Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, mengatakan bahwa tingginya temuan kasus tersebut tidak lepas dari upaya deteksi dini yang terus dilakukan melalui berbagai layanan kesehatan. “Untuk yang positif di tahun ini mulai Januari sampai Mei 2026 ada 925 orang. Kelompok usianya mulai balita sampai lansia dan paling banyak laki-laki,” ujar Meifta, saat kegiatan screening TBC menggunakan Mobile X-Ray di Balai RW Sukun, Rabu (03/06/2026) tadi.

Selain kasus positif, Dinkes juga mencatat sebanyak 4.804 orang berstatus terduga TBC dan menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM) selama periode Januari hingga akhir Mei 2026. Sementara jumlah kasus TBC di Kota Malang sejauh ini, masih tergolong stabil dari tahun ke tahun. Hal itu, tidak lepas dari upaya Dinkes Kota Malang yang aktif melakukan penemuan kasus atau active case finding.

Baca juga :

“Kami tidak hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif melakukan skrining dan penelusuran kontak erat pasien TBC,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinkes Kota Malang dan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) menggelar program screening menggunakan Mobile X-Ray yang telah menjangkau 28 kelurahan sejak April 2026. Dari program tersebut, sebanyak 2.936 warga telah menjalani pemeriksaan.

“Hasilnya ditemukan 27 kasus positif TBC yang kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan dan pengobatan sesuai standar. Kalau mereka dalam kategori TBC sensitif obat, maka pengobatannya sesuai standar selama enam bulan. Namun apabila TBC resisten obat, pengobatannya akan lebih lama karena ada pertimbangan dan penanganan khusus,” jelasnya.

Meifta mengimbau masyarakat, untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala seperti batuk lebih dari dua minggu, berat badan terus menurun, keringat malam, atau memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TBC. “Semakin cepat ditemukan, semakin cepat pula dilakukan pengobatan sehingga risiko penularan bisa ditekan,” imbuh Meifta. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, mengatakan bahwa selama tahun 2025, tercatat adanya empat kasus kematian ibu dan 46 kematian bayi Balita di Kota Malang. Untuk kematian ibu yang masuk dalam indikator AKI, adalah kematian yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

“Kalau kematian akibat faktor di luar proses kehamilan, seperti kecelakaan, tidak masuk dalam perhitungan tersebut. Dari evaluasi Dinkes, penyebab utama kematian ibu masih didominasi hipertensi dalam kehamilan, seperti preeklamsia dan eklamsia. Kemudian, perdarahan saat atau setelah persalinan,” ujar Husnul, Selasa (05/05/2026) tadi.

Sementara itu, kematian bayi lebih banyak dipicu kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta asfiksia atau gangguan pernapasan saat lahir. Menurutnya, sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah apabila kondisi kehamilan terdeteksi lebih dini dan ibu hamil rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Maka kami memperkuat sistem pendataan ibu hamil melalui metode kantong persalinan. Dengan berisikan data detail ibu hamil di setiap wilayah, mulai usia kehamilan, kondisi kesehatan hingga tingkat risiko persalinan,” ucapnya.

Baca juga :

Data tersebut, diklasifikasikan dalam kategori risiko rendah hingga risiko tinggi. Sehingga, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi lebih cepat.

“Bidan wilayah dan puskesmas sudah memiliki data ibu hamil di wilayahnya. Dari situ diketahui mana yang berisiko tinggi dan harus mendapat pendampingan intensif,” katanya.

Husnul menjelaskan, risiko tinggi kehamilan terbagi menjadi dua kategori, yakni risiko yang tidak dapat diperbaiki seperti panggul sempit atau jarak kehamilan, serta risiko yang masih bisa ditangani seperti hipertensi maupun diabetes dalam kehamilan. Selain itu, kasus ibu hamil yang tidak terdeteksi sejak awal karena tidak melaporkan kehamilannya, juga masih sering ditemui. Kondisi tersebut kerap menyebabkan keterlambatan penanganan hingga berujung pada komplikasi persalinan.

“Ada yang memang tidak melapor atau tidak ingin diketahui kehamilannya. Bahkan ada yang baru terdeteksi menjelang persalinan,” imbuhnya.

Karena itu, pelibatan pemangku wilayah hingga tingkat RT dan RW terus diperkuat. Kader kesehatan, bidan wilayah, serta pengurus lingkungan diharapkan aktif melakukan pemantauan warga untuk memastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pengawasan layanan kesehatan. (rsy/sit)

Hal tersebut, terlihat saat Wakil Bupati (Wabup) Malang, Hj Lathifah Shohib, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, hadir dalam kegiatan Advokasi Perluasan Implementasi Deteksi Dini Kanker Leher Rahim yang digelar di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo, Kantor Bupati Malang, Kamis (09/04/2026) tadi. Pelaksanaan kegiatan itu, merupakan bagian dari agenda strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dalam rangka mendukung target eliminasi kanker serviks tahun 2026.

