Menpan RB mengatakan, bahwa paham radikalisme tidak bisa dihadapi secara parsial. Namun, harus dilakukan dengan  bergotong royong, kerja bareng banyak pihak.

“Ada empat tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Tantangan ini, harus kita tuntaskan. Tentunya, kita semua harus bergotong royong bersama untuk menuntaskan tantangan ini,” ungkap Tjahjo Kumolo.

Gotong royong tersebut, imbuh Tjahjo, bukan semata menjadi tugas satu instansi tertentu. Tapi, juga harus melibatkan semua pihak. Dirinya mencontohkan, peran kementeriannya dalam turut menangkal peran radikalisme.

“Kami memberikan sanksi tegas kepada ASN yang memiliki pandangan radikal dengan dinon-jobkan. Bahkan, bisa dipecat saat terlibat dalam aksi terorisme,” terangnya.

Keterlibatan semua pihak tersebut, diamini oleh Kepala BNPT, Komjen (Pol) Boy Rafli Amar. Saat ini, pihaknya terus melibatkan semua pihak untuk bersama-sama menyampaikan kontra-narasi terhadap propaganda kalangan radikalisme.

“Dalam analisis pentahelix yang kami lakukan, kami ingin melibatkan semua pihak untuk turut terlibat melawan radikalisme dan terorisme ini. Semakin banyak yang terlibat, akan semakin memperkuat ketahanan bangsa ini terhadap ideologi,” ungkap Boy Rafli Amar.

Untuk keterlibatan publik tersebut, lanjut Boy, juga kini menggalakkan pendirian Warung NKRI. “Selain dengan mengajak para tokoh, kita juga menggagas Warung NKRI. Ini menjadi upaya kami, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam mendiskusikan narasi-narasi kebangsaan untuk meng-counter propaganda kalangan radikal,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Warung NKRI yang merupakan akronim dari Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (Warung) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut, merupakan inovasi yang digelar oleh BNPT. Dengan adanya Warung NKRI, nantinya melibatkan para penyintas maupun korban terorisme itu, bisa menjadi sarana untuk mengkampanyekan narasi deradikalisasi.

“Dalam menggelar Warung NKRI ini, kami menggandeng berbagai pihak. Mulai BUMN, pengusaha sampai elemen sosial lainnya. Dengan keterlibatan semua pihak ini, tentu akan semakin luas kontra-narasi radikalisasi yang kita lakukan,” imbuh Boy.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang turut menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan tersebut, menegaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen penuh dalam pencegahan radikalisme. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan merajut harmoni semua kalangan di Banyuwangi.

“Banyuwangi ini merupakan daerah dengan aneka ragam suku, agama dan budaya. Untuk itu, perlu dirajut harmoni antar semua elemen tersebut. Untuk itu, kami terus menjalin komunikasi yang intens dengan semua pihak tersebut,” ungkap Ipuk.

Dengan terjalinnya harmoni tersebut, lanjut Ipuk, akan dapat menjadi pencegah pertama terhadap beragam bentuk penyimpangan sosial. Termasuk dengan gejala radikalisme dan terorisme. “Jika terjalin harmoni yang cukup baik, tentu akan mudah terdeteksi jika terjadi penyimpangan di tengah masyarakat. Seperti halnya gejala radikal atau teror sekalipun,” tegas Ipuk.

Selain merajut harmoni sendiri, imbuh Ipuk, upaya Banyuwangi dalam melakukan tindakan preventif terhadap berkembangnya paham radikal adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang meningkat diharapkan dapat menaikkan taraf pendidikan masyarakatnya. Sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh paham radikal.

“Kami meluncurkan program UMKM Naik Kelas, warung naik kelas dan berbagai pelatihan sampai bantuan modal untuk menstimulus kesejateraan masyarakat,” papar Ipuk.

Dialog kebangsaan tersebut dilaksanakan oleh BNPT, dalam rangka peresmian Warung NKRI di Banyuwangi. (kom/sit)

“Ini yang dinamakan kerukunan, bukan mencampuradukkan,” ujar pengasuh PP Miftakhul Huda Gading Pesantren Kota Malang. Ini disampaikan dalam acara Dialog Kebangsaan MUI Kota Malang, Rabu 18 September 2019 di gedung BAU UMM.

Dialog Kebangsaan ini mengambil tema, Menebar Salam Untuk Kedamaian Bangsa. Ketua Panitia Dr Abdul Haris dalam sambutannya, menyampaikan jika peran MUI adalah menjaga nilai nilai kebangsaan dan NKRI.

“MUI berperan aktif mewujudkan kedamaian bangsa. Karena itu tema dialog kebangsaan ini, untuk kedamaian bangsa,” ujar Ketua Muhammadiyah Kota Malang ini.

Sementara itu, Ketua MUI Jatim KH Abdus Somad Buchori, menekankan pada penggunaan kalimat salam. Bahwa salam setiap agama adalah doa, maka sudah masuk wilayah ibadah masing-masing agama.

