Dalam serangkaian pelaksanaan tadi, nuansa sedikit berbeda nampak terlihat.

Ya, di usianya yang sudah tidak Balita lagi, Memontum.com sebagai media online atau siber, mendapat kado spesial dari Dewan Pers. Adalah terverifikasi lolos administratif dan faktual, predikat yang diberikan oleh Dewan Pers, pada Desember 2021 ini.

Direktur Utama (Dirut) Memo X Grup, Prayogi Pangestu, dalam kesempatan ini menyampaikan syukur atas terlaksananya peringatan HUT berdirinya Memontum.com yang merupakan media online pertama dari Memo X Grup.

“Lima tahun lalu saat Memo X Grup sudah berjalan, akhirnya kami memutuskan membuat portal media online yang bernama Memontum.com,” kata Prayogi Pangestu dalam sambutannya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

CEO Memo X Grup tersebut juga mengatakan, bahwa Memontum.com yang berusia lima tahun saat ini, dinahkodai oleh Sigit Rokhmad Efendi dan sudah mulai bergeliat dengan baik. “Beberapa hal yang mungkin perlu diketahui, yaitu Memontum.com sudah banyak perubahan mulai dari awal berdiri hingga saat ini. Melihat hal tersebut, maka sejatinya media harus dikelola dengan baik, agar dapat berkembang,” imbuh Yogi.

Dirinya juga berharap, kedepannya agar Memo X tetap sebagai pengendali media dalam naungannya seperti halnya Memontum.com, Seru.co.id dan MemoX.co.id. “Semoga Memontum.com semakin berkembang lebih optimal,” terangnya.

Penanggung Jawab Memontum.com, Sigit Rokhmad Efendi, dalam kesempatan itu berharap agar kekompakan, kebersamaan dan kesolidan, senantiasa terjalin dengan baik. Sehingga, kebersamaan dalam membesarkan media, akan kian optimal.

“Memontum.com adalah milik kita bersama. Sehingga, sudah sepatutnya bisa kita besarkan dan jaga bersama,” paparnya. (cw1/sit)

“Sesuai yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai,” ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi acara.

Presiden mengatakan, vaksinasi bagi para wartawan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada mereka yang dalam menjalankan tugas kesehariannya harus berada langsung di lapangan dan sering berinteraksi dengan narasumber atau orang-orang lainnya.

“Ini memberikan perlindungan bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi,” ucapnya.

Kepala Negara dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh langsung memantau jalannya proses vaksinasi setibanya di lokasi sekira pukul 09.10 WIB.

Sama halnya dengan proses vaksinasi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan dan pekerja publik, para wartawan yang mengikuti vaksinasi kali ini juga harus terlebih dahulu melalui sejumlah tahapan seperti validasi data, penapisan kondisi kesehatan, dan lain sebagainya sebelum ditetapkan untuk dapat mengikuti vaksinasi.

Rencananya, vaksinasi awal yang akan digelar hingga Sabtu (27/02) mendatang tersebut akan mengikutkan sebanyak 5.512 wartawan yang telah terdata. Sementara untuk pelaksanaan pada Kamis (25/02) ini, sebanyak 1.838 jurnalis akan mendapatkan suntikan tahap pertama vaksin.

Berawal bagi para wartawan di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan vaksinasi ini juga akan berlanjut untuk para wartawan yang ada di daerah-daerah lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 pada 9 Februari 2021 lalu.

Dalam acara tersebut, Kepala Negara memastikan bahwa awak media sebagai garda terdepan edukasi penanganan pandemi di tengah masyarakat juga akan turut memperoleh prioritas vaksinasi tersebut secara bertahap.

“Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers), di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti, untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin,” ucap Presiden saat itu. (hms/aye)

Perusahaan pers sebagai salah satu tiang demokrasi, saat ini terancam kolaps akibat dampak covid. Mengingat perusahaan pers juga mewadahi pekerja pers, maka jika kolaps, pekerjanya juga terancam dirumahkan atau bahkan di PHK. Guncangnya perusahaan pers, juga akan berdampak pada fungsinya sebagai pilar demokrasi.

Maka, Dewan Pers bersama asosiasi perusahaan media mendorong negara memberikan insentif ekonomi untuk menopang daya hidup pers yang terdampak pandemi Covid-19. Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Agus Sudibyo, Kamis (14/5/2020) mulai pukul 13.00, menggelar konferensi nasional virtual.

Konferensi yang dilakukan interaktif ini menyerukan agar negara hadir menyelamatkan pers sebagai pilar demokrasi. Negara wajib hadir, karena perusahaan pers juga ikut andil dalam pendapatan negara, melalui pembayaran pajak.

Pada konferensi nasional Dewan Pers tersebut Agus Sudibyo mengatakan, ada 7 poin insentif ekonomi yang dibutuhkan oleh pers saat ini.

“Kita akan mencoba mendorong dan sesegera mungkin akan melakukan audiensi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata dia.

Menurut Agus yang pertama yakni mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers. Kemudian, mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram komoditas tersebut.

Ketiga, Dewan Pers dan asosiasi mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020. Selanjutnya, negara perlu memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

Kelima, negara perlu menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan. Kemudian, pemerintah didorong menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemik Covid-19.

Poin ketujuh, mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia. Seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lainnya.

Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan tersebut penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

“Selain dalam bentuk kampanye, kita juga akan melakukan kegiatan lobi untuk memperjuangkan aspirasi ini,” ujarnya. Menurutnya, Industri media adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini.

“Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif,” jelasnya.

Adapun Asosiasi Perusahan Media dan Asosiasi Profesi Media terdiri atas beberapa organisasi, yakni Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Turut serta juga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Forum Pemred, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Serta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Dewan Pers. (*/yan)