Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa penghitungan resmi realisasi investasi dilakukan secara triwulanan dan semesteran melalui Kementerian Investasi menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). “Untuk capaian akhir tahun biasanya baru keluar Januari. Umumnya diumumkan tanggal 15 atau 20 Januari. Per semester kemarin posisinya sudah di Rp 2,3 triliun,” ujar Arif, Selasa (16/12/2025) tadi.

Dirinya juga menyebut, bahwa sektor perhotelan masih menjadi salah satu penyumbang investasi terbaru di Kota Malang. Sepanjang 2025, terdapat tiga perizinan hotel yang telah rampung.

“Ada tiga hotel, satu di Kecamatan Sukun, kemudian di Jalan Cokroaminoto dan di Dinoyo,” katanya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa salah satu dari tiga hotel tersebut sudah masuk dalam perizinan. Seluruh tahapan perizinan dasar, mulai dari AMDAL, KKPR, Andalalin, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diselesaikan.

“Kalau pembangunan fisik selesai dan SLF sudah keluar, baru nanti izin operasional seperti izin hotel dan restoran menyusul. Rata-rata waktu pembangunan sekitar dua tahun dan sebagian besar mulai dibangun Januari,” tambahnya.

Selain sektor perhotelan, Disnaker PMPTSP juga mencatat adanya pengajuan investasi berskala besar berupa pabrik rokok di wilayah Kedungkandang. Pabrik tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja antara 100 hingga 500 orang.

“Kalau untuk pusat perbelanjaan besar tidak ada yang masuk di Kota Malang. Permohonan izin yang masuk didominasi toko-toko skala kecil,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa temuan kasus baru tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang tersebar di seluruh puskesmas dan rumah sakit. “Untuk tahun 2025, penderita baru sekitar 300-an dengan didominasi usia produktif,” kata Husnul, Jumat (28/11/2025) tadi.

Jika dihitung sejak awal layanan pengobatan dibuka, total kumulatif kasus HIV yang pernah tercatat di Kota Malang mencapai hampir 6.000 orang. Seluruh pasien tersebut, menjalani pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit.

“Faktor penularan terbesar, berasal dari perubahan gaya hidup, salah satunya pada kelompok laki-laki seks laki-laki (LSL). Sementara penularan dari ibu ke anak tercatat sangat kecil,” ujarnya.

Lebih lanjut Husnul juga mengungkapkan, bahwa sekitar 30 persen pasien yang memanfaatkan layanan HIV di Kota Malang merupakan warga lokal. Sementara, 70 persen, berasal dari luar daerah, termasuk mahasiswa yang tinggal di Kota Malang.

Baca juga :

“Segmennya beragam, termasuk dari luar kota dan banyak juga dari kalangan mahasiswa,” lanjutnya.

Untuk menekan angka penularan, Dinkes Kota Malang terus memperkuat layanan pemeriksaan dan konseling melalui Voluntary Counseling and Testing (VCT) di seluruh fasilitas kesehatan. Termasuk memberikan imbauan pada penyintas agar rutin menjalani pengobatan dan mencegah terjadinya transmisi kepada orang lain.

“VCT itu sebelum diperiksa dilakukan konseling dulu. Kita juga menyediakan layanan Mobile VCT ke beberapa titik yang dikoordinir komunitas. Pengobatannya itu selamanya. Jadi klien harus menjaga agar tidak terjadi penularan,” tambahnya.

Selain layanan medis, Dinkes Kota Malang juga rutin melakukan edukasi ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pelajar tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, serta komunitas-komunitas kelompok rentan.

“Setiap tahun ada edukasi ke adik-adik di sekolah. Di komunitas juga diberikan penyuluhan saat mereka mengakses layanan,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Administrasi Pengaduan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB), Imam Subandiono, mengatakan bahwa peran vital program ini yaitu dalam menerima, mengklarifikasi dan meneruskan pengaduan masyarakat terkait layanan kesehatan. “Sebagai admin (administrasi, red), tugas saya tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap informasi yang diterima sampai ke pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti dengan cepat,” katanya, Senin (28/04/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa sebagian besar pengaduan yang diterima, berkaitan dengan permintaan informasi seputar kesehatan. Seperti lokasi fasilitas kesehatan, jadwal layanan serta permintaan ambulans.

“Kami tetap membuka ruang untuk kritik dan masukan yang konstruktif. Karena, itu akan mendorong peningkatan pelayanan ke depan,” ujarnya.

Baca juga :

Dijelaskan Imam, bahwa dari data pengaduan yang diterima selama tiga bulan terakhir, itu rata-rata 15 hingga 20 pengaduan perbulan yang masuk. Sementara, 70 persen diantara pengaduan itu berkaitan dengan informasi layanan kesehatan. Termasuk, seperti ketersediaan obat, jadwal imunisasi serta prosedur BPJS. Sisanya, lebih banyak mengenai permintaan fasilitas seperti ambulans dan rujukan ke rumah sakit.