“Karena itu, tidak boleh diucapkan oleh orang yang beragama lain. Di dalam ucapan salam, terdapat doa masing-masing agama. Indonesia adalah negara Pancasila yang beragama. Maka harus saling menghormati dan menghargai agama lain. Caranya, jangan mencampuri atau mengganggu ibadah agama lain,” tegas KH Abdus Somad Buchori.

Acara ini dihadiri peserta sekitar 100 orang. Terdiri dari utusan organisasi Muhammadiyah, NU, pemuda Muhammadiyah, Ansor, Aisiyah, Muslimat, mahasiswa, perwakilan Pemkot Malang, Polres Malang Kota, Kejari dan PN Kota Malang, Warek UMM dan perwakilan Korem 083.(yan)

Kegiatan tersebut digelar di Hotel Rosali, jalan PB Sudirman Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo kota, Kabupaten Situbondo dihadiri oleh Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa,SE.,M.I.Pol, PMD KAHMI Situbondo Anis Carnova, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur Yogie Pratama, Ketua Umum HMI Cabang Bondowoso – Situbondo Ramaimun, dan anggota HMI Situbondo – Bondowoso.

BERI ARAHAN: Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Awan Hariono,SH.,SIK.,MH. (im)

Dalam acara dialog dengan tokoh Pemuda tersebut, Kapolres Situbondo Ajun Komisaris Besar Polisi Awan Hariono, menyampaikan apresiasi karena cara-cara seperti inilah yang lebih baik dan lebih mengena dalam menyampaikan aspirasi dimana semua pihak dapat duduk bersama, berdiskusi terkait permasalahan bangsa khususnya di Kabupaten Situbondo.

Kapolres Awan, juga mengajak semua tokoh dan generasi muda agar mewaspadai berita-berita hoax dan provokasi untuk menjaga stabilitas kamtibmas, stabilitas politik serta ikut berperan aktif melawan hoax serta menjaga kerukunan antar umat beragama yang saat ini banyak dijadikan bahan hoax ataupun isu sara sehingga dapat memecah belah atau mengadu domba masyarakat.

“Acara ini sangat bagus, saya apresiasi dan juga mengajak generasi muda ikut aktif dalam melawan hoax demi utuhnya NKRI, “ ucap AKBP Awan Hariono.

Kegiatan dialog juga diisi materi kebangsaan oleh Dandim 0823 dan Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur serta dilanjutkan sharing dan tanya jawab. (im/yan)

Pantauan Memontum.com, dalam acara dialog kebangsaan tersebut mengambil tema “Meneguhkan Peran Pesantren dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Era Millennial” yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman atas legalitas pesantren dalam perspektif kehidupan bernegara.

Selain itu Pengasuh Ponpes Ibnu Kholdun Al-Hasyimi Kyai Drs. Agus Aly Fikri menyampaikan selain membahas keutuhan NKRI, dialog ini juga membahas peran aktif TNI Polri bersama Pesantren dalam menangkal paham Radikalisme yang membahayakan atau mengancam keutuhan NKRI.

Sebagai narasumber diantaranya adalah Hakim Agung MA RI Artidjo Alkostar, Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono, SH. SIK. MSc (Eng), Dandim 0823 Sirubondo Letkol Inf. Ashari, SPd, Ketua Komisi D DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin dan Dekan Fakultas Hukum Unej Dr. Nurul Ghufron, SH, MH.

Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono,SH. SIK. MSc (Eng) dalam arahannya menyampaikan, pembahasan terkait permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini yaitu pemanfataan media sosial. Di era saat ini ditemukan penyalahgunaan media sosial sebagai media untuk menyebarkan hal yang sifatnya In-Toleransi, Terorisme, paham Radikalisme dengan sanagt mudahnya ditemuakan dan bisa diakses masyarakat secara umum.

Kemudahan akses konten media sosial ini harusnya dibarengi dengan sikap masyarakat yang lebih bijak, lebih waspada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam, remaja, generasi muda agar tidak mudah terpengaruh terhadap postingan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, NKRI.

“ Polri sendiri khususnya Polres Situbondo melakukan langkah-langkah antisipasi dengan membentuk grup Smart Netizen yang mendukung aksi nyata melawan Hoax, provokasi dan sara tidak hanya dalam Pilkada 2018 namun sepanjang waktu memberikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, “ ungkap AKBP Sigit.

Kapolres juga sangat mengapresiasi kerja sama Polri dan NU sebagai wadah Pesantren di Jawa Timur dibidang cyber dengan Cyber Troops Polri dan Cyber NU bersama-sama untuk memerangi hoax, ujaran kebencian, isu sara dan provokasi serta menyampaikan informasi kepada masyarakat yang benar dan tidak menyesatkan.

Sedangkan narasumber Hakim Agung MA RI Artidjo Alkostar dalam dialog kebangsaan ini membahas tentang korupsi yang bersumber dari rusaknya akhlak. Usai materi dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian pembacaan sholawat, yel-yel cinta tanah air dan menjunjung tinggi lambang Negara Pancasila serta ditutup dengan doa bersama. (im/yan)