secara mandiri melalui distributor. Sehingga harapannya ketersediaan vaksin di Kota Malang segera terpenuhi agar pencegahan dapat dilakulan lebih optimal,” imbuh Anton. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan oleh Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, dalam rilis Berita Resmi Statistik (BRS), Kamis (02/01/2025) tadi. “Desember menjadi bulan terakhir di tahun 2024, sehingga inflasi Year-on-Date (y-on-d) sama dengan inflasi Year-on-Year, yaitu 1,36 persen,” kata Umar.

Sementara itu, untuk inflasi m-to-m tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 0,58 persen dan inflasi terendah ada di Kota Probolinggo dengan 0,28 persen.

Sedangkan penyumbang utama inflasi m-to-m Kota Malang pada Desember 2024, itu ada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil sebesar 0,40 persen. Secara rinci, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,41 persen, disusul oleh kelompok pakaian dan alas kaki (0,40 persen), serta rekreasi, olahraga dan budaya (0,31 persen).

Baca juga :

“Beberapa komoditas penyumbang inflasi antara lain telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, kopi bubuk dan ikan mujair. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil terhadap deflasi adalah alpukat, daging ayam ras, emas perhiasan, beras dan kentang,” jelasnya.

Dijelaskannya, bahwa bawang merah mengalami inflasi karena pasokan mulai berkurang akibat panen yang menurun. Sedangkan kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi dan distribusi serta tingginya permintaan.

“Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada Desember 2024 turut berkontribusi terhadap inflasi. PT Pertamina menaikkan harga Pertamina Dex dari Rp 13.440 menjadi Rp 13.800 per liter, Dexlite dari Rp 13.050 menjadi Rp 13.400 per liter dan Pertamax Turbo dari Rp 13.500 menjadi Rp 13.550 per liter,” katanya.

Lebih lanjut, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), harga tiket pesawat domestik mengalami penurunan sebesar 10 persen yang berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

Sebagai informasi, inflasi Desember 2024 di Kota Malang juga tercatat lebih rendah dibandingkan Desember 2023. Tentunya dalam hal ini Pemerintah Kota Malang terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi di masa yang akan datang. (rsy/sit)

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan bahwa pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan survei internal dan laporan masyarakat. “Pemeliharaan pohon dimulai sejak 1 Desember hingga akhir bulan, mencakup 76 lokasi. Pada November lalu, kami juga menangani 79 titik. Lokasinya menyeluruh di seluruh Kota Malang,” jelas Laode, saat ditemui, Senin (09/12/2024) tadi.

Pemeliharaan pohon tersebut, paparnya, meliputi pemangkasan, pemotongan dahan yang rapuh dan perapian pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Hal ini dilakukan untuk mencegah insiden pohon tumbang akibat curah hujan tinggi, terutama pada pohon dengan akar serabut yang kurang kokoh.

Baca juga :

“Karena biasanya di musim hujan ini dahan pohon yang sebelumnya dianggap aman menjadi rapuh karena beban air. Termasuk pohon yang baru-baru ini tumbang di Jalan Terusan Dieng,” ujarnya.

Laode juga menegaskan bahwa pemeliharaan pohon itu dilakukan di pohon milik aset Pemkot Malang saja. Untuk diluar itu masyarakat bisa melaporkan ke call center Ngalam 112.

“Namun tetap tim kami siaga 24 jam untuk menangani pohon tumbang di wilayah tanggung jawab Pemkot,” tambahnya.

Di akhir, sebagai bentuk pemulihan, DLH akan mengganti pohon-pohon yang tumbang dengan jenis yang lebih aman. Yakni seperti pohon tabebuya, yang dikenal tidak merusak aspal. “Pemeliharaan ini adalah bentuk kesiapsiagaan kami untuk mengurangi risiko pohon tumbang dan memastikan keselamatan masyarakat,” imbuh Laode. (rsy/sit)