Bupati Jember Hendy Siswanto memaparkan poin-poin dari Inmendagri salah satunya juga terkait bisnis kuliner yang tidak diperkenankan melayani makan di tempat melainkan melui pesan antar atau take away untuk menghindari kerumunan.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

“Mereka semua memahami mengenai keputusan ini, dan juga tentang lampu PJU yang kita matikan, semua untuk menekan tingginya kasus Covid-19,” kata Bupati Hendy.

Lebih lanjut, dimatikannya lampu PJU untuk mengurangi mobilitas warga, dan kepentingan warga agar diselesaikan sebelum pukul 18:00.

“Maka di atas pukul 18:00 jangan kemana-mana, silakan berdiam diri di rumah masing-masing,” sambung dia. Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan mengenai Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga terdampak yang masih akan diformulasikan dengan OPD terkait agar tepat sasaran. Bupati Hendy berpesan jangan sampai salah sasaran, mohon bersabar sejenak untuk kami formulasikan. (kom/ed2)

Tempat tersebut antara lain warung Dhahar dan Kopitiam serta karaoke Sambel Apel, Senin, 18/2/2019 sekitar pukul 10.00 wib, idak dilakukan karena banyak informasi dari masyarakat atas tempat usaha yang diduga tidak mengantongi ijin, baik IMB maupun ijin operasionalnya.

Dalam sidak yang dilakukan di karaoke Sambel Apel contohnya, komisi A dan C serta Dinas Perijinan sangat heran bahwa selain ijin yang belum dikantongi, ternyata manajemen telah membuka usaha lain, de milo semacam penginapan. Hal ini dibenarkan oleh Bambang Kuncoro Kadis BPMPTS dan NAKER bahwa tempat karaoke dan Guest House yang berada satu kompleks ini belum memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) maupun ijin operasionalnya bahkan amdalnya juga belum dikantongi.

“Ijin pada tempat usaha penginapan dan hiburan di sini tidak ada sama sekali, bahkan disini sudah beroperasi selama tiga tahun, untuk itu tempat ini untuk sementara ya harus ditutup menunggu sampai ijin operasionalnya terbit baru buka kembali, ” ujarnya.

Senada di sampaikan oleh Didik Machmud ketua komisi C, serta anggota dewan yang turut dalam sidak, mereka sangat heran karena Lovina Guest House dan karaoke SA belum kantongi ijin padahal sudah lama beroperasi.

” pada dasarnya sebuah tempat usaha harus mengantongi ijin untuk operasional sebagai syaratnya, lha ini sudah lama beroperasi, kok gak ada ijin sama sekali, selain itu tempat usaha di sini juga macam-macam ada guest house, karaoke dan demillo, harusnya semua memiliki ijin sendiri-sendiri tidak jadi satu,” begitu pungkasnya. Bir/ Yan