Wabup Lathifah menyampaikan, bahwa kanker leher rahim merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi perhatian serius secara global. Penyakit ini, menempati urutan ke empat sebagai penyebab kematian tertinggi pada perempuan di dunia, dengan 604.127 kasus baru dan 341.831 kematian setiap tahunnya.

“Dalam upaya pengendalian kanker leher rahim, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi promosi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun, tatalaksana pengobatan yang tepat, serta rehabilitasi. Fokus utama pengendalian, adalah penemuan kasus sedini mungkin pada kelompok berisiko guna mencegah kasus ditemukan pada stadium lanjut yang penanganannya lebih kompleks,” kata Wabup Lathifah.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk lebih dari 2,7 juta jiwa, memiliki sasaran skrining deteksi dini kanker leher rahim pada perempuan usia 30 hingga 69 tahun sebanyak 726.610 orang. Dengan target cakupan, sebesar 70 persen dalam kurun waktu 3 tahun. Namun demikian, capaian skrining pada periode sebelumnya dari total sasaran 720.403 orang, baru mencapai 41.139 orang atau sekitar 5,71 persen.

Melalui kegiatan ini, tambahnya, Pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, untuk melakukan deteksi dini secara rutin. Selain itu, diharapkan tercapai target cakupan skrining secara bertahap dan berkelanjutan, terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang responsif, mudah diakses dan berkualitas, serta terwujudnya kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim di Kabupaten Malang dapat ditekan secara signifikan. “Saya berharap kegiatan ini mampu menghasilkan komitmen nyata, langkah strategis, serta rencana tindak lanjut yang dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini diperkenalkan metode inovatif self-sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara mandiri oleh perempuan untuk deteksi dini kanker leher rahim. Metode ini dinilai lebih praktis, nyaman dan tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam skrining.

“Kami mendukung penuh terhadap implementasi program ini. Dengan kemudahan akses deteksi dini, diharapkan penanganan kanker leher rahim dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga mampu menekan angka kesakitan maupun kematian akibat penyakit tersebut,” ujarnya. (pro/gie)

Berbagai layanan kesehatan, diberikan secara gratis. Diantaranya, seperti pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, tes spirometri untuk mendiagnosis berbagai penyakit pada sistem pernapasan. Petugas juga memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, pentingnya olah raga rutin, serta menjaga pola makan seimbang untuk mencegah penyakit tidak menular yang kerap muncul di usia produktif.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), dr Dara Kharisma, menjelaskan bahwa kegiatan ini guna mendorong budaya sadar kesehatan di lingkungan Pemkot Probolinggo serta mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Sebagai pelayan masyarakat, ASN diharapkan memiliki kondisi tubuh yang sehat dan prima guna terus mendorong kinerja yang optimal.

“Sebenarnya CKG ini tidak hanya di peruntukan ASN saja, namun juga untuk semua masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden RI yang sudah berlangsung di tahun 2025. Dan itu juga menjadi target RPJMN. Secara analisa juga ditemukan semakin berkembangnya penyakit metabolik. Dari hasil analisa tahun kemarin, penyakit kronis menjadi urutan pertama, oleh karena itu yang kita sisir terlebih dulu ASN,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Dara mengatakan, ada kenaikan lampauan target untuk Kota Probolinggo, yang sebelumnya di tahun 2025 hanya 35 persen dari jumlah seluruh penduduk Kota Probolinggo, kini di tahun 2026 meningkat menjadi 46 persen. Dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara berkala, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus menjadi langkah preventif dalam mendeteksi lebih dini potensi masalah kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kerja pegawai.

“Nantinya kami akan lakukan pemetaan, kira-kira perangkat daerah ini risikonya apa?. Sekaligus kami akan lakukan perencanaan tingkat lanjutannya, apakah akan dilakukan edukasi, rujukan atau maping. Semua hasil ini nantinya akan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo juga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan promotif dan preventif guna menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. “Masyarakat juga dapat juga dapat melakukan CKG ini di Puskesmas domisili. Jangan tunggu sakit baru datang, dengan harapan ada kewaspadaan terhadap indikator kesehatan tubuh kita sendiri sebelum sakit,” paparnya.

Kegiatan CKG ini, mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo. Terbukti sejak pagi telah memadati GOR Mastrip. Dinkes P2KB menerjunkan petugas kesehatan dari 6 Puskesmas di Kota Probolinggo. Kegiatan CKG ini akan berlangsung hingga 12 Februari mendatang. (kom/pro/gie)

Ketua DWP Kota Probolinggo, Tri Susilowati Rey Suwigtyo, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DWP dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para anggotanya terhadap pentingnya deteksi dini penyakit berisiko khususnya kanker serviks. “Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di Indonesia, sehingga kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahannya,” katanya.

