Bahkan, hingga berita ini ditulis, spanduk #SetahunTanpaSK, masih menghiasi Gedung DKM yang terletak di Jalan Majapahit, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen.

Baca: Hari Ini, Satu Tahun SK Kepengurusan DKM Belum Kelar

Bahkan, melalui akun sosial media Instagram, mereka berulang kali menyentil Wali Kota Malang, Sutiaji, terkait janji penerbitan SK DKM. Karenanya, orang nomor satu di pemerintah Kota Malang, pun akhirnya angkat bicara.

“Berkaitan dengan masalah DKM setahun tidak SK, saya sampaikan bahwa ketika memperbarui kepengurusan saat itu debatable. Induk organisasi kesenian DKM atau Komite Kebudayaan Kota Malang (K3M),” ungkap Wali Kota Sutiaji, Sabtu (20/02) tadi.

Ditambahkan Sutiaji, pada akhirnya disepakati bahwa K3M yang menjadi induk organisasi karena sudah memiliki regulasi yang menaungi. Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Seni itu, menjadi bagian daripada kebudayaan. Maka kemarin, saya tanya pada bagian hukum dan bagian organisasi berkaitan dengan penerbitan SK,” tambahnya.

Dari penelusuran Sutiaji, berkaitan dengan problematika SK DKM, dirinya memperoleh jawaban. Semestinya, SK untuk DKM dikeluarkan oleh K3M. Karena, DKM berada di bawah naungan K3M, dimana seni menjadi bagian dari kebudayaan.

“Jadi, rumah besarnya adalah kebudayaan. Lalu, di dalamnya itu ada seni,” terangnya.

Sehingga, berdasarkan penuturan Sutiaji, jika meminta SK pada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, jelas sudah diberikan kepada organisasi induknya, yaitu K3M. Sehingga, DKM mestinya mendapatkan SK bukan dari Pemkot Malang, melainkan dari K3M.

Baca Juga: Kolaborasi Tujuh Bidang Seni di HUT ke-47 DKM

Meski begitu, pemilik kursi N1 ini menambahkan, bahwa eksistensi seniman yang ada di DKM sudah sangat diakui.

“Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan, ayo bekerja dan bekerja. Keberadaan dan eksistensi njenengan (seniman, red) sudah sangat diakui,” tuturnya. (cw1/sit)

Usut punya usut, ternyata hari ini tepat satu tahun sudah, SK kepengurusan DKM belum kunjung keluar, pasca Musyawarah Seniman yang melahirkan daftar pengurus DKM periode 2020-2023.

Ketua DKM, Bobby Nugroho, mengatakan dalam sambutan acara, Wali Kota kala itu mendorong segera dibentuk dan disahkannya kepengurusan.

“Dari sambutan Pak Wali ketika itu, beliau mengatakan harus segera dibentuk dan disahkan. Supaya, ada sinkronisasi program dengan bidang kebudayaan. Kebetulan waktu itu, masih baru pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setelah dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,” urainya.

Kemudian, tambahnya, setelah tersusun kepengurusan dan pengajuan pemohonan SK, hingga saat ini belum mendapat kejelasan. “Mungkin, karena banyak kepentingan jadi sampai sekarang belum keluar,” singkatnya.

Baca Juga: Satukan Perspektif, HWDI Gelar Bimbingan Untuk Trainer Sebelum Beri Pelatihan Wirausaha Bagi Disabilitas

Bobby menambahkan, secara posisi, DKM adalah mitra Pemerintah Kota di bidang kesenian. Sehingga, untuk penandatanganan SK langsung di bawah Wali Kota. Upaya pengajuan SK, sudah selalu dilakukan oleh pihak DKM.

“Saat pengajuan SK, itu karena berpindah-pindah bidang yang menangani. Akhirnya, sempat melakukan dengar pendapat dengan pihak Pemkot. Dan dari situ, muncul masalah beda persepsi terkait payung hukum,” paparnya.

Dia menekankan, pentingnya SK tersebut. Baginya, SK adalah kebutuhan administrasi mendasar. “Kalau orang saja punya kewajiban untuk memiliki NPWP, KTP, dan akta kelahiran, apalagi lembaga. Tanpa SK ijinnya susah, pergerakan kami juga susah,” keluhnya.

Selama ini aktifitas DKM tanpa SK sempat mengalami beberapa kendala. Seperti, kendala legalitas secara mental gerak yang pasti berbeda.

“Kalau masalah paling basic misal kami mau buka rekening lembaga, nah itu harus ada NPWP. Sedangkan NPWP tidak bisa keluar tanpa SK kepengurusan. Lalu masalah pendataan lembaga di Dirjen Kebudayaan itu juga tidak bisa,” bebernya.

Bobby berharap, tidak akan terlalu lama kejelasan tentang SK ini. “Kalau memang ingin menghidupkan bidang kesenian, ya ayo. Kalau memang tidak, ya kita kembalikan mandatnya ke masyarakat seniman. Karena kalau tidak ada perhatian dari Pemkot, percuma kita dengar dan bermitra,” tuturnya. (cw1/sit)