Meski dalam perjalanan pembahasannya ada sejumlah Daftar Inventarisir Masalah (DIM), namun hal itu sudah bisa diselesaikan. Langkah selanjutnya, hanya tinggal menyisakan menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.

Ketua Pansus II DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, menyampaikan jika rapat kerja Pansus II Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meluruskan DIM pembahasan Ranperda terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. “Ada tiga daftar inventariair yang dibahas. Terkait aspirasi dan norma aspirasi. Alhamdulillah, sudah bisa dimasukkan di Perda ini,” ucap Alwi, Rabu (06/04/2022) siang.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Disinggung terkait DIM yang dirasa krusial, dirinya menuturkan terkait aspirasi untuk konstituen DPRD. “Tadi sudah ada di pasal, ada beberapa norma APBD fungsinya salah satunya untuk menampung aspirasi. Yang mana di dalam APBD itu harus mencerminkan ada aspirasi,” imbuhnya.

Selanjutnya, terkait masalah transaksi tunai dan non tunai, karena secara umum di lingkup Pemkab Trenggalek sudah terjadi transaksi non tunai maupun tunai. Maka, dalam pelaksanaan transaksi kedepan agar bisa diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati (Perbup).

Meski demikian, untuk beberapa jenis transaksi dengan jumlah tertentu masih boleh dilakukan dengan cara tunai.

“Terkait norma aspirasi ini, didalamnya menjelaskan salah satu fungsi dari APBD adalah untuk pemenuhan aspirasi. Artinya, aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah bisa melalui anggota DPRD terlebih dahulu,” kata Alwi.

Politisi PKS ini menegaskan, jika semua transaksi seharusnya bisa dilakukan secara non tunai. Akan tetapi, kenyataannya masih ada yang dilakukan secara tunai.

“Kita awalnya ingin menegaskan bahwa semua transaksi harusnya non tunai, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu memang ada yang tunai. Itu nanti kita minta diatur oleh Bupati Trenggalek, transaksi tunainya yang diperbolehkan Bupati seberapa besar,” paparnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi seusai rapat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono, mengatakan bahwa agenda rapat kali ini dari Banggar DPRD bersama TAPD membahas terkait evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan tahun 2021 dan kesepakatan KUA PPAS tahun 2022.

Dikatakan Agus, dari hasil evaluasi tersebut catatan dari Gubernur sangat normatif saja. Yaitu, terkait ketepatan waktu dan APBD Perubahan Kabupaten Trenggalek yang sudah menepati waktu.

“Jadi, tidak ada hal yang krusial dari catatan Gubernur Jatim,” imbuhnya, Rabu (27/10/2021).
Politisi Partai PKS ini menyampaikan, Gubernur mengirim hasil evaluasi baru hari ini. Sedangkan hari ini, adalah hari terakhir dari sekian rentetan waktu yang telah ditetapkan.

“Jadi, setelah hasil rapat evaluasi hari ini, maka nanti dikirimkan lagi ke Gubernur,” kata Agus.
Pihaknya menyinggung jika dalam rapar evaluasi ada dinamika, yakni ada indikasi dari pantauan komisi tentang adanya kegiatan APBD Perubahan yang sudah dieksekusi sebelum evaluasi Gubernur turun.

“Sebenarnya hal ini belum boleh dilakukan sebagai bentuk regulasi tertib administrasi. Nomer registrasi dari Gubernur juga belum turun,” tegasnya.

Masih terang Agus, terkait KUA PPAS tahun 2022 sudah dibahas panjang beberapa pekan melalui sebuah proses. Diantaranya, tanggapan fraksi, jawaban Bupati dan komisi – komisi sudah membahasnya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini kita sudah menyepakati dengan TAPD untuk fokus RAPBD 2022 karena baru dapat informasi ada tambahan dana transfer dari pusat, meskipun berbentuk Dana Alokasi Khusus (DAK),” papar Agus. (mil/sit)