Menurut Eko, hal ini juga merujuk pada arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur atas koordinasi untuk program Makan Bergizi Gratis. “Masalah program Makan Bergizi, dalam APBD Kota Malang memang belum dimasukkan. Asumsi awalnya, program ini akan langsung didanai oleh pemerintah pusat, sehingga belum diusulkan oleh Pemkot,” kata Eko, Sabtu (04/01/2025) tadi.

Dalam koordinasi terakhir, menurutnya Pemprov Jatim memberikan catatan jika diperlukan dana pendamping dari APBD, maka pengalokasiannya harus menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). “Kalau memang dibutuhkan dana pendamping dari APBD, biasanya dimasukkan pada PAK. Karena APBD murni 2025 sudah diketok dan program ini belum masuk,” ujarnya.

Baca juga :

Dalam program Makan Bergizi ini, menurutnya juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan laporan yang diterima, estimasi anggaran untuk satu hari penyelenggaraan program di Kota Malang mencapai Rp 2,5 miliar.

“Jika dihitung untuk satu bulan, tentu angkanya cukup berat bagi APBD Kota Malang. Kemarin, program ini sudah diujicoba dan hasilnya memang membutuhkan biaya yang besar,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, menurut Eko hingga saat ini Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program. “Kami berharap juknis segera diterbitkan agar pelaksanaan program ini lebih jelas. Kami di DPRD siap mendukung jika memang harus ada dana pendamping, tetapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan daerah,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Dari data yang diperoleh, ada sedikitnya empat Puskesmas yang mendapat alokasi rehab berat. Adapun anggaran rehab yang diberikan, yaitu mulai Pagu Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar.

Beberapa Puskesmas itu, diantaranya seperti Puskesmas Wagir (kecamatan, red) yang mendapatkan Pagu senilai Rp 1,250 miliar. Kemudian, ada Puskesmas Bantur senilai Rp 1,383 miliar, Puskesmas Ampelgading senilai Rp 1,340 miliar dan rehab Puskesmas Ngajum senilai Rp 1,1 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai sejumlah alokasi dana untuk rehab tersebut. Mengenai besaran angka, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hanya saja, untuk penganggaran memang dilakukan dari dinas.

Baca juga :

“Untuk angka-angka rehabnya, saya tidak hafal. Namun, memang ada rehab Puskesmas di tahun ini. Semua disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Wiyanto, Selasa (14/11/2023) tadi.

Ditambahkannya, melalui anggaran rehab yang diberikan itu, diharapkan akan mampu meningkatkan layanan untuk masyarakat. Sehingga, masyarakat kabupaten benar-benar akan menikmati sejumlah layanan di Puskesmas.

“Ini untuk peningkatan pelayanan. Sehingga, kesehatan masyarakat terlayani,” imbuhnya.

Disinggung mengenai titik berat rehab yang dilakukan, Wiyanto menjelaskan, jika dirinya secara rinci tidak paham. Hanya saja, semua di lihat dari kebutuhan di masing-masing lokasi.

“Untuk perinciannya, itu bisa konfirmasi ulang ke Sekretaris Dinas. Yang jelas, semua disesuaikan dengan kebutuhan,” lanjutnya. (sit)