Pernyataan ini disampaikan Bupati Jember, Hendy Siswanto. atau akrab dipanggil. Ji Hendy, usai melakukan sidak di pasar terbesar di wilayah kota, Pasar Tanjung, Selasa (11/05) siang.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes
• Gubernur Jatim bersama Bupati Jember Buka Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan 2025

“Kita akan perbaiki semua, saya akan lakukan kajian seluruh pasar di Kabupaten Jember, semuanya ada 30 lebih,” katanya.

Hendy menjelaskan fungsi pasar sangat strategis untuk mendongkrak perekonomian daerah. “Karena untuk mendongkrak perekonomian di pasar, pasarnya tidak boleh berantakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap,” katanya.

Perbaikan akan dilakukan tahun depan setelah dilakukan kajian oleh Pemkab Jember. Selain itu Hendy juga akan mengembalikan aktifitas perdagangan yang selama ini di luar pasar yang memanfaatkan jalan untuk berjualan, nantinya harus masuk ke dalam pasar.

“Fungsi pasar ya di dalam pasar bukan di jalan raya. Kami akan kembalikan fungsinya, kita akan kembalikan haknya masing-masing,” katanya.

”Maksudnya kalau jalan raya ya untuk jalan kendaraan motor dan mobil. Pasar untuk jualan, siapa yang berjualan di jalan raya nantinya tidak boleh lagi,” katanya. Pemkab akan melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan hak dan fungsi sarana yang ada. “Bukan menertibkan PKL (pedagang kaki lima) tapi mengembalikan hak dan fungsi masing-masing kalau jalan ya untuk jalan, pasar untuk berjualan, dan trotoar untuk trotoar,” tegas Hendy. (rio/ed2)

Menurutnya, kegiatan perekonomian Pasar Rakyat Bendorejo, Kecamatan Pogalan dan Pasar Rakyat Panggul, tidak boleh pasif. “Pasca direvitalisasi, Pasar Rakyat di Bendorejo Pogalan dan di Panggul kegiatan perekonomian tidak boleh pasif harus dimanfaatkan secara maksimal. Walau itu adalah program dari pusat, namun nantinya pihak daerah akan dilibatkan dalam pengelolaanya,” ungkap, Mugianto Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Senin (9/7/2018).

Berdasarkan pantauan di lapangan, secara fisik bangunan Pasar Bendorejo sudah baik. Namun kegiatan perekonomian masih belum berjalan maksimal. Selain itu beberapa fasilitas pendukung, dirasa masih kurang padahal pasar ini letaknya sangat strategis karena berlokasi di jalur utama yang menghubungkan antara Tulungagung-Trenggalek-Ponorogo.

“Misal area parkir yang masih semrawut, belum lagi fasilitas lain yang belum tersentuh,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Mugianto menambahkan jika sejumlah pedagang juga masih tampak menjajakan dagangannya di pinggir jalan, persis berhimpitan dengan batas trotoar. Sementara di dalam lokasi pasar tidak terlihat aktivitas mencolok.

“Harusnya ada petugas yang secara terstruktur dan periodik bisa menertibkan para pedagang di bawah komando kepala pasarnya,” tegasnya.

Politikus Partai Demokrat itu khawatir bila setelah direvitalisasi nantinya kegiatan perekonomian di pasar rakyat tersebut terganggu bahkan semakin tidak tertata, pasalnya di beberapa bagian pasar kondisinya tidak bertambah baik tapi semrawut. Padahal, semestinya kondisi tersebut tidak boleh terjadi karena bisa mengganggu pengendara lalu lintas.

“Revitalisasi pasar kan sudah rampung, kemudian ditempati pedagang. Maka dari itu, kami sebagai pengemban amanah rakyat mengingatkan pihak pemerintah dalam hal ini pengelola pasar agar kegiatan perkonomian diatur juga ditata yang baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Gus Obeng, panggilan akrab dari Mugianto.

Demikian pula Pasar panggul yang telah digagas menjadi kota satelit dan pusat perdagangan dilintas selatan. Ini harus didorong menjadi pasar yang strategis untuk memberikan peluang wilayah Kabupaten Pacitan sebagai daerah terdekat agar bisa tersambung secara jalur strategis perekonomian.

“Walau masuk di wilayah Jalan Sirip Selatan (JLS) namun wilayah Panggul cukup strategis jika menjadi daya dukung daerah dengan ikon sebagai kota satelit dan pusat perdagangan alternatif, terkait tertumpunya alokasi anggaran dari pusat itu tidak masalah kok. Karena nantinya tetap dikawal dengan anggaran daerah sendiri selama berkesesuaian serta tetap mengacu kepada rencana tata ruang daerah,” pungkas politisi asli Kecamatan Panggul yang berangkat dari daerah pemilihan 3 ini. (mil/yan)