Terlebih saat hari pertama pembukaan PPDB jenjang SMP jalur prestasi nilai rapor, banyak keluhan datang karena tak munculnya data asal sekolah SD Swasta di website pendaftaran.

Baca Juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi

“Memang di hari pertama PPDB prestasi nilai rapor data SD Swasta sempat tidak muncul. Namun itu teratasi, sekitar pukul 14.00 WIB Senin siang sudah normal,” ujar Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana.

Kendala ini muncul akibat verifikasi untuk SD Swasta yang belum tuntas. Sehingga saat memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), hanya SD Negeri saja yang muncul. Sedangkan SD Swasta maupun MI tidak muncul.

“Yang sudah dicek baru SD Negeri, sedangkan dari SD swasta sedang diverifikasi lagi. Sebenarnya sudah dicek sejak pekan lalu. Tapi karena jumlahnya ribuan siswa dan tak ingin ada yang tertinggal atau salah, jadi harus dicek satu persatu,” jelasnya.

Selain itu adanya revisi dan tambahan jumlah siswa yang bisa mendaftar jalur prestasi nilai rapor juga menjadi salah satu penyebab tak munculnya data SD Swasta.

“Misalkan di data sudah terdaftar 10 siswa yang mengikuti jalur ini, kemudian ada tambahan lima siswa. Maka harus ditata ulang lagi,” imbuh Suwarjana.

Selain itu keluhan lamanya data muncul akibat siswa mendaftar lewat ponsel juga bermunculan.

“Ada siswa daftar lewat handphone, ketika ngetik NISN hanya loading. Akhirnya dia lapor dan datang kesini. Pas disini kita bantu daftar pakai laptop, langsung muncul dan bisa,” kata Suwarjana.

Sehingga pihaknya berasumsi bahwa ketika melakukan pendaftaran PPDB menggunakan hp akan lebih menyulitkan. Pasalnya, kapasitas memori hp dan jaringan harus dipertimbangkan untuk kelancaran mendaftar.

Kemudian ada juga protes yang sempat dilayangkan melalui sosial media Dikbud Kota Malang berkaitan dengan perubahan nilai siswa ketika mendaftar.

“Sebelumnya sudah kami sosialisasikan tentang indeks sekolah. Tapi ya memang membuat masyarakat berliterasi itu susah,” paparnya.

Diakui pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) ini, sebelum pembukaan PPDB jenjang SMP jalur prestasi rapor, seluruh sekolah SD telah menyetorkan nilai siswanya. Dimana nilai tersebut memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri di jalur ini. “Minimal rata-rata nilai rapor adalah 85, kalau di bawah itu otomatis sistem menolak,” tandasnya. (mus/ed2)

Sorotan tersebut dikarenakan banyaknya keluhan dan protes wali murid dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, yang disampaikan kepada anggota dewan. Bahkan mulai pembukaan PPDB jalur zonasi telah terjadi kendala di lapangan, khususnya terkait server pendaftaran yang mengalami kendala teknis sejak hari pertama.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaedah mengatakan, kebijakan zonasi sudah melalui proses, observasi, dan keputusan untuk dilaksanakan dengan melalui perundingan bersama anggota dewan, sebagai pelaksanaan Permendikbud no 51/2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan diperkuat Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB dan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/150/35.73.112/2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2019/2020. “Zonasi ini kan sebelumnya sudah melalui proses. Dan sudah diputuskan juga bersama dewan untuk melaksanakan Permendikbud no 51/2018,” ungkap Zubaidah.

Masyarakat menyerbu gedung dewan. (rhd)

Diakui Zubaidah, pihaknya sudah melaporkan kendala yang dimungkinkan terjadi saat pelaksanan zonasi. Namun dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap mengintruksikan untuk tetap mengikuti aturan dari pelaksanaan Permendikbud No. 51 tahun 2018 tersebut. “Apa yang menjadi keluhan sebenarnya juga sudah disampaikan kepada kementerian, tapi aturan itu tetap harus dijalankan dulu. Kita kan nggak mungkin untuk tidak melaksanakan keputusan kementerian,” sanggah Zubaidah.

Nantinya, Dinas Pendidikan akan menginventarisir kendala di lapangan terkait pengambilan langkah kedepan atas kebijakan dari Kemendikbud tersebut. “Langkah yang akan diambil ya belum. Kita kan belum menginventarisir permasalahan di lapangan yang sebenarnya. Termasuk jarak antara rumah dan sekolah beberapa peserta yang tidak valid,” tandasnya.

Saat jajaran Dinas Pendidikan melakukan hearing dengan anggota DPRD Kota Malang, puluhan wali murid dan siswa yang tak puas meluruk gedung dewan. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, belum diketahui solusi yang ditawarkan. Namun beberapa sekolah memutuskan untuk menunda pengumuman. “Anak kami mendaftar ke SMPN 12. Sebenarnya positif sistem zonasi tersebut, jadi lebih dekat dengan teman kampung, tidak macet, bisa pulang pergi bareng. Sayangnya jaraknya tidak valid. Saya yang tinggal di Kepuh gang 10 tercatat 1.331 meter, sementara temen anak saya yang tinggal di gang 8 itu 923 m, padahal posisinya lebih jauh jika diukur ke sekolah. Ketika di rangking, anak saya jadi tergeser,” ungkap Niken, wali murid asal SDN Bandung Rejosari I. (adn/ywn)