Camat Sukun, Dian Kuntari, mengatakan bahwa saat ini di wilayahnya masih dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Program RT Berkelas di 11 kelurahan. Monitoring semester pertama tersebut, berlangsung hingga akhir Juni dan akan dilanjutkan dengan tahap evaluasi.

“Kalau yang terkait dengan barang seperti tempat sampah, gerobak dan lain-lain, sebagian besar sudah dilaksanakan dan sudah didistribusikan ke masing-masing,” ujar Dian, Jumat (19/06/2026) tadi.

Dian menjelaskan, mayoritas usulan masyarakat dalam Program RT Berkelas masih didominasi pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti drainase dan pavingisasi. Namun, pekerjaan fisik tersebut masih berada pada tahap pertama.

Baca juga :

“Untuk infrastruktur rata-rata masih berproses di tahap pertama. Yang banyak diajukan itu drainase dan pavingisasi,” katanya.

Untuk seluruh usulan yang diajukan masyarakat, kata Dian, telah melalui proses verifikasi dan dipastikan sesuai dengan kamus usulan, surat edaran, serta peraturan wali kota sebelum diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meski begitu, pihak kecamatan masih melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Lebih lanjut, untuk pencairan anggaran pekerjaan fisik dilakukan secara bertahap, yakni 40 persen pada tahap pertama, kemudian 30 persen pada tahap kedua dan 30 persen pada tahap akhir. “Kalau tahap pertama pasti 40 persen. Setelah itu baru pekerjaan dilaksanakan sesuai tahapan,” lanjutnya.

Selain pembangunan fisik, terdapat pula usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, porsinya relatif kecil, yakni kurang dari 10 persen di setiap kelurahan. “Kami masih monitoring hingga akhir bulan, sehingga progres secara keseluruhan belum bisa kami sajikan. Setelah monitoring selesai, baru akan kami evaluasi,” imbuh Dian. (rsy/sit)

Pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang, itu memastikan bahwa seluruh penerima sudah memperoleh haknya hingga akhir Agustus 2025. Program tersebut juga menjadi salah satu visi misinya bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam masa kepemimpinannya.

“Seragam gratis inikan visi dan misi saya bersama Mas Wakil. Akhirnya, satu prioritas sudah tercukupi semua. Memang agak sedikit mundur karena penyediaannya terlambat, tapi sekarang sudah terpenuhi,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (05/09/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu menyebut, keterlambatan distribusi tahun ini terjadi, karena pergeseran anggaran yang baru bisa dimasukkan pada APBD Perubahan. Meski begitu, dirinya memastikan di tahun depan distribusi akan dilakukan lebih awal agar seragam bisa diterima siswa tepat waktu.

Baca juga :

“Untuk 2026 akan kembali dianggarkan bagi siswa baru SD dan SMP. Insyaallah nanti pada saat mereka sudah diterima, seragamnya juga sudah siap,” ujarnya.

Nantinya, untuk seragam di tahun 2026, tetap diberikan dalam bentuk kain. Hal ini dilakukan, setelah evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan banyak seragam jahit jadi yang tidak terpakai karena ukuran tidak sesuai.

“Ada permintaan tambahan sepatu dan lainnya. Itu akan kita lihat dulu ketersediaan anggarannya dan tentu akan dibicarakan bersama DPRD. Apalagi tahun depan ada pengurangan dana transfer,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu berharap, masyarakat bisa menyampaikan apabila masih ada kekurangan dalam distribusi. Dirinya juga menegaskan, komitmennya untuk terus mengevaluasi program prioritas ini agar manfaatnya lebih optimal bagi pelajar di Kota Malang. “Saya harapkan juga kalau ada yang kurang, atau sebagainya bisa disampaikan juga pada kami,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)