Imam juga mengajak masyarakat, untuk aktif memanfaatkan Program Sambat Bunda, sebagai kanal pengaduan yang disediakan. “Harapan kita, masyarakat tahu bahwa pemerintah selalu terbuka dan siap merespons keluhan maupun pertanyaan yang datang. Transparansi dan kecepatan respons, adalah kunci dalam pelayanan publik yang baik,” ungkapnya.

Dengan adanya program Sambat Bunda, paparnya, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta mendorong partisipasi aktif dalam menyuarakan pendapat dan kritik yang membangun. (adi/sit)

Menurut Eko, data tersebut tercatat dari 21 ribu UMKM yang ada di Kota Malang dan sudah terverifikasi. Tentu fakta ini cukup menarik, sebab kaum perempuan memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian.

“Jadi memang dari 80 ribu UMKM yang sudah dikurasi menjadi 21 ribu UMKM itu, menunjukkan bahwa UMKM di Kota Malang didominasi oleh perempuan dan ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam perekonomian,” ujar Eko, Jumat (01/03/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika hal ini juga merupakan kabar baik, karena setiap anggota keluarga tentu memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Eko berharap, agar semua anggota keluarga juga dapat aktif dalam menyumbang perekonomian.

“Contohnya, dengan menjual produk kuliner, suami menerima pesanan melalui platform digital, sementara anak-anak membantu mengantarkan. Dengan demikian, satu keluarga dapat aktif dalam perekonomian, sesuai harapan pemerintah,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk UMKM yang dikelola oleh perempuan di Kota Malang ini kebanyakan bergerak di sektor kuliner, kriya, konveksi, atau jahit. Sebagian besar dari UMKM yang telah terverifikasi tersebut, juga telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota Malang.

“Edukasi masyarakat sangat penting, agar mereka dapat berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Perempuan juga harus memahami bagaimana mendapatkan pendapatan keluarga, selain dari suami yang bekerja,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Kepala DPMPTSP, Dwi Muji Leksono, mengatakan sejak diberlakukannya PBG di wilayah Kota Batu, sudah ada 32 persetujuan yang sudah diterbitkan. Satu diantaranya, adalah PBG usaha pengisian bahan bakar di Jalan Sukarno, Kota Batu.

Baca Juga :

Dari total 32 PBG itu, tambahnya, 29 PBG diantaranya dari perumahan. Kemudian 2 PBG, adalah dari usaha pengisian bahan bakar dan satu PBG yang sudah diterbitkan awal (pengisian, red). “Jadi, totalnya kita sudah menerbitkan 32 PBG,” katanya, Rabu (06/09/2023) tadi.

Muji menegaskan, PBG merupakan izin dasar untuk mendirikan sebuah bangunan. Sebelum mendapatkan PBG, pemohon harus mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Pelaksanaan PKKPR, ini merupakan perizinan dasar yang dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini berlaku pada kota dan kabupaten yang memiliki RTRW.

“Poin penting untuk mendapatkan PBG, harus ada persetujuan lingkungan, memiliki UPL dan memperhatikan lalu lintas (lalin),” paparnya. (put/sit)

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Wadi Sa’bani, mengatakan bahwa pihaknya mengamankan sebanyak 228 sepeda motor berbagai jenis. Dari jumlah tersebut hampir separuhnya merupakan sepeda motor brong. Yakni dengan jumlah sebanyak 128 motor. Pengguna motor brong yang disita pihak kepolisian tersebut digunakan oleh kalangan remaja atau pelajar.

Dirinya mengimbau kepada para orang tua ataupun guru, untuk memberikan arahan kepada siswanya untuk tidak memakai sepeda motor brong saat ke sekolah. “Di sini kami turut mengimbau kepada orang tua maupun guru, untuk membina putra putri maupun siswanya, agar selalu menaati aturan di jalan, serta menjaga keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain saat menggunakan kendaraan bermotor,” ujarnya saat rilis di Mapolres Probolinggo Kota, Senin (24/07/2023) tadi.

Selain itu, jumlah penilangan di wilayah hukumnya mengalami peningkatan yang diketahui sekitar 539 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Sedangkan untuk jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan hingga 50 persen.

Baca juga:

“Selama Operasi Patuh Semeru yang digelar 14 hari, Polres Probolinggo Kota telah melaksanakan 51.997 penindakan. Antara lain tilang ETLE Mobile sebanyak 186 kali, tilang manual sebanyak 728 kali dan teguran sebanyak 51.083 kali,” paparnya.

Kemudian, untuk kendaraan yang diamankan bisa diambil pemiliknya dengan syarat membawa surat kelengkapan kepemilikan kendaraan ke Polres Probolinggo Kota. Selain itu juga mengganti knalpot brong serta lainnya dengan setelan standart pabrik.

“Adapun dari BB R2 yang kita sita, bisa diambil setelah melaksanakan sidang tilang dengan membawa kelengkapan asli motornya seperti knalpot standart, spion, ban, dan lainnya yang langsung diganti di Mapolres,” tegasnya. (nun/pix/gie)