Dirinya menjelaskan, bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilakukan tindakan pemeriksaan pap smear bagi anggota DWP yang telah mendaftarkan diri dan akan dilaksanakan pada Januari 2026 mendatang.

Senada dengan itu, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kota Probolinggo, dr Evariani, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral sebagai istri, ibu, sekaligus pendukung utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.

Baca juga :

“Dharma Wanita harus memiliki bukti nyata dalam kemanfaatannya. Di usia 26 tahun ini, saya berharap ibu-ibu semua dapat mengkaryakan dirinya untuk terus memiliki keahlian-keahlian baik dari sisi komunikasi, pemberdayaan maupun ilmu terapan lainnya. Agar keberadaan kita semua juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Semisal, bisa saja hari ini, ibu-ibu yang duduk di sini sekarang menjadi audiens, tahun depan bisa menjadi pembicara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana mestinya kebermanfaatan diri kita,” ujarnya.

Dirinya juga menyoroti, bahwa kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyerang perempuan di dunia, termasuk Indonesia. Dikenal sebagai silent killer, penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga banyak kasus baru terdeteksi ketika sudah memasuki stadium lanjut.

Dengan edukasi semacam ini, pihaknya berharap anggota DWP Kota Probolinggo juga dapat memberikan ilmu-ilmu maupun informasi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. “Mari bersama-sama untuk berbenah, mengevaluasi diri. Tidak hanya sebagai penggugur kewajiban untuk hadir dalam agenda rutin, melainkan action bahwa keberadaan kita juga bisa menjadi bukti nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sehingga kita juga memiliki kedekatan secara langsung, memberikan empowering untuk saling menguatkan,” paparnya.

Giat itu semakin nampak haru, ketika salah satu anggota DWP, Diah Dwi Hartati, membacakan sebuah puisi dengan judul ‘Tersenyum Bersama di Usia 26 Tahun’. Giat ini menggandeng narasumber dari Dinas Kesehatan P2KB, dr Anis Eka, untuk memaparkan ilmu seputar diteksi dini kangker leher rahim.

Sebelum memulai paparannya, Anis juga mengajak para peserta untuk goyang kecerdasan sebagai bentuk mencairkan suasana agar tetap semangat dalam menyimak materi yang akan diberikan. (kom/pro/gie)

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang menjelaskan, bahwa edukasi masalah TBC agar dapat terdeteksi secara dini. “Kita harus pastikan masyarakat tahu, bahwa TBC bisa dicegah dan disembuhkan. Asalkan, terdeteksi dini dan diobati secara tuntas. Edukasi adalah kunci,” kata Bunda Indah.

Dirinya juga menjelaskan, data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITb) menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Juli 2025, terdapat 1.320 kasus TBC di Lumajang. Dari jumlah tersebut, 108 kasus dialami anak usia 0 hingga 14 tahun, sementara sekitar 70 persen menimpa kelompok usia produktif 15 hingga 49 tahun.

“Ini bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi ancaman terhadap masa depan daerah. Ketika kelompok usia produktif terserang TBC, produktivitas menurun, pendapatan keluarga terganggu dan kualitas hidup masyarakat ikut terdampak,” ujarnya.

Baca juga :

Bunda Indah menilai, rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat menjadi tantangan terbesar. Karena, masih banyak warga yang belum memahami, bahwa TBC adalah penyakit menular yang dapat berakibat fatal bila diabaikan.

Karena itu, ujarnya, mengajak seluruh elemen, mulai dari pondok pesantren, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk aktif menjadi agen edukasi kesehatan. Langkah pencegahan, dapat dimulai dari hal sederhana, seperti, menerapkan etika batuk, memastikan ventilasi ruangan yang baik, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, hingga menghindari kebiasaan merokok.

“Melalui kekuatan kolaborasi dan edukasi yang terus digelorakan, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga generasi masa depan dari ancaman TBC,” ujar Bunda Indah.

Dirinya menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memperluas jangkauan skrining, meningkatkan deteksi dini dan memastikan pengobatan TBC berjalan tuntas. “Ini bukan perjuangan sesaat, tetapi gerakan berkelanjutan sampai Lumajang bebas TBC,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Rudi Kristiawan, menjelaskan bahwa kegiatan skrining terhadap warga binaan itu untuk langkah antisipasi WBP. “Jika ditemukan ada yang positif, maka kami akan langsung kerja sama dengan pihak dinas terkait untuk penanganan. Bahkan bila perlu, kami akan suplai obat dari luar, sehingga resiko penularan penyakit tidak berdampak ke warga binaan lainya,” kata Kalapas.

Baca juga :

Kegiatan skrining tersebut, ujarnya, merupakan agenda terjadwal. Sementara pelaksanaan sendiri, berjalan dengan lancar tanpa kendala.

