“Pada prinsipnya kami di Pemerintah Kabupaten Kediri, sangat mensuport. Apalagi, investasi nantinya siap menyerap tenaga kerja dari warga miskin,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, Jumat (04/07/2025) tadi.

Apresiasi sendiri, disampaikan Mas Dhito saat melakukan pertemuan dengan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian dan pihak investor dari PT IBS Farm dari Plosoklaten. Di mana dalam pertemuan itu, komitmen dari pihak investor sejalan dengan program kerjanya di periode kedua, yang fokus mengentaskan kemiskinan ektrem.

Untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ektrem, pemerintah daerah siap menggandeng berbagai pihak, terutama pengusaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Kediri. Mas Dhito pun meminta jajarannya, untuk dapat membantu suksesnya pengurusan perizinan bagi para investor.

“Kita sudah menanti investor datang dan ini sudah di depan mata. Sehingga, jangan sampai gagal karena administrasi,” ungkapnya.

Baca juga :

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, dalam pertemuannya dengan Mas Dhito mengungkapkan bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan susu di Indonesia masih harus impor. Sebab, produksi susu di Indonesia baru 21 persen dari 4,7 juta ton total kebutuhan.

“Produksi kita itu baru 1 juta ton setiap tahun dan 60 persen populasi sapinya di Jawa Timur,” ungkapnya.

Kedatangannya di Kabupaten Kediri, diakui sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi impor susu, mengingat adanya kesanggupan pengusaha lokal untuk mengembangkan peternakan Sapi Perah. Dalam hal ini, PT IBS Farm rencananya berinvestasi 3 ribu ekor Sapi Perah secara berkala. Sebagai tahap awal, ujarnya, dari 5 ratus ekor Sapi Perah yang rencananya akan didatangkan dari Australia pada tahun 2025, kini sebanyak 100 ekor sudah datang dan berada di Balai Karantina sebelum akhirnya dikirim ke kandang milik IBS Farm.

Sementara itu, pemilik IBS Farm, Muhammad Rofiq, menyatakan keseriusannya untuk berinvestasi di peternakan Sapi Perah. Sebagaimana yang telah dijalankan pada budidaya Sapi Pedaging selama ini, seluruh tenaga kerja diambil dari masyarakat sekitar, khususnya dari kalangan kurang mampu. “Kita telah membicarakan dengan Dinas Sosial meminta data warga miskin yang akan saya rekrut untuk kerja di situ,” ujarnya. (kom/pan/gie)

Selain sudah berusaha mengajukan untuk bantuan, nyatanya rumah itu sampai saat ini belum mendapat perhatian. Sementara di dalam rumah, Yulianto tidak tinggal sendiri.

Tokoh Masyarakat Desa Mlawang, Wahyu Hidayat, menyampaikan jika di rumah kecil milik Yulianto, itu dihuni empat orang. Dirinya pun mengaku khawatir, kalau tidak segera diperbaiki maka akan roboh dan membahayakan penghuninya.

“Ada balitanya, mas. Kasihan. Semoga bisa segera mendapatkan bantuan. Karena kalau tidak segera, saya khawatir akan roboh,” terangnya, Selasa (26/09/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, dari informasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lumajang, menjelaskan bahwa masih ada sekitar 12 ribu rumah tidak layak huni, yang belum mendapatkan perbaikan di Kabupaten Lumajang. “Dari database, masih ada sekitar 12 ribu rumah yang tidak layak huni,” ungkap Kabid Kawasan Pemukiman, Ernowo, beberapa waktu lalu.

Jumlah itu, turun atau mengalami penurunan dari angka sebelumnya sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni. “Kalau secara perhitungan yang sudah pasti dan sudah kita laksanakan, itu sebanyak sekitar 8 ribu yang sudah kita tangani,” ujarnya.

Untuk penanganannya, paparnya, selain dari APBD Lumajang, juga ada program dari Jasmas anggota dewan dan ada juga dari reguler. Termasuk, program-program dari pusat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Kalau murni APBD, saya kira sangat berat dan tidak mungkin sampai 8 ribu,” paparnya. (adi/sit)