“Untuk hasil secara keseluruhan, sementara kami pihak dari Rutan masih menunggu hasil dari skrining yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo,” jelasnya. (her/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas kesehatan Kota Malang, Meifta Eti Winindar, menyampaikan bahwa dari 300 orang yang telah menjalankan deteksi dini penyakit, 12 persen diantaranya berpotensi terkena kanker serviks dan payudara. “Angka tersebut sangat besar, karena seharusnya tidak boleh lebih dari 10 persen. Kami berharap masyarakat menjadi stadium lanjut, untuk bisa mendeteksi. Kalau masih stadium awal, kita masih bisa memberikan pelayanan. Konsepnya sedini mungkin bisa dikenali, secepatnya kita bisa memberikan penanganan yang tidak terlambat,” kata Meifta, Rabu (05/02/2025) tadi.

Untuk mencegah terjadi kanker serviks, Dinkes Kota Malang juga menyediakan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) gratis bagi anak sekolah. Program tersebut menyasar siswi Kelas 5 dan 6 SD serta Kelas 3 SMP.

“Saat ini, imunisasi HPV untuk siswa SMP kelas 3 kami targetkan selesai pada Februari 2025. Dari 6.500 target sasaran di Kota Malang, sudah sekitar 60 persen atau 3.000 siswa yang mendapatkan vaksin,” ujarnya.

Baca juga :

Meifta berharap, agar orang tua siswa dapat mendukung program tersebut karena vaksin HPV di fasilitas kesehatan swasta bisa mencapai Rp 1 juta perdosis. Selain itu, Kota Malang telah mengajukan permintaan stok vaksin tambahan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar cakupan imunisasi semakin luas.

Kemudian, ditambahkannya bahwa penyebab kanker ini tidak bisa dipastikan secara tunggal. Karena itu, Meifta mengimbau agar perempuan yang telah menikah atau berusia diatas 30 tahun dapat rutin melakukan pemeriksaan.

“Minimal enam bulan sekali melakukan pemeriksaan, baik di fasilitas kesehatan maupun secara mandiri. Jika ada benjolan kecil seperti bisul yang tidak terasa sakit, segera pastikan ke dokter,” imbuhnya.

Di akhir, menurutnya kanker serviks dan payudara lebih sering menyerang pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki kasus tersebut jarang terjadi karena pengaruh hormonal. Dengan adanya deteksi dini dan pencegahan tepat, diharapkan angka kasus kanker di Kota Malang dapat ditekan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Husnul, itu menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mendukung pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Disamping itu, juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan dan mendeteksi dini penyakit yang berpotensi berkembang.

“PKG ini dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik yang bekerja sama dengan BPJS dan laboratorium kesehatan masyarakat,” kata Husnul.

Hingga saat ini, Dinkes Kota Malang masih dalam tahap pengumpulan data sasaran, fasilitas kesehatan (Faskes) dan sarana prasarana (Sarpras). Data tersebut akan mencakup jumlah penduduk berdasarkan kategori usia, mulai dari di bawah 18 tahun hingga 60 tahun ke atas, dengan bekerja sama dengan Dispendukcapil.

“Di Kota Malang, ada 16 puskesmas yang siap mendukung program ini. Namun, kami juga perlu memastikan kesiapan klinik dan laboratorium kesehatan yang terlibat, terutama untuk pemeriksaan seperti diabetes, hipertensi, kesehatan jiwa, hingga kanker serviks,” tambahnya.

Nantinya dalam PKG tersebut mencakup berbagai pemeriksaan. Yakni tes darah, urin, USG, serta deteksi kolesterol dan osteoporosis. Namun, sampai dengan saat ini Dinkes Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan.

Baca juga :

“Juknis nanti akan kita terima, cuma untuk saat ini masih belum ada. Secara umum, gubernur, bupati dan wali kota harus mempersiapkan untuk koordinasi, sosialisasi dan orientasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk masyarakat Kota Malang dapat mendaftar melalui puskesmas atau aplikasi satu sehat mobile. Program tersebut akan memprioritaskan peserta BPJS Kesehatan, mengingat Kota Malang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun, tetap akan disesuaikan dengan Juknis.

“Pendaftaran dapat dilakukan dengan membawa KTP ke fasilitas kesehatan atau melalui antrean online. Data ulang tahun warga juga akan menjadi acuan untuk mendistribusikan layanan ini secara merata,” lanjutnya.

Untuk anggaran PKG nantinya akan bersumber dari APBN, APBD dan BPJS Kesehatan. Namun, detail pembagian anggaran masih menunggu Juknis dari Kementerian Kesehatan. Dengan persiapan yang matang, pihaknya optimis program PKG akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan preventif dan memperkuat layanan kesehatan di tingkat lokal,” imbuh Husnul. (rsy/sit)